Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimistis bakal mendongkrak pasar hunian vertikal nasional melalui pengembangan rumah susun (rusun) subsidi yang dilakukan secara masif.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan proyek perdana rusun subsidi era pemerintahan Prabowo Subianto akan dibangun di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Di mana, proyek itu diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rencana 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking di lokasi lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita lakukan,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Ara menambahkan, berdasarkan hasil catatan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir memang sangat minim, yakni hanya 140 unit.

Untuk itu, dia mengaku optimistis proyek rusun subsidi Meikarta ini akan mendorong kinerja penjualan rusun subsidi. Di mana, pemerintah menargetkan bakal memasok suplai hingga 141.000 unit hunian vertikal.

“Data BP Tapera menunjukkan selama lima tahun ke belakang pembiayaan rusun subsidi hanya 140 unit. Ini sangat kecil. Dengan arahan Presiden Prabowo, kita harus melakukan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan Meikarta untuk menjadi rusun subsidi dengan target bisa mencapai 141.000 unit,” tambahnya.

Sebelum pembangunan dimulai, tambah Ara, pihaknya akan memastikan unit yang dibangun sesuai dengan preferensi pasar. Pemerintah akan melaksanakan survei menggunakan metodologi sampling yang ketat agar spesifikasi rusun subsidi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan riil calon konsumen di lapangan.

Selain aspek fisik, otoritas juga menekankan pentingnya kelayakan ekosistem di sekitar lokasi hunian. Peninjauan mencakup ketersediaan fasilitas publik esensial seperti sekolah, rumah sakit, pasar, hingga akses transportasi umum. Pemerintah ingin memastikan rusun subsidi didukung oleh lingkungan yang produktif bagi para penghuninya.

"Pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi di Meikarta dapat menjadi model penyediaan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya.

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.