Aplikasi PLN Mobile milik PT Perusahaan Milik Nehara (PLN) saat ini menjadi pusat informasi nasional layaknya 'Google Maps' untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Peran tersebut memudahkan pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk menemukan lokasi pengisian daya.

EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN Ririn Rachmawardini mengatakan pengembangan fitur kendaraan listrik di PLN Mobile dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat yang kesulitan menemukan lokasi SPKLU, meski infrastrukturnya terus bertambah.

"Yang perlu kita gaungkan juga itu adalah, di mana pelanggan atau pengguna EV ini bisa tahu titik-titik lokasinya itu di mana, karena banyak yang merasa kesulitan mencari," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Menurutnya, PLN Mobile tidak hanya memuat data SPKLU milik PLN, tetapi juga terintegrasi dengan titik pengisian yang dikelola oleh pihak swasta. Seluruh mitra penyedia charger diperbolehkan memasukkan lokasi SPKLU mereka ke dalam aplikasi tersebut.

"Para mitra penyedia charger swasta ini boleh memasukkan titik-titik lokasi SPKLU-nya di dalam PLN Mobile, jadi terintegrasi," katanya.

Ririn menjelaskan terdapat berbagai fitur pendukung kendaraan listrik di dalam aplikasi tersebut. Itu diantaranya, menunjukkan lokasi dari SPKLU, SPBKLU, hingga SPKLU roda dua, lengkap dengan lokasi dan status ketersediaannya.

Selain itu, PLN juga mengembangkan fitur perencanaan perjalanan atau trip planner yang membantu pengguna EV merencanakan rute perjalanan sekaligus titik pengisian daya di sepanjang rute tersebut.

"Kemarin kita sudah mengembangkan trip planner, jadi kalau mau dari sini ke Bandung atau ke Jogja, itu bisa dilihat lewat mana saja yang bisa untuk melakukan pengecasan," kata Ririn.

Ia menambahkan, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna melihat tingkat keterisian SPKLU, sehingga dapat memilih lokasi alternatif jika titik pengisian penuh.

"Kalau di situ sudah terisi, itu bisa kelihatan dan pengguna bisa pindah ke rest area berikutnya," ujarnya.

Ririn menegaskan, digitalisasi melalui PLN Mobile menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Ini semua kami lakukan supaya masyarakat makin yakin bahwa infrastruktur pengisian kendaraan listrik itu sudah tersedia dan mudah diakses," tutupnya.

Menyadari bahwa portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) turut terimbas banjir bandang yang menerjang Sumatera baru-baru ini, PT Bank Tabungan Nehara (Persero) Tbk (BTN) segera mengambil langkah tegas berupa relaksasi kredit.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata jumlah rumah nasabah yang terdampak di tiga wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), sebelum menjalankan langkah relaksasi kredit.

"Sementara masih didata ya," kata Nixon pada Senin (8/12).

Menurut Nixon, sejak awal data telah menunjukkan jumlah rumah nasabah yang terdampak tercatat cukup besar, lebih dari 2 ribu rumah.

Nixon menegaskan, angka tersebut belum final karena hingga kini proses verifikasi masih berjalan.

BTN dinyatakan telah menyiapkan relaksasi bagi nasabah KPR yang terdampak langsung, terutama yang rumahnya rusak berat atau hilang. Nixon menyebut, skema yang disiapkan bakal mengedepankan restrukturisasi agar beban cicilan tidak menekan korban bencana.

"Kami akan tawarkan mekanisme restrukturisai kredit untuk relaksasi," ujarnya.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan pada 30 September 2025, BTN mencatat total kredit yang diberikan konsolidasian mencapai Rp329,9 triliun. Namun, laporan tersebut tidak menyampaikan secara rinci porsi KPR dalam total kredit, sehingga proses pendataan lapangan menjadi rujukan utama untuk memastikan besaran portofolio KPR di tiga daerah terdampak.

Pada implementasinya nanti, mekanisme relaksasi akan disesuaikan dengan tingkat dampak terhadap rumah nasabah. Pendataan detail disebut menjadi dasar penetapan bentuk restrukturisasi, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang cicilan sesuai kemampuan debitur setelah kondisi darurat berlalu.

Langkah relaksasi kredit ini menjadi bagian dari upaya BTN menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan di tengah situasi bencana. Dengan skema yang tepat, BTN berharap nasabah tetap terlindungi, sekaligus dapat kembali menata kehidupan secara bertahap, khususnya soal hunian dan finansial.