JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pasar modal kembali dibahas saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Dalam forum tersebut, anggota Komisi XI DPR RI menyinggung prahara pasar modal yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hingga maraknya praktik “saham gorengan”, yang dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi regulator.

Merespons hal itu, Calon anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan upaya reformasi pasar modal yang tengah disiapkan OJK.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Tujuannya memperkuat integritas, transparansi, serta memulihkan kepercayaan investor terhadap bursa.

Menurutnya, persoalan yang memicu gejolak di pasar modal bukan isu yang benar-benar baru.

Perkara mengenai free float saham sudah lama menjadi bahan diskusi antara OJK dan Komisi XI DPR RI.

Free float sendiri merujuk pada porsi saham perusahaan tercatat yang benar-benar beredar di publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar.

Dalam konteks itu, Friderica menyebut regulator sudah menyadari isu tersebut dan telah membahasnya dengan DPR.

Namun kemungkinan respons kebijakan yang diambil dinilai belum cukup cepat untuk menyesuaikan dengan standar MSCI.

Keterlambatan inilah memicu penilaian negatif dari MSCI.

“Sebetulnya kalau kita berdiskusi tentang hal itu, kami mengetahui bahwa sudah menjadi diskusi juga antara OJK dengan Komisi XI beberapa waktu yang lalu terkait free float,” ujar wanita yang akrab disapa Kiki saat fit and proper test.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

“Dan kemungkinan adalah kurang cepatnya respons terhadap apa yang harus kita lakukan terkait dengan isu tersebut, sehingga menyebabkan koreksi yang cukup keras dari external, dari global rating, dalam hal ini adalah MSCI,” paparnya.

Untuk diketahui, kenaikan batas minimum porsi saham publik yang beredar alias free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen akan diterapkan tahun ini.

Aspek ini pun menjadi salah satu poin tuntutan MSCI.

Menurut perhitungan OJK, kebutuhan peningkatan free float di pasar modal Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

Rancangan perubahan peraturan tersebut telah rampung di internal PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini menunggu persetujuan OJK.

Lebih jauh, Friderica memastikan OJK telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang muncul dan menyiapkan sejumlah langkah reformasi untuk memperkuat integritas bursa.

“Kami sudah melakukan mapping terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kami mengusung beberapa langkah reformasi di pasar modal Indonesia, salah satunya terkait integritas pasar modal itu sendiri,” beber Friderica.

Peningkatan integritas pasar modal dilakukan dengan memperkuat transparansi kepemilikan saham.

Salah satu aspek yang sudah diimplementasikan adalah pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Di mana, BEI telah membuka akses informasi pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1 persen kepada publik.

Selain itu, regulator juga memperbaiki sistem klasifikasi kepemilikan saham melalui peningkatan granularitas data investor.

OJK meminta BEI agar menerbitkan shareholder concentration list atau daftar saham dengan tingkat kepemilikan yang sangat terkonsentrasi.

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham.

Kebijakan tersebut sekaligus menjawab tuntutan MSCI.

Jika sebelumnya klasifikasi kepemilikan saham hanya terdiri dari sembilan kategori, ke depan OJK berencana memperluasnya menjadi 25 kategori.

Hal itu diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai siapa saja pihak yang memegang saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

“Makanya sekarang dengan tuntutan seperti ini, kami melakukan granularisasi untuk data dari sembilan kategori menjadi 25 kategori, Harapannya supaya ini juga memberikan kejelasan siapa sebetulnya yang memegang perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut,” ujar Kiki.

Selain meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar, Friderica juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar, termasuk praktik yang dikenal sebagai “saham gorengan”.

Saat ini OJK telah meningkatkan langkah penegakan hukum melalui koordinasi antara unit penyidikan di internal dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

Langkah tersebut, menurut Friderica, penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan bagi investor, khususnya investor ritel yang jumlahnya terus meningkat di pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino, menyoroti dampak keputusan MSCI terhadap posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar global.

