Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bertemu dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) Global Ratings pada Rabu (3/6/2026). Dia mengeklaim ada rumor yang mencuat soal potensi penurunan rating obligasi pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat ini biasanya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemangku kebijakan ekonomi maupun sektor keuangan suatu negara sebelum memberikan update peringkat investasi (credit rating) obligasi suatu negara.

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya sudah mengungkap bahwa akan bertemu dengan S&P di Indonesia pada Juni 2026. Ini akan menjadi pertemuan lanjutan setelah sebelumnya di AS saat sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings.

Jelang pertemuannya dengan lembaga pemeringkat tersebut, Bendahara Negara menyebut ada rumor bahwa peringkat investasi Indonesia akan diturunkan dari yang saat ini masih BBB (investment grade).

"Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri, yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyatakan masih percaya diri akan kondisi fiskal pemerintah sebelum pertemuan dengan S&P.

Contohnya saja, dia mengeklaim kondisi perkembangan APBN sampai 31 Mei 2026 lebih baik dibandingkan akhir April. Sebagai konteks, defisit APBN pada akhir April sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Defisit ini menyempit dari akhir Maret yang sempat tembus Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Di sisi lain, keseimbangan primer akhir April juga kembali surplus menjadi Rp28 triliun dari posisi akhir Maret defisit Rp95,8 triliun.

"Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7% dalam lima bulan. Di bulan Mei juga primary [balance] surplus lagi. Lebih tinggi dibanding April dan pendapatan pajak lebih bagus lagi dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun membantah adanya isu ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Dia juga menolak adanya asumsi bahwa pengelolaan fiskal menjadi pemicu aliran modal asing keluar sehingga membuat rupiah terdepresiasi hingga ke level Rp17.900 per dolar AS.

"Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kami makin bagus. Nanti saya kasih tahu di APBN Kita. Saya kasih lihat gambar satu per satu seperti apa," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bekerja keras mengilapkan kinerja pengelolaan fiskal jelang penilaian peringkat investasi (sovereign credit rating) dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Kinerja penerimaan negara yang banyak disoroti kalangan lembaga pemeringkat disebut kembali tumbuh di atas 20% secara tahunan (year-on-year/YoY).

S&P adalah satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan penilaian terbaru atas peringkat investasi obligasi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Moody's Ratings dan Fitch Ratings telah mengeluarkan penilaian terbaru mereka terhadap rating obligasi pemerintah masing-masing pada Februari dan Maret 2026.

Moody's dan Fitch mempertahankan peringkat layak investasi pada obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia, masing-masing pada Baa2 dan BBB. Namun, keduanya sama-sama menurunkan prospek atau outlook rating dari Stable ke Negative.

Pada Juni 2026, S&P diketahui bakal mengeluarkan penilaian terbarunya. Di tengah gejolak di pasar keuangan Indonesia, penilaian lembaga ini turut ditunggu investor obligasi. Investor saham juga pada saat yang sama turut menunggu penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

Pada 20 Mei 2026 lalu, Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin pada suatu acara di Jakarta mengaku bahwa pihaknya kini masih mempertahankan level BBB untuk sovereign credit rating Indonesia. Akan tetapi, tekanan negatif mulai meningkat dari sisi fiskal.

Penilaian lembaga pemeringkat ini turut menjadi perhatian pemerintah sebab merupakan acuan bagi investor obligasi. Di tengah kebutuhan belanja APBN yang masih tinggi, pembiayaan utang masih dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Apalagi, defisit fiskal akhir 2025 lalu tembus Rp695,1 triliun alias 2,93% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa telah bertemu dengan S&P, Rabu (3/6/2026) malam lalu. Dibarengi dengan makan malam, Purbaya menyebut otoritas fiskal turut menjelaskan kondisi APBN serta fondasi perekonomian nasional.

"Kewajiban kami kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi dan kami jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kami, utamanya keseriusan kami menjaga defisit di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya pun menjelaskan berbagai cara pemerintah tahun ini maupun tahun depan untuk memperbaiki kondisi perekonomian hingga penerimaan negara secara signifikan.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% (yoy). Pada kuartal I/2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61% (yoy) dengan komponen pengeluaran dari konsumsi pemerintah mencetak rekor tertinggi, yaitu 21,8% (yoy).

Dari sisi pengelolaan fiskal, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 22,9% dari realisasi sampai akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun.

Tahun depan, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai kisaran 5,8% sampai 6,5%, dengan defisit yang hanya 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Target-target pada KEM PPKF 2027 ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR.

