Bisnis.com, HAMBALANG – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa dirinya bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan ibadah haji sekaligus menyampaikan sejumlah usulan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.

Saat memberikan keterangan pers di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Rabu (17/6/2026), Dahnil mengatakan perhatian Presiden terhadap kualitas pelayanan haji menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"Hari ini dipanggil Pak Presiden untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan haji yang sudah berlangsung. Memang perhatian Presiden terhadap impian seluruh umat Islam di Indonesia terkait hajinya yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting," ujar Dahnil.

Menurutnya, Presiden ingin mendengar secara langsung berbagai evaluasi dan langkah perbaikan yang diperlukan agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.

"Beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini," katanya.

Dahnil menjelaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai dokumen dan laporan untuk disampaikan kepada Presiden. Terdapat sekitar 20 poin perbaikan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah.

"Banyak. Jadi beberapa ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden," ungkapnya.

Meski belum merinci isi laporan tersebut, Dahnil menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan haji menjadi perhatian pemerintah, termasuk layanan kesehatan bagi jemaah.

"Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai catatan lain yang menjadi perhatian Presiden, Dahnil memilih menunggu hasil pertemuan sebelum menyampaikan rincian lebih lanjut kepada publik.

"Nanti, banyak. Nanti setelah pertemuan," katanya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf membenarkan bahwa agenda pertemuan dengan Presiden berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Namun, ia juga belum bersedia menjelaskan secara rinci materi yang akan dibahas.

"Pasti bahas soal haji, tapi kepastiannya nanti nunggu dulu, nunggu hasil pertemuan, nanti aja ya," kata Irfan Yusuf.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji sekaligus penyusunan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah Arab Saudi mengusulkan penerapan skema tanazul hingga 50% bagi jemaah haji Indonesia sebagai solusi mengatasi kepadatan yang terus meningkat di Mina saat fase puncak ibadah haji.

Usulan tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Fatah Al-Mashat, melakukan kunjungan ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah untuk bertemu dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil, keterbatasan lahan di Mina menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, jumlah jemaah haji dunia terus meningkat setiap tahun sehingga menimbulkan tantangan dalam penyediaan ruang dan pengaturan pergerakan jemaah.

"Mina itu sangat terbatas. Karena itu pihak Saudi menyampaikan, jika bisa diterapkan tanazul hingga 50%, mereka akan mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan dan penataan yang lebih baik di Mina," kata Dahnil, Kamis (4/6/2026).

Tanazul merupakan skema yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan lontar jumrah, tanpa harus bermalam penuh di Mina. Artinya, jemaah tidak melakukan mabit di tenda Mina melainkan langsung kembali ke hotel di sekitar Jamarat setelah lempar jumrah.

Pada musim haji 1447 H/2026 M ini, sekitar 20.000 jemaah haji Indonesia atau sekitar 9,8% dari total jemaah mengikuti skema tanazul. Apabila mengacu pada data total jemaah haji reguler yakni 203.000 orang, usulan 50% tanazul itu setara dengan sekitar 101.500 jemaah haji.

Menurut Dahnil, usulan tersebut akan dikaji secara mendalam oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama otoritas Arab Saudi. Kajian akan mencakup aspek teknis, operasional, hingga dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah.

"Kami akan menyiapkan berbagai simulasi dan perencanaan sejak awal bersama Kementerian Haji Arab Saudi agar pelaksanaannya bisa lebih optimal pada musim haji mendatang," ujarnya.

Dahnil menilai evaluasi terhadap operasional puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi penting mengingat fase tersebut selalu menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Arab Saudi Apresiasi Reformasi Haji Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai perubahan tata kelola haji yang dilakukan Indonesia pada tahun ini. Menurut Dahnil, pihak Saudi menilai Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan pembenahan penyelenggaraan haji, mulai dari aspek pelayanan hingga penguatan perlindungan jemaah.

"Yang jelas mereka sangat mengapresiasi perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia dalam tata kelola haji," ujarnya.

Selain membahas kepadatan Mina, kedua pihak juga mendiskusikan upaya peningkatan kualitas layanan jemaah dan penguatan aspek keselamatan.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian bersama adalah penerapan istitha'ah kesehatan. Pemerintah Indonesia berencana memperketat proses skrining kesehatan calon jemaah guna menekan angka kematian selama musim haji.

Menurut Dahnil, langkah tersebut sejalan dengan masukan yang selama ini disampaikan Pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara pengirim jemaah.

"Kami akan memperkuat istitha'ah kesehatan. Kasus-kasus dengan risiko tinggi, termasuk penyakit penyerta tertentu, akan menjadi perhatian serius agar keselamatan jemaah semakin terjamin," katanya.

Selain aspek pelayanan dan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan haji, termasuk pembahasan mengenai pengelolaan keuangan haji. Dahnil mengatakan Kemenhaj akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait serta DPR untuk memperkuat sistem pengelolaan haji ke depan.

"Kami ingin memastikan tata kelola perhajian Indonesia semakin baik, transparan, dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang setiap tahun," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam penutupan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M pada Jumat (30/1/2026).

Diklat Petugas Haji 2026 berlangsung selama 20 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sejak 10 Januari 2026. Adapun, penutupan diklat di ‘barak’ itu akan berlangsung di Markas Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Makodau) I Halim, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama para fasilitator dari TNI/Polri beserta seluruh petugas haji menggelar gladi upacara penutupan pada Kamis (29/1/2026) sore. Dalam gladi tersebut, Prabowo akan memberikan arahan kepada para petugas haji yang menyelesaikan diklat.

Para pejabat Kemenhaj turut dijadwalkan menjadi petugas upacara. Misalnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi inspektur upacara, sedangkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan laporan pelaksanaan diklat.

Irfan menjelaskan bahwa pihak protokol kepresidenan telah memeriksa lokasi upacara penutupan diklat. Dia berharap agar penutupan diklat petugas haji pertama yang dilaksanakan di bawah naungan Kemenhaj akan menjadi istimewa karena kehadiran Prabowo.

“Tadi malam, tim dari protokol [kepresidenan] sudah mengecek lapangan,” ujar Gus Irfan di Makodau I, Kamis (29/1/2026).

Gus Irfan menjelaskan bahwa bahwa proses pembinaan petugas haji tidak berhenti setelah diklat resmi ditutup. Terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan, seperti persiapan fisik agar terus bugar saat melayani jemaah haji.

“Setiap hari juga akan dipantau upaya menjaga kebugaran fisik mereka supaya pada saatnya benar-benar fit. Karena masih ada waktu sekitar dua sampai tiga bulan sebelum mereka diberangkatkan,” ujar Irfan.

Para petugas haji juga masih akan menjalani diklat secara daring (online) selama 10 hari sepulang dari barak. Mereka akan mendapatkan pendampingan bina jasmani pada pagi hari, materi kelas seputar tugas pada sore hari, lalu materi Bahasa Arab pada malam hari.