JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) resmi menerbitkan izin penggabungan ( merger ) lima Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) dari berbagai wilayah ke dalam satu entitas utama, yaitu PT BPR Mangatur Ganda yang berbasis di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi korporasi skala besar ini diambil sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan nasional guna mempertebal struktur permodalan, mendongkrak skala usaha, serta memperluas jangkauan pembiayaan pada sektor riil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keputusan ini disahkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan regulasi ini, entitas yang melebur ke dalam BPR Mangatur Ganda meliputi PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda yang keduanya berasal dari Provinsi Lampung.

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Lagi, Izin Dicabut OJK Akibat Penyehatan Modal Gagal



Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito menyerahkan, langsung dokumen keputusan itu kepada jajaran pengurus dan calon pengurus BPR hasil penggabungan di Kantor OJK Sumatera Utara. Triyoga menegaskan, operasional merger ini akan mulai berlaku efektif begitu mendapatkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum RI.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan LJK lainnya,” jelas Triyoga dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Langkah penggabungan ini berjalan selaras dengan mandat POJK Nomor 7 Tahun 2024 serta salah satu pilar utama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024–2027 yang berfokus pada akselerasi konsolidasi bursa.

Bank Bangkrut Sepanjang 2026 Tambah Satu Lagi, Lokasinya di Bali



Lewat integrasi bisnis ini, entitas gabungan yang berpusat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 195, Tanjung Morawa, Deli Serdang ini diproyeksikan bakal menjelma menjadi kekuatan finansial baru di regional Sumatera.

Pasca-merger, total aset gabungan korporasi diperkirakan melesat melebihi angka Rp400 miliar. Di saat yang sama, posisi Modal Inti BPR dipastikan menguat di atas Rp135 miliar dengan rasio permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang sangat tebal, yakni bertengger di atas level 50%.

Fondasi keuangan yang gemuk ini akan menjadi modal utama bagi perusahaan untuk melakukan pembaruan teknologi informasi, memperkuat kapabilitas SDM, serta melahirkan inovasi produk yang efisien bagi pelaku UMKM. Mengingat proses transisi administrasi sedang berjalan, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas di lima provinsi terdampak untuk tetap tenang.

OJK juga menjamin keamanan dana simpanan dan meminta nasabah tetap memercayakan layanan keuangannya kepada industri BPR yang kini kian sehat, tangguh, dan diawasi ketat lewat kebijakan konsolidasi terarah. Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mendorong program transformasi kelembagaan bagi industri BPR konvensional maupun syariah di tanah air.

Kebijakan ini dipastikan akan terus bergulir demi menciptakan arsitektur perbankan mikro yang efisien, memiliki daya tahan tinggi dari risiko pasar, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 yang berencana untuk melakukan konsolidasi serta meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar.

“OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Mengenai kewajiban free float di sektor perbankan, Dian mengingatkan bahwa hal ini juga berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI 1.

OJK menegaskan bahwa kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan (merger) dua atau lebih bank.

“Mekanisme pelaksanaan free float maupun penggabungan bank mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku,” ujar dia.

Dian mengatakan penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 saat ini bersifat imbauan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya.

OJK menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan kebijakan yang tergesa-gesa, melainkan proses penguatan bertahap dan terukur serta mengedepankan dialog dengan industri.

Di samping itu, kebijakan ini juga berorientasi pada terciptanya perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif dan mampu memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Adapun imbauan untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah disampaikan kepada bank-bank KBMI 1 pada Oktober 2025.

OJK mengimbau setiap bank KBMI 1 untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan atas kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi yang sesuai karakteristik masing-masing bank.

Menurut OJK, pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi.

Pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat.

Setiap rencana penguatan akan dinilai secara case by case untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, dan aspek pelindungan nasabah.

Secara umum, OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai langkah yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent untuk memperkuat struktur serta ketahanan perbankan nasional.

Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan economies of scale industri perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan bank-bank KBMI 1 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“UU P2SK yang baru juga mengamanatkan kepada OJK untuk mewujudkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan konsolidasi bank umum,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan pemangkasan terhadap 124 anak perusahaan melalui skema likuidasi, divestasi, serta merger atau spin-off yang dilakukan secara bertahap beberapa waktu ke depan.