Menurut Harris, isu tersebut menjadi krusial karena berpotensi mempengaruhi status Indonesia di indeks global, apakah tetap berada di kategori emerging market atau berisiko turun menjadi frontier market.

Selain itu, ia juga menyinggung tekanan dari lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun rating kredit masih berada pada level investment grade.

Dalam situasi tersebut, Harris menilai stabilitas sistem keuangan harus menjadi prioritas utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) Inc. menurunkan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dari daftar MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Cap Indexes. Sementara itu, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) dan PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) resmi dikeluarkan dari daftar MSCI Small Cap Indexes.

Keputusan tersebut diumumkan MSCI dalam hasil MSCI February 2026 Index Review pada Senin (10/2/2026). MSCI menyatakan seluruh perubahan indeks akan diberlakukan setelah penutupan perdagangan pada 27 Februari 2026, dengan tanggal efektif 2 Maret 2026.

“Seluruh perubahan akan berlaku setelah penutupan perdagangan pada 27 Februari 2026 dengan tanggal efektif pada 2 Maret 2026," tulis MSCI dalam pengumuman resminya.

Dalam peninjauan kali ini, MSCI tidak menambahkan saham baru ke dalam MSCI Global Standard Indexes untuk Indonesia. Namun, INDF yang sebelumnya berada di kelas global standard diturunkan ke segmen small cap. Pada saat yang sama, ACES dan CLEO dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes. Adapun tidak terdapat perubahan pada daftar MSCI Micro Cap Indexes untuk saham-saham Indonesia.

MSCI juga mengonfirmasi bahwa tinjauan indeks selanjutnya akan dilakukan pada periode Mei 2026, dengan tanggal pengumuman pada 12 Mei 2026 dan tanggal efektif penetapan indeks pada 1 Juni 2026.

Penyesuaian ini terjadi di tengah meningkatnya kehati-hatian MSCI terhadap pasar saham Indonesia, khususnya terkait kualitas data free float dan aspek kelayakan investasi. Sebelumnya, pada akhir Januari 2026, MSCI telah mengumumkan pembekuan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia, seiring evaluasi terhadap metodologi perhitungan porsi saham publik.

Sebelumnya, MSCI telah mengumumkan penangguhan sejumlah perubahan indeks untuk saham-saham Indonesia hingga regulator pasar modal mampu mengatasi kekhawatiran terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi atau tightly held.

Dalam keterangannya pada 28 Januari 2026, MSCI menyebut masih terdapat “masalah mendasar terkait kelayakan investasi” di pasar saham Indonesia. MSCI juga menghentikan sementara penambahan saham baru ke dalam indeks serta membekukan peningkatan jumlah saham yang dinilai tersedia bagi investor.

Selain persoalan free float, MSCI turut menyoroti kekhawatiran terhadap potensi distorsi harga saham melalui upaya terkoordinasi. Jika hingga Mei 2026 Indonesia gagal menunjukkan kemajuan yang memadai dalam meningkatkan transparansi, MSCI membuka peluang untuk meninjau ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Langkah tersebut berpotensi menurunkan bobot saham Indonesia di dalam MSCI Emerging Markets Index, bahkan membuka kemungkinan penurunan klasifikasi menjadi pasar frontier. Peninjauan free float yang lebih ketat ini menambah lapisan kehati-hatian investor global, terutama mengingat rata-rata free float saham Indonesia saat ini termasuk yang terendah di kawasan Asia.

BEI Agendakan Pertemuan lanjutan dengan MSCI

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada Rabu, 11 Februari 2026, guna membahas sejumlah inisiatif dan proposal yang telah disampaikan regulator pasar modal Indonesia.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan membahas perkembangan proposal yang diajukan oleh Self Regulatory Organization (SRO) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini, tanggal 11 Februari 2026,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers, Senin (9/2/2026).

Jeffrey menuturkan BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mengajukan sejumlah inisiatif yang selaras dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, yang ditargetkan rampung sebelum akhir 2026.

