Situbondo (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang membawahi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tengah membahas peraturan untuk solusi kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkendala SLIK untuk akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman menyampaikan pertumbuhan kredit pelaku UMKM sampai saat ini cukup terbatas karena akses mereka ke perbankan terhambat karena riwayat gagal bayar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sebelumnya disebut BI checking.

"Sejak dua bulan lalu kami di OJK tengah menggodok soal kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang memiliki riwayat kredit bermasalah di perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya," ujar dia dalam acara Forum Komunikasi Media Sekarkijang di salah satu kafe restoran dan kafe di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Aris, peraturan OJK untuk kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang bermasalah dalam kredit di lembaga jasa keuangan diperkirakan rampung pada akhir Juni mendatang.

Namun demikian, lanjut dia, masyarakat yang memiliki riwayat kredit macet di bawah Rp1 juta itu diharapkan memperbaikinya atau tidak mengulang dan bertanggung jawab atas pinjamannya di perbankan maupun di luar perbankan.

"Ketika peraturan tersebut sudah rampung, bagi pengusaha UMKM yang gagal bayar di bawah Rp1 juta nantinya tidak akan muncul di SLIK. Tapi bukan berarti setelah itu menjadi moral hasrat atau seenaknya sendiri, jadi bagi yang punya rekam jejak tidak bagus , ya harapannya bisa diperbaiki, ketika mereka punya kemampuan ya kalau bisa selesaikan," kata Aris Budiman.

Dia menyampaikan pula dengan peraturan OJK nantinya bagi pengusaha UMKM akan diperhitungkan dalam tanda kutip tidak diperhitungkan sebagai salah satu kriteria awal saat mengajukan kredit ke perbankan.

"Dan untuk yang belum punya rekam jejak jelek di perbankan jangan sampai gagal bayar, karena itu akan menjadi faktor penghambat ketika mereka membutuhkan akses pendanaan dari perbankan," tutur Aris.

Program Vorsa UMKM (Voucher Usaha, Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen bagi UMKM) Pemkab Situbondo, kata dia, sebenarnya merupakan program yang bagus untuk subsidi bunga dan administrasi bagi pengusaha UMKM setempat.

Namun, dalam perjalanannya lebih dari seribu pengusaha UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan hanya beberapa UMKM yang lolos dan memperoleh akses pendanaan.

"Sebenarnya program Vorsa UMKM Pemkab Situbondo ini sangat bagus, namun saat mengajukan banyak terkendala SLIK," kata dia.

Aris menambahkan, pada prinsipnya OJK mendukung akses lebih luas khususnya bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan di perbankan ataupun di luar perbankan.

"Tapi masyarakat juga harus lebih bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman, dan digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, untuk pengembangan usaha, sehingga meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan," kata dia.

Dalam kegiatan Forum Komunikasi Media Sekarkijang itu, dihadiri beberapa narasumber, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Badan Pusat Statistik Situbondo, OJK Jember, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perwakilan Pemkab Situbondo.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan hingga 31 Desember 2027.

Selain itu, OJK juga memberi kelonggaran tenggat penyampaian laporan keuangan tahunan audited untuk industri asuransi dan reasuransi.

Kebijakan tersebut diumumkan OJK sebagai respons untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam menyiapkan infrastruktur, data, dan tata kelola yang dibutuhkan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Perpanjangan terbesar diberikan pada implementasi kewajiban sebagai pelapor SLIK bagi perusahaan asuransi umum, asuransi umum syariah yang memasarkan asuransi kredit dan/atau suretyship, serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Semula, kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku penuh paling lambat 31 Juli 2025. Namun, OJK memutuskan tenggat tersebut diundur sekitar dua setengah tahun menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Artinya, perusahaan-perusahaan di sektor ini mendapat waktu lebih panjang untuk membereskan kesiapan teknis sebelum benar-benar wajib mengirim data debitur ke dalam sistem SLIK yang selama ini menjadi basis informasi kredit nasional.

Meski diberi kelonggaran, OJK menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kewajiban pelaporan dihapus atau ditunda tanpa batas. Pelaku industri tetap diminta segera menyesuaikan kerja sama dengan pihak terkait dan memperkuat sistem informasi internal agar siap saat tenggat baru berlaku.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," demikian keterangan OJK.

Tak hanya soal SLIK, OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Jika sebelumnya laporan audited berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi wajib masuk paling lambat 30 April 2026, kini tenggatnya digeser menjadi 30 Juni 2026.

Perpanjangan ini diberikan karena OJK menilai industri masih membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan standar akuntansi baru tersebut.

Sejalan dengan itu, OJK ikut menyesuaikan sejumlah kewajiban turunan yang terkait langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK ditunda sampai laporan audited diterima, batas penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan publikasi mundur menjadi 31 Juli 2026, dan Laporan Keberlanjutan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

Lewat dua kebijakan ini, OJK pada dasarnya sedang memberi napas tambahan kepada industri asuransi dan penjaminan yang masih beradaptasi dengan standar pelaporan baru sekaligus integrasi sistem data debitur.

