Sekarang pertanyaannya adalah sama nggak (kondisi ekonomi) 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai pelemahan rupiah terkait pula dengan persoalan kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia.

“Soal kita itu adalah soal confidence di fiskal,” katanya dalam agenda Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Chatib memaparkan analisis data kausalitas yang dilakukan antara pergerakan rupiah dengan risiko fiskal diukur melalui Credit Default Swap (CDS), yaitu biaya asuransi terhadap risiko gagal bayar obligasi negara.

Hasil pengujian data menunjukkan sebesar 23 persen dari variasi yang menyebabkan pelemahan rupiah dapat dijelaskan secara langsung oleh pergerakan CDS. Sebaliknya, fluktuasi rupiah hanya mampu menerangkan 2,3 persen dari pergerakan CDS.

Data juga menunjukkan nilai CDS Indonesia sudah mulai memburuk sejak Januari 2026 sebelum pecahnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Zionis Israel), yakni ketika Moody’s mengubah outlook dan muncul kekhawatiran pasar mengenai defisit anggaran yang mendekati 3 persen.

Hal ini membuktikan bahwa faktor utama pelemahan rupiah tak hanya dampak dari perang global, melainkan bersumber dari perhatian investor terhadap kredibilitas fiskal domestik, sehingga tak heran jika melihat sejumlah negara lain yang juga terdampak perang, tak mengalami depresiasi mata uang sedalam Indonesia.

Mengenai dampak pelemahan kurs ke inflasi, estimasi Bank Indonesia (BI) menunjukkan setiap depresiasi Rp1 terhadap dolar AS hanya menyumbang tambahan inflasi sekitar 0,13 persen. Dengan depresiasi rupiah yang berada di kisaran 8 persen, dia mengatakan efek rembetan ke inflasi umum masih di bawah 1 persen.

Kendati demikian, dampak kenaikan harga disebut akan sangat terasa pada produk-produk berbasis impor seperti plastik dan besi.

Sektor swasta kini dihadapkan pilihan untuk meneruskan kenaikan biaya tersebut ke konsumen yang berisiko memukul daya beli, atau menyerapnya dengan menurunkan margin keuntungan yang akan membuat pertumbuhan korporasi melambat pada paruh kedua tahun ini.

“Sekarang pertanyaannya adalah sama nggak (kondisi ekonomi) 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate,” ungkap Chatib.

Saat ini, kelompok menengah ke atas dan korporasi disebut telah mengantisipasi depresiasi rupiah dengan melakukan lindung nilai (hedging) atau memindahkan aset ke dolar AS.

Persoalan akhirnya bergeser ke kelompok menengah ke bawah karena efek kenaikan bahan pangan impor membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang, sehingga memerlukan intervensi perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, depresiasi rupiah dianggap tidak akan membawa Indonesia ke jurang resesi, bahkan dia berpendapat pertumbuhan ekonomi di level 4,5-5 persen masih tergolong sangat baik dalam standar global saat ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan bahwa peringkat yang disematkan oleh Moody's merupakan tonggak penting dalam perkembangan dan menegaskan kekuatan fondasi institusi seiring langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global.

Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), di sisi lain menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia.

“Hal ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan kami dan menegaskan kekuatan fondasi institusi kami seiring dengan langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Danantara menyatakan bahwa peringkat dan outlook DIM mencerminkan dan selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia, yang merupakan hal lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara.

“Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang kami seiring dengan upaya memperluas akses terhadap pendanaan internasional serta mendukung prioritas ekonomi Indonesia,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia.

Sebagai informasi, Moodys menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM, yang semua prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

Moody’s menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Adapun, hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, dan ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Moody’s mengklasifikasikan DIM sebagai emiten terkait pemerintah atau Government Related Issuer (GRI), dan menerapkan pendekatan top-down.

Di sisi lain, tidak ada Penilaian Kredit Dasar atau Baseline Credit Assessment (BCA) yang diberikan, yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang baru lahir, rekam jejak yang terbatas, dan tidak adanya operasi mandiri yang signifikan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menilai outlook negatif yang disematkan oleh lembaga rating Moody's merupakan hal yang lazim bagi entitas yang punya keterkaitan langsung dengan negara.

Mengutip pernyataan resmi Tim Komunikasi Danantara, peringkat dan outlook yang diberikan lembaga rating kepada PT Danantara Investment Management (DIM) masih selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia.