Inisiatif tersebut meliputi penyempurnaan klasifikasi investor KSEI dari sembilan kategori menjadi 28 subkategori dalam sistem single investor identification (SID), perluasan keterbukaan data kepemilikan saham dari di atas 5% menjadi di atas 1%, serta peningkatan ketentuan minimum free float untuk mempertahankan status emiten tercatat dari 7,5% menjadi 15%.

Selain itu, BEI juga mendorong penguatan tata kelola perusahaan melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta peningkatan kompetensi akuntansi di level manajemen. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, dan kepercayaan investor.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah mengumumkan hasil konsultasi terkait ketentuan free float saham Indonesia. Bersamaan dengan hal ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka ambrol 6,69% pada pembukaan pasar hari ini, Rabu (28/1/2026).

Melansir IDX Mobile pukul 09.01 WIB, IHSG dibuka turun 600,82 poin ke 8.379,41. Sebanyak 521 saham dibuka melemah, 379 belum berubah, dan hanya 58 saham yang dibuka menguat.

Sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar yang dibuka di zona merah antara lain seperti saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dibuka turun 14,74% ke Rp6.650, saham PT Astra International Tbk. (ASII) dibuka turun 1,98% ke Rp6.175, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 5,33% ke Rp7.100, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) susut 2,44% ke Rp4.390, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 4,19% ke Rp3.660, sampai saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang dibuka turun 2,91% ke Rp4.670.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai kebijakan interim MSCI dapat menciptakan tekanan sentimen jangka pendek bagi saham big caps Indonesia, terutama saham yang sangat bergantung pada aliran dana global.

MSCI pada 27 Januari 2026 mengumumkan pembekuan kepada beberapa indeks saham Indonesia sebagai langkah sementara dan berlaku segera, yang mencakup tidak menaikkan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS) dalam indeks, tidak menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Index (IMI), serta tidak menaikkan klasifikasi saham dari Small Cap ke Standard atau segmen ukuran yang lebih tinggi.

Dalam pengumuman tersebut, MSCI juga menilai tingkat transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia masih belum memadai, terutama apabila penilaian hanya mengacu pada data kategorisasi pemegang saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Walaupun Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan sejumlah perbaikan pada data free float, investor global masih menyoroti masalah mendasar terkait investability, termasuk tingginya konsentrasi kepemilikan serta indikasi potensi perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga yang efisien dan wajar," tulis sekuritas.

Adapun, kebijakan sementara ini bertujuan mengurangi risiko turnover indeks dan masalah investability. MSCI memberi waktu bagi otoritas pasar untuk melakukan perbaikan transparansi kepemilikan saham yang signifikan. Jika hingga Mei 2026 tidak ada kemajuan signifikan, MSCI akan meninjau ulang status aksesibilitas pasar Indonesia, yang berpotensi berujung pada penurunan bobot saham Indonesia di MSCI Emerging Markets Index, atau reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Sementara itu, IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak di level resistance 9.050 dan level support 8.850. Pada perdagangan Selasa (27/1), IHSG ditutup naik 0,05% ke 8.980.

"Secara teknikal, indikator Stochastic RSI berada di area oversold dan berpotensi membentuk Golden Cross. Namun histogram negatif MACD semakin melebar. IHSG ditutup di bawah level MA5, namun masih bertahan di atas level MA20. Sehingga diperkirakan IHSG masih akan cenderung bergerak sideways pada kisaran 8.850-9.050," jelas Samuel Sekuritas.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan melakukan kocok ulang indeks, dengan pengumuman hasil peninjauan pada 10 Februari ini. Lalu, bagaimana dampaknya?

Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi menjelaskan sejumlah emiten mulai masuk radar investor sebagai kandidat kuat untuk masuk ke dalam indeks global ini.

“Dari hasil riset kami, Bumi Resources (BUMI) muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk masuk ke MSCI Indonesia Global Standard,” tulis Prasetya dalam risetnya.

Selain BUMI, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga memiliki peluang signifikan untuk masuk ke MSCI Indonesia Global Standard. Selain itu, sejumlah emiten lain seperti DEWA, ISAT, ADMR, COIN, BIPI, BUVA, TINS, BULL, dan SSIA juga masuk dalam radar karena telah memenuhi kriteria MSCI dari sisi kapitalisasi pasar, free float, dan likuiditas perdagangan.