Namun di sisi lain, otoritas itu menegaskan pengawasan dan evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelonggaran waktu tersebut benar-benar dipakai untuk memperkuat kesiapan, bukan sekadar menunda kewajiban administratif.

PT Sarinah akan mengadakan Flash Sale atau promo kilat dengan mendiskon hingga 50 persen untuk semua produk atau merek yang dijual di pusat perbelanjaan mereka. Promo ini diberi nama Malam Berkah Ekstra Ramadan.

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Raisha Syarfuan mengatakan program diskon ini berlangsung pada 6-8 Maret 2026 dengan waktu khusus yaitu pukul 20.00-22.00 WIB.

"Jadi kita di periode 6-8 Maret, kita punya program bernama Malam Berkah Ekstra. Jadi kita jam 20-22 WIB akan ada promo khusus untuk pengunjung Sarinah dengan discount up to 50 persen dan ini kami wajibkan kepada semua brand-brand untuk berpartisipasi," ujar Raisha saat berbincang dengan media, Rabu (4/3).

Menurutnya, diskon potongan harga ini diberlakukan kepada semua outlet yang ada di Mal Sarinah. Namun, apabila tidak bisa memberikan diskon 50 persen, maka diberikan kelonggaran untuk program bonus lainnya.

"Kalau tidak ada yang 50 persen mungkin akan ada program lainnya seperti giveaway purchase, lalu ada promo-promo lainnya," jelasnya.

Raisha membocorkan ada kemungkinan periode diskon diperpanjang hingga Hari Raya Idulfitri apabila antusiasme pengunjung tinggi di periode Malam Berkah ini. Selain itu, berbagai penawaran terbaik tidak hanya berlaku untuk tenant-tenant ritel, tapi juga food and beverage (F&B).

"Tidak hanya di department store, di tempat F&B kita, di restoran-restoran kita yang ada di department store juga akan ada beberapa program-program untuk merayakan lebaran," jelasnya.

Dengan berbagai program yang dijalankan, Sarinah memperkirakan ada kenaikan pengunjung selama periode Ramadan sekitar 15 persen dari hari biasa.

"Jadi di sekitar 6-13 Maret, kami harapkan itu peak daripada traffic yang ke Sarinah. Jadi untuk kami di internal Sarinah, kita sudah menghitung kira-kira akan ada kenaikan 15 persen daripada traffic," pungkas Raisha.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) mengingatkan potensi dampak serius apabila kebijakan pembatasan kuota penjualan domestik bagi perusahaan kawasan berikat (KB) dipangkas terlalu ketat.

Ketua Umum APKB Iwa Koswara mengatakan, pembahasan terkait dengan kebijakan kuota tersebut sudah mulai dilakukan pemerintah melalui forum resmi bersama para pelaku usaha.

“Apabila dipaksakan pemberian kuota hanya 25% bisa menyebabkan pengurangan kapasitas produksi,” kata Iwa kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, maka bukan tidak mungkin terjadi pengurangan karyawan bagi perusahaan kawasan berikat yang membutuhkan penjualan atas hasil produksi mereka ke pasar lokal lebih dari 25%.

Menurut Iwa, persoalan utama yang dihadapi pengusaha kawasan berikat saat ini adalah ketidakpastian dalam memperoleh kuota penjualan domestik yang sesuai dengan kebutuhan riil perusahaan.

“Yang kami perlukan kepastian berapa kuota ini bisa didapatkan. Menurut pemaparan maksimal bisa sampai 100% dari realisasi ekspor, hanya saja kami masih menghadapi permasalahan dengan pasar ekspor kami yang masih belum kembali normal,” tuturnya.

Kondisi pasar ekspor yang belum pulih sepenuhnya tersebut, lanjut Iwa, membuat kebijakan kuota menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan usaha di dalam negeri.

“Ini membuat ketidakpastian dan sangat merugikan bagi kami apabila pemberian rekomendasi tidak sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.

APKB pun mengusulkan agar pemerintah tidak terburu-buru menurunkan kuota penjualan domestik, setidaknya sampai kondisi pasar global benar-benar stabil.

“Saran kami perhitungan kuota tetap di 50% dengan dibuka rekomendasi sesuai kebutuhan pemohon ini diperlukan paling tidak 2–3 tahun ke depan sampai kondisi pasar ekspor benar-benar stabil,” jelas Iwa.

Selain itu, APKB juga menyoroti perlakuan terhadap penjualan produk ke pasar lokal yang menggunakan bahan baku dalam negeri.

Iwa mengusulkan agar penjualan hasil produksi ke dalam negeri dengan dokumen BC 41, yang berasal dari bahan baku lokal nonfasilitas, dikecualikan dari perhitungan kuota.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban industri kawasan berikat, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal.

