Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendorong perbaikan tata kelola impor bahan baku pakan dan rantai pasok guna menstabilkan harga ayam serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Ketua Umum Permindo Kusnan menilai rendahnya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung berkepanjangan saat ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor kelebihan pasokan (over supply) semata.

"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan, mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Saat ini, harga ayam hidup di berbagai sentra produksi berada pada kisaran Rp 15.000-Rp 17.000 per kilogram, sedangkan harga pokok produksi (HPP) telah mencapai sekitar Rp 22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen biaya terbesar meningkat menjadi Rp 8.600-Rp 9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp 1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogram ayam yang dijual atau mencapai Rp 8.000-Rp 10.000 per ekor dengan rata-rata bobot panen 2 kilogram.

Permindo menyebut situasi tersebut sebagai cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru menurun sehingga margin usaha peternak tergerus dan mengancam keberlanjutan usaha.

Menurut Kusnan, peternak rakyat tidak hanya menghadapi krisis harga ayam, tetapi juga krisis margin usaha akibat kenaikan harga pakan yang tidak terkendali.

Permindo menilai akar persoalan juga dipicu perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem cash before delivery (CBD).

Mekanisme itu meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan, terutama bagi pabrik skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan likuiditas.

Tekanan tersebut kemudian mendorong percepatan penagihan kepada peternak sehingga banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional kandang.

Praktik panic selling yang terjadi secara bersamaan di berbagai sentra produksi membuat posisi tawar peternak semakin lemah dan harga ayam hidup semakin tertekan hingga berada di bawah harga acuan pemerintah.

Permindo menilai kondisi ini mencerminkan teori bullwhip effect dalam rantai pasok, yaitu gangguan di sektor hulu yang menghasilkan dampak lebih besar di sektor hilir.

Organisasi itu pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan pembiayaan rantai pasok, membentuk buffer stock nasional, memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas, serta membangun sistem data perunggasan yang lebih transparan guna menjaga keberlanjutan peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Peternak ayam rakyat tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Di saat harga jual ayam terus merosot, biaya produksi justru meningkat seiring kenaikan harga pakan, sehingga mempersempit margin usaha dan memicu kerugian di tingkat peternak.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, mengatakan rendahnya harga ayam hidup saat ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor kelebihan pasokan (over supply).

PIXABAY/CINDY PARKS Ilustrasi peternakan ayam.

Menurutnya, terdapat persoalan struktural yang lebih kompleks mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat.

Saat ini harga ayam hidup di berbagai sentra produksi nasional berada pada kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per kilogram.

Padahal, biaya pokok produksi (HPP) peternak telah mencapai sekitar Rp 22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen terbesar biaya produksi terus meningkat ke level Rp 8.600 hingga Rp 9.500 per kilogram, atau naik sekitar Rp 1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat harus menanggung kerugian sekitar Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per kilogram ayam yang dijual.

Dengan rata-rata bobot panen dua kilogram per ekor, kerugian yang dialami peternak dapat mencapai Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per ekor.

“Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis harga ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin usaha akibat harga jual yang turun bersamaan dengan kenaikan biaya pakan yang tidak terkendali,” ujar Kusnan dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

FREEPIK/TAWATCHAI07 Ilustrasi peternakan ayam, ayam broiler.

Dia menilai kondisi tersebut merupakan fenomena cost-price squeeze, yakni situasi ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual produk justru mengalami penurunan.

Akibatnya, keuntungan usaha peternak tergerus secara sistematis dan mengancam keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Menurut Kusnan, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan harga pakan dan harga ayam, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem pembayaran cash before delivery (CBD).

Perubahan skema tersebut dinilai meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan secara signifikan, terutama untuk pengadaan bahan baku utama seperti soybean meal (SBM), feed wheat, dan komponen pakan lainnya.

Tekanan likuiditas yang dialami pabrik pakan kemudian berdampak hingga ke tingkat peternak.

“Tekanan likuiditas yang semula berada di tingkat industri pakan kemudian berpindah ke tingkat peternak. Akibatnya banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat meskipun harga pasar sedang rendah untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mendesak,” katanya.