Mengutip akun instagram resmi @bumn_id, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria sudah sempat melakukan pertemuan bersama Direksi Pertamina untuk membahas kemajuan program streamlining Pertamina Group.

"Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi Pertamina berjalar terukur, tepat waktu, dan selaras dengan agenda penguatan ketahanan energi nasional," tulis akun resmi @bumn_id dalam unggahannya, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap pertama, sebanyak 27 entitas telat direstrukturisasi sebagai bagian dari langkah penataan portofolio bisnis agar struktur Pertamina Group menjadi lebih ramping, efisien, dan fokus pada penguatan bisnis inti energi nasional.

Melalui pertemuan bersama Kepala BP BUMN tersebut, PT Pertamina memaparkan sejumlah target penyelesaian streamlining lanjutan yang mencakup proses likuidasi divestasi, serta merger atau spin-off. Pertamina juga menjalankan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, antara lain SKK Migas Ditien Migas, BPKP, Jamdatun, dan pihak lainnya untuk mempercepa proses streamlining entitas usaha.

"BP BUMN bersama Danantara terus mendorong percepatan streamlining BUMN agar penataan entitas usaha dapat memberikan dampak nyat terhadap efisiensi, tata kelola, dan daya saing perusahaan," sambungnya.

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan rencana merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini dipastikan mundur ke Kuartal IV-2026 mendatang.

Dony menjelaskan, hal tersebut lantaran masih ada proses restrukturisasi yang saat ini masih dilakukan untuk beberapa perusahaan pelat merah di sektor karya. Namun ia optimis merger tersebut akan berhasil dilakukan pada akhir tahun ini.

"Yang tertunda itu di BUMN Karya, awalnya kan Juni ya. Kemungkinan nanti akan digeser menjadi di kuartal keempat. Karena masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Aminuddin Ma'ruf mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya (BP BUMN). Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya," ujarnya saat ditemui di Jakarta (19/11/2025).

BUMN karya yang rencananya akan dilebur seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Dalam skema yang disusun Kementerian BUMN, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui merger grup Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusamba yang tersebar di Bali dengan salah satu BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat modal dan efisiensi operasional.

“Sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan daya saing BPR,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di sela penyerahan salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK soal penggabungan perbankan itu di Denpasar, Selasa.

Adapun merger itu melibatkan Nusamba Kubutambahan di Kabupaten Buleleng, Nusamba Tegallalang di Kabupaten Gianyar, Nusamba Manggis di Kabupaten Karangasem dan BPR Mitra Harmoni Mataram yang ada di Lombok, NTB ke dalam BPR Nusamba Mengwi di Kabupaten Badung, Bali.

Dengan penggabungan itu, total aset menjadi Rp799,3 miliar dengan proporsi kredit dan dana pihak ketiga (DPK) menjadi masing-masing Rp462,7 miliar dan Rp698 miliar.

Proses penggabungan BPR itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah yang salah satunya mengatur konsolidasi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan atau pengendalian yang sama pada satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Regulator lembaga jasa keuangan tu menegaskan proses penggabungan telah melalui tahapan penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan bank, kelayakan rencana integrasi, pemenuhan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia juga memastikan penggabungan tidak mengganggu layanan kepada nasabah karena seluruh hak dan kewajiban nasabah tetap terlindungi, dan kegiatan operasional BPR hasil penggabungan tetap berjalan normal.

Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di Provinsi Bali per Mei 2026 tercatat menjadi 121 BPR dan satu BPR Syariah.

Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 127 BPR dan satu BPR Syariah, terutama akibat aksi konsolidasi serupa yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan Bali

“Langkah itu diharapkan dapat menciptakan BPR yang lebih sehat, kuat, kompetitif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026.

BPR Harta Swadiri berkedudukan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penggabungan usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha BPR sehingga mampu memperluas akses layanan kepada masyarakat.

Penggabungan BPR ini sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan,” kata Farid.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Sampai dengan 31 Maret 2026, aset BPR-BPRS di wilayah kerja OJK Malang tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau turun 9,20 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30 persen (yoy), sedangkan kredit/pembiayaan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau turun 12,37 persen (yoy).

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026.

