Bisnis.com, JAKARTA — Peran Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) dalam pembiayaan UMKM terus menguat. Meski demikian, ekspansi pembiayaan masih terbuka lebar untuk memperkuat akses permodalan pelaku usaha dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, BPR/BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM. Peran tersebut sejalan dengan amanat UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap mencatatkan pertumbuhan dengan kualitas yang terjaga. Data OJK menunjukkan porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07% dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri BPR dan BPRS.

“...dengan porsi penyaluran mencapai 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Meski telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, OJK menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan masih terbuka. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan kepada pelaku usaha.

Selain itu, BPR dan BPRS didorong agar berpartisipasi lebih aktif dalam program pembiayaan yang dijalankan bersama OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Beberapa program yang menjadi fokus antara lain kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) serta kredit atau pembiayaan sektor pertanian (K/PSP).

Di sisi lain, OJK berupaya mewujudkan BPR/BPRS terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR/BPRS.

Selain itu, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil. Kondisi tersebut juga dibayangi potensi peningkatan risiko kredit dan pembiayaan seiring dengan dinamika ekonomi dan kompetisi yang makin agresif.

Menghadapi tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan arah pengembangan industri melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024—2027. Langkah itu sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dian mengatakan roadmap tersebut disusun untuk mewujudkan BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Menurutnya, roadmap tersebut menjadi acuan bagi BPR/BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih resilien guna menjaga kinerja dan eksistensi industri di tengah perubahan lanskap jasa keuangan.

Roadmap itu difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR/BPRS, penguatan peran BPR/BPRS di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Dian menuturkan penguatan struktur dan daya saing menjadi fondasi penting bagi industri untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” tutur Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) tetap mencatatkan pertumbuhan hingga Maret 2026, ditopang oleh pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) yang masih solid serta permodalan yang kuat.

Hingga Maret 2026, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset BPR/BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp236,69 triliun.

“Industri BPR dan BPRS tetap tumbuh positif dengan indikator keuangan yang baik dan terjaga,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pertumbuhan aset BPR/BPRS pada awal tahun ini seiring dengan peningkatan aktivitas intermediasi yang masih terjaga. OJK mencatat, penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR/BPRS dapat tumbuh sebesar 2,83% YoY menjadi sebesar Rp176,96 triliun.

Dari sisi pendanaan, DPK BPR/BPRS turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,16% YoY menjadi Rp165,49 triliun.

Kinerja positif ini turut didukung oleh kondisi permodalan yang tetap kuat. Otoritas menyebut, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) agregat industri BPR/BPRS tercatat sebesar 27,20%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator.

Sejalan dengan capaian tersebut, OJK menyebut bahwa industri terus berupaya memperkuat langkah mitigasi risiko. Hal itu dilakukan melalui penerapan manajemen dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, pelaksanaan monitoring pasca- pencairan secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, industri juga terus menjalankan perannya sebagai lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM.

Masih merujuk pada data OJK, penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh BPR/BPRS tetap tumbuh dan terjaga kualitasnya, dengan porsi penyaluran mencapai 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026.

Kendati begitu, OJK menilai bahwa penyaluran kredit/pembiayaan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan kepada pelaku usaha.

Selain itu, BPR dan BPRS didorong agar berpartisipasi lebih aktif dalam program pembiayaan yang dijalankan bersama OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Denpasar (ANTARA) -

“Sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan daya saing BPR,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di sela penyerahan salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK soal penggabungan perbankan itu di Denpasar, Selasa.

Adapun merger itu melibatkan Nusamba Kubutambahan di Kabupaten Buleleng, Nusamba Tegallalang di Kabupaten Gianyar, Nusamba Manggis di Kabupaten Karangasem dan BPR Mitra Harmoni Mataram yang ada di Lombok, NTB ke dalam BPR Nusamba Mengwi di Kabupaten Badung, Bali.

Dengan penggabungan itu, total aset menjadi Rp799,3 miliar dengan proporsi kredit dan dana pihak ketiga (DPK) menjadi masing-masing Rp462,7 miliar dan Rp698 miliar.

Proses penggabungan BPR itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah yang salah satunya mengatur konsolidasi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan atau pengendalian yang sama pada satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Regulator lembaga jasa keuangan tu menegaskan proses penggabungan telah melalui tahapan penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan bank, kelayakan rencana integrasi, pemenuhan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia juga memastikan penggabungan tidak mengganggu layanan kepada nasabah karena seluruh hak dan kewajiban nasabah tetap terlindungi, dan kegiatan operasional BPR hasil penggabungan tetap berjalan normal.

Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di Provinsi Bali per Mei 2026 tercatat menjadi 121 BPR dan satu BPR Syariah.

Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 127 BPR dan satu BPR Syariah, terutama akibat aksi konsolidasi serupa yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan Bali

“Langkah itu diharapkan dapat menciptakan BPR yang lebih sehat, kuat, kompetitif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Ayum alias Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menunjukkan tren positif sepanjang triwulan I/2026. Penyaluran kredit, aset, dan penghimpunan dana masyarakat tercatat meningkat, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2.162 triliun per Maret 2026. Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year on year). Nilai ini juga setara 7,55% sejak awal tahun (ytd) dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah,” ujar Agus, Jumat (1/5/2026).

Perbaikan kualitas kredit ditunjukkan oleh penurunan rasio non-performing loan (NPL) masing-masing sebesar 2,15 yoy secara tahunan dan 2,19% sejak awal tahun. Hal ini mencerminkan pengelolaan risiko kredit yang semakin baik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di wilayah Ciayumajakuning mencatat total Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara tahunan, 3,16% sejak awal tahun, dan 1,14% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun, meningkat 0,98% secara tahunan dan 0,52% secara bulanan. Kenaikan ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap terjaga.

Meski demikian, dari sisi rentabilitas, kinerja BPR menghadapi tekanan. Return on assets (ROA) per Maret 2026 tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara tahunan dan 1,23% sejak awal tahun. Namun secara bulanan, rasio tersebut meningkat 0,99%.

Penurunan rentabilitas sejalan dengan meningkatnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang naik 1,81% secara tahunan dan 5,8% sejak awal tahun menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara tahunan. “Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif,” kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar 40,74% atau Rp871,75 miliar, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga menyumbang 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024, serta konsolidasi kelembagaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

“Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) mencatat perkembangan positif sepanjang Triwulan I/2026.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit, aset, serta penghimpunan dana masyarakat menunjukkan tren peningkatan, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2,162 triliun per Maret 2026.

Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year-on-year/yoy), 7,55% sejak awal tahun (year-to-date/ytd), dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah," kata Agus, Minggu (3/5/2026).

Dia menjelaskan, rasio Non-Performing Loan (NPL) mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,15% secara yoy dan 2,19% secara ytd. Penurunan ini menandakan pengelolaan risiko kredit oleh BPR semakin membaik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di Ciayumajakuning mencatatkan total sebesar Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara yoy, 3,16% secara ytd, dan 1,14% secara mtm. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ekspansi usaha yang tetap terjaga pada awal tahun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun. Penghimpunan dana masyarakat ini meningkat 0,98% secara yoy dan 0,52% secara mtm. Kenaikan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap stabil.

Namun demikian, dari sisi rentabilitas, terdapat tekanan yang tercermin dari penurunan rasio Return on Assets (ROA).

Per Maret 2026, ROA tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara yoy dan 1,23% secara ytd. Meski demikian, secara mtm rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,99%.

Penurunan rentabilitas ini sejalan dengan meningkatnya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Agus menyebutkan, BOPO naik 1,81% secara yoy dan 5,80% secara ytd menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap berada pada level yang kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara yoy.

"Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif," kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR di wilayah Ciayumajakuning masih didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha lainnya yang mencapai 40,74% atau Rp871,75 miliar. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga mencatat porsi 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui konsolidasi BPR sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

"Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melanjutkan program konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan per 11 Maret 2026, sebanyak 142 BPR/S telah efektif melakukan konsolidasi menjadi 50 BPR/S.

“Sementara 22 BPR/S yang akan menjadi 6 BPR/S masih dalam proses di Kementerian Hukum dan 242 BPR/S lainnya sedang dalam proses di OJK,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Adapun, OJK melihat bahwa tren penurunan jumlah BPR masih terus berlanjut pada 2026. Hal ini seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan/peleburan usaha atau adanya pencabutan izin usaha, baik self-liquidation maupun karena masuk dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR).

Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa OJK tengah menyusun peraturan mengenai permodalan BPR/S. Langkah ini dilakukan sebagai upaya otoritas dalam memperkuat industri BPR/S sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang telah diluncurkan pada 2024.

Dian menyebut, beleid yang mengatur permodalan BPR/S ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun klasifikasi BPR yang saat ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam.

“OJK juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap implementasi RP2B yang didalamnya mencakup penguatan struktur industri BPR/S,” ujarnya.

Sepanjang 2025, OJK menyebut bahwa kinerja industri BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Per Desember 2025, total aset BPR/S tumbuh 5,60% secara tahunan (year on year/YoY) yang didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,94% YoY menjadi Rp177,42 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,86% YoY menjadi Rp169,69 triliun. Kinerja industri BPR/S juga tetap terjaga dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 28,91% dan 19,73% atau berada di atas threshold sesuai ketentuan.