Fenomena tersebut memicu praktik panic selling di berbagai sentra produksi.

Saat banyak peternak menjual ayam secara bersamaan karena kebutuhan dana, posisi tawar mereka melemah dan membuka ruang bagi pedagang perantara untuk menekan harga lebih jauh.

Kusnan menyebut kondisi tersebut sebagai contoh nyata bullwhip effect dalam rantai pasok, ketika gangguan di sektor hulu memicu dampak yang jauh lebih besar di sektor hilir.

“Harga ayam yang rendah berkepanjangan saat ini bukan semata-mata akibat over supply, melainkan akumulasi efek domino dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri, panic selling peternak, dan ketimpangan struktur pasar yang pada akhirnya menekan harga jauh di bawah biaya produksi peternak rakyat,” tegas Kusnan.

SHUTTERSTOCK/HENADZI PECHAN Ilustrasi peternakan ayam pedaging.

Kusnan mengingatkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, peternak rakyat dan pelaku usaha menengah akan menjadi kelompok pertama yang tersingkir dari industri perunggasan nasional.

Untuk itu, organisasi tersebut meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta BUMN pangan untuk mengambil langkah korektif yang menyentuh akar persoalan.

Beberapa usulan yang diajukan meliputi evaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, penyediaan fasilitas pembiayaan rantai pasok bagi industri pakan menengah dan kecil, pembentukan buffer stock bahan baku nasional, peningkatan program serapan ayam hidup dan karkas saat harga berada di bawah HPP, serta pembangunan sistem data nasional yang lebih transparan.

“Yang dibutuhkan peternak rakyat bukan bantuan sesaat, melainkan perbaikan ekosistem usaha yang sehat, adil, transparan, dan berkelanjutan. Jika akar persoalan likuiditas dalam rantai pasok tidak segera diselesaikan, harga ayam berpotensi terus berulang jatuh di bawah biaya produksi peternak,” tegas Kusnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor perunggasan atau poultry dinilai tetap positif, meskipun rencana restrukturisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah sempat membayangi sentimen pasar.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Wilastita Muthia Sofi mengungkapkan isu pemangkasan pagu anggaran MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun berpotensi menurunkan penyerapan daging ayam.

Kendati demikian, potensi penurunan belanja komoditas tersebut diperkirakan hanya berdampak minimal terhadap fundamental industri dengan pemangkasan tipis pada tingkat kekurangan pasokan (undersupply).

“Kami memperkirakan potensi penurunan belanja MBG ini berdampak terbatas, hanya mengurangi estimasi undersupply unggas tahun 2026 dari semula 12% menjadi sekitar 11%,” ujar keduanya dalam riset, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Di bawah skenario tanpa ekspansi penerima manfaat, serapan ayam untuk program MBG sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai 300.000 ton, hanya turun tipis dari proyeksi awal sebesar 328.000 ton.

Selain sentimen MBG, pelemahan harga ayam hidup (livebird/LB) ke kisaran Rp16.500—Rp18.500 per kilogram sejak akhir Mei lalu dinilai lebih dipicu oleh faktor musiman dan peningkatan produksi secara temporer.

Faktor musiman tersebut mencakup penurunan permintaan selama masa libur sekolah dan memasuki bulan Suro, di samping adanya disrupsi jangka pendek akibat reformasi program pasokan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan margin laba emiten unggas pada kuartal II/2026 akan melandai setelah mencatatkan kinerja basis tinggi (high base) yang cukup kuat pada kuartal I/2026.

Pada kuartal II/2026, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) diproyeksikan meraup laba Rp845 miliar hingga Rp1,027 triliun, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) senilai Rp529 miliar sampai Rp680 miliar, dan PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) sebesar Rp31 miliar hingga Rp 39 miliar.

Proyeksi penurunan kinerja secara kuartalan (quarter on quarter/QoQ) tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga jual rata-rata ayam hidup sebesar 15,0% QoQ dan harga anak ayam usia sehari (day-old chick/DOC) sebesar 15,2% QoQ.

Meskipun harga jual melemah, biaya pakan atau feed cost tercatat relatif stabil di level Rp7.600 per kilogram karena penurunan harga jagung lokal terkompensasi oleh kenaikan harga bungkil kedelai (soybean meal/SBM).