"Kami ceritakan ke S&P, kasih data semaksimal mungkin ke mereka kondisi kami seperti apa, supaya mereka melihat prospek ke depan," jelasnya.

Kinerja Pajak

Hingga 31 Mei 2026, Purbaya mengeklaim bahwa defisit APBN masih berada di level 0,7% terhadap PDB. Rasio ini sedikit membesar dari akhir April, yaitu 0,64% terhadap PDB, atau setara Rp164,4 triliun.

Meski melebar dari bulan sebelumnya, defisit akhir Mei lalu berarti menyempit dari posisi akhir Maret 2026. Pada akhir kuartal I/2026, APBN membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau tembus 0,93% terhadap PDB.

Pertumbuhan penerimaan pajak pun sempat melandai ke 20,7% (yoy) pada Maret dan lebih rendah lagi di April yaitu 16,1% (yoy). Padahal, penerimaan pajak sempat tumbuh 30% (yoy) lebih berturut-turut pada Januari-Februari 2026 meski dipengaruhi oleh efek basis rendah 2025.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim setoran pajak Mei 2026 telah kembali naik ke level 22% (yoy). Data selengkapnya bakal diumumkan rencananya pada Jumat (5/6/2026) siang.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun, maka realisasi penerimaan Mei 2026 diestimasikan mencapai sekitar Rp833 triliun lebih. Dengan demikian, performa ini juga lebih tinggi dari realisasi Mei 2024 Rp760,38 triliun.

"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, dia tidak menampik kondisi APBN bakal berubah-ubah seiring waktu. Apalagi, kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah bakal memberikan tekanan ke APBN.

Harga minyak sudah naik ke rata-rata US$88,2 per barel sampai dengan akhir April, sedangkan nilai tukar rupiah sudah melemah ke rata-rata Rp16.978 per dolar AS per 13 Mei 2026. Masalahnya, level kurs kini sudah tembus melampaui Rp18.000 per dolar AS saat ini.

Khususnya kurs, Purbaya tidak menampik bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.

Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.

"Kuponnya sih konstan. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kredibilitas Kebijakan

Selain fiskal, lembaga pemeringkat kompak menyoroti kredibilitas maupun prediktabilitas kebijakan pemerintah Indonesia. Setidaknya hal itu tergambarkan pada penilaian Moody's dan Fitch, yang sudah memangkas prospek obligasi pemerintah ke Negatif.

Lembaga pemeringkat juga memastikan bahwa penilaian didasari oleh aspek jangka menengah, alih-alih jangka pendek. Asesmen yang diberikan, utamanya terkait dengan penerimaan, menjadi salah satu faktor penentu utama nasib rating investasi Indonesia.

Pada acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar oleh Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin mengatakan ada dua faktor yang bisa menghasilkan penilaian positif pada peringkat investasi Indonesia.

Pertama, apabila pemerintah bisa lepas dari tekanan fiskal berupa peningkatan penerimaan negara secara struktural dalam jangka menengah. Namun, ini perlu terjadi dalam kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan bukan sekadar jangka pendek.

Kedua, faktor eksternal. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu mendorong sektor manufaktur agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global.

"Apabila ada dorongan untuk benar-benar mendorong sektor manufaktur agar mengembangkan sektor SDA lebih baik, maka kita bisa melihat peningkatan rating," ujar Rain pada acara tersebut.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rekam jejak untuk membangun kredibilitas. Rain melihat ada dilema yang dihadapi pemerintah saat ini. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kondisi global justru sedang tidak mendukung.

Oleh sebab itu, dia tidak menampik pemerintah menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan kredibilitas serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

"Namun, semakin stabil dan dapat diprediksi pilihan kebijakan yang pemerintah buat, saya pikir itu akan membantu memperkuat prediktabilitas serta kredibilitas," jelasnya.

Hal yang sama turut disuarakan oleh Fitch Ratings. Pada wawancara bersama Bisnis April 2026 lalu, Director, Asia-Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, George Xu juga menyebut pihaknya lebih fokus untuk mengamati pengelolaan fiskal dalam jangka menengah.

Kredibilitas kebijakan juga menjadi faktor penentu untuk melihat apabila adanya peningkatan ketidakpastian atau tidak. George mengaku bahwa meningkatnya ketidakpastian dan berkurangnya prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan kunci penurunan prospek investasi RI dari Stable ke Negatif, pada Maret lalu.