Kendati Non-Performing Loan (NPL) terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, OJK menyebut bahwa risiko kredit tetap manageable.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tumbuh signifikan sepanjang 2025, dengan aset meningkat jauh di atas rata-rata nasional.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya menyebutkan total aset BPR dan BPRS di Kepri tumbuh 17,07% menjadi Rp13,88 triliun per Desember 2025. Angka tersebut melampaui pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5%.

“Pertumbuhan ini menunjukkan peran BPR dan BPRS di Kepri semakin kuat dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah,” kata Sinar di Batam.

Dari sisi intermediasi, kredit BPR dan BPRS tumbuh 14,67%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,1%. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 99%, masih lebih baik dibandingkan angka nasional yang mencapai 104%.

Kualitas kredit juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR di Kepri sebesar 5,12% pada 2025, lebih rendah dibandingkan NPL industri BPR nasional yang mencapai 12,44%.

Selain mencatat pertumbuhan positif, OJK juga menyiapkan kebijakan konsolidasi bagi BPR yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama. Sebanyak 14 BPR yang tergabung dalam delapan grup direncanakan melakukan merger.

“Dengan konsolidasi ini diharapkan BPR menjadi lebih besar dan efisien sehingga mampu menyalurkan kredit dengan bunga lebih kompetitif serta memiliki likuiditas yang lebih kuat,” ujar Sinar.

Setelah proses konsolidasi, jumlah BPR di Kepri diperkirakan berkurang dari sekitar 45 menjadi 38 BPR.

Dalam penyaluran kredit, sektor produktif masih mendominasi. Sekitar 71% kredit bank umum di Kepri mengalir ke sektor produktif, sedangkan pada BPR dan BPRS mencapai 68%.

Sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan menjadi penerima kredit terbesar, sejalan dengan struktur ekonomi Kepri yang ditopang aktivitas industri dan logistik, khususnya di Batam.

Di sisi lain, kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kepri tumbuh 11,55% secara tahunan (year-on-year), berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang mencatat kontraksi sebesar 0,3%.

Untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan memberikan kemudahan akses layanan bagi pelaku UMKM.

“Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan didorong menyederhanakan proses pembiayaan, menyediakan produk khusus, serta memanfaatkan teknologi guna memperluas akses UMKM,” kata Sinar.

OJK berharap penguatan BPR dan BPRS serta dukungan pembiayaan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025 sebesar Rp172,92 triliun, tumbuh 5,26% jika dibandingkan capaian 2024 yang sebesar Rp164,28 triliun.

Mayoritas penyaluran kredit diberikan oleh bank umum yang mencapai Rp169,45 triliun dan sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar Rp3,47 triliun.Tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,65%.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan, meskipun pertumbuhannya masih cenderung moderat, namun capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan penyaluran kredit pada 2024 yang hanya tumbuh 4,23%.

Perbaikan kinerja tersebut ditopang akibat mulai menggeliatnya pembiayaan kepada sektor riil, yang mana pelemahan sektor ini sempat menghambat realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan di 2025 yang lebih baik menunjukkan adanya percepatan pembiayaan kepada sektor riil seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi daerah," ucap Moch. Muchlasin di Makassar, Selasa (3/3/2026).

Penyaluran kredit di Sulsel selama 2025 didominasi oleh kredit produktif dengan cakupan 53,07% dari total penyaluran. Sementara sisanya terarah ke pembiayaan konsumtif.

Sektor produktif berhasil tumbuh positif sebesar 3,06% pada 2025 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 0,08% pada 2024.

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan paling banyak diberikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, yang memiliki porsi paling besar mencapai 22,19% dari total.

"Sementara di sisi lain kredit konsumtif juga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 7,85%," tutur Moch. Muchlasin.

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan para debitur di Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, tetap wajib membayar cicilan maupun melunasi pinjamannya, meskipun bank tersebut tengah menjalani proses likuidasi.

Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro di Kota Cirebon, Jumat, mengatakan kewajiban pembayaran kredit tidak terhenti dan tetap mengacu pada perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

“Nasabah kredit di BPR Bank Cirebon tetap melanjutkan proses pelunasan atau penyelesaian dari kewajiban atau kreditnya,” katanya.

LPS mencatat terdapat sekitar 1.800 rekening kredit di Perumda BPR Bank Cirebon, dengan total kewajiban debitur mencapai kurang lebih Rp109 miliar.

Menurut dia, tim likuidasi LPS telah berada di kantor bank tersebut untuk memastikan pelayanan pembayaran cicilan dan pelunasan kredit tetap berjalan.