“Masuknya emiten-emiten ini ke dalam indeks MSCI Small Cap berpotensi mendorong peningkatan visibilitas di mata investor global, meskipun estimasi aliran dana asingnya relatif lebih terbatas dibandingkan kategori Global Standard,” ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, proses rebalancing MSCI juga membawa potensi tekanan bagi saham-saham yang berisiko keluar dari indeks.

Menurutnya, INDF menjadi salah satu emiten yang kami nilai berpotensi terdampak di kategori MSCI Indonesia Global Standard, sementara beberapa saham lain seperti AALI, MIDI, ACES, dan CLEO juga berpeluang keluar dari MSCI Indonesia Small Cap.

“Potensi arus keluar dana asing dari saham-saham tersebut perlu dicermati investor, terutama menjelang periode pengumuman dan implementasi indeks,” ujar Prasetya.

Sementara itu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan MSCI menargetkan perubahan metodologi free float khusus Indonesia mulai berlaku pada Index Review Mei 2026, dengan pendekatan yang lebih konservatif melalui pembandingan data emiten dan data KSEI untuk mencerminkan saham yang benar-benar tradable.

“Karena bobot MSCI berbasis free-float adjusted market cap, saham dengan kepemilikan terkonsentrasi berisiko mengalami penurunan bobot. Sementara itu, emiten dengan struktur kepemilikan lebih bersih dan likuid berpeluang relatif diuntungkan,” kata Liza, Senin (26/1/2025).

Liza menjelaskan perubahan ini berpotensi memicu rotasi foreign flow dari dana pasif dan ETF MSCI, dengan tekanan jual pada saham yang bobotnya turun dan minat beli pada saham yang bobotnya lebih stabil atau naik.

Di pasar domestik, lanjut Liza, investor dan trader biasanya merespons dengan front-running, lonjakan volatilitas menjelang pengumuman dan tanggal efektif, serta perhatian lebih besar pada isu free float dan tata kelola.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Operator penyelenggara perdagangan saham di Indonesia mengantisipasi skenario terburuk jika Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index jadi berubah metodologi pembobotannya hanya untuk pasar Indonesia pada Mei 2026 mendatang.

Sejatinya, pelaku pasar modal seperti PT Bursa Efek Indonesia sudah menyuarakan penolakan atas rencana MSCI mengecualikan model perhitungan untuk Indonesia. Demikian juga sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konstituen indeks global itu. Meski demikian, Self-Regulatory Organization (SRO) tetap bersiap dalam skenario terbaru itu jika jadi diterapkan.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat menyebut pihaknya telah berdiskusi dan menyebut institusi yang berhak mengeluarkan kalkulasi free float adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia menyebut MSCI melihat data KSEI bisa digunakan untuk menghitung free float.

“Jadi nantinya KSEI mendukung jika ada keperluan dari BEI terkait data-data untuk mereka melakukan kalkulasi free float di pasar modal Indonesia,” kata Samsul, baru-baru ini.

MSCI dalam pengumuman terbaru tengah menyiapkan dua skenario perhitungan baru yang hanya diterapkan pada pasar Indonesia yaitu proposed methodology dengan memperhitungkan script shares atau saham yang tidak dilaporkan di KSEI, corporate holdings lokal dan asing, serta others lokal dan asing, sebagai non-free float.

Sementara itu, untuk skenario kedua yaitu alternate methodology hanya menganggap script shares dan corporates sebagai non-free float.

Dalam skenario pertama atau proposed methodology, banyak saham besar mengalami penurunan Free Float Inclusion Factor (FIF), seperti BBCA dari 0,45 menjadi 0,325, AMMN dari 0,2 menjadi 0,075, dan GOTO dari 0,75 menjadi 0,45.

Dengan simulasi tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI akan menjadi lebih kecil, dan kapitalisasi pasar yang diakui MSCI juga turun. Apabila aturan ini diterapkan, maka 13% dari bobot indeks akan berubah.

