Bisnis.com, JAKARTA — Gelaran ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah kondisi perang di Timur Tengah. Presiden RI Prabowo Subianto pun menekankan agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan dalam Konferensi Pers Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Gus Irfan mengatakan bahwa konflik regional yang terjadi di Timur Tengah memang menjadi perhatian utama.

"Presiden meminta kepada kami untuk menjadikan keselamatan dan keamanan jemaah sebagai prioritas utama. Beliau sudah menyampaikan ini ketika Ramadan kemarin. Kemudian kita fokus pada keselamatan keamanan jemaah," kata Gus Irfan.

Dia menjelaskan bahwa prioritas keamanan itu meliputi keamanan dalam perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya. Kemudian, keamanan selama di Arab Saudi. Lalu, keamanan logistik yang akan mendukung kegiatan jemaah di Arab Saudi.

"Alhamdulillah tahun ini tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di Timur Tengah, kita sudah sejak awal meningkatkan jumlah linjam atau perlindungan jemaah hampir 100%," ujar Gus Irfan.

Menurut Gus Irfan, Presiden Prabowo pun mengatakan bahwa selama tidak ada kalimat ketiadaan pemberangkatan haji dari Pemerintah Arab Saudi, maka Indonesia tetap akan menjalankan atau memberangkatkan jemaah hajinya.

Kemudian Kementerian Haji dan Umrah juga tetap akan melakukan koordinasi berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan penerbangan maskapai, serta otoritas di Arab Saudi.

"Alhamdulillah komunikasi kami dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi sangat cair sehingga kami bisa berkomunikasi dengan baik," jelasnya.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa operasional penyelenggaraan haji 2026 dimulai pada 21 April 2026 dengan jemaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan ke Arab Saudi kemudian diharapkan pada 22 April 2026, dengan kloter terakhir pada 21 Mei 2026.

Puncak haji diperkirakan akan berlangsung pada 25-26 Mei 2026 di Arafah, Arab Saudi. Lalu, operasional pemulangan haji dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 1 Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan istithaah kesehatan serta optimalisasi skema Tanazul dan Murur dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah menjadi wujud komitmen dalam melindungi jemaah lanjut usia (lansia) dan jemaah risiko tinggi (risti).

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menjelaskan bahwa perlindungan jemaah haji, khususnya lansia dan risti, adalah prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun ini, yang juga penyelenggaraan haji pertama di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah.

Pemerintah memperketat skrining kesehatan, pengawasan komorbid, serta edukasi kebugaran bagi calon jemaah. Pendekatan preventif bertujuan menekan angka jemaah risiko tinggi sebelum keberangkatan.

Perlindungan tersebut harus dimulai sejak tahap persiapan di Tanah Air melalui penguatan istithaah kesehatan, bukan sekadar sebagai syarat administratif, tetapi sebagai instrumen keselamatan. Menurut Irfan, pemerintah akan memastikan bahwa hanya jemaah yang memenuhi syarat atau istithaah kesehatan yang dapat terbang ke Tanah Suci.

"Istithaah kesehatan adalah fondasi utama. Kita ingin memastikan jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik, terkontrol penyakit penyertanya, serta memahami risiko perjalanan ibadah," ujar Gus Irfan dalam forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Arab Saudi, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (18/02/2026).

Di Arab Saudi, penguatan kesehatan dilanjutkan melalui manajemen mobilitas jemaah pada fase puncak ibadah. Indonesia menekankan optimalisasi skema Murur dan Tanazul sebagai langkah strategis menekan kelelahan ekstrem dan kepadatan.

Skema Murur memungkinkan lansia dan jemaah risti melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus, sehingga mengurangi beban fisik dan risiko gangguan kesehatan.

Sementara skema Tanazul memberi opsi sebagian jemaah kembali lebih awal ke hotel setelah melontar jumrah guna mengurangi kepadatan tenda Mina.

"Murur dan Tanazul bukan hanya solusi teknis, tetapi bentuk keberpihakan pada jemaah rentan. Prinsipnya, ibadah harus sah sekaligus aman dan manusiawi," ujar Menhaj.

Sebagai upaya penguatan, Indonesia juga mengusulkan kesiapsiagaan dukungan medis di jalur menuju Jamarat guna mempercepat respons dalam kondisi darurat saat puncak lempar jumrah.

"Kita ingin menggeser pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Jangan menunggu jemaah sakit, tetapi pastikan mereka tetap sehat selama menjalankan ibadah," ujar Gus Irfan.

Melalui penguatan istithaah kesehatan, optimalisasi skema Tanazul–Murur, serta koordinasi kesehatan lintas negara, Indonesia optimistis penyelenggaraan Haji 1447 H akan berlangsung lebih tertib, aman, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam penutupan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M pada Jumat (30/1/2026).

Diklat Petugas Haji 2026 berlangsung selama 20 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sejak 10 Januari 2026. Adapun, penutupan diklat di ‘barak’ itu akan berlangsung di Markas Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Makodau) I Halim, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama para fasilitator dari TNI/Polri beserta seluruh petugas haji menggelar gladi upacara penutupan pada Kamis (29/1/2026) sore. Dalam gladi tersebut, Prabowo akan memberikan arahan kepada para petugas haji yang menyelesaikan diklat.

Para pejabat Kemenhaj turut dijadwalkan menjadi petugas upacara. Misalnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi inspektur upacara, sedangkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan laporan pelaksanaan diklat.

Irfan menjelaskan bahwa pihak protokol kepresidenan telah memeriksa lokasi upacara penutupan diklat. Dia berharap agar penutupan diklat petugas haji pertama yang dilaksanakan di bawah naungan Kemenhaj akan menjadi istimewa karena kehadiran Prabowo.

“Tadi malam, tim dari protokol [kepresidenan] sudah mengecek lapangan,” ujar Gus Irfan di Makodau I, Kamis (29/1/2026).

Gus Irfan menjelaskan bahwa bahwa proses pembinaan petugas haji tidak berhenti setelah diklat resmi ditutup. Terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan, seperti persiapan fisik agar terus bugar saat melayani jemaah haji.

“Setiap hari juga akan dipantau upaya menjaga kebugaran fisik mereka supaya pada saatnya benar-benar fit. Karena masih ada waktu sekitar dua sampai tiga bulan sebelum mereka diberangkatkan,” ujar Irfan.

Para petugas haji juga masih akan menjalani diklat secara daring (online) selama 10 hari sepulang dari barak. Mereka akan mendapatkan pendampingan bina jasmani pada pagi hari, materi kelas seputar tugas pada sore hari, lalu materi Bahasa Arab pada malam hari.