Otoritas mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan bahwa ke depan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berkelakar ihwal isu yang menyebut jika Partai Gerindra dan Partai NasDem berpotensi merger atau bergabung. Willy diketahui merupakan politikus Partai Gerindra.

Momen ini terjadi saat sesi penyampaikan tanggapan dari anggota Komisi XIII DPR saat rapat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin (13/4/2026).

Secara tiba-tiba, Willy yang juga legislator Nasdem melontarkan candaan tersebut. "Kita lanjut ke Gerindra atau Nasdem dulu? Atau mau merger Nasdem dengan Gerindra?" canda Willy dalam rapat.

Willy melontarkan kelakar itu karena melihat kader Nasdem, Muslim Ayub duduk berdekatan dengan kader Gerindra, Anwar Sadad. Setelahnya, ia kemudian mempersilakan Muslim Ayub memberi tanggapan lebih dahulu.

"Karena duduknya udah sebelahan, ya kursi kosong itu bridging pak, silakan," ujarnya.

Candaan Willy tak sampai di situ. Selepas Muslim Ayub memberikan tanggapan untuk BPIP, Willy kembali menyinggung Nasdem dan Gerindra yang saling sahut-menyahut.

"Lanjut sebelahnya, sahut menyahut dari Gondangdia ke Brawijaya. eh, dari Gondangdia ke Kertanegara," celetuknya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (DPI) Danantara menggabungkan pabrik gula milik ID FOOD ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) guna memperkuat konsolidasi industri gula nasional serta mempercepat pencapaian target swasembada gula.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, menjelaskan saat ini terdapat dua entitas pabrik gula, yakni di bawah Sugar Co sebagai bagian dari PT Perkebunan Nusantara Group serta pabrik gula milik ID FOOD.

Sejalan dengan strategi tersebut, Danantara mendorong proses merger atau penggabungan seluruh pabrik gula milik ID FOOD ke dalam Sugar Co guna menciptakan satu entitas industri yang lebih kuat.

"Nah, kita ingin melakukan proses konsolidasi dengan melakukan merger, penggabungan dari ID FOOD ke SGN," kata Dony.

Melalui konsolidasi itu, Sugar Co diarahkan menjadi perusahaan yang fokus pada sektor pertanian sekaligus manufaktur gula serta komoditas tanaman lainnya secara terintegrasi dan berkelanjutan ke depan.

Sementara itu, ID FOOD akan difokuskan menjalankan peran sebagai perusahaan perdagangan yang mengelola distribusi dan pemasaran komoditas pangan termasuk gula secara lebih optimal dan efisien nasional.

Langkah pemisahan fokus bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing entitas sehingga lebih maksimal dalam menjalankan fungsi produksi maupun distribusi dalam rantai pasok gula nasional.

Selain itu, Danantara juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas lahan tebu yang saat ini dinilai belum optimal sehingga diperlukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan sektor hulu.

Perbaikan juga dilakukan pada pabrik gula guna meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas secara keseluruhan dalam industri gula nasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dukungan regulasi dinilai penting agar industri gula dapat berkembang menjadi tulang punggung ekonomi petani, termasuk menjaga harga jual agar tetap menguntungkan bagi petani.

Dony menambahkan proses konsolidasi antara Sugar Co dan ID FOOD ditargetkan rampung pada tahun ini, dengan harapan dapat diselesaikan pada semester kedua sesuai rencana yang telah disusun.

"Konsolidasi dari pada PTPN atau Sugar Co dengan ID FOOD ini, tahun ini akan selesai. insya Allah mudah-mudahan dalam semester kedua akan selesai kita lakukan konsolidasi," tegasnya.

Dengan selesainya konsolidasi tersebut, Indonesia diharapkan memiliki satu holding pabrik gula yang menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar nasional guna mendukung percepatan swasembada gula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan fokus pada penguatan bisnis utama dan kinerja keuangan yang ekspansif dalam memperbaiki performa perseroan. Hal ini dilakukan sebelum penggabungan usaha atau merger BUMN Karya dilakukan oleh Danantara. 

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan, komitmen ini selaras dengan kondisi keuangan periode 2025 yang mengalami tekanan akibat terfragmentasinya lini bisnis dan belum maksimalnya bisnis konstruksi.