"Peringkat dan outlook DIM mencerminkan dan selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia, yang merupakan hal lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara. Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang kami seiring dengan upaya memperluas akses terhadap pendanaan internasional serta mendukung prioritas ekonomi Indonesia," tulis keterangan resmi Tim Komunikasi, Jumat (5/6/2026).

Danantara menilai pemberian rating dan outlook ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan Danantara dan menegaskan kekuatan pondasi institusi seiring dengan langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global.

Sebelumnya Moody's menyematkan rating untuk PT Danantara Investment Management (DIM) di level Baa2, sejajar persis dengan rating sovereign pemerintah Indonesia. Lembaga rating itu melihat DIM bukan hanya soal entitas korporasi biasa, namun sebagai perpanjangan tangan langsung dari neraca negara.

Penyematan peringkat oleh Moody's ini menggunakan pendekatan top-down, sehingga tidak menetapkan baseline credit assessment karena DIM dianggap masih terlalu baru dan belum punya rekam jejak operasional dan seluruh kreditnya masih bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebagai informasi tambahan, outlook negatif yang disematkan ini bukan mencerminkan kinerja yang sedang bermasalah. Namun karena sovereign rating Indonesia sendiri sedang negative outlook. Sehingga jika rating Indonesia turun, DIM otomatis ikut turun.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia.

Moodys menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM, yang semua prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

"Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah," ujar Vice President dan Analis Senior Moody's Ratings, Rachel Chua sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Moody’s menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Adapun, hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, dan ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Kemudian, Moody’s mengklasifikasikan DIM sebagai emiten terkait pemerintah atau Government Related Issuer (GRI), dan menerapkan pendekatan top-down.

Selain itu, tidak ada Penilaian Kredit Dasar atau Baseline Credit Assessment (BCA) yang diberikan, mencerminkan tahap perkembangan DIM yang baru lahir, rekam jejak yang terbatas, dan tidak adanya operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri," ujar Rachel. ​​​​

Moody’s mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola, yang mendukung kemungkinan sangat tinggi akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Adapun, integrasi tata kelola lebih lanjut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) pada manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi dan eksekusi investasi.

Moody’s menilai anggaran tahunan DIM yang dikonsolidasikan ke dalam anggaran keseluruhan BPI Danantara dan disetujui oleh 11 anggota Dewan Pengawas BPI Danantara, termasuk sembilan menteri aktif selain Ketua, akan menyediakan jalur langsung bagi pengawasan yang terkait dengan pemerintah atas alokasi sumber daya dan prioritas strategis DIM.

Selain itu, kerangka hukum juga mensyaratkan rencana kerja korporasi dan anggaran tahunan DIM untuk dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Moody’s menilai keputusan investasi DIM diatur oleh kerangka kerja persetujuan yang terstruktur, yang mana proposal investasi tunduk pada proses persetujuan bertingkat -mulai dari Komite Investasi internal DIM hingga Direksi dan Dewan Komisaris, dan berpotensi hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham tunggal- tergantung pada ukuran transaksi dan materialitasnya.

"Sehingga memperkuat kedalaman pengawasan terhadap aktivitas investasi DIM," ujar Rachel.

Kemudian, Moody's menilai integrasi keuangan dalam struktur Danantara mendukung likuiditas DIM dan menegaskan kerangka kerja dukungan tersebut.

Di bawah struktur arus dana grup, dividen BUMN dikumpulkan di BPI Danantara dan kemudian dialokasikan, dengan sebagian disuntikkan ke DIM sebagai ekuitas untuk penempatan investasi.

Lalu, Moody's melihat bahwa DIM telah menerima suntikan modal awal sebesar Rp70 triliun pada tahun 2025, dengan tambahan Rp50 triliun yang diperkirakan pada tahun 2026.

Selain itu, dengan tunduk pada persetujuan dewan pengawas, BPI Danantara memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penjamin bagi DIM, yang memperkuat kekuatan hubungan keuangan di dalam struktur tersebut.

“Prospek negatif pada peringkat DIM diselaraskan dengan prospek negatif pada peringkat kedaulatan pemerintah Indonesia, mencerminkan hubungan kredit yang kuat di antara keduanya,” ujar Rachel.

Moody’s menilai likuiditas DIM sangat baik yang didukung oleh suntikan modal yang diterima dari BPI Danantara.

