REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyedia indeks global, MSCI, pada hari Kamis (18/6/2026) kembali meningkatkan kekhawatiran mengenai kelayakan investasi (investability) Indonesia. Mereka menyoroti terbatasnya visibilitas dalam kepemilikan saham dan adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi.

Hal ini menjadi pukulan baru bagi pasar saham utama dengan kinerja terburuk di dunia tersebut.

Peringatan ini muncul menjelang keputusan MSCI minggu depan mengenai apakah mereka akan menurunkan klasifikasi pasar Indonesia dari status pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market). Langkah penurunan status ini berpotensi memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai 13 miliar dolar AS atau sekitar Rp214 triliun.

Pasar modal Indonesia telah merosot tajam sejak MSCI pertama kali mengembuskan kekhawatiran transparansi pada bulan Januari lalu dan memperingatkan adanya potensi penurunan status tersebut.

Dalam tinjauan aksesibilitas pasar yang dirilis hari Kamis, MSCI menurunkan kriteria aliran informasi Indonesia menjadi negatif. Hal ini mencerminkan adanya opasitas (ketidakjelasan) dalam data kepemilikan dan aktivitas pasar, yang dinilai merusak pembentukan harga yang tepat serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham publik (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan terkait.

Peringatan pada bulan Januari lalu sebenarnya sempat memicu serangkaian langkah reformasi dari otoritas setempat, termasuk menggandakan batas minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Di saat yang sama, para eksekutif puncak bursa efek dan lembaga regulator juga mengundurkan diri secara massal dalam satu sore di bulan Januari tersebut.

Pada bulan April, MSCI memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Kemudian pada bulan Mei, MSCI mendepak enam perusahaan yang sebagian besar terkait dengan para taipan besar, dari indeks mereka, yang akhirnya memicu penurunan tajam harga saham kembali.

Penurunan status oleh MSCI yang merupakan salah satu penyedia indeks pasar terbesar di dunia yang menjadi acuan miliaran dolar investasi pasif, akan memaksa dana indeks (tracking funds) untuk melakukan aksi jual. Selain itu, kondisi ini akan menekan para manajer investasi aktif yang berbasis pada indeks MSCI untuk segera mengurangi eksposur mereka di Indonesia.

IDXChannel — Praktisi Pasar Modal sekaligus Co-Founder PasarDana Hans Kwee menanggapi langkah S&P Global dan Moody's yang untuk kali pertama memberikan peringkat kepada Danantara Investment Management (DIM).

Hans menyebut rating dari dua lembaga pemeringkat global tersebut masih berada dalam kategori investment grade, sehingga tidak serta merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini mendapatkan peringkat kredit jangka panjang 'BBB' dan jangka pendek 'A-2' dengan outlook stabil dari S&P Global serta peringkat ‘Baa2’ dengan outlook negatif oleh Moody's.

"Peringkat tersebut menunjukkan Moody's dan S&P Global tetap melihat DIM memiliki kapasitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan sejumlah faktor, antara lain konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola BUMN, arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan APBN ke depan.

Penempatan rating DIM yang selaras dengan pemerintah Indonesia itu mencerminkan keyakinan negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans.

Meski begitu, Hans melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Dia mengatakan, Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5,6 persen.

Selain itu, kata dia, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global. Sementara posisi fiskal pemerintah relatif sehat.

Lebih lanjut, Hans juga menjelaskan, neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus meski mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Lalu, kinerja sektor komoditas juga memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional, terutama ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," katanya.

Hans menyarankan sebaiknya pemerintahan ke depan agar terus memperkuat komunikasi kebijakan, memastikan pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menilai outlook negatif yang disematkan oleh lembaga rating Moody's merupakan hal yang lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan negara.

Mengutip pernyataan resmi Tim Komunikasi Danantara, peringkat dan outlook yang diberikan lembaga rating kepada PT Danantara Investment Management (DIM) masih selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia.

"Peringkat dan outlook DIM mencerminkan dan selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia, yang merupakan hal lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara. Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang kami seiring dengan upaya memperluas akses terhadap pendanaan internasional serta mendukung prioritas ekonomi Indonesia," tulis keterangan resmi Tim Komunikasi, Jumat (5/6/2026).

Danantara menilai pemberian rating dan outlook ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan Danantara dan menegaskan kekuatan pondasi institusi seiring dengan langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global.

Sebelumnya Moody's menyematkan rating untuk PT Danantara Investment Management (DIM) di level Baa2 dengan outlook negatif sejajar persis dengan rating sovereign pemerintah Indonesia. Lembaga rating itu melihat DIM bukan sekedar entitas korporasi biasa, namun sebagai perpanjangan tangan langsung dari neraca negara.

