Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Rumah Sakit Marina Permata bekerja sama dengan Jhonlin Group mengadakan kegiatan khitan massal gratis bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-10 Rumah Sakit Marina Permata.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Red Borneo Rumah Sakit Marina Permata pada 10 Mei 2026 itu diikuti sebanyak 50 anak dari berbagai wilayah di sekitar Tanah Bumbu. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai, terutama dari para orang tua yang merasa terbantu dengan layanan kesehatan gratis tersebut.

Salah seorang orang tua peserta, Uswatun Hasanah, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program khitan gratis seperti ini sangat membantu keluarga dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak untuk anak-anak mereka.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Rumah Sakit Marina Permata dan Jhonlin Group yang telah menghadirkan kegiatan sosial tersebut melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Ungkapan serupa datang dari Muhammad Juni Pratama. Ia menilai proses pelaksanaan khitan berjalan tertib dan nyaman bagi anak-anak. Meski sempat merasa gugup, anaknya tetap bisa menjalani proses khitan dengan baik berkat pendampingan tenaga medis.

Direktur Rumah Sakit Marina Permata, dr. Masliani, menjelaskan kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian rumah sakit terhadap kesehatan masyarakat sekaligus bagian dari perayaan satu dekade berdirinya rumah sakit tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan khitan massal mendapat dukungan dari program CSR Jhonlin Group, sejumlah unit usaha di bawah naungan perusahaan, serta mitra kerja rumah sakit lainnya. Tak hanya menyediakan layanan khitan gratis, panitia juga memberikan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan medis kepada seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anak-anak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Sementara itu, Section Head External Relation Jhonlin Group, Ali Khalid Atmanagara, mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ia menegaskan kolaborasi antara Jhonlin Group dan Rumah Sakit Marina Permata diharapkan dapat terus berjalan sehingga manfaat program perusahaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Marina Permata dan Jhonlin Group berharap anak-anak di Tanah Bumbu dapat tumbuh sehat, aktif, dan menjadi generasi penerus yang mampu berkontribusi bagi daerah maupun bangsa di masa depan.

(SAW)

Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman menceritakan kondisi kesehatannya setelah pingsan usai mengikuti rangkaian prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Anwar menyebutkan, kondisi fisiknya menurun akibat kurang tidur dalam beberapa waktu terakhir.

Anwar Usman mengaku sempat begadang hingga dini hari. “Kurang tidur, sampai subuh begadang. Saya biasa lagi nonton podcast, kan habis pulang dari Bosnia. Tadi belum sarapan sih,” kata Anwar, Senin (13/4/2026).

Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mulanya, Anwar Usman berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK. Prosesi kirab tersebut mulanya berjalan lancar dengan Anwar Usman berjalan didampingi istrinya, Idayati.

Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta untuk diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar Usman sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat ia digendong oleh protokoler dan Hakim Saldi Isra dan Guntur Hamzah.

Lihat video: RESMI! Liliek Prisbawono Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK



Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Para pihak protokoler pun meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

YOGYAKARTA - Harga bahan baku plastik di pasar global dan domestik mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, dipicu oleh tekanan harga minyak, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini berdampak pada industri manufaktur dan kemasan dan industri lain yang tergantung pada plastik.

Produsen makanan dan minuman juga pelaku usaha UMKM mulai merasakan dampak kenaikan harga kemasan plastik yang sangat signifikan. Di sisi lain pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah menghadapi persoalan pengelolaan sampah yang volumenya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan konsumsi.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbunan sampah plastik mengalami kenaikan yang konsisten. Catatan SIPSN mendapati pada 2019 terdapat 9–10 juta ton sampah plastik. Jumlah ini terus menaik di tahun-tahun berikutnya 10,8 juta ton pada 2020, 11,6 juta ton pada 2022, 12 juta ton pada 2023, dan diperkirakan 12,4 juta ton pada 2025. Artinya, timbunan sampah plastik meningkat sekitar 20–30% dalam lima tahun.

