Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) memblokir ribuan rekening milik wajib pajak (WP) yang tercatat masih memiliki tunggakan.

Aksi penegakan hukum (law enforcement) tersebut menyasar sedikitnya 2.100 berkas wajib pajak, di mana rekening-rekening yang diblokir tersebar di 16 perbankan besar yang beroperasi di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Sulselbartra Nurman Efendi mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari proses penagihan aktif. Langkah ini ditempuh lantaran wajib pajak yang bersangkutan belum melunasi kewajibannya meski telah melalui tahapan penerbitan surat teguran hingga surat paksa.

"Upaya ini merupakan bagian untuk memastikan peraturan perpajakan diterapkan secara konsisten. Ini tindak lanjut terukur bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan," ujar Nurman di Makassar, Selasa (12/5/2026).

Dia menegaskan bahwa pemblokiran tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan sistematis dan proporsional berdasarkan basis data tunggakan yang valid. Secara prosedural, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) menyampaikan langsung surat permintaan pemblokiran ke kantor pusat bank terkait.

Hal ini didukung oleh landasan hukum yang jelas, di mana otoritas pajak memiliki wewenang kuat dalam melakukan penyitaan aset berupa saldo rekening. Langkah ini berpijak pada UU No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan UU No. 19/2000.

Adapun petunjuk teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Nurman menambahkan bahwa pemblokiran ini sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh menjalankan kewajibannya. Diharapkan mampu menciptakan deterrent effect guna meningkatkan kepatuhan sukarela di masa mendatang.

"Kami pun tetap membuka ruang komunikasi bagi wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan tunggakan agar pemblokiran dapat segera dicabut sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) meluncurkan sistem penagihan pajak kendaraan terintegrasi Siguntang untuk menggarap potensi pendapatan daerah dari jutaan kendaraan yang masih menunggak.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pajak kendaraan merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, terutama di tengah pemangkasan transfer dari pemerintah pusat.

Namun demikian, menurutnya, penguatan sistem pendataan dan penagihan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang masih bisa digali.

“Pendapatan dari pajak kendaraan merupakan salah satu andalan daerah. Yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana pick and get-nya, yakni bagaimana pemerintah juga memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak yang disiplin,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pemanfaatan sistem Siguntang yang memungkinkan pemantauan kepatuhan pembayaran pajak secara lebih real time.

“Semua harus dimulai dari data terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menerapkan sistem reward atau punishment jika data yang dimiliki belum valid? Data harus seakurat mungkin, mulai dari jumlah kendaraan, klasifikasi roda dua maupun roda empat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menambahkan, Siguntang difungsikan sebagai sistem penagihan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, petugas kini dapat melakukan pengecekan secara real time, baik secara door to door maupun berdasarkan kendaraan yang ditemui langsung di lapangan.

“Selama ini masih banyak kendaraan wajib pajak yang menunggak tanpa terdeteksi secara cepat,” kata Rizwan.

Dia menjelaskan, sistem tersebut telah diujicobakan pada 1–17 Maret 2026. Dalam periode itu, petugas melakukan pemindaian untuk mendeteksi status pajak kendaraan. Kendaraan yang telah memasuki jatuh tempo kemudian diberikan penanda sebagai pemberitahuan awal.

“Dari hasil uji coba itu, sekitar 900 wajib pajak kendaraan terdata dengan potensi tunggakan mencapai sekitar Rp620 juta. Dan yang sudah melakukan pembayaran setelah itu sekitar 45%. Ini menunjukkan langkah ini berhasil,” pungkasnya.