Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset senilai Rp24,9 miliar milik 158 penunggak pajak dalam Pekan Sita Serentak yang digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2026.

Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai Rp621,2 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai langkah tegas atas wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo dan telah dikenakan surat paksa, tetapi belum melunasi kewajibannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rachmad Auladi, mengatakan Kanwil DJP Jawa Timur III berkontribusi signifikan dalam kegiatan ini dengan menyita 86 aset dari total 230 unit yang disita secara keseluruhan, dengan nilai taksiran Rp11,3 miliar dan total tunggakan yang dikejar mencapai Rp231,7 miliar.

Menurutnya, aset yang disita Kanwil DJP Jawa Timur III beragam jenisnya, meliputi rekening/giro, tanah dan bangunan, kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, perhiasan, logam mulia, serta piutang usaha. Di antara aset yang disita terdapat kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis.

”Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya, upaya persuasif kepada wajib pajak dilakukan. Namun, karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan,” tuturnya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sasaran penyitaan adalah wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal penting bagi para wajib pajak bahwa melunasi utang pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.

“Iktikad baik dari wajib pajak dengan melunasi utang pajaknya sangat diharapkan sehingga penyitaan aset dapat dihindari. Kesempatan melunasi utang pajak masih terbuka sehingga aset wajib pajak yang disita bisa dikembalikan sebelum nanti dilelang,” tuturnya.

Menurutnya, aset-aset yang disita merupakan hasil asset tracing oleh juru sita pajak negara (JSPN) dan dipastikan sah secara hukum. Jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau tidak ada iktikad baik atas tunggakan pajaknya, maka aset yang telah disita akan dilanjutkan ke tahap lelang melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Juru Sita Pajak Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Dia menjelaskan pula, dengan adanya kegiatan pekan sita serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain, DJP akan terus memberikan edukasi kepada wajib pajak dan mendorong penegakan hukum perpajakan berjalan humanis, adil, dan efektif.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan teknis pajak 2027 yang akan menjadi perangkat untuk mengejar target penerimaan 2027.

Hal itu tertuang pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF 2027), yang menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,8% sampai 12,4% terhadap PDB.

Pada dokumen tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan umum perpajakan 2027 diarahkan untuk mendukung perekonomian agar dapat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera bersama.

"Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis pajak serta kepabeanan dan cukai sebagai implementasi dari kebijakan umum perpajakan 2027," dikutip dari KEM PPKF 2027, Kamis (28/5/2026).

Terdapat lima kebijakan teknis yang ditetapkan untuk 2027. Pertama, perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya.

Kedua, penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi Coretax dan penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) guna peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Ketiga, peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen.

Keempat, penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui multidoor approach untuk memberikan efek jera.

Kelima, optimalisasi insentif pajak melalui evaluasi pemanfaatan insentif pajak guna mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha.

Pemerintah pun akan menjadikan target APBN 2026 sebagai basis penerimaan pada 2027. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik hingga 22,9% dari realisasi tahun sebelumnya yakni Rp1.917,6 triliun.

Untuk tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengestimasi penerimaan pajak harus tumbuh sekitar 23% setiap bulannya untuk bisa mengejar target tinggi ini.

"Jadi at least setiap bulan kami harus mencatatkan kinerja at least 23,9% month-to-month dan year-on-year accumulated," paparnya pada acara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak pekan lalu.

Masalahnya, indikasi pelambatan pertumbuhan sudah terlihat sejak Maret-April 2026. Meski masih dua digit, pertumbuhannya pada saat itu tercatat masing-masing 20,7% (YoY) dan 16,1% (YoY). Pertumbuhan ini sudah melambat dari Januari-Februari yang mencapai 20% (yoy) lebih.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) memblokir ribuan rekening milik wajib pajak (WP) yang tercatat masih memiliki tunggakan.

Aksi penegakan hukum (law enforcement) tersebut menyasar sedikitnya 2.100 berkas wajib pajak, di mana rekening-rekening yang diblokir tersebar di 16 perbankan besar yang beroperasi di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Sulselbartra Nurman Efendi mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari proses penagihan aktif. Langkah ini ditempuh lantaran wajib pajak yang bersangkutan belum melunasi kewajibannya meski telah melalui tahapan penerbitan surat teguran hingga surat paksa.