Adapun, Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp6,07 triliun atau naik drastis 298,99 persen dibandingkan rugi Rp1,52 triliun pada 2024. Kenaikan rugi ini selaras dengan penurunan pendapatan usaha korporasi, yang pada 2025 membukukan pendapatan Rp16,27 triliun atau turun 17,87 persen dari tahun 2024 sebesar Rp19,81 triliun.

"Bagaimana kami memastikan keterbukaan penuh, evaluasi yang lebih detail sebelum merger dilakukan. BUMN konstruksi atau BUMN Karya ini harus kembali ke core bisnisnya yaitu bisnis konstruksi, dan bisnis-bisnis lainnya (di luar konstruksi) harus segera diselesaikan untuk baik itu berupa investasi," kata Novel dalam dalam acara Earnings Call tahun buku 2025, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga

PTPP Perkuat Fundamental Keuangan melalui Transformasi dan Penyesuaian Berbasis Prudence

Novel menambahkan, restrukturisasi keuangan perusahaan akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk menghitung ulang beban bunga pinjaman. Perseroan juga terus memastikan penagihan-penagihan piutang yang saat ini masih berjalan. 

Upaya restrukturisasi ini juga menyasar bagaimana divestasi di PP Infrastruktur, dan juga anak usaha perseroan, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).

Baca Juga

Bos PTPP Ungkap Kabar Terbaru soal Merger BUMN Karya

"Yang cukup menjadi exposure pada kinerja perusahaan adalah terkait asumsi expected credit loss atas piutang. Dalam hal ini, kami melakukan evaluasi yang cukup dalam detail untuk memastikan bahwa piutang-piutang yang memang masih cukup bermasalah atau punya indikasi kuat tidak bisa tertagih," ucapnya.

Baca Juga

PTPP Rampungkan BTN Ecopark Gandul Tahap 1, Kawasan Human Development Berstandar Platinum

Selain itu, pembatalan pengerjaan proyek yang berasal dari sisi konsumen juga turut membebani keuangan korporasi. Novel menyoroti proyek yang berujung pembatalan pada garapan anak usaha PP Properti sehingga mengakibatkan peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Tak hanya itu, perjanjian berbasis kerjasama operasi dengan pihak terkait juga dievaluasi.  

"Berikutnya yang sangat vital juga, bagaimana kami melakukan streamlining di anak usaha dengan melakukan divestasi-divestasi yang saat ini sedang berjalan di antaranya adalah di BSI, menara BSI. Karena ini yang yang bisa menjadi buffer kita juga dalam proses berjalan menuju restrukturisasi," ujarnya. 

Terkait penguatan bisnis, Novel memastikan perseroan akan terlibat pada proyek-proyek, yang memang sesuai pekerjaan dan kapasitas PTPP, terutama proyek yang berdasarkan anggaran APBN dan proyek BUMN. Ditambah, proyek dari pihak swasta yang dipilih selektif berdasarkan manajemen risiko.

Dalam menopang penguatan bisnis, perseroan memperkuat manajemen resiko dan mekanisme Lean Construction untuk bisa meminimalkan biaya yang ada di dalam proyek sehingga bisa tertata dengan baik berbasis teknologi andal.

"Bagaimana kami memastikan bahwa proyek ini termonitor dengan baik, termanage risikonya dengan baik, sehingga kami bisa memastikan proyek-proyek ke depan kita ini tidak mengalami tekanan cash flow mulai dari proses pembayaran dan bagaimana pengelolaan kita yang akhirnya bisa menghasilkan profit," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan proses penggabungan atau merger BUMN Karya selesai pada akhir 2026 mendatang. Proyeksi rampungnya merger perusahaan pelat merah konstruksi ini menjawab pernyataan Danantara terkait sulitnya merger terlaksana pada akhir tahun lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menerangkan perihal rangkaian merger, di mana saat ini masih menunggu selesainya restrukturasi keuangan para entitas BUMN Karya. 

Perkiraan konsolidasi keuangan yang dicanangkan Danantara pada kuartal I 2026 juga meleset lantaran proses restrukturisasi.

“Secara timeline kemungkinan restrukturisasi ini bisa kami harapkan selesai sekitar pertengahan tahun, sehingga mulai pertengahan tahun proses integrasinya dimulai dan diharapkan selesai di akhir tahun,” ujar Hamdani dalam media briefing di Jakarta dikutip, Jumat (3/4/2026).