Penyematan peringkat oleh Moody's ini menggunakan pendekatan top-down, sehingga tidak menetapkan baseline credit assessment karena DIM dianggap masih terlalu baru dan belum punya rekam jejak operasional dan seluruh kreditnya masih bergantung pada dukungan pemerintah.

Outlook negatif yang disematkan ini, kata Danantara, bukan mencerminkan kinerja yang tengah bermasalah. Namun karena sovereign rating Indonesia sendiri sedang negatif outlook. Sehingga jika rating Indonesia turun, DIM otomatis ikut turun.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana, Hans Kwee, menanggapi langkah S&P Global dan Moody's yang untuk pertama kalinya memberikan peringkat kepada Danantara Investment Management (DIM).

Hans menyebut rating dari dua lembaga pemeringkat global tersebut masih berada dalam kategori investment grade sehingga tidak serta merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini mendapatkan peringkat kredit jangka panjang 'BBB' dan jangka pendek 'A-2' dengan outlook stabil dari S&P Global serta peringkat ‘Baa2’ dengan outlook negatif oleh Moody's.

Hans menilai, peringkat tersebut menunjukkan bahwa Moody's dan S&P Global tetap melihat DIM memiliki kapasitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Hans mengatakan outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan sejumlah
faktor. Antara lain konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola BUMN, arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan APBN ke depan.

Penempatan rating DIM yang selaras dengan pemerintah Indonesia itu mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans dikutip dari keteranganya.

Meski begitu, Hans melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia mengatakan Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5,6%.

Selain itu, inflasi disebut Hans juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global. Sementara posisi fiskal pemerintah relatif sehat.

Lebih lanjut, Hans juga menjelaskan neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus meski mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Lalu kinerja sektor komoditas juga memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional, terutama ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," katanya.

Hans menyarankan sebaiknya pemerintahan ke depan agar terus memperkuat komunikasi kebijakan, memastikan pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," ujarnya.

(SAW)

OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penyesuaian outlook menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap bank-bank besar di Indonesia bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible).

Dalam hal ini, OJK juga menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Keyakinan outlook negatif yang bersifat sementara didasari seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif.

Dian menjelaskan bahwa outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut.

Revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, secara umum peringkat lembaga/institusi/perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

OJK menyampaikan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Adapun saat ini peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh dana pihak ketiga domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

Dalam hal diperlukan, perbankan juga telah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perbandingan biaya dan manfaat serta opsi-opsi untuk memperoleh pendanaan tersebut.

Secara keseluruhan, Dian memastikan bahwa kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

Kinerja kredit pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96 persen (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen (yoy).

Selain itu, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold.

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen. Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen.

Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen.

Sementara dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai.

Sepanjang 2025, bank KBMI 4 dan Himbara juga membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK pun terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Layaknya musim pancaroba di Indonesia, kondisi pasar modal Indonesia juga bergerak drastis mengikuti berbagai perkembangan sentimen dan data yang dirilis. Dalam beberapa bulan terakhir, perubahan cuaca itu datang dari berbagai arah sekaligus.

Setelah serangkaian tekanan domestik, mulai dari bencana alam, kekhawatiran melemahnya daya beli kelas menengah, hingga isu reliabilitas data. Pasar modal Indonesia diguncangkan oleh peringatan MSCI terhadap pasar saham domestik, diikuti penurunan outlook terhadap sovereign rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s dan Fitch Ratings.

Belum sempat pasar modal domestik “sembuh” dari risiko tersebut, dunia kembali diguncang oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat (AS)–Israel, yang secara resmi memanas sejak 28 Februari 2026, dengan cepat menjalar menjadi sentimen global.

Indonesia tentu bukan satu-satunya negara yang merasakan dampaknya. Tetapi eratnya hubungan antarpasar modal di berbagai negara disertai dengan perubahan arus modal global, getaran tersebut kembali membuat pasar modal domestik “demam” dalam sekejap.

Dalam pekan pertama sejak perang terbuka Iran VS AS-Israel dimulai, rupiah terdepresiasi 1,1% terhadap dolar AS dan bahkan sempat menyentuh level terlemahnya sepanjang sejarah. Harga spot Rupiah (JISDOR) sempat berada di Rp16,974 per dolar AS, melampaui titik terendah saat krisis moneter 1998.

Pada saat yang sama, yield Surat Utang Negara (SUN) melonjak hampir 40 basis poin (bps) hanya dalam satu minggu. Tekanan juga terlihat jelas di pasar saham, dengan penurunan IHSG mencapai 7,89% pada pekan pertama konflik, kemudian kembali terkoreksi 3,27% pada Senin, 9 Maret 2026.

Pergerakan ini mengingatkan kita bahwa guncangan global dapat bergerak melalui berbagai saluran transmisi. Harga komoditas global berubah melalui asset price channel, nilai tukar bergerak melalui exchange rate channel, arus modal investor bergeser melalui capital flow channel. Sentimen pasar sering kali bergerak melalui expectation channel yang sulit diprediksi. Di samping dampaknya terhadap inflasi atau inflation channel, disertai respons kebijakan bank sentral melalui interest rate channel.