DIM dinilai telah membangun saluran pendanaan eksternal, termasuk Rp68,4 triliun yang dihimpun melalui penerbitan Patriot Bonds (Obligasi Patriot) dan 10 miliar dolar AS fasilitas kredit bergulir (revolving credit facilities), yang mana 1 miliar dolar AS di antaranya telah berkomitmen.

Moody's melihat fasilitas kredit bergulir tersebut yang telah ditarik sebagian untuk penempatan dana ke reksa dana swasta (private funds) dan investasi terkait real estat. Perusahaan memperkirakan akan ada penarikan lebih lanjut seiring dengan berlanjutnya penempatan modal.

"DIM tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen dan tidak memiliki utang yang jatuh tempo dalam dua hingga tiga tahun ke depan," ujar Rachel.

Selanjutnya, Moody's menyatakan bahwa pertimbangan tata kelola (governance) merupakan pendorong utama dari peringkat ini.

Hal tersebut mencerminkan kepemilikan penuh pemerintah atas DIM melalui BPI Danantara serta tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap strategi, pendanaan, dan keputusan investasinya.

"Fitur-fitur ini mendukung ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari Pemerintah Indonesia.​​​​​​," ujar Rachel.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penyesuaian outlook menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap bank-bank besar di Indonesia bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible).

Dalam hal ini, OJK juga menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Keyakinan outlook negatif yang bersifat sementara didasari seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif.

Dian menjelaskan bahwa outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut.

Revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, secara umum peringkat lembaga/institusi/perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

OJK menyampaikan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Adapun saat ini peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh dana pihak ketiga domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

Dalam hal diperlukan, perbankan juga telah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perbandingan biaya dan manfaat serta opsi-opsi untuk memperoleh pendanaan tersebut.

Secara keseluruhan, Dian memastikan bahwa kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

Kinerja kredit pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96 persen (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen (yoy).

Selain itu, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold.

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen. Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen.

Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen.

Sementara dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai.

Sepanjang 2025, bank KBMI 4 dan Himbara juga membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK pun terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Meningkatnya ketegangan, tanpa indikasi kompromi antara pihak-pihak yang terlibat, membebani sentimen pasar

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.896 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.892 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian yang terus berlanjut di Timur Tengah.

“Meningkatnya ketegangan, tanpa indikasi kompromi antara pihak-pihak yang terlibat, membebani sentimen pasar dan meredam riskappetite investor,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, kabar miring mengungkapkan bahwa Iran telah mendekati AS untuk menjajaki potensi negosiasi perdamaian. Berita tersebut menghidupkan kembali risk appetite dari investor, dan mendorong permintaan aset berisiko tinggi. Namun, otoritas Iran membantah laporan tersebut.

Selain itu, Fitch mengumumkan revisi prospek sovereignrating Indonesia menjadi negatif dari stabil, sambil menegaskan peringkat di BBB. Penurunan prospek tersebut mencerminkan kekhawatiran atas keberlanjutan posisi fiskal domestik, khususnya meningkatnya tekanan pengeluaran pemerintah tanpa peningkatan pendapatan yang sepadan.

“Langkah ini menggemakan sinyal peringatan sebelumnya dari Moody’s,” ungkap dia.

Melihat sentimen global, S&P Global US Services PMI turun menjadi 51,7 pada Februari 2026 dari 52,3 sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar sebesar 52,3.

Sebaliknya, ISM Services Index naik secara tak terduga menjadi 56,1 dari 53,8, melampaui perkiraan konsensus sebesar 53,5.

Sementara itu, data pasar tenaga kerja AS menunjukkan kondisi yang membaik, dengan ADP Employment Change meningkat menjadi 63 ribu pada Februari 2026 dari 11 ribu sebelumnya, dan melebihi ekspektasi 50 ribu.

“Dengan latar belakang ini, rupiah diproyeksikan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.850–Rp16.975 pada sesi perdagangan hari ini,” ujar Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Respons Pemerintah Indonesia terhadap peringatan dari sejumlah lembaga pemeringkat global seperti S&P, Moody’s, hingga MSCI menuai kritik. Meski bergerak cepat memberikan klarifikasi, sikap pemerintah dianggap masih terlalu normatif dan defensif, alih-alih menawarkan terobosan reformasi struktural yang baru.