Baca Juga

Satu Tahun Danantara Indonesia, Perkuat Fondasi Masa Depan Generasi Indonesia

Hamdani menekankan sudah ada Project Management Office (PMO) yang dibentuk untuk mendukung proses merger pada akhir semester II 2026. Adanya PMO tersebut, Hutama Karya dan entitas holding lainnya bakal mensinkronisasi sejumlah aspek. Mulai dari sistem perusahaan, operasional hingga sumber daya manusia.

Baca Juga

Refleksi Setahun Danantara, KAI Salurkan Perlengkapan Sekolah untuk 4.000 Siswa

Hamdani tak menafikan isu soal kondisi keuangan BUMN karya yang masih menjadi penghambat merger. Oleh karena itu, pemerintah berfokus kepada restrukturisasi keuangan, sebelum akhirnya penyatuan entitas bisnis dalam satu grup.

"Merestrukturasi mereka dulu, begitu laporan atau buku keuangannya itu sudah membaik, baru mereka akan diintegrasi ke kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa merger atau proses penggabungan perusahaan pelat merah di sektor konstruksi atau BUMN karya batal rampung tahun ini. Ditargetkan, merger selesai pada kuartal I 2026.

Saat ini pemerintah tengah memfinalisasi skenario terbaik untuk mengkonsolidasikan sekaligus menyehatkan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut sebelum akhirnya dilebur.

"Kita tahu problem di karya banyak sekali ya, termasuk tadi restrukturisasi dari utang dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di karya ini. Kita harus transparan juga untuk publik, ini kita perbaiki dulu, kita lakukan restrukturisasi, termasuk kita lakukan lagi evaluasi dari nilai aset, setelah itu kita lakukan merger dengan skenario terbaik," katanya.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyebut merger BUMN di sektor logistik akan segera rampung di semester pertama 2026.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Dony menyampaikan PT Pos yang menjadi jangkar BUMN di sektor logistik akan diperkuat dengan konsolidasi sejumlah anak usaha BUMN sektor logistik. Anak usaha itu di antaranya Semen Logistik, Pupuk Logistik, Angkasa Pura Logistik, dan KAI Logistik.

Menurut dia, konsolidasi ini adalah untuk membentuk ekosistem BUMN logistik yang kuat dan efisien.

"Karena kita punya anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik itu totalnya banyak sekali kan. Kita mau bikin lebih efisien, lebih baik, lebih strong, maka langkah selanjutnya adalah merger," kata Dony.

Dony mengatakan, konsolidasi BUMN logistik direncanakan rampung dalam semester pertama di tahun ini. Diawali dengan perubahan struktur direksi di PT Pos yang sudah rampung, kini proses konsolidasi seluruh BUMN sektor logistik sedang berjalan.

Lebih lanjut, kata Dony, pada prinsipnya proses optimalisasi BUMN mengacu pada semangat untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Optimalisasi itu di antaranya melalui konsolidasi.

"Setelah melakukan fundamental business review seluruh perusahaan, hasilnya ada empat. Yang pertama ada di likuidasi, kedua ada di divestasi, ketiga konsolidasi, dan keempat dilakukan restrukturisasi," ujar Dony.

Dalam sektor logistik optimalisasi lewat konsolidasi dinilai akan semakin memperkuat peran BUMN yang tak hanya dalam ekosistem bisnis logistik dalam negeri melainkan juga regional. Hal ini sekaligus untuk menjamin semakin lancarnya alur distribusi logistik dari suplier pada masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Saat ini banyak perusahaan terlambat melakukan notifikasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena ketidaktahuan maupun belum memahami kewajiban notifikasi saat melakukan merger dan akuisisi. Padahal, keterlambatan bisa berujung denda administratif Rp1 miliar per hari dengan batas maksimal Rp25 miliar.

Notifikasi merupakan pemberitahuan tertulis kepada KPPU yang wajib dilakukan sejak penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset berlaku efektif secara yuridis. Di sisi lain, UU persaingan usaha saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakter industri digital.

Untuk itu KPPU disarankan memiliki regulasi yang terkait aset yang diakuisisi pada aset berwujud (tangible). Sekaligus juga aset tak berwujud (intangible) seperti jumlah pengguna, algoritma, dan big data yang menjadi basis valuasi sebuah perusahaan berbasis digital.