Pertumbuhan sampah plastik juga lebih cepat dari sistem pengelolaannya. Secara keseluruhan, data SIPSN juga menyebutkan bahwa pengelolaan sampah baru mencapai 25% dari 524 TPA tercatat. Sementara 75% lainnya belum terkelola.

Di tengah kompleksitas situasi saat ini, kemasan guna ulang seperti galon guna ulang atau kemasan isi ulang untuk produk kebutuhan rumah tangga bisa menjadi alternatif untuk dipilih karena harganya cenderung tetap atau tidak naik. Penggunaan galon isi ulang dinilai lebih hemat dan tidak menimbulkan sampah plastik karena lebih ramah lingkungan dibanding galon sekali pakai.

Lihat video: Harga Minyak Melonjak, Harga Plastik Ikut Meroket! 13%



"Sejumlah pengamatan menunjukkan bahwa konsumen tetap memilih galon guna ulang dalam aktivitas sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga dan tempat kerja," kata Praktisi Komunikasi dan Dosen Periklanan Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Andre Donas, Senin (13/4/2026).

Andre mengatakan, konsumen saat ini tidak hanya ingin air minum yang aman dan higienis tetapi juga memberikan dampak bagi lingkungan. Dia melanjutkan, pemakaian galon guna ulang dinilai menjadi solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini.

Peningkatan preferensi pemakaian galon guna ulang juga sejalan dengan survei Pusat Riset Konsumen Ganesha (PRKG). Peneliti Senior Lembaga PRKG, Aan Rusdianto mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat untuk memakai galon guna ulang berbahan polikarbonat semakin meningkat karena dianggap lebih ramah lingkungan

Aan menuturkan hasil survey kepada organisasi media, perusahaan dan institusi Pemerintah memperlihatkan tingkat pemakaian galon guna ulang di Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang mencapai 89,36 persen. Sementara hanya 5,32 persen yang masih menggunakan galon sekali pakai sebagai wadah air mereka.

"Umumnya alasan mereka memakai galon guna ulang karena aman, praktis, tidak menimbulkan sampah tambahan dan tidak pernah ada keluhan selama bertahun-tahun menggunakan," kata Aan.

Harga plastik di Indonesia melonjak drastis hingga 50-100% per April 2026. Kenaikan tersebut berdampak biaya produksi barang yang berujung pada harga bagi konsumen. Beberapa pedagang sudah berupaya mengalihkan kemasan pangan mereka ke yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Provinsi DIY misalnya yang melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk beralih ke kemasan ramah lingkungan. Langkah ini mencakup skema pembelian kolektif langsung ke produsen lokal untuk memotong rantai distribusi serta pemanfaatan serat alam lokal seperti mendong, pandan, dan kelapa.

"Kami mendorong penggunaan kemasan berbasis kearifan lokal seperti serat alam seperti mendong, pandan, kelapa yang melimpah di DIY sebagai pengganti plastik pelapis atau wadah," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Yuna Pancawati.

Pencabutan izin usaha ini bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK untuk menguatkan industri perbankan

Padang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat (Sumbar) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Agam.

Keputusan pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

"Pencabutan izin usaha ini bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK untuk menguatkan industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra di Padang, Selasa.

Ia menerangkan pencabutan izin usaha itu tidak dilakukan serta-merta, namun telah melalui berbagai proses dan upaya penyehatan dari tahun lalu.

Menurut dia, pada 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari
dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP).

Hal itu karena BPR yang bersangkutan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, sebagaimana standar yang ditetapkan OJK.

Selanjutnya pada 3 Maret 2026 OJK menetapkan PT BPR Pembangunan
Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham.

Waktu tersebut sengaja diberikan untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas BPR.

Hal itu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR syariah.

"Namun demikian pengurus dan pemegang saham PT BPR Pembangunan Nagari tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR yang dimaksud," jelas Roni.

Ia mengatakan setelah itu keluarlah Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026, tentang cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Pembangunan Nagari.

LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan likuidasi, dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR tersebut.