"Upaya ini merupakan bagian untuk memastikan peraturan perpajakan diterapkan secara konsisten. Ini tindak lanjut terukur bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan," ujar Nurman di Makassar, Selasa (12/5/2026).

Dia menegaskan bahwa pemblokiran tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan sistematis dan proporsional berdasarkan basis data tunggakan yang valid. Secara prosedural, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) menyampaikan langsung surat permintaan pemblokiran ke kantor pusat bank terkait.

Hal ini didukung oleh landasan hukum yang jelas, di mana otoritas pajak memiliki wewenang kuat dalam melakukan penyitaan aset berupa saldo rekening. Langkah ini berpijak pada UU No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan UU No. 19/2000.

Adapun petunjuk teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Nurman menambahkan bahwa pemblokiran ini sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh menjalankan kewajibannya. Diharapkan mampu menciptakan deterrent effect guna meningkatkan kepatuhan sukarela di masa mendatang.

"Kami pun tetap membuka ruang komunikasi bagi wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan tunggakan agar pemblokiran dapat segera dicabut sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty selama masa jabatannya.

Sebagai gantinya, otoritas fiskal memberikan tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak untuk memulangkan hartanya yang berada di luar negeri sebelum otoritas fiskal melakukan penindakan tegas.

Purbaya menjelaskan, keengganannya untuk kembali memberlakukan tax amnesty bukan tanpa alasan. Menurutnya, program pengampunan pajak di masa lalu justru berisiko menciptakan kerentanan integritas, baik bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun bagi wajib pajak itu sendiri yang terus-menerus dibayangi pemeriksaan.

Sebelumnya, pada masa Reformasi, program tax amnesty sempat diberlakukan pada 2016 dan terakhir kali 2022.

"Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Tapi kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga tidak disogok tapi diperiksa terus. Saya melihat kasihan orang-orang itu," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Oleh karena itu, bendahara negara lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Dia meminta seluruh wajib pajak, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan di masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air (repatriasi).

Jika wajib pajak abai dan tidak memanfaatkan momentum pelonggaran tersebut maka Purbaya memastikan pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum yang keras apabila harta tersebut terdeteksi di kemudian hari.

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri dan tidak cepat-cepat dimasukkan, saya kasih waktu lah sampai akhir tahun. Kalau [nanti] masuk dan ketahuan, kita sikat. Jadi yang punya modal di luar, cepat-cepat masuk ke sini," tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuh Purbaya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu pun memberikan pesan tegas kepada komunitas bisnis dan dunia usaha agar segera membenahi kepatuhan pajaknya dari sekarang.

"Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita tidak akan ada tax amnesty lagi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual) tidak akan berlaku tahun ini.

Untuk diketahui, sejumlah kerangka regulasi yang tengah dipersiapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) itu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Purbaya mengatakan bahwa regulasi pemungutan pajak yang tertuang dalam Renstra ini masih dalam pipeline alias belum ada yang dilaksanakan. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Salah satu praktik underinvoicing yang tengah diincarnya adalah perusahaan baja yang merupakan penanaman modal asing (PMA) China. Jumlahnya ada sekitar 40 perusahaan yang diduga belum patuh membayar kewajiban pajaknya sebagai aturan berlaku.

"Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah melakukan sidak ke perusahan dimaksud di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026). Purbaya mengungkap potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun per tahun akibat ulah pengusaha nakal tersebut.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu turun langsung ke lokasi PT PSM, salah satu dari tiga entitas utama yang tengah diusut.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola restitusi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dinilai masih menyimpan celah korupsi, mulai dari tingginya diskresi fiskus hingga lemahnya pengawasan internal.

Temuan tersebut merupakan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025 yang menilai proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak masih rawan disalahgunakan.

"Namun dalam praktiknya mengandung risiko korupsi yang tinggi akibat ketidakkonsistenan norma, tingginya diskresi fiskus, lemahnya kontrol internal, serta kompleksitas prosedur administrasi," tulis hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, dikutip pada Selasa (22/4/2026).

KPK sebelumnya juga menangani kasus korupsi terkait restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.

Dalam perkara tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega sebagai fiskus anggota tim pemeriksa di KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor yang menjabat Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Kasus itu bermula ketika PT BKB memberikan “uang apresiasi” sebesar Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin karena dinilai berhasil mengondisikan proses restitusi pajak.