BRI Danareksa mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor perunggasan seiring dengan valuasi saham yang sudah terdiskon cukup dalam hingga menyentuh -1,5 standar deviasi (SD) dari rata-rata lima tahunnya.

Pemulihan harga ayam hidup pada Juli 2026 juga diproyeksikan akan menjadi katalis utama bagi pembalikan arah saham sektor unggas, dengan saham CPIN ditempatkan sebagai pilihan utama atau top pick.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Kondisi harga ayam broiler di tingkat peternak sempat tertekan akibat kelebihan pasokan (over supply). Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun mendorong pemulihan harga ayam hidup (live bird) untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan bahwa pemerintah telah menjalin kesepakatan dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) sebagai upaya untuk mewajarkan harga peternak ayam.

"Pemerintah akan mengawal komitmen PINSAR Indonesia. Kondisi ini memang kita lihat ada over supply tapi semoga harga pembelian peternak bisa membaik mendekati HAP," kata Maino dalam keterangan resminya pada Jumat (12/6/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, harga pembelian live bird mulai 10 Juni ditetapkan sebesar Rp15.500 per kilogram berat hidup di Jawa Tengah dan Rp16.000 per kilogram di Jawa Barat serta Jawa Timur.

Selanjutnya, mulai 12 Juni harga dinaikkan menjadi Rp17.000 per kilogram di Jawa Tengah dan Rp17.500 per kilogram di Jawa Barat serta Jawa Timur.

PINSAR Indonesia dan para pelaku usaha perunggasan juga menargetkan harga live bird dapat mencapai Rp19.500 per kilogram berat hidup di seluruh wilayah Pulau Jawa pada 15 Juni 2026. Menurut mereka, pemulihan harga hanya dapat dicapai melalui kekompakan, disiplin, dan komitmen seluruh pelaku usaha perunggasan.

Selain mendorong kenaikan harga, kesepakatan juga menekankan pentingnya optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk menyerap produksi ayam dan telur dari peternak rakyat secara langsung. Maino berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat meningkatkan porsi pembelian daging dan telur ayam lokal melalui program MBG.

"Dari BGN diharapkan ada kebijakan mungkin 3 hari seminggu dengan harga beli yang baik. Kami dari Bapanas intinya kepada BGN meminta dukungannya agar menyerap daging dan telur ayam hasil kerja keras peternak lokal kita. Tentu pemerintah akan terus upayakan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN untuk meningkatkan konsumsi ayam dan telur dalam program MBG.

"Kita sudah sepakati agar MBG (Makan Bergizi Gratis) konsumsi ayam dan telur ditingkatkan dalam 1 minggu. Bila perlu, itu bisa 3 atau 5 kali per minggu. Kami sudah bicara langsung ke Kepala BGN dan beliau langsung menindaklanjuti," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Kami diperintahkan untuk menjaga stabilisasi produksi dan juga harga untuk komoditas ayam dan telur khususnya di tingkat peternak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menggandeng asosiasi perunggasan untuk menstabilkan harga ayam hidup di tingkat peternak guna melindungi peternak rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan langkah stabilisasi dilakukan atas arahan langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman demi menjaga industri perunggasan nasional tetap sehat.

"Kami diperintahkan untuk menjaga stabilisasi produksi dan juga harga untuk komoditas ayam dan telur khususnya di tingkat peternak,” kata Agung usai rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa.

Dalam rapat tersebut, harga penjualan ayam hidup di tingkat peternak disepakati oleh pelaku usaha perunggasan minimal Rp19.500 per kilogram untuk bobot hidup 1,8 kilogram ke atas. Harga itu merupakan harga psikologis untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak.

“Tadi kembali kami melakukan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait juga seluruh asosiasi, kemudian perusahaan peternakan ayam broiler juga koperasi untuk bersama-sama mengambil komitmen harga penjualan ayam hidup di tingkat peternak yaitu di angka minimal Rp19.500 untuk bobot 1,8 kg ke atas,” ujar Agung.