Kemudian, Fitch juga menyoroti risiko meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB apabila defisit APBN semakin melebar dalam jangka menengah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Skenario itu pasti akan dianggap sebagai perkembangan negatif bagi kredit dan berpotensi menyebabkan tindakan penurunan peringkat lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan bahwa penurunan rating investasi bisa berdampak pada biaya utang pemerintah. Apabila penurunan rating memicu investor melepas SBN pemerintah, maka otoritas fiskal berpotensi melakukan kompensasi dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi.

"Jadi ya harapannya pemerintah perlu menyadari sejak awal ya, sejak dini, jangan sampai nanti udah kejadian dulu nih downgrade, rating kita baru nyapunya di belakangan gitu. Jadi sebelum ini, kita bersih-bersih dulu, sebelum kita kena downgrade," terangnya kepada Bisnis.

OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penyesuaian outlook menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap bank-bank besar di Indonesia bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible).

Dalam hal ini, OJK juga menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Keyakinan outlook negatif yang bersifat sementara didasari seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif.

Dian menjelaskan bahwa outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut.

Revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, secara umum peringkat lembaga/institusi/perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

OJK menyampaikan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Adapun saat ini peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh dana pihak ketiga domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

Dalam hal diperlukan, perbankan juga telah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perbandingan biaya dan manfaat serta opsi-opsi untuk memperoleh pendanaan tersebut.

Secara keseluruhan, Dian memastikan bahwa kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

Kinerja kredit pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96 persen (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen (yoy).

Selain itu, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold.

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen. Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen.

Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen.

Sementara dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai.

Sepanjang 2025, bank KBMI 4 dan Himbara juga membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK pun terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan melakukan roadshow ke luar negeri usai kredibilitas pengelolaan fiskal disorot Fitch hingga Moody's.

Sekadar informasi, Moody's Ratings pada Februari 2026 memberikan outlook negatif terhadap Indonesia namun tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2. Langkah serupa juga dilakukan Fitch pekan ini dengan merevisi prospek Indonesia dari stabil ke negatif meskipun mempertahankan peringkat BBB.

Salah satu alasan penurunan sovereign credit rating Indonesia itu adalah kondisi fiskal Indonesia. Di tengah basis penerimaan yang lemah, akselerasi belanja pemerintah dan beban bunga utang dikhawatirkan semakin memperlebar defisit APBN.

Purbaya pun menyampaikan rencananya ke luar negeri untuk memberitahukan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya dia menyatakan tidak ingin ke luar negeri sebelum ekonomi Indonesia tumbuh sampai 6%.

"Jadi itu kesalahan saya juga karena saya enggak ke luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya enggak akan ke luar negeri. Tetapi sekarang mesti berubah, mesti marketing juga keadaan kita seperti apa. Jadi April saya akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngertilah apa yang dikerjakan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya kemudian mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga pemeringkat asing itu justru tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya, dengan kondisi fiskal defisit hingga di atas 4%.

Belum lagi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sesumbar bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% atau tertinggi di negara-negara G20.

"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung," tuturnya.

Purbaya juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berhasil dikendalikan tanpa harus menembus batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

"Tanpa menembus batas fiskal, kami bisa membalikkan ekonomi yang tumbuhnya tertinggi ngalahin China segala macem. Tetapi tetap saja tidak laku, artinya ada visi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemeringkat tadi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara pada APBN 2026 diperkirakan tidak naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Shortfall terlebar adalah pada penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, yakni sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 trilliun atau melebihi target APBN.

Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings memperkirakan defisit fiskal Indonesia 2026 akan tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB, tetapi akan berada di level yang sama pada akhir 2025 lalu yakni 2,9% terhadap PDB.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru Fitch, Rabu (4/3/2026), yang menurunkan outlook rating kredit Indonesia dari Stabil ke Negatif. Namun, posisi sovereign credit rating Indonesia dipertahankan di BBB.

"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% terhadap PDB di 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%," demikian dikutip dari pengumuman di situs resmi Fitch, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, APBN 2025 ditutup dengan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Realisasi ini melampaui outlook pemerintah pertengahan tahun lalu yakni 2,78% terhadap PDB, yang juga sudah melebar dari UU APBN 2,53%.

Prakiraan Fitch itu merupakan asumsi konservatif terkait dengan penerimaan negara dengan proyek pertumbuhan yang lebih lambat, serta dampak jangka pendek yang rendah dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Di sisi lain, belanja negara untuk masyarakat diperkirakan lebih tinggi akibat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta masih tersisanya dampak tensi sosial dari demo besar akhir Agustus lalu. Contohnya, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai 1,3% dari PDB untuk 225-2029.