Roni melanjutkan untuk menindaklanjuti permintaan LPS maka OJK berdasarkan Pasal 19 POJK, akhirnya mencabut izin usaha milik PT BPR Pembangunan Nagari.

Atas pencabutan izin usaha itu LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023.

OJK Sumbar mengimbau kepada nasabah PT BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada bagian lain, pencabutan izin BPR ini adalah yang kedua kalinya dilakukan oleh OJK Sumbar pada periode Januari 2026 hingga 31 Maret.

Sebelumnya OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung Program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN). Program ini menghadirkan layanan berkualitas tinggi yang merata bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.

Sebagai bagian dari kontrak jangka panjang yang dimenangkan melalui proses tender kompetitif, GE HealthCare akan memasok lebih dari 300 CT scan canggih ke rumah sakit umum di seluruh 38 provinsi, termasuk wilayah perkotaan dan terpencil.

Program ini bertujuan memodernisasi sistem rujukan nasional dan memperluas akses diagnostik serta pengobatan di seluruh nusantara, dengan fokus pada penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM), kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan terhadap pandemi.

Presiden & CEO Internasional GE HealthCare Elie Chaillot, mengatakan, pihaknya mendukung visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Investasi berkelanjutan kami dalam manufaktur lokal, pengembangan kapasitas, dan pelatihan mencerminkan komitmen untuk berkontribusi pada ketahanan sistem kesehatan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Yang tak kalah penting, lanjut dia, inisiatif ini memastikan teknologi diagnostik canggih menjangkau komunitas pedesaan dan terpencil, mempromosikan pemerataan layanan kesehatan dan menghadirkan perawatan yang menyelamatkan nyawa pasien.

Diketahui, Pengadaan CT scan dalam program SIHREN ini dilakukan melalui proses lelang internasional yang terbuka dan kompetitif sesuai ketentuan pengadaan Bank Dunia.

GE HealthCare terpilih sebagai pemenang setelah melalui evaluasi teknis dan harga yang ketat, sehingga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan manfaat terbaik bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat.

SIHREN merupakan investasi infrastruktur kesehatan terbesar dalam sejarah Indonesia dan salah satu proyek kesehatan multilateral terbesar di dunia. Selama lebih dari tujuh dekade, GE HealthCare telah bermitra dengan sektor kesehatan publik dan swasta di Indonesia.

Awal 2025, GE HealthCare memenangkan tender untuk memasok 10 sistem MRI 1,5T ke rumah sakit umum. Pencitraan MRI resolusi tinggi memungkinkan diagnosis dini dan akurat serta pemantauan kondisi seperti kanker, stroke, dan penyakit jantung, yang penting untuk pengelolaan PTM tanpa paparan radiasi.

Tahun lalu, GE HealthCare mendirikan Innovation & Learning Hub di Jakarta untuk memberikan pelatihan langsung kepada tenaga kesehatan Indonesia mengenai teknologi pencitraan canggih.

"Termasuk sistem MR dan CT, serta bekerja sama dengan institusi pendidikan terkemuka untuk menyelenggarakan program terkait pengoperasian perangkat dan jalur klinis," imbuh dia.

Untuk memperkuat kehadiran lokalnya, GE HealthCare baru-baru ini meresmikan fasilitas produksi di Bogor, bekerja sama dengan anak perusahaan PT Kalbe Farma, Forsta. Fasilitas manufaktur lokal ini bertujuan memperkuat ketahanan rantai pasok Indonesia, mendukung alih teknologi, dan membantu mengembangkan tenaga kerja kesehatan dan teknis yang terampil.

BOGOR - Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco berkunjung ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan itu, Dasco menyampaikan berbagai laporan tertulis dari berbagai daerah.

Pertemuan itu diunggah ke akun resmi Sekretariat Kabinet Indonesia @sekretariat.kabinet. Dalam foto yang diunggah Prabowo dan Dasco bertemu empat mata di sebuah ruang.

"Dalam pertemuan tersebut Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah," tulis keterangan unggahan @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/11/2025).