Menurutnya angka tersebut disepakati setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kenaikan harga pakan dan biaya logistik.

“Dengan minimal Rp19.500, ini merupakan harga yang bisa diterima oleh seluruh pelaku dan tentu ini akan menjaga keberlanjutan dari produksi ayam ras kita,” ujarnya.

Agung menegaskan pula pemerintah akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut dan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Kalau menemukan para pelaku yang melakukan pelanggaran kami akan tindak sesuai dengan kewenangan yang kami miliki di Kementerian Pertanian karena ini semua tujuannya adalah untuk kepentingan bersama,” tegas Agung.

Ketua IV Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Asrokh Nawawi mengapresiasi peran Kementerian Pertanian yang memfasilitasi forum pemulihan harga ayam hidup.

Ia menyampaikan penurunan harga yang terjadi belakangan dipicu oleh kepanikan pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dimana peternak cenderung melakukan panen lebih awal secara bersamaan, yang kemudian menekan harga secara signifikan.

Menurutnya harga yang disepakati sebesar Rp19.500 adalah angka yang realistis dan secara bertahap akan bergerak naik menuju harga acuan. Hal itu adalah langkah awal yang perlu diperjuangkan bersama.

"Kita optimis akan lebih baik dan lebih sejahtera dengan harga hari ini yang sudah lebih baik dari kemarin. Mari kita dukung sehingga sukses bersama," ujar Asrokh.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Muhlis Wahyudi juga memastikan asosiasi siap mengawal implementasi harga kesepahaman tersebut di lapangan.

“Kami akan menginstruksikan anggota kami wilayah seluruh Jawa segera untuk mengawal dan mensukseskan. Besok harus jalan di ukuran 1,8 kilogram ke atas,” kata Muhlis.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Kusnan menyambut hasil rapat ini sebagai kabar gembira bagi peternak rakyat.

Ia menegaskan meskipun Rp19.500 belum mencapai Harga Pokok Produksi peternak rakyat, angka itu lebih baik dari kondisi sebelumnya.

"Ini adalah harga dasar awal. Kemarin harga masih di Rp18.000, bahkan ada yang di bawah Rp18.000. Ini adalah kabar baik untuk peternakan rakyat Indonesia. Semoga harga ini terus membaik hingga puncaknya menjelang Idul Adha, dan harapan kami Harga Acuan Rp25.000 bisa tercapai," ujar Kusnan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga ayam hidup (live bird/LB) di tingkat peternak mandiri belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, harga justru kembali mengalami penurunan, menambah tekanan bagi pelaku usaha unggas rakyat.

Peternak mandiribroiler asal Banten, Asep Saepudin, mengungkapkan bahwa kondisi harga saat ini masih jauh dari harapan.

SHUTTERSTOCK/PHOTOARTE Ilustrasi peternakan ayam.

Ia menyebut, harga ayam hidup ukuran 2,0 kilogram kini hanya berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per kilogram.

“Sudah hampir dua bulan harga belum pulih, malah sekarang turun lagi. Harga live bird enggak naik-naik,” ujar Asep kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat peternak kesulitan menutup biaya produksi, terutama ketika harga pakan dan operasional masih relatif tinggi.

Ia berharap dalam jangka pendek harga bisa kembali naik setidaknya di atas harga pokok produksi (HPP) agar usaha peternak tetap berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, Asep mendorong adanya penataan ulang struktur industri perunggasan, termasuk pembagian porsi produksi yang lebih adil antara peternak rakyat dan perusahaan integrator.

“Ke depan, porsi budidaya sebaiknya lebih banyak diberikan ke masyarakat, dengan pengaturan kekuatan pasar di tiap daerah. Peternak integrasi juga perlu dibatasi kuotanya dan fokus untuk kebutuhan rumah potong ayam (RPA) mereka,” jelasnya.

Ia menilai, tanpa pengaturan yang lebih seimbang, mekanisme pasar bebas saat ini cenderung merugikan peternak kecil.

FREEPIK/TAWATCHAI07 Ilustrasi peternakan ayam, ayam broiler.