“Saya kira KPPU perlu memperbarui undang-undang agar tetap relevan dengan dinamika industri dan menjaga persaingan usaha tetap sehat,” kata Direktur PT CSIL Solusi Dinamis Prof Chandra Setiawan dalam Seminar dan workshop bertema Strategi Notifikasi M&A KPPU di Tengah Dinamika Regulasi: Mastering A to Z Proses Pelaporan Notifikasi Merger & Akuisisi KPPU di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dalam kegiatan yang digelar President Development Center - President University (PDC) bersama PT CSIL Solusi Dinamis ini, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengakui, perusahaan yang terlambat melakukan notifikasi disebabkan karena ketidaktahuan tanpa ada niat jahat, seperti telat bayar listrik atau air. Untuk meminimalkan risiko tersebut, KPPU telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum menyinkronkan data legalitas perusahaan. Integrasi ini diharapkan mempercepat verifikasi, memantau perubahan struktur korporasi, serta memastikan kepatuhan sejak pengesahan aksi korporasi.

Terkait perubahan lanskap industri, Aru mengamini bahwa perlunya amandemen undang-undang persaingan usaha yang lebih komprehensif, seperti menilai dari sisi aset digital dan market cap. Meski begitu, dalam menangani saham dan aset proses akuisisi, pihak KPPU juga sudah meminta perusahaan meng-submit dokumen mengenai detail aset digital, market cap, dan penjualan digital.

Lebih dalam, Aru menjelaskan perlunya amandemen undang-undang KPPU bertujuan melindungi konsumen Indonesia melihat jumlah warga negara kita yang mencapai 286 juta dan pengguna aktif sosial media yang besar. “Jika tidak dilindungi, kita hanya jadi pasar bagi negara lain,” urainya.

Aru juga memandang di era digital dan AI yang berkembang muncul kartel dilakukan oleh kecerdasan buatan (AI) atau mesin, potensinya sangat besar. Ia bercerita bahwa saat ini kartel tak hanya dilakukan secara konvensional, yaitu antara presiden direktur dengan presiden direktur.

“Ditambah, dalam perihal akuisisi ada fenomena killer acquisition, yaitu pelaku usaha besar melihat pesaing, lalu dia mengakuisisi perusahaan tersebut untuk dimatikan. Contohnya banyak, salah satu contohnya ialah Waze, aplikasi navigasi yang pernah booming tapi saat diakuisisi Google pada 2013, nggak dikembangin. Akuisisi tersebut bertujuan mengurangi potensi pesaing saja,” tandasnya.

Menurutnya, praktik ini banyak terjadi di Eropa, terutama pada startup dengan nilai transaksi relatif kecil namun memiliki aset intangible bernilai tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPPU menerapkan assessment mendalam dan dapat menetapkan remedies atau catatan pengawasan dalam proses akuisisi.

Misalnya, kewajiban pelaporan berkala selama periode tertentu guna memastikan tidak terjadi kenaikan harga atau penyimpangan pasar. “Mencegah killer acquisition sejak awal memang tidak mudah. Karena itu, mekanisme remedies menjadi instrumen pengawasan dalam perjalanan merger dan akuisisi,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Periode 2019-2024 Prof Hendrawan Supratikno, menjelaskan pengalamannya dalam membuat UU. Menurutnya, pembentukan UU berlandaskan tiga aspek, yaitu keadilan, kebermanfaatan dan memberikan kepastian.

Tapi setiap UU biasanya memiliki bobot pada satu aspek. "Nah, undang-undang KPPU saya melihat lebih berat ke kebermanfaatan-nya, yaitu bisa dieksekusi atau nggak. Efektif apa tidak,” kata Prof Hendrawan.

Ia menilai mekanisme sanksi dalam regulasi terbaru KPPU yang bersifat unlimited –berdasarkan besaran keuntungan yang diperoleh – sudah tepat untuk kasus kartel. Tanpa skema tersebut, pelaku usaha berpotensi lebih memilih membayar denda administrasi dibanding menghentikan praktik pelanggaran. “Mekanisme ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan undang-undang benar-benar dapat dieksekusi,” ujarnya.