Adapun keduanya juga membahas hal ini dalam pertemuan ini. Salah satunya ialah terkait perkembangan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia.

"Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di tanah air," tulis keterangan itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - WhatsApp bukan hanya aplikasi pertukaran pesan, tetapi juga bisa mengirimkan berbagai file termasuk foto. File yang dikirimkan tak hanya tersimpan di aplikasi, namun bisa langsung disimpan dalam galeri ponsel.

Namun ada kalanya foto yang kita simpan tiba-tiba tidak ada atau menghilang dari galeri ponsel. Sebenarnya ada beberapa penyebab masalah ini terjadi, misalnya koneksi internet, pengaturan fitur, hingga memori ponsel yang penuh.

Untuk solusinya, berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan, dirangkum dari LifeWire:

Periksa di folder yang benar

Foto yang hilang mungkin karena Anda tak mencarinya di folder yang tepat. Bagi pengguna Android, Anda dapat mencarinya di folder WhatsApp pada Penyimpanan Internal.

Sementara pengguna iOS, coba mencarinya melalui kategori Album Saya di aplikasi Foto.

Aktifkan fitur auto save

WhatsApp memiliki fitur untuk menyimpan file seperti foto dan video bisa tersimpan otomatis langsung di dalam ponsel. Namun terkadang sebagian pengguna mematikan fitur ini agar tidak memenuhi memori ponsel.

Anda perlu mengecek pengaturan fitur auto-save dalam WhatsApp, mungkin menyebabkan file tidak langsung tersimpan dalam HP. Jika perlu aktifkan juga fitur auto save, berikut caranya:

• Buka menu Settings di WhatsApp

• Klik Penyimpanan dan Data

• Selanjutnya aktifkan pengunduhan foto

Cek Jaringan

WhatsApp juga memberi kemampuan pengguna mengatur jaringan apa yang digunakan untuk mengunduh media. Bisa melalui seluler atau Wifi.

Jika Anda mengaktifkannya melalui Wifi, file tidak akan tersimpan jika mengunduhnya menggunakan jaringan seluler.

Bersihkan ruang penyimpanan

Anda perlu mengecek ketersediaan ruang penyimpanan. Sebab WhatsApp tidak akan mengunduh media jika tidak ada cukup ruang untuk menyimpannya.

Jika memang hampir penuh, hapus beberapa file untuk memberikan tempat bagi file baru yang tersimpan.

Selain itu, cek apakah SD Card rusak karena akan mencegah aplikasi menyimpan data ke dalamnya. Matikan juga mode read-only pada SD Card, mode ini mencegah data baru ditulis ke SD Card.

Periksa Zona Waktu

Zona waktu pada perangkat tak sama dengan lokasi saat ini akan membuat WhatsApp menonaktifkan unduhan gambar dan media lainnya.

Atur kembali zona waktu untuk mendeteksi secara otomatis. Anda juga bisa mengubahnya secara manual.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Kota Padang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memblokir 3.500 nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar) sejak awal 2025 karena terindikasi menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

"Pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil monitoring digital yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan di Padang, Minggu.

Fakhri mengatakan pemblokiran dilakukan melalui sistem digitalisasi MyPertamina sebagai upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Selain itu, Pertamina juga telah memberikan surat peringatan, sanksi serta pembinaan kepada 54 SPBU di wilayah Sumbar sepanjang 2025 yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM. Hal itu, menurut dia, dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan serta bagian dari upaya pengawasan Pertamina terkait distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Terkait sanksi yang diberikan, ia mengatakan jenisnya bervariasi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan mulai dari teguran, surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara.

"Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional secara transparan, tertib dan sesuai ketentuan," ujar dia.

Ia menjelaskan Pertamina menemukan indikasi penyaluran yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran tersebut berdasarkan sistem, baik itu dalam skala volume maupun berdasarkan transaksinya.