Analis Ekonomi Politik Pasar Saham, Kusfiardi menilai bahwa narasi yang dibangun pemerintah saat ini lebih banyak berfokus pada pembelaan atas fundamental makroekonomi yang ada. Bos Danantara Temui Pimpinan Moody's, Coba Yakinkan Ketahanan Ekonomi RI



“Respons itu lebih bersifat pembelaan terhadap fundamental makro, bukan penyampaian roadmap reformasi struktural yang benar-benar baru dan terukur,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pemerintah menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat, defisit fiskal terkendali, serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi. Hal itu menunjukkan upaya stabilisasi cepat, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kredibilitas reformasi struktural jangka panjang.

Pemerintah melalui berbagai forum, termasuk agenda “Indonesia Economic Outlook” Februari 2026, menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB, memperbaiki struktur pasar modal melalui peningkatan free float, serta memperkuat peran sovereign wealth fund Danantara.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persepsi pasar dan mencegah downgrade lanjutan. Namun demikian, pasar tetap menuntut konsistensi implementasi dan peningkatan transparansi tata kelola.

Danantara, Moody's, dan Harga Kepastian



“Pasar bukan hanya menilai angka makro. Mereka menilai kredibilitas, konsistensi, dan arah kebijakan. Jika komunikasi hanya bersifat reaktif pasca-peringatan, ruang ketidakpastian tetap terbuka,” tambah Kusfiardi.

Persepsi Analis dan Investor Global

Sejumlah analis menilai outlook negatif dari Moody’s merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko fiskal jangka menengah. Investor global mengamati periode 12–18 bulan ke depan sebagai fase krusial untuk menguji kredibilitas kebijakan.

Penurunan rekomendasi saham Indonesia oleh sejumlah bank investasi internasional serta arus keluar modal yang terjadi sejak awal 2026 mencerminkan kehati-hatian pasar. Potensi peninjauan indeks oleh MSCI juga menjadi faktor yang memperbesar volatilitas.

Dalam konteks ini, karakter kebijakan yang dinilai normatif -yakni mengikuti standar pengelolaan fiskal konvensional tanpa terobosan struktural signifikan- dipandang belum cukup menjawab target ambisius pertumbuhan 8% pada 2029.

Ruang Spekulasi dan Volatilitas Pasar

Menurut Kusfiardi, ketidakpastian yang timbul dari persepsi pasar membuka ruang spekulasi jangka pendek. “Dalam kondisi transisi kebijakan dan ketidakpastian rating, pelaku pasar global -termasuk hedge funds dan investor institusional- cenderung memanfaatkan volatilitas untuk strategi short-term gain. Ini bukan anomali, tetapi mekanisme pasar yang rasional dalam situasi ambigu,” jelasnya.

Spekulasi dapat terjadi pada saham, obligasi pemerintah, maupun nilai tukar rupiah, terutama jika narasi reformasi tidak disampaikan secara komprehensif dan konsisten. Kusfiardi menegaskan, bahwa fenomena ini bukan semata-mata akibat faktor eksternal, melainkan refleksi dari kebutuhan akan desain kebijakan yang lebih proaktif dan berjangka panjang.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengurangi risiko spekulatif dan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata investor global, diperlukan peningkatan transparansi fiskal dan governance, termasuk kejelasan desain operasional sovereign wealth fund. Roadmap reformasi struktural yang terukur, bukan sekadar penegasan stabilitas makro. Komunikasi kebijakan yang konsisten dan berbasis data, agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda di pasar global.

“Stabilitas jangka pendek bisa dicapai melalui intervensi dan komunikasi. Tetapi kredibilitas jangka panjang hanya bisa dibangun melalui reformasi struktural yang konsisten dan terukur,” tutup Kusfiardi.

Dengan jadwal peninjauan rating lanjutan dalam beberapa bulan ke depan, pasar akan terus menguji sejauh mana pemerintah mampu mengubah respons defensif menjadi strategi reformasi yang lebih sistemik.

JAKARTA - Pemerintah mencoba menyakinkan Moody's , setelah lembaga pemeringkat internasional itu memangkas outlook rating utang Indonesia. Dalam upaya tersebut, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Rosan Roeslani melangsungkan pertemuan dengan jajaran Moody's Ratings, termasuk Chrissy Haslam di New York, Amerika Serikat, Rabu (25/2/2026).