Ketika hampir seluruh kanal transmisi tersebut bergerak bersamaan, dampaknya tidak lagi sekadar fluktuasi pasar, tetapi dapat menjalar hingga ke stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Risiko Energi Bagi Sektor Riil

Dalam konteks konflik Timur Tengah, perhatian utama tentu tertuju pada harga minyak dunia. Kawasan tersebut merupakan pusat produksi energi global, sehingga setiap gangguan pasokan hampir selalu berujung pada lonjakan harga minyak di pasar internasional.

Bagi Indonesia, risiko ini menjadi lebih nyata karena posisi negara sebagai net oil importer. Artinya dampak langsungnya akan terlihat pada sektor transportasi dan biaya distribusi.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak global juga biasanya diikuti dengan kenaikan harga energi global lainnya, termasuk batubara. Walaupun Indonesia merupakan produsen terbesar batu bara ketiga dunia, tetapi perlu diingat bahwa pada 2025 sekitar 66%-68% produksi listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbasis batu bara. Akibatnya, meskipun kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) membantu menjaga pasokan batubara domestik, kenaikan harga energi global tetap dapat memberikan kenaikan pada biaya produksi listrik di dalam negeri.

Merujuk pada pengalaman 2022 lalu, ketika harga minyak dunia melonjak hingga US$127,98 per barel, kenaikan harga Listrik terjadi lebih dahulu (di Juli 2022) dibanding penyesuaian harga BBM bersubsidi (di September 2022). Saat itu, harga listrik naik antara 17% hingga 36%, sementara kenaikan harga Pertalite naik sekitar 30% dua bulan setelahnya.

Kondisi ini yang selanjutnya tidak hanya berdampak pada pengguna rumah tangga sebagai pengguna Listrik dan pembeli BBM bersubsidi. Namun, juga berdampak pada berbagai sektor produksi, baik industri, manufaktur, hingga kegiatan produksi skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada akhirnya, tekanan biaya produksi tersebut akan diteruskan ke harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Dampaknya, inflasi domestik yang melonjak dari sekitar 1,75% pada akhir 2021 menjadi hampir 6% pada September 2022.

Di samping itu, yang sering terlupakan adalah bahwa dampak harga energi tidak berhenti dalam hitungan bulan. Ombudsman memperkirakan kontribusi langsung dan tidak langsung perubahan harga BBM bersubsidi tersebut terhadap inflasi domestik mencapai 0,97%, sementara beberapa analis menilai dampak totalnya dapat mendorong inflasi hingga mencapai angka sekitar 7%. Bahkan dengan menggunakan pendekatan optimal lag yang biasa digunakan para econometrician, efek kenaikan harga minyak, energi dan lanjutannya bahkan dapat terasa hingga satu tahun setelah terjadinya perubahan kejadian awal.

Kembali merujuk pada 2022 lalu, Bank Indonesia merespons kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 225 bps, termasuk tiga kali kenaikan 50 bps beruntun di September, Oktober, dan November 2022. Selanjutnya hal ini juga akan menaikkan suku bunga kredit dan biaya pinjaman bagi berbagai proses produksi hingga konsumsi.

Tekanan Fiskal Juga Terjadi

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dan komoditas energi berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar domestik.

Simulasi sensitivitas APBN menunjukkan bahwa jika harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) rata-rata mencapai sekitar US$95 per barel, maka defisit fiskal berpotensi meningkat sekitar 0,7% dari asumsi dasar APBN. Dengan asumsi defisit awal di APBN 2026 berada di kisaran 2,6%-2,9% terhadap PDB, maka defisit berpotensi melebar hingga 3,3%-3,6% dari PDB. Bayangkan bila lebih dari itu!

Angka ini menjadi penting karena Indonesia memiliki batas defisit fiskal 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika defisit melewati batas tersebut, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: melakukan rasionalisasi anggaran atau merevisi aturan batas defisit.

Pengalaman 2022, pemerintah memilih melakukan rasionalisasi anggaran dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun tekanan fiskal belum berhenti hanya sampai di situ, ada permintaan kenaikan premi risiko juga yang diminta oleh para investor pasar surat utang.