"Jadi berdasarkan monitoring sistem digitalisasi kami, salah satunya ada yang transaksinya berulang dan setiap hari," ujar dia.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mengatakan baik langkah tegas Pertamina terhadap 3.500 kendaraan yang terbukti menyelewengkan BBM bersubsidi termasuk SPBU.

"Penertiban SPBU dan pemblokiran ribuan kendaraan penyalahgunaan subsidi adalah langkah tegas yang patut didukung demi keadilan energi bagi masyarakat," ujar Andre.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 200 penerbangan mengalami penundaan di Bandara Delhi, salah satu bandara tersibuk di dunia, setelah sistem pesan kontrol lalu lintas udara (air traffic control messaging system) mengalami masalah teknis serius pada Jumat (7/11/2025). Gangguan ini diperingatkan dapat menimbulkan kemacetan domino di bandara lain di seluruh India.

Otoritas Bandara India (Airports Authority of India/AAI) dan sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa gangguan tersebut melanda sistem Automatic Message Switching, yang digunakan untuk menghasilkan rencana penerbangan.

"Kerusakan ini memaksa petugas pengontrol untuk mengembangkan rencana penerbangan secara manual, yang berujung pada penundaan massal," ujar AAI dikutip Reuters.

Gangguan teknis ini mulai terjadi pada Kamis malam waktu setempat dan memburuk pada hari Jumat, mengakibatkan lebih dari 175 keberangkatan penerbangan tertunda pada Jumat, setelah sebelumnya menunda sekitar 25 keberangkatan pada hari Kamis.

Data dari Flightradar24 menunjukkan bahwa rata-rata penundaan keberangkatan mencapai 55 menit, dengan penerbangan yang dijadwalkan lepas landas antara pukul 6 pagi dan 8 pagi waktu setempat adalah yang paling terpengaruh.

Penerbangan internasional juga turut terganggu. Penerbangan ITA Airways ke Roma tertunda hampir dua jam, sementara penerbangan Virgin Atlantic ke London tertunda lebih dari satu jam.

Operator Bandara Delhi, GMR Airports, dan otoritas lalu lintas udara AAI berada di bawah tekanan besar karena Bandara Delhi, yang merupakan bandara tersibuk kesembilan di dunia, menangani sekitar 78 juta penumpang pada tahun 2024.

Gangguan ini berdampak langsung pada pasar saham, di mana saham maskapai domestik India, IndiGo, turun 1,5% setelah perusahaan mengonfirmasi operasional penerbangannya terpengaruh. Maskapai lain seperti SpiceJet dan Air India juga mengeluarkan peringatan tentang potensi penundaan.

Media lokal melaporkan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki apakah computer malware atau perangkat lunak jahat mungkin menjadi penyebab masalah teknis tersebut, mengingat insiden ini terjadi menyusul serangan ransomware yang sempat mengganggu sistem check-in otomatis di beberapa bandara terbesar Eropa pada bulan September.

(tps/șef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai tren Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang secara sukarela minta dilikuidasi atau self-liquidation akibat masalah kurang modal.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar memandang permintaan self liquidation sebagai proses normal dan merupakan bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR.

"Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini bagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR," pungkasnya saat Konferensi Pers KSSK, Gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

Dengan demikian, Mahendra mengatakan BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depannya. Ia memaparkan penguatan industri BPR itu didukung dengan berbagai sisi baik dari sisi pengaturan maupun dari sisi pengawasan.

Selain itu, dengan langkah ini, diharapkan peran dari pengurus maupun pemilik BPR lebih optimal dan meningkatkan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan atas seluruh ketentuan yang juga merupakan hal yang penting tentunya demi kinerja BPR.

Lebih lanjut, Mahendra memastikan proses likuidasi BPR secara sukarela tetap mendorong perlindungan nasabah.

"Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik," papar Mahendra.

Sebagai catatan, ada lima BPR yang jatuh sepanjang tahun ini. Terbaru, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa pada 31 Oktober dan telah mencabut izin usaha BPR Artha Kramat sepekan sebelumnya, karena alasan yang sama.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]