Sementara itu, jika menggunakan skenario kedua, penurunan FIF akan lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama. Saham BBCA misalnya dari 0,45 menjadi 0,40, AMMN dari 0,2 menjadi 0,11, dan ASII dari 0,5 menjadi 0,425. Hanya 5% dari bobot indeks akan berubah.

Terdepaknya emiten dari MSCI atau turunnya bobot dikhawatirkan mengurangi alasan investasi asing ke dalam negeri. Antisipasi itu bahkan terlihat dari target rata-rata transaksi harian (RTNH) yang dipatok BEI pada 2026 turun dari realisasi tahun ini. Direktur Utama BEI Imam Rachman mengatakan target tersebut dipasang lebih rendah untuk mengantisipasi dampak dari ketentuan free float baru dari MSCI tahun depan.

“Mungkin yang saya perlu ingatkan, kalau MSCI jadi menerapkan mengenai proposal, ada potensi keluar [outflow] dari Indonesia yang cukup besar. Saya tidak bicara angkanya. Artinya ini jadi PR kita,” tegasnya.

Sebagai informasi, capaian RNTH sebesar Rp16,6 triliun saat ini telah melampaui target BEI pada 2025 sebesar Rp13,25 triliun.

Dalam paparannya, Imam menjelaskan nilai RNTH 2026 senilai Rp14,5 triliun tersebut ditetapkan secara konservatif, dengan asumsi yang lebih rendah dibandingkan realisasi sementara 2025. Target itu sejalan dengan hasil forecast modelling yang menunjukkan bahwa lonjakan nilai transaksi pada periode terakhir masih bersifat temporer dan belum membentuk tren struktural yang berkelanjutan.

Selain itu, target BEI tersebut juga memperhatikan tren penurunan inflasi dan suku bunga global serta kebijakan ekonomi pemerintah baru periode 2024–2029.

Sebagai informasi, kocok ulang atau rebalancing konstituen MSCI dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, yaitu pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan suatu saham masuk atau keluar MSCI.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyatakan siap mendukung Bursa Efek Indonesia dalam menghadapi rencana perubahan metodologi perhitungan free float oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan berlaku pada 2026, termasuk melalui penyaluran data kepemilikan efek.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan, saat ini MSCI menilai data yang dimiliki KSEI dapat dimanfaatkan sebagai basis penghitungan free float. Namun demikian, Samsul menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan kalkulasi free float berada di tangan BEI.

“Jadi nantinya KSEI mendukung jika ada keperluan dari BEI terkait data-data untuk mereka melakukan kalkulasi free float di pasar modal Indonesia,” kata Samsul.

Lebih lanjut, Samsul menyampaikan bahwa KSEI siap menyalurkan data yang dibutuhkan apabila BEI memerlukannya dalam proses perhitungan free float tersebut.

“Kalau datanya dibutuhkan Bursa untuk menghitung free float, tentu akan kita alirkan ke BEI,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MSCI berencana memperbarui metodologi perhitungan free float terhadap saham-saham Indonesia. Dalam simulasi yang dirilis, MSCI menyusun dua skenario perhitungan baru, yakni proposed methodology dan alternate methodology.

Pada skenario proposed methodology, MSCI memperhitungkan script shares atau saham yang tidak dilaporkan di KSEI, kepemilikan korporasi lokal dan asing, serta kategori others lokal dan asing sebagai saham non-free float. Dampaknya, sejumlah saham berkapitalisasi besar mengalami penurunan Free Float Inclusion Factor (FIF).

Sebagai contoh, FIF saham Bank Central Asia (BBCA) turun dari 0,45 menjadi 0,325, Amman Mineral Internasional (AMMN) dari 0,2 menjadi 0,075, serta GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dari 0,75 menjadi 0,45.

Dengan skenario tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI menjadi lebih kecil, sehingga kapitalisasi pasar yang diperhitungkan dalam indeks MSCI turut menurun. Jika diterapkan, perubahan ini diperkirakan berdampak pada sekitar 13% bobot indeks.

