Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten existing di BEI.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten existing di BEI.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Operator penyelenggara perdagangan saham di Indonesia mengantisipasi skenario terburuk jika Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index jadi berubah metodologi pembobotannya hanya untuk pasar Indonesia pada Mei 2026 mendatang.

Sejatinya, pelaku pasar modal seperti PT Bursa Efek Indonesia sudah menyuarakan penolakan atas rencana MSCI mengecualikan model perhitungan untuk Indonesia. Demikian juga sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konstituen indeks global itu. Meski demikian, Self-Regulatory Organization (SRO) tetap bersiap dalam skenario terbaru itu jika jadi diterapkan.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat menyebut pihaknya telah berdiskusi dan menyebut institusi yang berhak mengeluarkan kalkulasi free float adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia menyebut MSCI melihat data KSEI bisa digunakan untuk menghitung free float.

“Jadi nantinya KSEI mendukung jika ada keperluan dari BEI terkait data-data untuk mereka melakukan kalkulasi free float di pasar modal Indonesia,” kata Samsul, baru-baru ini.

MSCI dalam pengumuman terbaru tengah menyiapkan dua skenario perhitungan baru yang hanya diterapkan pada pasar Indonesia yaitu proposed methodology dengan memperhitungkan script shares atau saham yang tidak dilaporkan di KSEI, corporate holdings lokal dan asing, serta others lokal dan asing, sebagai non-free float.

Sementara itu, untuk skenario kedua yaitu alternate methodology hanya menganggap script shares dan corporates sebagai non-free float.

Dalam skenario pertama atau proposed methodology, banyak saham besar mengalami penurunan Free Float Inclusion Factor (FIF), seperti BBCA dari 0,45 menjadi 0,325, AMMN dari 0,2 menjadi 0,075, dan GOTO dari 0,75 menjadi 0,45.

Dengan simulasi tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI akan menjadi lebih kecil, dan kapitalisasi pasar yang diakui MSCI juga turun. Apabila aturan ini diterapkan, maka 13% dari bobot indeks akan berubah.

Sementara itu, jika menggunakan skenario kedua, penurunan FIF akan lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama. Saham BBCA misalnya dari 0,45 menjadi 0,40, AMMN dari 0,2 menjadi 0,11, dan ASII dari 0,5 menjadi 0,425. Hanya 5% dari bobot indeks akan berubah.

Terdepaknya emiten dari MSCI atau turunnya bobot dikhawatirkan mengurangi alasan investasi asing ke dalam negeri. Antisipasi itu bahkan terlihat dari target rata-rata transaksi harian (RTNH) yang dipatok BEI pada 2026 turun dari realisasi tahun ini. Direktur Utama BEI Imam Rachman mengatakan target tersebut dipasang lebih rendah untuk mengantisipasi dampak dari ketentuan free float baru dari MSCI tahun depan.

“Mungkin yang saya perlu ingatkan, kalau MSCI jadi menerapkan mengenai proposal, ada potensi keluar [outflow] dari Indonesia yang cukup besar. Saya tidak bicara angkanya. Artinya ini jadi PR kita,” tegasnya.

Sebagai informasi, capaian RNTH sebesar Rp16,6 triliun saat ini telah melampaui target BEI pada 2025 sebesar Rp13,25 triliun.

Dalam paparannya, Imam menjelaskan nilai RNTH 2026 senilai Rp14,5 triliun tersebut ditetapkan secara konservatif, dengan asumsi yang lebih rendah dibandingkan realisasi sementara 2025. Target itu sejalan dengan hasil forecast modelling yang menunjukkan bahwa lonjakan nilai transaksi pada periode terakhir masih bersifat temporer dan belum membentuk tren struktural yang berkelanjutan.

Selain itu, target BEI tersebut juga memperhatikan tren penurunan inflasi dan suku bunga global serta kebijakan ekonomi pemerintah baru periode 2024–2029.

Sebagai informasi, kocok ulang atau rebalancing konstituen MSCI dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, yaitu pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan suatu saham masuk atau keluar MSCI.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.