KPK menilai lemahnya tata kelola restitusi pajak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, ketimpangan akuntabilitas antara wajib pajak dan petugas pajak, serta membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan maupun pengembalian pajak.

Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga menemukan tingginya diskresi fiskus dan minimnya kepastian hukum yang dipicu oleh norma yang tidak konsisten, parameter objektif yang lemah, serta ketidakjelasan status permohonan restitusi pajak.

"Ketimpangan akuntabilitas, di mana wajib pajak dikenakan sanksi berat, sementara mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap petugas pajak sangat terbatas," lanjut temuan KPK.

Lembaga yang dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mencatat adanya kelemahan dalam proses penyaringan (screening) penerima fasilitas restitusi, sehingga pihak yang tidak memenuhi syarat berpotensi memperoleh privilese.

Selain itu, KPK juga menemukan lemahnya penegakan hukum dan administrasi, termasuk tumpang tindih regulasi, inkonsistensi terminologi, serta mekanisme evaluasi yang belum optimal terhadap keterlambatan atau kesalahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

"Celah regulasi restitusi, yang membuka ruang subjektivitas, negosiasi, dan potensi korupsi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan," jelas KPK.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki tata kelola restitusi pajak dengan memperkuat kepastian hukum dan objektivitas keputusan. Upaya itu antara lain melalui kewajiban mencantumkan alasan penolakan restitusi, penambahan klausul dianggap dikabulkan bagi WP 17C/17D, serta penetapan batas waktu administratif yang lebih jelas.

KPK juga meminta agar diskresi fiskus ditekan melalui penegasan kriteria pencabutan status WP Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah serta penyelarasan klasifikasi UMKM berbasis omzet.

Selain itu, ketimpangan akuntabilitas perlu ditutup melalui mekanisme eksaminasi atas kesalahan atau kelalaian petugas pajak serta penguatan pengendalian internal.

Lembaga antirasuah tersebut turut mendorong perbaikan mekanisme screening agar fasilitas restitusi hanya diberikan kepada wajib pajak yang benar-benar memenuhi kriteria.

Usulan lainnya adalah memperkuat penegakan hukum dengan menempatkan seluruh tindak pidana pemerasan oleh petugas pajak ke dalam rezim UU Tipikor serta memperbaiki konsistensi terminologi dalam regulasi teknis perpajakan.

Temuan ini menjadi sinyal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki tata kelola proses restitusi pajak. Bisnis telah menghubungi pihak DJP, tapi hingga kini belum memperoleh respons.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya tengah merencanakan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait restitusi pajak. Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengaturan setelah nilai restitusi pajak mencapai Rp361 triliun pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut pemerintah saat ini tengah menyusun penyempurnaan pengaturan melalui rancangan PMK (RPMK) sebagai pengganti aturan sebelumnya.

"Pengaturan ini diarahkan untuk menajamkan kriteria dan memastikan bahwa restitusi diberikan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

DJP memastikan revisi tersebut bukan untuk membatasi hak wajib pajak, melainkan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses pemberian restitusi. Menurutnya, restitusi tetap merupakan hak wajib pajak yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inge menambahkan revisi PMK juga akan mencakup fasilitas percepatan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.

Pandangan Ekonom

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, restitusi pajak perlu dipandang sebagai hak wajib pajak yang muncul ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak akibat perhitungan perpajakan.

"Jadi ada hak dari wajib pajak yang terkandung dalam restitusi sehingga pemerintah wajib membayar hak. Besaran restitusi itu dihitung dari sistem perpajakan yang ada, dari alur barang jika PPN, ataupun pendapatan tahunan," katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia menilai persoalan yang kerap muncul justru terkait praktik transaksi antara fiskus dan wajib pajak untuk mempercepat proses restitusi. Padahal, menurutnya, regulator telah memiliki mekanisme yang mengatur proses penghitungan hingga pembayaran restitusi.

Nailul pun mengusulkan agar proses restitusi disederhanakan guna memudahkan wajib pajak, termasuk dari sisi alur dan periode pengajuan.

"Prinsip kedua adalah transparansi dimana DJP wajib transparan terhadap proses baik ketika penghitungan hingga pembayaran restitusi. Prinsip ketiga adalah netralitas dimana kebijakan restitusi bukan untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga ada unsur perlindungan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-nya," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan agar tidak berubah dalam waktu singkat sehingga pelaku usaha tidak harus terus-menerus menyesuaikan sistem mereka.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau meminta dukungan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam upaya mengejar target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp22,16 triliun.

Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Kanwil DJP Riau dan Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, di Kantor Polda Riau. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan serta penguatan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin sepanjang 2025 dalam menyukseskan berbagai program perpajakan di wilayah Riau.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah berjalan dengan baik bersama Polda Riau. Dukungan ini sangat penting dalam menjaga kewibawaan hukum di bidang perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujar Hermiyana, Senin (23/2/2026).

Dirinya menegaskan bahwa dengan target penerimaan Rp22,16 triliun pada 2026, DJP Riau membutuhkan dukungan berkelanjutan dari Polda Riau dalam berbagai langkah strategis optimalisasi penerimaan pajak.

Selama ini, kolaborasi yang telah terjalin antara lain fasilitasi publikasi aktivasi akun Coretax DJP melalui videotron, kolaborasi siniar edukasi perpajakan, pembuatan video kampanye penyampaian SPT Tahunan oleh Kapolda Riau, serta pelaksanaan bimbingan teknis perpajakan kepada jajaran keuangan di lingkungan Polda Riau.

Dalam aspek penegakan hukum, sinergi diwujudkan melalui pendampingan kegiatan lapangan oleh aparat kepolisian, koordinasi penanganan perkara yang beririsan dengan tindak pidana umum, hingga bantuan pengamanan dalam pelaksanaan penagihan aktif dan penyitaan aset.

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH), DJP Riau memandang penting kolaborasi lintas sektor dengan Polda Riau guna mendukung pengawasan aktivitas ekonomi pascapenertiban kawasan hutan serta pertukaran informasi terkait subjek dan objek pajak di kawasan tersebut.

Menurut Hermiyana, sinergi ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan atas kegiatan usaha di kawasan yang telah ditertibkan.

"Audiensi ini diharapkan semakin mempererat kolaborasi antara DJP Riau dan Polda Riau dalam menjaga integritas administrasi keuangan negara di tingkat regional serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan di Provinsi Riau," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan.

Vaudy mengatakan keberadaan UU Konsultan Pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai penyedia jasa profesional.

“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta.

Menurutnya, RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI, dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.

Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.

Dengan adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.

IKPI sendiri telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut, sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.

Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya

Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengungkap kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh DS, seorang kontraktor yang beroperasi di Bali.

Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali menjelaskan bahwa DS merupakan penanggung jawab PT ASD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Akibat perbuatan yang dilakukannya, diperkirakan negara mengalami kerugian pendapatan sekurang-kurangnya Rp947,13 juta

“Atas perbuatannya, DS terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Darmawan, Senin (26/1/2026).

DS diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU KUP sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap Darmawan.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam kurun waktu tahun pajak 2020 dan 2023.

“Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum,” jelas Darmawan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Denpasar Timur telah memberikan himbauan kepada DS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan).

Dalam tahapan tersebut, DS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun selama proses tersebut berlangsung, DS belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) UU KUP, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila DS melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak terutang,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal merombak besar-besaran struktur pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dalam waktu dekat.

Sinyal perombakan tersebut disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026). Dia menegaskan bahwa pelantikan hari ini hanyalah permulaan dari gelombang mutasi yang lebih besar.

"Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi," ungkap Purbaya di hadapan jajarannya.

Bendahara negara itu menjelaskan bahwa langkah strategis ini tidak semata-mata didasari oleh temuan indikasi penyelewengan. Lebih dari itu, perombakan ditujukan untuk membenahi inefisiensi kinerja di tubuh otoritas fiskal.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya sejumlah target dan pekerjaan rumah yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pejabat petahana.

Dalam rencana perombakan tersebut, Purbaya juga menekankan penerapan prinsip tanggung jawab berjenjang. Dia mengaku tidak segan untuk mencopot pejabat setingkat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) apabila terbukti gagal mengawasi integritas bawahannya.

Purbaya menyoroti sejumlah kasus hukum yang menjerat pegawai pajak di level bawah hingga kementerian. Baginya, atasan yang membiarkan penyimpangan, baik terlibat atau abai, harus ikut menanggung konsekuensi.

"Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level Kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus," kata Purbaya.