"Rencana untuk front-load belanja pada semester I/2026 bisa menambah risiko fiskal terselip," ujar Fitch.

Adapun alasan Fitch mempertahankan rating kredit Indonesia pada BBB lantaran rekam jejak Indonesia dalam mempertahanakan stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah, serta kecukupan cadangan devisa.

Masalahnya, kekuatan-kekuatan tersebut terbatas akibta salah satunya setoran penerimaan negara yang lemah.

"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara sesama peringkat 'BBB'," terang Fitch.

prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan penyesuaian outlook sovereign credit rating Indonesia dari Fitch Ratings menjadi negatif diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan.

Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Di samping itu, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Perry menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan Indonesia.

Meski terdapat penyesuaian outlook, Fitch dalam laporannya tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB.

Fitch menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia ini mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, dan ketahanan eksternal yang memadai.

“Afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat,” kata Perry.

Adapun BI memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global, dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat dan ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

NPI pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB.

BI pun akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Hal ini dilakukan dengan tetap bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini tidak ada dampak signifikan terhadap stabilitas industri perbankan nasional setelah Moody’s merevisi outlook sovereign credit rating Indonesia menjadi negatif dan menurunkan outlook lima bank.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak yang signifikan. Tentu saja, sebagaimana yang disampaikan Moody’s, ini adalah konsekuensi penurunan outlook secara menyeluruh,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPB) OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai media di Jakarta, Selasa (10/2/2026) lalu.

Dian mengatakan, pihaknya juga tidak khawatir atas perubahan outlook Moody’s ini mengingat tidak ada isu yang bersifat struktural. Menurutnya, bank-bank di Indonesia, termasuk lima bank dalam outlook Moody’s, secara fundamental tetap sehat.

“Bagi saya sebagai KEPB, sekarang pengawasan individual bank itu lebih penting. Seratus lima bank umum itu memang banyak. Tapi buat saya, satu bank bermasalah saja itu sudah menjadi ‘pikiran’,” ujar dia.

Outlook dari Moody’s ini, tegas Dian, juga menjadi catatan dan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak, terutama pemangku kepentingan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam hal ini, dibutuhkan komunikasi yang lebih baik kepada Moody’s dan lembaga pemeringkat (rating agency) lainnya mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Dian pun menyatakan komitmennya untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai permasalahan outlook lembaga pemeringkat internasional.

“Kalau pengalaman saya sendiri sebetulnya cukup dengan data informasi dan tentunya arah kebijakan (saat berkomunikasi dengan lembaga pemeringkat internasional). Jadi semua apa pun yang terkait dengan rules and regulation, data informasi, arah kebijakan kita, dan lain sebagainya, itu tentu akan kita siapkan nanti,” kata Dian.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2/2026) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk issuer ratings, deposit ratings, senior unsecured ratings, serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Adapun kinerja intermediasi perbankan pada 2025 tercatat tumbuh positif sebesar 9,63 persen (year on year/yoy) menjadi Rp 8.586 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83 persen yoy menjadi Rp 10.059 triliun.

Likuiditas industri perbankan tetap memadai, dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 126,15 persen dan 28,57 persen, masih di atas ambang batas (threshold). Liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 200,97 persen.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,05 persen dan NPL net sebesar 0,79 persen. Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi 8,77 persen.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,53 persen. Permodalan (CAR) sebesar 25,89 persen menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlooksovereign credit rating Indonesia menjadi negatif berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang, menyusul keputusan Moody’s merevisi outlook dari stabil menjadi negatif.

“Kalau negara dulunya Baa2 menjadi Ba2, maka tentunya corporate rating-nya juga sama. Lalu dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan surat utang lagi, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai konferensi pers paparan kinerja di Jakarta, Senin.

Namun, BTN sendiri belum berencana masuk ke pasar pendanaan global dalam waktu dekat. Nixon menilai ketersediaan investor domestik masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sekaligus menawarkan struktur biaya yang lebih efisien.

Selain itu, ia juga mencatat bahwa saat ini penerbitan instrumen utang dalam mata uang dolar AS kurang ekonomis bagi BTN, mengingat portofolio pembiayaan perseroan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), seluruhnya berbasis rupiah.

Pendanaan dalam valuta asing akan menimbulkan biaya (cost) tambahan, terutama dari selisih nilai tukar dan biaya lindung nilai (swap), yang pada akhirnya membuat biaya dana menjadi lebih mahal dibandingkan pendanaan dalam rupiah.