Pengalaman pada 2022 kembali memberikan ilustrasi. Setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022, yield SUN naik hampir 50 bps. Artinya, pemerintah sebagai penerbit SUN akan menanggung biaya pembiayaan utang baru yang akan lebih mahal dari sebelumnya. Hal lain yang patut dicermati adalah struktur tenor utang pemerintah Indonesia yang relatif panjang, bahkan mencapai hingga 40 tahun. Artinya, biaya bunga yang meningkat hari ini tidak hanya dibayar oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

Di pasar sekunder, investor SUN mengalami kerugian akibat penurunan harga. Disaat yang sama, investor asing melakukan net sell sebesar Rp41,47 triliun terhadap SUN (dan Sukuk Negara/SBSN) yang dimilikinya. Tidak hanya sampai disitu, rupiah pun terdepresiasi lebih dari 5%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun sempat terkoreksi sekitar 5% dalam satu bulan setelah kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Mengelola Ketidakpastian

Konflik geopolitik antara Iran dan koalisi AS–Israel menunjukkan bagaimana peristiwa yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap dapat mengguncang pasar keuangan domestik. Polanya hampir sama, harga minyak melonjak, investor global menjadi lebih berhati-hati, dan arus modal mulai bergerak mencari tempat yang dianggap lebih aman. Dalam lanskap seperti ini, negara berkembang—termasuk Indonesia—sering kali ikut merasakan getarannya.

Walaupun begitu, gejolak semacam ini bukanlah pengalaman baru. Sejarah ekonomi negeri ini dipenuhi oleh angin ketidakpastian, mulai dari krisis finansial Asia, gejolak politik, hingga pandemi. Dari setiap periode itu, pelajaran yang sama selalu muncul bahwa yang menentukan bukanlah seberapa besar badai yang datang, melainkan seberapa kokoh fondasi yang menopang perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, fondasi tersebut dibangun melalui koordinasi kebijakan yang semakin erat. Kebijakan fiskal yang dijaga kredibilitasnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons tekanan tanpa kehilangan kepercayaan pasar. Di sisi lain, kebijakan moneter yang terukur membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, instrumen makroprudensial menjadi lapisan pelindung tambahan untuk memastikan sistem keuangan tetap likuid dan resilient ketika volatilitas global meningkat.

Pada akhirnya, stabilitas ekonomi bukanlah keadaan tanpa risiko. Ia adalah hasil dari kemampuan sebuah negara untuk tetap tenang, rasional, dan terkoordinasi ketika dunia sedang tidak pasti. Dan dalam ketidakpastian itulah kualitas kebijakan ekonomi akan benar-benar diuji.

Kredibilitas sektor keuangan Indonesia sedang diuji. Dimulai dari peringatan MSCI yang menyebabkan January Shock. Disusul revisi outlook rating utang Indonesia menjadi negatif oleh Moody’s dan Fitch Ratings, meskipun Indonesia masih mempertahankan status layak investasi dengan peringkat BBB (Fitch) atau Baa2 (Moody’s).

Lembaga pemeringkat menyoroti ketidakpastian kebijakan dan potensi pelonggaran kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Revisi outlook tersebut hendaknya jangan dianggap sekadar sentimen negatif bagi investor di pasar keuangan, melainkan sesuatu yang dapat berdampak luas bagi masyarakat.

Peringatan Dini Guncangan Fiskal

Revisi outlook harus disikapi sebagai peringatan dini guncangan fiskal (early warning fiscal shock). Outlook negatif merupakan potensi penurunan rating dalam satu hingga dua tahun ke depan jika tidak ada perbaikan tata kelola fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap menenangkan publik dengan menegaskan bahwa indikator fiskal masih terkendali dan akan menjaga defisit tetap di bawah 3% dari PDB.

Persoalannya, yang menjadi catatan lembaga pemeringkat tersebut lebih dari sekadar indikator fiskal saat ini. Namun, tentang melemahnya tata kelola dan turunnya prediktabilitas arah kebijakan yang berisiko menurunkan kepercayaan investor.

Ironisnya, selama ini lembaga-lembaga pemeringkat selalu mengapresiasi praktik disiplin fiskal dan mengedepankan aspek pruden. Kini, mereka justru menilai adanya permasalahan dalam tata kelola fiskal.

Dampak Penurunan Rating Terhadap Fiskal

Opini pemeringkatan berpengaruh langsung terhadap postur APBN melalui mekanisme pasar. Hal ini karena APBN telah bergantung kepada pasar melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menambal defisit.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per Januari 2026, utang pemerintah yang dilihat dari posisi outstanding SBN telah mencapai sekitar Rp8.500 triliun. Angka ini, meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir yakni tumbuh 112% dari Rp4.015 triliun pada akhir 2019.

Setiap tahunnya pemerintah perlu menerbitkan SBN baru untuk membiayai defisit dan refinancing SBN yang jatuh tempo. Berdasarkan olahan penulis dari data DJPPR, hingga 2029, akumulasi nilai jatuh tempo SBN berdenominasi rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp2.500 triliun. Alhasil, setidaknya dibutuhkan Rp2.500 triliun SBN baru hanya untuk refinancing.

Penerbitan SBN di pasar umumnya dilakukan melalui mekanisme lelang setiap pekan. Perkembangan sentimen di pasar akan langsung berdampak pada peningkatan beban bunga APBN dikarenakan investor akan meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi saat lelang.