Ancaman sanksi yang disiapkan bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan pun terbilang berat, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil (3T) hingga pemberhentian tidak hormat.

Pantau Rekening Pegawai Pajak

Di sisi lain, Purbaya mengaku telah memantau profil risiko para pegawainya, termasuk memeriksa kewajaran saldo tabungan mereka selama beberapa tahun terakhir.

Kendati data perbankan menunjukkan angka yang wajar, Purbaya mengingatkan jajarannya agar tidak merasa aman. Dia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki akses data dari berbagai sumber untuk melacak aset yang disembunyikan.

"Saya rasa orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain," ujarnya.

Langkah bersih-bersih ini, lanjut Purbaya, krusial untuk menjaga kepercayaan publik di tengah target penerimaan negara yang menantang pada APBN 2026. Dia meminta seluruh pegawai bekerja lurus tanpa takut intervensi pihak luar, karena Presiden telah memberikan dukungan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun melalui penegakan hukum atau law enforcement dinilai tidak akan cukup kuat untuk menutup risiko shortfallpenerimaan negara.

Strategi Purbaya yang bertekad menyikat praktik under-invoicing ekspor sawit hingga memburu perusahaan baja dan bangunan ilegal, diragukan efektivitasnya dalam menghasilkan uang tunai cepat guna mengamankan APBN tahun ini.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa upaya penegakan hukum seperti pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan pidana secara historis memberikan sumbangsih yang sangat minim terhadap total penerimaan pajak.

Berdasarkan data 2018—2024, rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) hanya berkisar Rp2,28 triliun per tahun. Sementara itu, realisasi dari denda pidana pajak rata-rata hanya Rp1,46 triliun per tahun.

"Jadi, kalau bergantung dari penegakan hukum, saya kira tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan potensi shortfall penerimaan pada tahun ini. Tidak akan menjadi solusi bagi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026, masih jauh," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Adapun, realisasi penerimaan pajak 'hanya' mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Artinya, harus ada tambahan penerimaan pajak Rp439,87 triliun pada 2026 atau naik 22,96% dari realisasi 2025 agar target 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa tercapai.

Fajry menilai kenaikan target penerimaan pajak itu terlampau tinggi untuk dikejar hanya dengan mengandalkan strategi 'mengembat' pengemplang pajak.

Menurutnya, untuk mengejar realisasi 87,6% dari target APBN pada tahun ini saja, pemerintah sudah membutuhkan tindakan yang luar biasa. Sebagai gambaran, dalam kondisi ekonomi yang sedang ekspansi, tambahan penerimaan biasanya hanya berkisar Rp150 triliun—Rp200 triliun.

"Tambahan penerimaan sebesar Rp283 triliun [gap dari target moderat] pada akhir tahun itu luar biasa besar. Dari regulasi yang baru-baru ini dikeluarkan pun, saya belum melihat effort pemerintah akan mampu mengejar target penerimaan pada tahun ini," tambahnya.

Selain nominal yang relatif kecil, Fajry menyoroti kendala waktu dalam proses penegakan hukum. Proses hukum perpajakan memakan waktu panjang, mulai dari bukti permulaan, penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi penagihan.

Proses bukti permulaan saja tidak memiliki batas waktu pasti dan bisa memakan waktu tahunan. Dengan demikian, strategi ini dinilai tidak cocok untuk kebutuhan mendesak menutup defisit anggaran tahun berjalan.

"Proses paling awal ya bukti permulaan, seingat saya tidak ada batas waktunya dan bisa sampai tahunan. Sedangkan dari data, penerimaan dari bukti permulaan tidak signifikan dalam penerimaan pajak," tutup Fajry.

Strategi 'Sikat' Underinvoicing & Pengemplang Pajak

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran.

Purbaya mengungkapkan bahwa strategi yang biasa-biasa saja (business as usual) dalam pengumpulan pendapatan negara sudah tidak relevan. Dia mencontohkan, realisasi penerimaan pajak 2025 yang tercatat turun 0,7% dari Rp1.942,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1.917,6 triliun pada 2025.

"Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri "dikibulin" atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi," jelasnya.

Selain sawit, otoritas fiskal juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

"Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih," ungkapnya.

Dia menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak ada perubahan maka Purbaya menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai seperti yang disampaikan Prabowo kepadanya beberapa waktu lalu bukan isapan jempol belaka.

"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan," pungkasnya.