Pertemuan ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat sentimen pasar setelah publikasi Moody's menimbulkan gejolak bursa di Indonesia. Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung



"(Pertemuan dengan Moody's) menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman global terhadap arah kelembagaan Danantara serta fondasi ketahanan ekonomi Indonesia," kata Rosan dikutip dari unggahan akun resmi Instagram-nya, Kamis (26/2/2026).

Rosan menekankan soal Moody's sebagai lembaga pemeringkat global yang independen dalam memberikan outlook dan rating. Seturut itu, peringkat dan outlook yang dikeluarkan Moody's sering kali menjadi referensi utama investor internasional dalam menilai stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan kualitas tata kelola.

Rosan menitikberatkan penilaian Moody's akan stabilitas kondisi makro ekonomi Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini ditopang dari fundamental ekonomi yang baik dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

"Moody's mencatat komitmen Indonesia menjaga stabilitas melalui sinergi Bank Indonesia, Kementerian Investasi, dan Danantara, dengan pengelolaan yang prudent, transparan, dan terukur, sebagai fondasi kepercayaan pasar global," ujar Rosan.

Sebelum sowan ke Moody's, Rosan sempat mengatakan bahwa pemerintah bakal sowan ke sejumlah lembaga pemeringkat internasional hingga institusi negara yang diyakini bisa berdampak baik bagi ekonomi nasional.

"Kami berdiskusi dengan Bapak Presiden. Jadi memang kalau kami lihat, banyak sekali sebetulnya kebijakan maupun policy-nya dari yang kami lakukan itu yang sangat-sangat positif. Tapi memang kami perlu melakukan sosialisasi (kondisi ekonomi RI) tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, tentunya kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency dan yang lain-lain," urai Rosan kepada awak media di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Untuk merealisasikan 'roadshow' kondisi ekonomi RI yang diinisiasi Danantara, Rosan bilang perlu ada tim khusus. Dia meminta keterlibatan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk mengabarkan bahwa pemerintah ini tetap melakukan reformasi di dalam kebijakan, regulasi soal meningkatkan investment climate di Indonesia," ujar Rosan.

Sejauh ini, kata Rosan, Danantara telah menerima peringkat dari lembaga pemeringkat nasional Pefindo, dengan hasil AAA untuk obligasi Patriot Bond. Juga, Danantara mendapatkan peringkat BBB stabil dari Fitch Rating.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani bersama jajaran menteri dan kepala lembaga bidang ekonomi melangsungkan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto seusai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi itu, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada jajarannya untuk rutin melakukan sosialisasi atau roadshow ke para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat global, sebagai upaya menyebarkan informasi terkait program-program positif pemerintah Indonesia.

“Tadi dilanjutkan kami berdiskusi dengan Bapak Presiden. Jadi, memang kalau kita lihat banyak sekali sebetulnya kebijakan maupun policy-nya dari yang kita lakukan itu yang sangat-sangat positif. Tapi memang kita perlu reach out, kita perlu melakukan sosialisasi ini tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri,” ungkap Rosan dalam Konferensi Pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Rosan menjelaskan, stakeholders tingkat global yang dimaksud tersebut, juga mencakup lembaga-lembaga pemeringkat, yang beberapa waktu terakhir menyoroti kondisi perekonomian nasional

“Tentunya, kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, tadi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan untuk kami lebih aktif me reach out kepada mereka,” ujar Rosan.

Ia melanjutkan, nantinya akan dibentuk tim yang meliputi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kemudian akan melakukan roadshow ke para stakeholders di tingkat global.

“Nanti akan dibentuk juga tim, bersama dengan Pak Menko, OJK, Bursa (BEI), Kementerian Keuangan, untuk kita mengadakan juga roadshow secara regular kepada bukan hanya rating agency, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya yang di luar Indonesia,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan, tujuan dari roadshow ini diantaranya untuk memberitahukan kepada para stakeholders global, bahwa Indonesia tengah melakukan proses reformasi dari sisi kebijakan, regulasi, dan lainnya, sebagai upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Sehingga, ini juga untuk mengabarkan bahwa kita ini tetap melakukan reformasi di dalam kebijakan, policy, regulasi, untuk dalam rangka, tadi sempat disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, untuk meningkatkan investment climate di Indonesia,” ujar Rosan.

Terlebih lagi, menurutnya, banyak kebijakan positif Indonesia yang perlu diberitahukan kepada para stakeholders di tingkat global.