Gejolak pasar termasuk penurunan outlook rating turut menekan minat investor dalam menyerap SBN. Data realisasi lelang DJPPR menunjukkan turunnya penawaran yang masuk dari Rp90,96 triliun pada lelang Surat Utang Negara (SUN) perdana di Januari menjadi Rp50,94 triliun pada lelang SUN 3 Maret 2026.

Penurunan rating jika terjadi dapat berdampak sistemik. APBN akan mengalami premium shock di pasar SBN. Pasar keuangan berisiko mengalami outflow yang akan memicu pelemahan nilai tukar dan mempersempit ruang bank sentral dalam menurunkan suku bunga acuan.

Semakin tinggi yield SBN akan semakin mempersempit ruang fiskal. Dalam APBN 2026, beban bunga utang diperkirakan mencapai Rp599,44 triliun, mengambil porsi sekitar 19% dari total belanja pemerintah pusat.

Apalagi dengan kondisi perang di Timur Tengah, tekanan pada APBN semakin besar. Bahkan Menkeu Purbaya telah melakukan simulasi dampak kenaikan harga minyak hingga US$92/barel akan menaikkan defisit fiskal ke 3,6%-3,7%.

Pelajaran dari Brasil

Brasil merupakan contoh ketika outlook negatif menjadi peringatan dini guncangan fiskal. S&P merevisi outlook utang Brasil menjadi negatif pada 2013 akibat memburuknya fundamental fiskal, lemahnya pertumbuhan ekonomi, dan menurunnya kredibilitas kebijakan.

Pada saat itu, defisit fiskal keseluruhan Brasil telah mencapai sekitar 3,3% PDB. Memburuknya kondisi fiskal dan krisis politik kemudian mendorong penurunan peringkat lebih lanjut: S&P menurunkan Brasil dari investment grade ke speculative grade pada September 2015. Langkah yang sama dilakukan Fitch pada Desember 2015 dan Moody’s pada Februari 2016.

Sejak 2015, pemerintah Brasil mulai menjalankan pengetatan fiskal melalui pemangkasan belanja dan kenaikan penerimaan. Pada era Presiden Michel Temer, Kongres kemudian mengesahkan amendemen konstitusi EC-95 yang membatasi pertumbuhan belanja federal selama 20 tahun pada laju inflasi. Kebijakan ini dikritik luas karena berisiko menekan ruang belanja sosial, khususnya kesehatan dan pendidikan, serta memicu gelombang protes besar.

Kondisi yang dialami Brasil tersebut mencerminkan deficit bias dalam pandangan public choice theory. Kondisi ini merupakan dampak dari proses politik yang mendorong pemerintah menjalankan defisit secara terus menerus di setiap siklus ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dukungan publik tanpa memperhitungkan dampak fiskal di kemudian hari.

Meskipun kondisi makro Brasil kala itu berbeda dengan Indonesia saat ini, namun faktor deficit bias menjadi salah satu faktor risiko yang dapat mendorong austerity di kemudian hari.

Dampak Penurunan Rating bagi Perlindungan Sosial

Jika Indonesia tidak berhati‑hati dan terus memperlebar defisit, tekanan pasar bisa memaksa pemerintah melakukan austerity seperti Brasil. Pengetatan anggaran selalu menjadikan belanja perlindungan sosial berada dalam posisi rentan.

UNICEF dalam laporan Prospects for Children memperingatkan negara‑negara berkembang, pembayaran utang kini menghabiskan 11 kali lipat dibanding anggaran perlindungan sosial. Sejak 2021, lebih dari 130 negara telah memulai konsolidasi fiskal, dengan program perlindungan sosial menjadi sasaran utama pemotongan, baik karena beban utang maupun syarat bantuan IMF.

Kredibilitas Fiskal Harus Menjadi Prioritas

Pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk merespons penurunan outlook rating yakni menegakkan komitmen disiplin fiskal. Terutama dalam menjaga defisit di bawah 3% dan memastikan independensi regulator keuangan seperti Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari sisi pengeluaran, pemerintah perlu mengimplementasikan program prioritas yang menyedot anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap, terukur, dan menutup celah-celah inefisiensi. Perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak hendaknya merasionalisasi penyesuaian program MBG. Pemerintah juga perlu merealokasi belanja ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek multiplier.

Dari sisi penerimaan, pemerintah dapat mengoptimalkan skema pajak progresif seperti pajak kekayaan (wealth tax) yang menyasar kelompok super kaya (crazy rich). PRAKARSA mengestimasi potensi tambahan kas dari pajak ini hingga Rp155 triliun. Selain itu pemerintah perlu merealisasikan upaya menutup celah under invoicing seperti yang pernah ditekankan oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Revisi outlook negatif ini harus menjadi wake-up call bagi pemerintah untuk segera menegakkan disiplin tata kelola guna menghindari guncangan fiskal yang berpotensi berdampak langsung bagi masyarakat luas di kemudian hari.