“Di kantor Perumda BPR Bank Cirebon sudah ada tim likuidasi dari LPS yang akan melayani kelanjutan cicilan atau pelunasan kredit para nasabah,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses likuidasi tidak menghapus kewajiban debitur sehingga pembayaran tetap harus dilakukan sesuai jadwal yang berlaku.

Nur menjelaskan, sesuai ketentuan, proses likuidasi diberikan waktu paling lama 24 bulan atau dua tahun sejak pencabutan izin usaha bank.

Namun demikian, LPS menargetkan penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

Selain melayani kredit berjalan, pihaknya memastikan penanganan kredit bermasalah tetap dilakukan secara profesional dan terukur.

Ia menuturkan apabila dalam prosesnya ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penanganan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya kalau misalnya ada kredit macet akan kita proses, kalau ada tindak melanggar hukum juga akan kita proses sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Hingga kini, lanjut dia, penagihan serta penyampaian informasi kewajiban pembayaran masih dibantu oleh pegawai Perumda BPR Bank Cirebon agar komunikasi dengan debitur tetap efektif.

Terkait agunan, LPS memastikan seluruh jaminan kredit masih tersimpan di bank dan akan dikembalikan kepada nasabah setelah kewajibannya dinyatakan lunas.

“Kami diberi waktu dua tahun untuk proses likuidasi. Kalau bisa selesai lebih cepat, tentu itu akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) milik Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat penyaluran kredit sebesar Rp279 miliar sepanjang 2025. Realisasi kredit tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan terjadi saat aktivitas sebagian bank perkreditan rakyat (BPR) di berbagai daerah menunjukkan tren perlambatan.

Direktur Operasional BPR Cirebon Jabar Dini Rahmawati menyampaikan hingga akhir Desember 2025 total kredit yang disalurkan bank mencapai Rp279 miliar, atau naik 7,31% YoY dari Rp260 miliar pada 2024.

Penyaluran kredit tersebut mencerminkan fungsi intermediasi perbankan daerah yang masih berjalan di tengah kondisi sektor keuangan mikro yang menghadapi tekanan.

Selain kredit, kinerja keuangan BPR Cirebon Jabar juga tercatat mengalami pertumbuhan pada sejumlah indikator. Total aset bank meningkat dari Rp443 miliar pada 2024 menjadi Rp476 miliar pada 2025. Sementara dana simpanan nasabah naik dari Rp376 miliar menjadi Rp392 miliar pada periode yang sama.

Dini mengatakan, capaian tersebut menunjukkan aktivitas operasional bank masih berlangsung normal. “Kinerja keuangan hingga Desember 2025 menunjukkan peningkatan dari sisi aset, kredit, dan simpanan,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Dari sisi laba, BPR Cirebon Jabar mencatat lonjakan pada 2025. Laba bersih tercatat sebesar Rp20,19 miliar, meningkat signifikan dibandingkan laba tahun 2024 yang berada di angka Rp8,15 miliar.

Namun, manajemen tidak merinci faktor pendorong kenaikan laba tersebut, baik dari pendapatan bunga, efisiensi biaya operasional, maupun sumber pendapatan lainnya.

Di tengah dinamika industri BPR yang menghadapi tantangan, Dini menegaskan seluruh kegiatan operasional bank tetap berada dalam koridor regulasi.

Dia menyampaikan dana nasabah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan perundang-undangan.“Operasional bank berjalan normal dan dana nasabah berada dalam skema perlindungan regulator,” katanya.

Berdasarkan data OJK, industri BPR secara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari peningkatan risiko kredit, penurunan daya beli masyarakat, hingga kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan aktivitas penyaluran kredit di sejumlah daerah.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendesak penguatan strategi antifraud seluruh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) seiring dengan kinerja perbankan yang mengalami pertumbuhan selama 2025.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyebutkan bahwa penerapan strategi antifraud merupakan bagian penting untuk memastikan BPR bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

OJK pun mendorong BPR mampu melakukan pengawasan agar tetap menjalankan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Antifraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

"Tata kelola BPR harus menjadi perhatian supaya tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi sekarang," ujar Agus, Senin (18/1/2026).

Di tengah penguatan pengawasan tersebut, kinerja 18 BPR di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tercatat tetap positif. Hingga September 2025, total penyaluran kredit BPR mencapai Rp2,08 triliun.

Nilai tersebut tumbuh 0,80% secara tahunan (year on year/yoy) dan meningkat 4,05% secara year to date (ytd), mencerminkan fungsi intermediasi yang masih berjalan stabil.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) menunjukkan tren membaik. NPL BPR Ciayumajakuning tercatat turun 1,08% secara yoy dan terkoreksi 1,98% secara ytd.