Terkait hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, Nixon menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara aktif dan rutin.

Ia menambahkan, pertemuan dengan lembaga pemeringkat sebenarnya merupakan praktik standar, di mana bank menyampaikan penjelasan secara mendetail mengenai strategi, profil risiko, dan proyeksi bisnis jangka menengah hingga panjang yang menjadi dasar penilaian peringkat.

Mengenai pencadangan, Nixon mengamini bahwa rasio pencadangan BTN relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank anggota Himbara lainnya, namun tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio pencadangan (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125 persen, yang dinilai memadai mengingat kuatnya kualitas agunan pada portofolio KPR. Ke depan, rasio pencadangan akan ditingkatkan hingga 150 persen pada 2030.

Nixon menekankan bahwa kredit perumahan didukung oleh agunan yang kuat, sehingga perlindungan risiko tidak hanya tercermin dari tingkat pencadangan, tetapi juga dari nilai agunan yang menyertai kredit tersebut.

“Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” kata Nixon.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, termasuk BTN. Bank lain yang terdampak adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Khusus untuk BTN, Moody’s mempertahankan deposit ratings pada level Baa2 dan Baseline Credit Assessment (BCA) pada level ba2, dengan mencatat bahwa tingkat pencadangan bank masih relatif rendah dibandingkan dengan risiko asetnya, terutama akibat tingginya porsi kredit restrukturisasi.

Menurut Moody’s, peringkat BTN ini turut ditopang oleh kuatnya dukungan pemerintah, sejalan dengan peran strategis bank dalam pembiayaan perumahan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan markoekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.

Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melabar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Namun demikian, alasan Moody's tetap mempertahankan peringkat Baa2 terhadap Indonesia dilatarbelakangi oleh ketahanan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap sekitar 5% dalam jangka pendek maupun menengah dengan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Tidak hanya itu, kebijakan moneter juga diperkirakan tetap mendukung stabilitas harga. Kemudian, kehati-hatian pengelolaan fiskal juga diyakini tetap bisa mempertahankan beban rasio utang pemerintah terhadap PDB.

Peringkat Stabil S&P

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang sovereign credit rating Indonesia yang diputuskan Moody's tetap bertahan pada level Baa2 menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, ujar dia, OJK akan secara konsisten menjalankan program prioritas pada 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur.

"Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor," kata Friderica.

Adapun ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

Selain mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2, Moody's pada Kamis (5/2/2026) juga mengumumkan untuk melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

OJK memandang penilaian Moody's yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

Oleh sebab itu, OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai outlook negatif peringkat kredit Indonesia dari Moody’s Ratings memerlukan penjelasan menyeluruh dari pemerintah, termasuk terkait peran lembaga baru Danantara dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Airlangga mengatakan Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment grade Baa2 dan hanya mengubah outlook menjadi negatif. Menurutnya, perubahan tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif agar tidak menimbulkan salah persepsi di pasar keuangan global.

“Moody’s investment grade Baa2 cuma dia kasih outlook negatif, itu membutuhkan penjelasan dari tentunya pemerintah dan juga lembaga baru Danantara,” ujar Airlangga di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

Ia menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini memang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk program unggulan Presiden guna menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

“Memang APBN kita tahun ini agak berbeda, kita banyak menggelontorkan program unggulan Bapak Presiden, yaitu MBG, Kopdes Merah Putih, pelayanan masyarakat itu dari APBN,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah memisahkan peran anggaran negara dengan penggerak investasi. Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjut Airlangga, kini difokuskan melalui Danantara, bukan lagi sepenuhnya bergantung pada belanja APBN.

“Untuk menggerakkan pertumbuhan dari investasi kita punya Danantara, itu yang membedakan. Sebelumnya investasi melalui anggaran, ini melalui APBN,” ujarnya.

Menurut Airlangga, sejumlah lembaga pemeringkat di pasar keuangan global belum sepenuhnya memahami perubahan skema tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan bahwa Danantara dirancang agar aset negara dapat dikelola lebih fleksibel dan profesional, menyerupai mekanisme sektor swasta.

“Banyak rating agency di pasar keuangan global belum paham ini, harus kita beri penjelasan. Dengan Danantara kita sebelumnya unlock dan reform untuk bisa dipisahkan, mereka bisa bergerak seperti private sector investasi,” jelasnya.

Airlangga kembali menegaskan kehadiran Danantara justru dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tanpa membebani APBN secara langsung.