“Jadi kita akan lebih aktif lagi, karena kita banyak mendapatkan input-inputan juga, masukan, soalnya banyak sekali kebijakan kita yang sudah positif, tapi ya itu perlu disosialisasikan lebih luas lagi kepada dunia luar,” ujar Rosan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

sinyal risiko dari Moody’s seharusnya diperlakukan sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi arah, bukan sekadar pembelaan narasi.

Jakarta (ANTARA) - Perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif tidak bisa dibaca sekadar sebagai catatan teknis lembaga pemeringkat. Ini adalah alarm dini tentang kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ke depan, terutama ketika APBN semakin memikul peran besar sebagai instrumen utama pembangunan dan stabilisasi ekonomi.

Meski peringkat kredit tetap bertahan di level Baa2 atau investment grade, arah pandang Moody’s memberi pesan bahwa risiko kebijakan kini dipersepsikan meningkat

Perubahan ini terjadi di tengah data fundamental ekonomi yang sebenarnya menunjukkan ketangguhan domestik. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen, jauh di atas pertumbuhan global dan menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada Q4 tahun 2025 tercatat 5,39 persen, dan menjadi rekor pasca pandemi Covid-19.

Namun, pertumbuhan tinggi saja tidak cukup untuk menutup kekhawatiran lembaga pemeringkat. Moody’s secara eksplisit menyebut bahwa tantangan terbesar terletak pada ketidakpastian kebijakan, tata kelola pemerintahan, risiko defisit fiskal yang melebar, serta potensi menurunnya efektivitas kebijakan publik terutama ketika pemerintah lebih menekankan pada ekspansi belanja dibandingkan pada penguatan basis penerimaan.

Dalam konteks Indonesia, APBN bukan hanya alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga instrumen utama untuk menjalankan agenda pembangunan nasional. Pandangan Moody’s mengingatkan bahwa credibility policy atau kepercayaan terhadap kredibilitas kebijakan sama pentingnya dengan angka pertumbuhan itu sendiri. Ketika pasar kehilangan kejelasan tentang arah fiskal jangka menengah, persepsi risiko meningkat meskipun indikator makro secara agregat terlihat kuat.

Tekanan APBN

Mengurai kekhawatiran tersebut membutuhkan pemahaman yang realistis terhadap posisi APBN saat ini. Realitasnya, penerimaan negara terutama dari pajak belum menunjukkan daya tangkap yang memadai. Selama ini data pertumbuhan tax ratio Indonesiacenderung stagnan selama bertahun-tahun, di mana rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran sekitar 10 persen, yaitu: 10,38 persen pada tahun 2022, 10,31 persen pada tahun 2023, dan 10,08 persen pada tahun 2024. Angka pertumbuhan ini relatif rendah dibandingkan standar internasional yang umumnya di atas 15 persen.

Rasio pajak yang rendah terlihat bukan sekadar isu statistik, tetapi mencerminkan tantangan struktural dalam kapasitas fiskal. Hasil riset akademik menunjukkan bahwa tren rasio pajak Indonesia telah menurun dari era sebelumnya, misalnya dari 11,59 persen pada 2019 menjadi sekitar 10 persen di era yang lebih baru. Ini menandakan perlunya reformasi yang lebih mendalam untuk memperluas basis pajak dan memperkuat administrasi perpajakan.

Di sisi lain, realisasi APBN 2025 menunjukkan dinamika yang tidak sederhana. Hingga November 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.351,5 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun, sehingga defisit mencapai 2,35 persen terhadap PDB. Secara nominal, defisit ini masih di bawah batas aman 3 persen, tetapi ketergantungan pada pembiayaan utang untuk menutup gap ini semakin terlihat.

Bahkan pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sekitar 2,68 persen terhadap PDB, di mana bagian pendapatan negara masih bergantung pada performa pajak yang belum maksimal. Penelitian lembaga internasional pun telah memperingatkan bahwa tanpa mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, risiko defisit anggaran diperkirakan akan meningkat pada tahun 2026 dan 2027.

Situasi ini menciptakan dua tekanan sekaligus. Secara eksternal, lembaga pemeringkat menilai bahwa ketergantungan pada pembiayaan utang tanpa penguatan penerimaan jangka menengah akan meningkatkan risiko fiskal. Secara internal, masyarakat dan pelaku usaha mulai bertanya seberapa kuat struktur APBN dapat mendukung program prioritas tanpa memicu tekanan inflasi atau memaksa kebijakan moneter longgar yang dapat menimbulkan distorsi lain.