Perusahaan pemeringkat utang, S&P Global Ratings memperingatkan Indonesia akan risiko peringkat negatif untuk kualitas utang negara di tengah kondisi yang terjadi saat ini.

S&P menilai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pembayaran utang, berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit negara.

"Pembayaran bunga "sangat mungkin" telah melampaui ambang batas utama sebesar 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu," ungkap Analis kedaulatan di S&P Global Ratings, Rain Yin dalam sebuah webinar daring tentang kawasan Asia Pasifik, Kamis (26/2).

Melansir dari Bloomberg, Yin menyampaikan jika angka tersebut tetap berada di atas ambang batas dalam waktu lama, itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat utang Indonesia.

Meski S&P belum mengubah prospek stabil yakni BBB pada peringkat kredit Indonesia, namun peringatan perusahaan menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas terhadap posisi fiskal Indonesia.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai instrumen krusial. Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio di bawah 15 persen dalam waktu yang lama, namun angka tersebut melonjak signifikan sejak pandemi dan tidak kunjung turun.

Ditambah lagi, batasan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini berada di ambang batas. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit anggaran di level 2,9 persen lebih tinggi dari perkiraan akibat lesunya pendapatan negara.

S&P melihat perkembangan ini sebagai sinyal risiko penurunan fiskal negara yang bergerak lebih cepat. Di mana, lesunya pendapatan yang berkelanjutan dapat menahan beban bunga tinggi dan mengikis instrumen penyangga fiskal yang selama ini menjadi penopang kredit.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah-apakah tetap sejalan dengan kebijakan aturan fiskal yang mapan-dan yang kedua adalah perkembangan pendapatan," kata Yin.

Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat anjlok ke level terdalam sejak beberapa dekade terakhir, pada akhir Januari. Anjloknya indeks terjadi setelah penyedia indeks MSCI Inc. memperingatkan bahwa status Indonesia bisa diturunkan dari emerging market jika gagal mengatasi masalah transparansi dan kemudahan investasi.

Hal itu direspons regulator Tanah Air dengan dengan meluncurkan rencana reformasi pasar, termasuk persyaratan free float (saham publik) yang lebih tinggi.

Meski anjloknya pasar saham tidak berdampak langsung pada peringkat kredit negara, S&P menekankan bahwa memulihkan kepercayaan investor asing menjadi hal penting untuk menghindari risiko arus modal keluar (capital outflow).

Direktur Pelaksana S&P untuk kawasan Asia Pasifik Kim Eng Tan menjelaskan bahwa jika bobot indeks berubah atau reklasifikasi benar-benar terjadi, tekanan harga bisa semakin intens dan menyebabkan pembalikan modal asing secara besar-besaran.

Jika dana asing keluar dalam skala besar, likuiditas pasar modal akan terganggu, yang mengakibatkan kenaikan biaya pinjaman bagi pemerintah maupun pelaku bisnis. Selain itu, arus masuk yang melemah dapat memaksa Bank Indonesia (BI) untuk menguras cadangan devisa demi menjaga stabilitas Rupiah.

"Perkembangan seperti itu dapat menambah tekanan penurunan yang belakangan ini membayangi peringkat kedaulatan Indonesia," tandas Tan.

Sebelumnya, Moody's Ratings Inc awal Februari lalu telah lebih dulu mengubah prospek peringkat Indonesia dari Baa2 menjadi negatif dari stabil, dengan alasan pelemahan tata kelola dan risiko fiskal.

Pukulan berlanjut bagi industri keuangan Tanah Air saat perusahaan pemeringkat indeks saham MSCI Inc mengingatkan perlunya reformasi pasar. Kondisi tersebut memberikan pukulan bagi investor asing.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah reformasi dan menyatakan bahwa kondisi ekonomi mulai membaik.

Lembaga pemeringkat kredit Moody’s Ratings menurunkan outlook lima bank jumbo di Indonesia dari stabil menjadi negatif pada pekan lalu. Meski demikian, Bank Indonesia memastikan kondisi perbankan saat ini tetap kuat, tercermin dari hasil uji ketahanan atau stress test yang dilakukan BI terkait potensi tekanan eksternal terhadap likuiditas.

Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono tampil perdana dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur atau RDG BI pada Kamis (19/2).

“Liquidity stress test telah dilakukan oleh Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM) menunjukkan ketahanan perbankan terhadap skenario tekanan eksternal,” kata Thomas dalam konferensi pers di Jakarta.

Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menjelaskan, bank sentral tengah mempersiapkan koordinasi lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memperkuat narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dikomunikasikan kepada investor maupun lembaga pemeringkat kredit.