Sementara itu, dalam skenario alternate methodology, MSCI hanya mengategorikan script shares dan kepemilikan korporasi sebagai saham non-free float. Penurunan FIF dalam skenario ini relatif lebih terbatas. Saham BBCA misalnya turun dari 0,45 menjadi 0,40, AMMN dari 0,2 menjadi 0,11, serta Astra International (ASII) dari 0,5 menjadi 0,425. Dalam skenario ini, sekitar 5% bobot indeks diperkirakan berubah.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Morgan Stanley Capital International (MSCI) berencana mengubah metodologi perhitungan free float untuk saham-saham Indonesia. Saham seperti BBCA dan AMMN menjadi saham yang berpotensi paling terdampak negatif dari perubahan ini sementara saham DSSA akan berdampak positif.

Mengacu ke bahan presentasinya, MSCI membuat simulasi dua skenario perhitungan baru yaitu proposed methodology dengan memperhitungkan scriptshares atau saham yang tidak dilaporkan ke KSEI, corporate holdings lokal dan asing, serta others lokal dan asing, sebagai non-free float.

Sementara itu, untuk skenario kedua yaitu alternate methodology hanya menganggap script shares dan corporates sebagai non-free float.

Dalam skenario pertama atau proposed methodology, banyak saham besar mengalami penurunan Free Float Inclusion Factor (FIF), seperti BBCA dari 0,45 menjadi 0,325, AMMN dari 0,2 menjadi 0,075, dan GOTO dari 0,75 menjadi 0,45.

Dengan simulasi tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI akan menjadi lebih kecil, dan kapitalisasi pasar yang diakui MSCI juga turun. Apabila aturan ini diterapkan, maka 13% dari bobot indeks akan berubah.

Sementara itu, jika menggunakan skenario kedua, maka penurunan FIF akan lebih kecil dibandingkan dengan tabel pertama. Saham BBCA misalnya dari 0,45 menjadi 0,40, AMMN dari 0,2 menjadi 0,11, dan ASII dari 0,5 menjadi 0,425. Hanya 5% dari bobot indeks akan berubah.

Adapun saham DSSA terkena dampak positif, baik dari skenario proposed methodology maupun alternate methodology.

Sebagai informasi, FIF mencerminkan porsi kapitalisasi pasar suatu saham yang dianggap dapat dimiliki investor publik, khususnya asing. Semakin kecil nilai FIF, maka semakin kecil pula kapitalisasi saham yang diperhitungkan MSCI dalam indeksnya.

Dengan demikian, penurunan FIF berarti bobot saham tersebut di dalam indeks MSCI juga akan menurun, meskipun nilai pasar saham di bursa sebenarnya tidak berubah.

Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan saham yang terpengaruh cukup besar dari pengumuman MSCI tersebut adalah saham yang bobotnya cukup besar seperti BBCA, dan saham dengan free float kecil seperti AMMN.

Di sisi lain, Martha melihat penerapan metodologi baru ini dapat memperkecil peluang saham-saham konglomerat dengan free float kecil masuk ke dalam MSCI.

“Saham-saham konglomerasi ini cukup banyak beneficial owner-nya, [metodologi baru] ini semakin membuka transparansi,” ujar Martha, Selasa (28/10/2025).

Martha melanjutkan dengan pengumuman MSCI tersebut, pelaku pasar merespons negatif dan melakukan aksi panic selling terhadap sejumlah saham konglomerasi, selain karena saham-saham tersebut telah naik cukup tinggi.

Sebelumnya, Economist KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menjelaskan rencana MSCI mengubah metode pembobotan tersebut berpotensi menurunkan bobot saham-saham Indonesia dalam indeks mereka.

“Dampak terberat dapat menimpa saham-saham dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi pada korporasi atau kelompok tertentu, karena free float mereka dapat dinilai lebih rendah di bawah sistem pembobotan baru tersebut,” ujar Arfian, Senin (27/10/2025).

Dia melanjutkan kekhawatiran utama di pasar adalah bahwa penyesuaian bobot ini dapat memicu capital outflow dari BEI.