Koreksi Kebijakan

Outlook negatif seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar bahan pembelaan. Bagi pemerintah, sinyal dari Moody’s perlu diterjemahkan sebagai dorongan untuk memperjelas kembali arah kebijakan fiskal dan memperkuat fondasi APBN. Kunci utamanya terletak pada tiga hal: tax ratio, kualitas belanja, dan kredibilitas kebijakan jangka menengah.

Pertama, penguatan tax ratio bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Selama penerimaan negara bertumpu pada basis yang sempit, setiap ekspansi belanja akan selalu berujung pada tekanan defisit. Reformasi perpajakan perlu melampaui pendekatan jangka pendek dan bersifat struktural: memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan kepastian kebijakan yang memberi sinyal jelas kepada dunia usaha. Tanpa itu, APBN akan terus berada dalam posisi defensif, dan persepsi risiko fiskal akan sulit ditekan.

Kedua, kualitas belanja negara harus menjadi fokus utama. Moody’s tidak mempermasalahkan besarnya belanja, tetapi efektivitasnya. Belanja yang produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan kapasitas ekonom akan dinilai berbeda dibanding belanja yang bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks agenda fiskal saat ini, berarti pengelolaan APBN harus semakin selektif dengan memastikan setiap rupiah belanja benar-benar memperkuat basis ekonomi, bukan sekadar meredam tekanan jangka pendek.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dan konsistensi kebijakan fiskal jangka menengah. Lembaga pemeringkat dan investor global membutuhkan peta jalan yang jelas: bagaimana defisit akan dikelola, bagaimana utang dijaga, dan bagaimana reformasi penerimaan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan? Tanpa narasi kebijakan yang kuat dan konsisten, pasar akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi risiko.

Tren pemeringkatan Moody’s selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal kepercayaan yang besar. Stabilitas peringkat Baa2 dalam periode tahun 2023–2025 membuktikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kokoh. Perubahan outlook pada tahun 2026 tidak menghapus modal tersebut, tetapi mengingatkan bahwa kepercayaan itu tidak bersifat permanen. Ia harus terus dipelihara melalui kebijakan yang kredibel dan terukur.

Pada akhirnya, peringkat kredit bukan tujuan, melainkan cermin. Ia mencerminkan sejauh mana APBN dikelola secara berkelanjutan, sejauh mana tax ratio mampu menopang agenda pembangunan, dan sejauh mana kebijakan fiskal dijalankan dengan konsistensi. Jika pemerintah mampu menjawab tantangan ini dengan reformasi nyata, outlook negatif dari Moody’s justru dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kembali kredibilitas fiskal Indonesia. Bukan awal dari kemunduran, melainkan peringatan yang datang tepat waktu.

Kepercayaan pasar

Keputusan Moody’s memberikan outlook negatif harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Bukan sebagai kritik atas performa ekonomi saat ini, tetapi sebagai panggilan untuk memperkuat pondasi fiskal Indonesia secara fundamental. Indonesia memiliki modal besar: pertumbuhan ekonomi yang kuat, demografi yang menguntungkan, dan struktur ekonomi yang semakin adaptif pascapandemi.

Saat ini yang dibutuhkan bukan hanya sekedar mempertahankan angka-angka makro yang baik, tetapi memastikan bahwa APBN dirancang untuk berkelanjutan dan tax ratio ditingkatkan secara struktural. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan yang meliputi kepercayaan pasar, kepercayaan investor, dan kepercayaan rakyat Indonesia atas kebijakan ekonominya di masa depan.

Data ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi yang relatif kuat. Pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025, inflasi yang terkendali, serta rasio utang pemerintah yang masih moderat adalah modal penting. Namun Moody’s mengingatkan bahwa modal ini bisa tergerus apabila tekanan belanja tidak diimbangi oleh penguatan penerimaan negara. Tax ratio yang stagnan di sekitar 10 persen menjadi titik lemah struktural yang terus berulang dalam berbagai kajian internasional dan akademik

Saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama para pihak terkait adalah bagaimana outlook pemeringkatan dapat berubah kembali menjadi stabil, dan hal itu terjadi bukan karena satu kebijakan populis atau lonjakan pertumbuhan sesaat, tetapi karena keyakinan bahwa negara mampu membiayai agenda pembangunannya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, kepercayaan pasar dibangun dengan menekankan pentingnya penguatan basis penerimaan negara guna mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

Untuk itu sinyal risiko dari Moody’s seharusnya diperlakukan sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi arah, bukan sekadar pembelaan narasi.