“Saat ini kami juga sedang mempersiapkan koordinasi lebih lanjut untuk membangun narasi yang terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi yang bisa dikhususkan terhadap investor maupun credit rating agency yang akan datang di kemudian hari,” kata Thomas.

Thomas resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031. Pada 26 Januari 2026, ia telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dan pada hari yang sama terpilih menjadi Deputi Gubernur BI.

Thomas sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 18 Juli 2024 atau pada masa kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga era Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Juda Agung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden RI terhitung sejak 13 Januari 2026. Kini, Juda Agung mengemban jabatan Wamenkeu sejak dilantik pada 5 Februari 2026.

Lembaga pemeringkat kredit Moody’s Ratings menurunkan outlook lima bank jumbo di Indonesia dari stabil menjadi negatif dalam pengumumannya hari ini, Jumat (6/2).

Hal ini menyusul revisi outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia yang sebelumnya disampaikan kemarin. Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit masing-masing bank.

Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Sebelumnya pada Kamis (5/2) kemarin, Moody’s mempertahankan peringkat penerbit Pemerintah Indonesia di level Baa2. Namun lembaga itu menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan bahwa perseroan terus berfokus pada pengelolaan bisnis yang hati-hati (prudent) dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko, merespons perubahan outlook dari Moody’s.

“Strategi penyaluran kredit tetap dijalankan secara selektif dan terukur, dengan mengedepankan kualitas dan prinsip kehati-hatian,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, perseroan juga terus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar.

Okki menjelaskan bahwa perubahan outlook Moody’s sejalan dengan penyesuaian outlook sovereign Pemerintah Indonesia dan tidak mencerminkan penurunan kinerja keuangan maupun profil risiko internal BNI.

“Posisi perseroan saat ini masih di level investment grade, hal ini tercermin dari posisi kinerja perseroan akhir tahun 2025,” kata dia.

Hingga akhir tahun buku 2025, Okki memastikan fundamental BNI tetap terjaga dengan baik. Indikator utama seperti permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan profitabilitas berada pada level yang sehat dan sesuai dengan ketentuan regulator, dengan struktur pendanaan yang dikelola secara prudent.

Berdasarkan catatan perseroan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI tercatat sebesar 20,7 persen, jauh di atas ketentuan regulator.

Sementara itu, kualitas aset menunjukkan perbaikan dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto sebesar 1,9 persen dan loan at risk (LaR) 8,5 persen.

Di sisi lain, rasio pencadangan NPL mencapai 205,5 persen dan rasio pencadangan LaR mencapai 46,9 persen yang menunjukkan tingkat pencadangan yang kuat dan prudent dalam mengantisipasi potensi tekanan risiko ke depan.

Dari sisi operasional, BNI pada kuartal IV 2025 mencatat Pendapatan Operasional sebelum Pencadangan (PPOP) sebesar Rp9,4 triliun.

Secara kumulatif, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tercatat Rp40,3 triliun dengan loan yield (pendapatan dari pinjaman) yang tertekan sebagai dampak penurunan suku bunga acuan. Sedangkan pendapatan nonbunga tumbuh 5,2 persen (yoy) menjadi Rp24,6 triliun.

Lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat utama kelima bank, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Sebelumnya pada Selasa (10/2), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meyakini tidak ada dampak signifikan terhadap stabilitas industri perbankan nasional setelah Moody’s merevisi outlook sovereign credit rating Indonesia menjadi negatif dan menurunkan outlook lima bank.

Dian juga tidak khawatir atas perubahan outlook Moody’s ini mengingat tidak ada isu yang bersifat struktural. Menurutnya, bank-bank di Indonesia, termasuk lima bank dalam outlook Moody’s, secara fundamental tetap sehat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan penjelasan lengkap terkait proyeksi ekonomi Indonesia pada Jumat (13/2), untuk menanggapi outlook negatif yang diberikan lembaga pemeringkat Moody's.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah menyiapkan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik dan pelaku ekonomi melalui forum Indonesia Economic Outlook.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menilai penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Moody's dari stabil menjadi negatif tak terlalu memengaruhi proyeksi penerbitan obligasi di Indonesia.

Chief Economist Pefindo, Suhindarto mengatakan, penurunan itu lebih dipengaruhi faktor kebijakan dan komunikasi kebijakan yang memunculkan risiko terhadap pengelolaan fiskal. Kendati demikian, dia menilai kondisi tersebut masih berada pada level risiko dan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap relatif kuat.

Pefindo pun masih mempertahankan proyeksi pasar surat utang domestik 2026 ini dalam rentang Rp 154 triliun hingga Rp 196,86 triliun. “Meskipun di awal tahun ini relatif cukup banyak gonjang-ganjingnya, atau dari sisi tantangannya di pasar surat utang sendiri, kami tetap optimistis kalau proyeksi kami masih bisa dicapai di tahun ini," ungkap Suhindarto dalam konferensi persnya secara virtual, Rabu (11/2).