Arfian melanjutkan MSCI akan menggunakan data kepemilikan saham yang lebih rinci dari KSEI sebagai referensi tambahan, selain laporan perusahaan.

Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat tentang porsi saham publik yang benar-benar aktif diperdagangkan, dengan mengeliminasi kepemilikan yang terafiliasi, korporasi, atau lainnya yang dianggap sebagai non-free float.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) sepertinya selangkah di depan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi ulang free float saham RI. Apabila rencana itu teralisasi, aliran modal keluar asing (foreign capital outflow) dari pasar saham Indonesia tidak akan terbendung.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menjelaskan penurunan rasio free float akibat revisi metodologi MSCI diperkirakan dapat memicu tekanan outflow asing.

“Ini terutama karena porsi kepemilikan yang signifikan dari corporates dan others berpotensi menurunkan bobot sejumlah emiten dalam indeks MSCI,” ujar Liza, Senin (27/10/2025).

Menurut Liza, rencana perubahan penghitungan bobot ini berdampak pada saham-saham seperti milik Grup Prajogo Pangestu. Merujuk data BEI, saham BREN anjlok 3%, BRPT merosot 9,34%, CDIA jeblok 5,36%, CUAN turun 7,31%, dan PTRO amblas 9,44%.

Lebih lanjut, Liza menuturkan MSCI membuka konsultasi pasar terkait perubahan metodologi perhitungan free float khusus untuk saham Indonesia. Masukan pasar akan diterima hingga 31 Desember 2025, dengan hasil konsultasi diumumkan paling lambat 30 Januari 2026.

Jika disetujui, aturan baru mulai berlaku pada MSCI Review Mei 2026 untuk konstituen IMI, dan langsung diterapkan untuk non-IMI atau calon konstituen baru.

Usulan Metodologi Baru Free Float khusus Indonesia akan menggunakan nilai terendah atau lower of dari dua pendekatan. Yaitu free float berdasarkan data kepemilikan publik dari laporan emiten seperti filings, press releases,disclosures.

Pendekatan kedua adalah free float estimasi berdasarkan data KSEI, dengan asumsi saham script dikategorikan non-free float, kepemilikan ‘Corporates’ dan ‘Others’ diklasifikasikan non-free float, dan opsi alternatif yaitu hanya saham script dan corporates yang dihitung non-free float.

Senada, Economist KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menjelaskan rencana MSCI mengubah metode pembobotan tersebut berpotensi menurunkan bobot saham-saham Indonesia dalam indeks mereka.

“Dampak terberat dapat menimpa saham-saham dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi pada korporasi atau kelompok tertentu, karena free float mereka dapat dinilai lebih rendah di bawah sistem pembobotan baru tersebut,” ujar Arfian, Senin (27/10/2025).

Rencana Free Float dari OJK

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyampaikan bakal merevisi aturan free float saham. OJK menyampaikan dukungan atas wacana penerapan porsi saham publik atau free float minimal 30%. Namun, penerapannya diharapkan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan tekanan terhadap likuiditas pasar.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR RI meminta otoritas pasar modal untuk mengerek minimum saham free float tiap emiten menjadi 30%. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan aturan saat ini yang mencapai 7,5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa secara prinsip otoritas mendukung langkah DPR dalam memperluas kepemilikan publik di pasar modal Indonesia.

Menurutnya, peningkatan porsi saham yang beredar di publik dapat memperkuat transparansi serta memperdalam likuiditas perdagangan saham di bursa. Kendati demikian, penerapan aturan baru itu perlu dilakukan secara bertahap.

“Bertahap itu, bertahap ya. Kalau misalnya setuju enggak setuju kita pasti setuju, tapi bertahap,” ujar Inarno saat ditemui di Jakarta awal bulan ini.

Saat ini, berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), free float minimum di Indonesia berada di level 7,5% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bursa global lainnya. Sebut saja London Stock Exchange, Filipina, dan SGX yang sudah menetapkan batas 10%, sementara Bursa Malaysia, Jepang, dan Hong Kong mencapai level 25%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.