“Kalau dibiarkan seperti sekarang, yang kuat akan terus menang. Harapannya harga bisa stabil, sehingga baik peternak mandiri maupun integrasi sama-sama bisa menikmati hasil,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, membenarkan kondisi tersebut terjadi secara luas.

“Betul, harga ayam semakin tertekan di seluruh Pulau Jawa,” ujar Kusnan kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), harga broiler (live bird/kg) dari kandang peternak per Senin, 20 April 2026, kondisi harga di Jawa cenderung stagnan di level rendah.

Di wilayah Banten, harga berada di kisaran Rp 18.500 sampai Rp 19.500 per kg.

Sementara di Jawa Barat berkisar Rp 18.000 hingga Rp 19.500 per kg, dan Jawa Tengah–DIY berada di rentang Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per kg.

Jawa Timur sedikit lebih tinggi, yakni Rp 19.000 sampai Rp 19.500 per kg, dengan beberapa daerah seperti Malang, Jember, dan Banyuwangi menyentuh Rp 20.000 per kg.

Di luar Jawa, harga menunjukkan variasi yang cukup lebar.

Di Pulau Sumatera, harga berkisar Rp 18.000 sampai Rp 18.500 per kg di wilayah seperti Palembang dan Lampung, namun bisa mencapai Rp 26.000 per kg di Aceh dan Rp 27.000 hingga Rp 28.000 per kg di Belitung.

Wilayah lain seperti Jambi, Bengkulu, dan Lubuk Linggau masih berada di kisaran Rp 18.500 sampai Rp 19.500 per kg.

Sementara itu, kawasan Indonesia Timur cenderung mencatat harga lebih tinggi.

Di Kalimantan, harga ayam kecil bisa mencapai Rp 24.000 hingga Rp 25.000 per kg, sementara ayam besar berkisar Rp 18.500 sampai Rp 21.000 per kg.

SHUTTERSTOCK/HENADZI PECHAN Ilustrasi peternakan ayam pedaging.

Di Sulawesi, harga bahkan lebih tinggi, seperti di Gorontalo yang berada di kisaran Rp 30.000–Rp 31.000 per kg dan Manado sekitar Rp 26.000 sampai Rp 27.000 per kg.

Di Bali dan Nusa Tenggara, harga juga bervariasi, mulai dari Rp 17.000 hingga Rp 18.500 per kg di Lombok hingga Rp 26.500 per kg di Kupang.

Kusnan menegaskan bahwa harga yang dihimpun tersebut merupakan harga untuk ayam ukuran besar dengan bobot di atas 2 kilogram.

Ia juga menyoroti ketimpangan harga antarwilayah yang masih cukup lebar, dengan tekanan terbesar justru terjadi di daerah produksi utama.

“Ini untuk keseluruhan harga di semua daerah. Harga ini adalah untuk ayam ukuran besar bobot 2 kg ke atas,” tegasnya.

Sebelumnya, Kusnan, menjelaskan bahwa penurunan harga tidak semata-mata disebabkan oleh berakhirnya momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

“Penurunan harga ayam saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pasca Lebaran. Berdasarkan data yang kami lihat, faktor utama adalah masih tingginya suplai ayam di pasar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2026).

Peternak mengeluhkan harga ayam hidup di kandang anjlok hingga Rp18 ribu per kilogram (kg), jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditentukan pemerintah, yakni Rp25 ribu per kg.

Persatuan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mencatat saat ini Harga Pokok Produksi (HPP) ayam hidup mencapai Rp22 ribu per kg. Anggota Permindo Asep Saepudin mengatakan kenaikan HPP ini terjadi karena harga pakan ayam ternak naik.

Menurutnya, anjloknya harga ayam hidup lantaran stok di peternakan belum penuh terserap. Akibatnya, pasokan ayam hidup menumpuk dan harga pun jatuh.

"Harga ayam sudah (turun) dalam di Rp18.500 per kg, drop, sampai hari ini harga terus merosot. Setiap hari bisa turun Rp500 hingga Rp1.000 per kg. HPP kita sudah Rp22 ribu per kg. Peternak sudah rugi Rp4.000 per kg dari produksinya," katanya kepada detikcom, Sabtu lalu (4/4).