Dia lantas membandingkan ketidakpastian pasar saat ini dengan periode sebelumnya, seperti pada 2021 kala isu kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan dinamika politik global masih tinggi. Ia menilai kondisi saat ini relatif lebih terkendali.

Dari sisi biaya dana, kata Suhindarto, kenaikan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun belakangan ini juga belum kembali ke level awal 2025. Dia menjelaskan, penurunan yield obligasi sebelumnya seiring pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 125 basis poin. Namun setelah berhentinya siklus pelonggaran moneter pada Oktober, yield sempat naik tipis dan cenderung bergerak mendatar dibandingkan tren penurunan pada tiga kuartal sebelumnya.

Sejauh ini, Pefindo masih mempertahankan proyeksinya seiring dengan menilai perkembangan outlook pasar. Di samping itu, biaya dana pada awal 2026 ini dinilainya masih relatif lebih murah dibandingkan periode awal 2025. Ia menegaskan, pasar surat utang tidak seburuk yang dikhawatirkan meskipun terdapat sentimen negatif dari perubahan outlook Moody’s.

Adapun Pefindo mencatat penerbitan obligasi sepanjang 2025 mencapai Rp 284,3 triliun, melampaui rekor sebelumnya pada 2017. Dari sisi penerbit, kelompok BUMN menyumbang penerbitan sekitar Rp 137,5 triliun sementara perusahaan swasta menerbitkan Rp 146,8 triliun.

Moody’s Ubah Outlook Indonesia Jadi Negatif

Lembaga pemeringkat kredit internasional, Moody's Ratings sebelumnya menurunkan peringkat outlook kredit RI dari stabil menjadi negatif. Perubahan outlook tersebut didorong oleh menurunnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan pemerintah yang dinilai berisiko melemahkan efektivitas kebijakan sekaligus kualitas tata kelola pemerintahan.

Moody’s menilai jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat tergerus.

Kendati demikian, lembaga itu menegaskan bahwa penegasan peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi.

"Terlepas dari munculnya risiko, penegasan (peringkat Baa2 untuk Indonesia) tersebut juga didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi," tulis lembaga itu dalam pengumumannya.

Moody’s mencatat, dalam setahun terakhir terjadi peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar, yang antara lain dipicu oleh komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif serta lemahnya konsistensi proses pengambilan kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan skor Indonesia pada indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam Worldwide Governance Indicators.

Saya optimistis tidak akan ada dampak yang signifikan. Tentu saja, sebagaimana yang disampaikan Moody’s, ini adalah konsekuensi penurunan outlook secara menyeluruh,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini tidak ada dampak signifikan terhadap stabilitas industri perbankan nasional setelah Moody’s merevisi outlook sovereign credit rating Indonesia menjadi negatif dan menurunkan outlook lima bank.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak yang signifikan. Tentu saja, sebagaimana yang disampaikan Moody’s, ini adalah konsekuensi penurunan outlook secara menyeluruh,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPB) OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai media di Jakarta, Selasa.

Dian mengatakan, pihaknya juga tidak khawatir atas perubahan outlook Moody’s ini mengingat tidak ada isu yang bersifat struktural. Menurutnya, bank-bank di Indonesia, termasuk lima bank dalam outlook Moody’s, secara fundamental tetap sehat.

“Bagi saya sebagai KEPB, sekarang pengawasan individual bank itu lebih penting. 105 bank umum itu memang banyak. Tapi buat saya, satu bank bermasalah saja itu sudah menjadi ‘pikiran’,” ujar dia.

Outlook dari Moody’s ini, tegas Dian, juga menjadi catatan dan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak terutama pemangku kepentingan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam hal ini, dibutuhkan komunikasi yang lebih baik kepada Moody’s dan lembaga pemeringkat (rating agency) lainnya mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Dian pun menyatakan komitmennya untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai permasalahan outlook lembaga pemeringkat internasional.

“Kalau pengalaman saya sendiri sebetulnya cukup dengan data informasi dan tentunya arah kebijakan (saat berkomunikasi dengan lembaga peringkat internasional). Jadi semua apapun yang terkait dengan rules regulation, data informasi, arah kebijakan kita, dan lain sebagainya, itu tentu akan kita siapkan nanti,” kata Dian.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Adapun kinerja intermediasi perbankan pada 2025 tercatat tumbuh positif yakni sebesar 9,63 persen (year on year/yoy) menjadi Rp8.586 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83 persen yoy menjadi Rp10.059 triliun.

Likuiditas industri perbankan tetap memadai, dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 126,15 persen dan 28,57 persen, masih di atas threshold. Liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 200,97 persen.

Sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,05 persen dan NPL net sebesar 0,79 persen. Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 8,77 persen.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,53 persen. Permodalan (CAR) sebesar 25,89 persen, menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026