Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengusulkan enam langkah strategis dalam proses konsolidasi industri perbankan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Nixon, konsolidasi perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah bank, melainkan harus memiliki tujuan akhir yang jelas terkait arah pengembangan industri perbankan nasional.

"Yang pertama adalah memang mesti ditetapkan institusinya, dirumuskan tujuan akhir dari sektor industri perbankan, bukan cuma menuju pengurangan jumlah perbankan. Jadi konsolidasinya ke arah mana, itu yang mesti didefinisikan," ujar Nixon.

Dia menilai pemerintah dan regulator perlu menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta tahapan waktu pelaksanaannya agar seluruh pelaku industri dapat menyesuaikan diri secara bertahap.

Dia menilai bahwa masa transisi menjadi penting terutama bagi bank-bank kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan KBMI 2, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Harus ada roadmap dan timeline yang diberikan untuk disesuaikan secara bertahap. Khususnya KBMI 1 dan 2, BPD maupun BPR, mereka perlu diberikan waktu yang cukup," katanya.

Selain itu, Perbanas juga mengusulkan pemberian insentif bagi bank yang melakukan konsolidasi, baik melalui merger maupun akuisisi. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, relaksasi regulasi sementara, hingga percepatan proses perizinan.

Menurut Nixon, salah satu hambatan dalam proses konsolidasi selama ini adalah lambatnya implementasi aturan turunan yang tidak sejalan dengan semangat percepatan yang telah ditetapkan dalam regulasi utama.

"Kalau terjadi konsolidasi, misalnya ada insentif pajak, kemudian proses merger dan akuisisi, relaksasi regulasi sementara, serta perizinannya bisa lebih cepat. Kadang-kadang di aturan turunannya tidak mengikuti percepatan regulasi yang diharapkan," ujarnya.

Usulan keempat yang disampaikan Perbanas adalah pentingnya konsistensi kebijakan antarotoritas.

Nixon menekankan perlunya harmonisasi berbagai regulasi, baik yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), agar tidak menciptakan fragmentasi baru di industri perbankan.

Dia mencontohkan pengalaman dalam proses pemisahan (spin-off) unit usaha syariah yang menurutnya masih menghadapi kendala pada tahap implementasi meski telah memiliki landasan hukum yang kuat.

"Kita melihat aturan-aturan nanti baik POJK, PBI, semua harus diselaraskan dan menghindari kebijakan yang justru menambah fragmentasi. Kalau sudah ada undang-undang, pelaksananya juga harus mengikuti semangat yang sama," kata Nixon.

Selanjutnya, Perbanas mengusulkan agar pemegang saham, baik domestik maupun asing, tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang sama. Selain itu, seluruh bank juga perlu memiliki standar rencana pemulihan (recovery plan) yang setara guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Usulan terakhir adalah perlunya regulasi yang adaptif. Nixon berpandangan bahwa undang-undang sebaiknya memuat norma-norma umum, sementara ketentuan teknis dapat diatur lebih rinci melalui peraturan OJK maupun Bank Indonesia sehingga lebih fleksibel menghadapi perubahan kondisi industri.

"Undang-undangnya mungkin lebih normatif dan tidak terlalu detail. Detail teknisnya kami sarankan diatur di POJK atau PBI sehingga tetap adaptif dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui enam usulan tersebut, Perbanas berharap agenda konsolidasi perbankan nasional dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, serta menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kesiapan pelaku industri yang berada di berbagai kelompok usaha bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus kategori kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1. Lantas siapa saja konglomerat Tanah Air pemilik bank kategori ini?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyebut akan menghapus KBMI 1 dalam waktu dekat. Penghapusan ini dilakukan guna mendorong konsolidasi perbankan.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Dian dalam Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Seiring adanya kebijakan tersebut, maka pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.

Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya OJK mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Untuk diketahui, OJK melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengelompokkan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti.

Perinciannya, KBMI 1 bagi bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun dan KBMI 2 dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun.