Selama APBN dikelola dengan kehati-hatian, tax ratio diperkuat secara struktural, dan agenda fiskal dijalankan dengan konsistensi, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjaga status investment grade sekaligus memperkuat fondasi ekonominya. Di titik inilah kepercayaan pasar dan kepentingan nasional sebenarnya bertemu.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai outlook yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) terhadap Indonesia tidak sejalan dengan data perekonomian terbaru.

“Ada yang offside kelihatannya,” kata Purbaya dalam kegiatan Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, sejumlah indikator perekonomian justru menunjukkan penguatan, baik dari sisi pertumbuhan maupun stabilitas sosial-politik.

Dari sisi pertumbuhan, misalnya, perekonomian nasional pada triwulan IV-2025 tercatat tumbuh 5,39 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir usai pandemi COVID-19.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen, yang menurutnya termasuk tertinggi di antara negara-negara G20.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang cukup kuat meski berada dalam tekanan global.

Sebelumnya, Moody’s memberikan outlook negatif dengan pertimbangan prospek pertumbuhan yang dinilai melambat. Namun, setelah data pertumbuhan terbaru dirilis, sejumlah lembaga internasional merevisi proyeksi mereka.

Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9 persen menjadi 5,2 persen untuk tahun ini. JP Morgan juga melakukan revisi serupa.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan mengakselerasi stimulus ekonomi pada triwulan I-2026 melalui belanja dan perbaikan iklim investasi guna mendorong ekspansi dunia usaha.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan 5,4 persen, namun pemerintah berupaya mendorong realisasi mendekati 6 persen.

“Jadi, ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai nanti 2030–2031. Anda nggak usah takut. Kalau investor di pasar modal atau dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda,” tutur Purbaya.

Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Dalam laporannya, Moody’s menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih belum terima dengan penilaian lembaga pemeringkat dunia, Moody’s Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Menurut pandangan Purbaya, asumsi Moody’s soal melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu parameter penilaian tidak sepenuhnya benar.

Purbaya menitikberatkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2025 di angka 5,11%. Menurutnya koreksi negatif dari Moody's tidak sejalan dengan kondisi perekonomian nasional, terlebih lembaga keuangan turut mengafirmasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya Tak Terima Outlook Rating Utang Indonesia Dipangkas Jadi Negatif



"Moody's mengeluarkan outlook Indonesia negatif karena ada prospek pertumbuhan yang lebih lambat katanya. Tahunya keluarnya lebih tinggi. Habis itu langsung IMF menaikkan prediksi kita dari 4,9 ke 5,2 untuk tahun ini. JP Morgan juga sama dari 4,9 ke 5,2. Jadi ada yang offside kelihatannya," katanya dalam acara diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).

Ke depan, Purbaya mengatakan, mesin pendongkrak pertumbuhan ekonomi bakal terus digerakkan untuk menjaga momentum prospek ekonomi pasca rilis BPS. Sejumlah indikator mikro dan makro menjadi parameter Purbaya.

Seperti indeks kepercayaan konsumen yang dalam tren positif, kurva konsumsi BBM yang positif, kenaikan penjualan listrik untuk industri naik hingga sektor manufaktur, dengan indeks PMI ekspansif belakangan.

Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung



Sehingga katanya, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan bernilai tambah akan terus dimasfikan oleh pemerintah. Intervensi ini demi menjaga sentimen pasar yang bisa memengaruhi laju perekonomian nasional, termasuk penilaian dari lembaga internasional.

"Kami akan buat dia (Moody's) offside betulan. Triwulan pertama ini kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki iklim investasi supaya dunia usaha juga bisa ekspansi," ujar Purbaya.

Kepada dunia industri dan investor, Purbaya bilang kebijakan pemerintah bakal menjaga iklim bisnis dan investasi. "Jadi Indonesia bergerak ke arah perbaikan yang clear karena pondasinya kami address dengan baik. Dengan modal ini harusnya Anda enggak usah takut tentang prospek ekonomi Indonesia. Kami menjalankan kebijakan yang pas," tuturnya.