Asep menjelaskan harga pakan naik sekitar Rp200 per kg. Biaya pakan normalnya mencapai Rp8.500 per kg.

"Sebelumnya normal di Rp8.200-Rp8.500 per kg harga pakan, jadi yg beredar sekarang sudah naik Rp200," imbuhnya.

Pada Ramadan di bulan lalu, Asep menyebut permintaan cukup baik sehingga harga ayam normal di tingkat peternak. Namun, setelah Lebaran ternyata stok ayam tidak terserap, terlebih karena libur sekolah yang juga menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ramadan normal, informasi yang didapet setelah Idulfitri kondisi pasar yang belum normal dan program MBG belum berjalan sehingga terjadi penumpukan di stok... Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Tmur yang drop duluan harga berimbas ke Jawa Barat dan Banten," ujarnya.

Permindo berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah ini karena peternak telah mengalami kerugian.

"HPP kita sudah di Rp22 ribu, harapan kita sebagai peternak bisa jual kembali di harga Rp 24 ribu per kg," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan usai Lebaran 2026.

Kondisi ini dipicu oleh tingginya pasokan di pasar yang tidak sebanding dengan daya serap masyarakat.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Kusnan, menjelaskan bahwa penurunan harga tidak semata-mata disebabkan oleh berakhirnya momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

“Penurunan harga ayam saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pasca Lebaran. Memang setelah periode Ramadhan dan Idul Fitri konsumsi masyarakat biasanya mengalami koreksi,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor utama yang menekan harga adalah kelebihan pasokan di pasar.

Berdasarkan data yang dihimpun, stok ayam di wilayah Jabodetabek–Banten justru mengalami kenaikan.

“Berdasarkan data yang kami lihat, faktor utama adalah masih tingginya suplai ayam di pasar,” kata Kusnan.

Ia memaparkan, stok ayam pada periode 16–22 Maret 2026 tercatat sebanyak 3,58 juta ekor, sedangkan pada periode 6–12 April 2026 meningkat menjadi 3,66 juta ekor. “Artinya terjadi kenaikan sekitar 85.000 ekor atau sekitar 2,37 persen,” jelasnya.

Kusnan menambahkan, dalam kondisi pasca Lebaran di mana konsumsi cenderung menurun, peningkatan suplai tersebut secara langsung menekan harga di tingkat peternak.

Selain faktor pasokan, melemahnya serapan pasar juga turut memperparah kondisi.

Ia menyebut, pola konsumsi masyarakat yang menurun setelah Ramadhan serta belum pulihnya daya beli menjadi penyebab utama. “Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih setelah pengeluaran besar saat Ramadhan dan Idul Fitri,” ungkapnya.

Di sisi lain, penyerapan dari industri pengolahan maupun program pemerintah dinilai belum mampu mengimbangi kelebihan pasokan di pasar. “Penyerapan oleh industri pengolahan maupun program pemerintah belum cukup besar untuk menahan kelebihan suplai,” tambah Kusnan.

Akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tersebut, harga ayam hidup di berbagai daerah mengalami penurunan.

Di wilayah Jabodetabek, harga ayam ukuran kecil di tingkat kandang saat ini berada di kisaran Rp 23.000–Rp 24.000 per kilogram, sementara ayam ukuran jumbo berada di kisaran Rp 19.000 per kilogram.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah, harga ayam ukuran besar bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp18.500 per kilogram.

Adapun Harga Pokok Produksi (HPP) ayam ukuran kecil tercatat sebesar Rp 25.000 per kilogram, sedangkan HPP ayam ukuran besar berada di kisaran Rp 22.000 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar meminta kejelasan pemerintah terkait dengan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta turut memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] dan Final Stock [FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkan parent stock (PS) hingga final stock (FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Kelebihan Pasokan

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17 juta – US$20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana importasi 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) dinilai perlu dikalkulasi secara cermat. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Industri Suntuk

Dihubungi terpisah, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia meminta kejelasan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis.

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana importasi 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) dinilai perlu dikalkulasi secara cermat. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Industri Suntuk

Dihubungi terpisah, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia meminta kejelasan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis.

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.