Kemudian, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun. Sementara KBMI 4 dihuni oleh bank-bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Tak banyak yang tahu, sejumlah konglomerat besar di Indonesia juga memiliki bank yang masuk dalam kategori KBMI 1. Misalnya, PT Bank Mega Syariah milik konglomerat Chairul Tanjung, masuk dalam kelompok ini. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, modal inti yang dimiliki perseroan hingga kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp2,67 triliun.

Lantas siapa saja konglomerat Tanah Air pemilik bank yang masuk dalam KBMI 1? Berikut daftarnya:

Superbank

Salah satu pendiri Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja, merupakan pemilik PT Super Bank Indonesia (Superbank). Hingga September 2025, modal inti Superbank mencapai Rp4,88 triliun turun 2,98% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,03 triliun.

Bank Nobu

PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) mencatatkan modal inti sebesar Rp3,82 triliun hingga kuartal III/2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,33 triliun, angka tersebut naik 14,63% YoY.

Mochtar Riady merupakan pemilik Bank Nobu, yang kemudian diambil alih oleh putranya James Riady. Melalui PT Putera Mulia Indonesia (PMI), James Riady memegang 4,50% saham Bank Nobu per 30 September 2025.

Bank Artha Graha

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk memiliki modal inti sebesar Rp3,61 triliun hingga September 2025. Capaian itu naik tipis 0,55% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp3,59 triliun.

Adapun Bank Artha Graha merupakan anak usaha dari Artha Graha Network, perusahaan milik konglomerat Tomy Winata.

Bank Ina

Anthoni Salim merupakan pemilik PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA). Melalui PT Indolife Pensiontama, Anthoni menggenggam 22,83% saham Bank Ina.

Pada kuartal III/2025, modal inti Bank Ina mencapai Rp3,32 triliun turun 5,57% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,52 triliun.

MNC Bank

Selanjutnya, ada Hary Tanoesoedibjo yang merupakan pemilik PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank). Sebagai informasi, MNC Bank lahir usai MNC Group mengakuisisi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, modal inti MNC Bank mencapai Rp3,27 triliun pada kuartal III/2025, tumbuh 1,80% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp3,21 triliun.

Bank Sampoerna

PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) hingga September 2025 mencatatkan modal inti sebesar Rp3,13 triliun. Capaian itu menyusut 1,41% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp3,17 triliun. Sebagai informasi, Bank Sahabat Sampoerna merupakan bagian dari Sampoerna Strategic Group milik keluarga Putera Sampoerna.

Bank Mega Syariah

Nama Chairul Tanjung melengkapi daftar ini. Melalui PT Mega Corpora, CT menguasai PT Bank Mega Syariah dengan modal inti sebesar Rp2,67 triliun hingga kuartal III/2025. Capaian itu tumbuh tipis 1,46% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI 1 yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober lalu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI 1 pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Dia menambahkan OJK masih menempuh pendekatan yang bersifat persuasif dalam mendorong langkah konsolidasi tersebut. Regulator menilai pendekatan ini memberi ruang bagi bank untuk menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi internal masing-masing.

“Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif, tapi tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga mungkin kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi,” kata Dian.

Dian menjelaskan, pemberian insentif dapat menjadi stimulus agar bank-bank kecil lebih cepat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan skala usaha. Meski begitu, ia menegaskan setiap proses harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi industri.

Lebih lanjut, OJK juga menekankan pentingnya peran pemegang saham pengendali (PSP) dan manajemen bank KBMI 1 untuk lebih proaktif dalam melakukan evaluasi internal. Menurutnya, langkah ini akan membantu menentukan strategi penguatan modal dan arah pertumbuhan jangka panjang.

“OJK mengharapkan teman-teman di KBMI 1 tidak semata-mata memikirkan survival bank-nya, tetapi juga kontribusinya bagi perbankan nasional yang lebih kuat ke depan,” tuturnya.

Dian menegaskan OJK tidak akan memaksakan proses konsolidasi berlangsung cepat. Regulator akan memberikan waktu yang cukup agar seluruh proses berjalan hati-hati dan berkesinambungan demi menciptakan struktur perbankan yang lebih sehat.

Dian berharap bank-bank kecil dapat segera memperkuat permodalan dan bersiap menghadapi penyempurnaan kerangka pengelompokan bank di masa depan.