Penurunan ini mencerminkan perbaikan kualitas portofolio kredit serta kemampuan debitur dalam menjaga kewajiban pembayaran.

Kinerja neraca juga mengalami pertumbuhan meski relatif moderat. Total aset BPR di wilayah Ciayumajakuning mencapai Rp2,7 triliun, tumbuh 0,18% secara yoy dan 0,35% secara ytd.

Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap solid. DPK tercatat sebesar Rp2,46 triliun dengan pertumbuhan 11,81% secara yoy dan 12,73% secara ytd.

Agus menilai peningkatan DPK menjadi indikator kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPR, khususnya di segmen usaha mikro dan kecil yang menjadi basis utama nasabah perbankan mikro.

Dari sisi profitabilitas, rasio Return On Assets (ROA) BPR mengalami peningkatan 2,34%. Secara yoy dan ytd, ROA masing-masing mengalami apresiasi 4,81% dan 4,54%.

Kenaikan ini didorong oleh perbaikan efisiensi operasional, yang tercermin dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO tercatat turun signifikan menjadi 84,90% atau turun 35,04% secara yoy.

Sementara itu, permodalan BPR tetap berada pada level aman. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 19,04%, jauh di atas ketentuan minimum.

OJK menilai posisi permodalan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi BPR untuk melakukan ekspansi kredit sekaligus menjaga ketahanan menghadapi risiko ekonomi.

Dari sisi sektoral, penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor bukan lapangan usaha lainnya dengan porsi 45,83% atau Rp1,05 triliun.

Sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 34,49% atau Rp789,26 miliar, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perburuan sebesar 4,37%.

Sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan memperoleh 4,02%, sementara sektor konstruksi menyerap 3,15% dari total kredit.

Secara regional, kinerja BPR Ciayumajakuning turut berkontribusi signifikan terhadap BPR Jawa Barat.

Hingga September 2025, porsi kredit mencapai 11,13% dari total kredit BPR Jawa Barat, DPK berkontribusi 14,24%, dan aset menyumbang 10,74%.

"Kami OJK Cirebon ingin memastikan konsistensi penerapan antifraud agar tata kelola yang kuat dan pengelolaan risiko disiplin. Ini, nantinya akan menjadi kunci keberlanjutan BPR dan juga mendukung penguatan ekonomi UMKM," tuturnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Persyaratan modal inti sebesar Rp6 miliar untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih menjadi masalah di Jawa Tengah. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mencatat masih ada puluhan BPR yang belum memenuhi ketentuan permodalan itu.
"Dari segi permodalan secara umum BPR itu memenuhi. Kita ada modal inti minimum, memang ada beberapa BPR yang belum memenuhi itu. Mungkin sekitar 30-an," ungkap Hidayat Prabowo, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, dikutip Kamis (11/12/2025).
Hidayat menjelaskan bahwa dengan jumlah BPR terbesar se-Indonesia, OJK memerlukan kerja ekstra untuk bisa menangani 320-an BPR di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Selain masalah penyertaan modal inti, kualitas penyaluran kredit juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu perhatian khusus.
"BPR memang jadi PR kita bersama, ini membutuhkan perhatian khusus karena nilai NPL yang tinggi. Kita [Jawa Tengah] lebih di atas nasional. Nasional itu 12%, kita lebih di atas itu," tutur Hidayat dalam konferensi pers yang digelar di Magelang.
Fungsi pengawasan akan dilakukan OJK terhadap pemegang saham serta pengurus BPR tersebut. Hidayat menjelaskan bahwa kondisi penyehatan bakal diberikan untuk BPR yang memiliki catatan pada tiga kriteria. Pertama, terkait kecukupan permodalan, terkait cash ratio, dan terakhir terkait tingkat kesehatan bank.
"Batasnya [pemenuhan modal inti] adalah tahun ini, tetapi ada beberapa kebijakan yang diambil. Kalau sudah dalam proses di OJK, itu sudah bisa diterima," jelas Hidayat.
Di Jawa Tengah sendiri, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Artha Kramat yang berpusat di Kabupaten Tegal pada Oktober 2025 lalu. Pencabutan izin tersebut dilakukan atas permintaan pemegang saham. Sebelumnya, 4 BPR di berbagai lokasi di Indonesia juga telah dicabut izinnya oleh OJK sepanjang tahun 2025 ini.

Pencabutan izin tersebut menambah panjang daftar kebangkrutan BPR/BPRS yang menurut catatan Bisnis mencapai 25 bank sepanjang 2024-2025.