“Pemanfaatan bahan baku asal lokal juga bisa membantu industri dalam negeri untuk terus bisa bertahan dan berkembang,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk memangkas kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25%.

Secara regulasi, selama ini PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat membuka ruang penjualan ke dalam negeri sampai 50% dari akumulasi ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain di tahun sebelumnya.

Menyadari bahwa portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) turut terimbas banjir bandang yang menerjang Sumatera baru-baru ini, PT Bank Tabungan Nehara (Persero) Tbk (BTN) segera mengambil langkah tegas berupa relaksasi kredit.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata jumlah rumah nasabah yang terdampak di tiga wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), sebelum menjalankan langkah relaksasi kredit.

"Sementara masih didata ya," kata Nixon pada Senin (8/12).

Menurut Nixon, sejak awal data telah menunjukkan jumlah rumah nasabah yang terdampak tercatat cukup besar, lebih dari 2 ribu rumah.

Nixon menegaskan, angka tersebut belum final karena hingga kini proses verifikasi masih berjalan.

BTN dinyatakan telah menyiapkan relaksasi bagi nasabah KPR yang terdampak langsung, terutama yang rumahnya rusak berat atau hilang. Nixon menyebut, skema yang disiapkan bakal mengedepankan restrukturisasi agar beban cicilan tidak menekan korban bencana.

"Kami akan tawarkan mekanisme restrukturisai kredit untuk relaksasi," ujarnya.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan pada 30 September 2025, BTN mencatat total kredit yang diberikan konsolidasian mencapai Rp329,9 triliun. Namun, laporan tersebut tidak menyampaikan secara rinci porsi KPR dalam total kredit, sehingga proses pendataan lapangan menjadi rujukan utama untuk memastikan besaran portofolio KPR di tiga daerah terdampak.

Pada implementasinya nanti, mekanisme relaksasi akan disesuaikan dengan tingkat dampak terhadap rumah nasabah. Pendataan detail disebut menjadi dasar penetapan bentuk restrukturisasi, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang cicilan sesuai kemampuan debitur setelah kondisi darurat berlalu.

Langkah relaksasi kredit ini menjadi bagian dari upaya BTN menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan di tengah situasi bencana. Dengan skema yang tepat, BTN berharap nasabah tetap terlindungi, sekaligus dapat kembali menata kehidupan secara bertahap, khususnya soal hunian dan finansial.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di Kawasan Berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran.

Purbaya menjelaskan bahwa desain awal Kawasan Berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

"Ketika normal lagi malah harusnya nol [kuota domestik]. Kami baru turunkan ke 25% itu sudah cukup," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di Kawasan Berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya.

"Biar bagaimanapun, Kawasan Berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja," tegasnya.

Selain alasan persaingan usaha, Purbaya juga menyoroti maraknya kebocoran barang dari Kawasan Berikat ke pasar lokal secara ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan arus barang keluar dengan memodernisasi sistem teknologi informasi, termasuk penggunaan kecerdasan imitasi alias artificial itelligence/AI dalam pengawasan impor.

"Katanya banyak bocor barang-barang dari situ. Jadi kita perkuat pengawasan. Sekarang kita taruh sistem IT yang lebih canggih, kita pakai AI," tutup Purbaya.

Sebelumnya, wacana penurunan kuota pasar dalam negeri industri di Kawasan Berikat disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama.

Purnawirawan perwira TNI ini mengungkapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tengah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Dia meyakini aturan baru akan terbit sebelum pergantian bulan.

"Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terealisasi," ujar Djaka dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (25/11/2025).

Wanti-wanti Pengusaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti dampak dari pemangkasan kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri dari sebelumnya 50% menjadi 25%.

Adapun, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat disebutkan bahwa kawasan tersebut menjadi fasilitas bagi industri pengolahan yang berbasis ekspor. Namun, beberapa tahun terakhir industri di kawasan tersebut diberikan kuota 50% produksi untuk dijual ke pasar domestik.

Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah terkait kebijakan pemangkasan kuota ini untuk menjaga level playing field antara industri di kawasan berikat dan industri non-KB.

“Namun, Kadin menilai bahwa pemangkasan kuota menjadi 25% perlu dilaksanakan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi setiap sektor industri,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

Sebab, Saleh menyebut, tak semua perusahaan di kawasan berikat tersebut mendapatkan permintaan ekspor yang stabil atau cukup besar untuk menyerap seluruh produksi di pabrikannya.

Dia mencontohkan beberapa sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur masih menggunakan pasar domestik sebagai penyangga ketika permintaan ekspor melemah.

“Dalam situasi normal pun, kapasitas ekspor industri-industri ini tidak selalu dapat mencapai 100% output, terutama ketika terjadi perlambatan ekonomi global,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, kemampuan untuk mengekspor seluruh produksi sangat bergantung pada dinamika pasar dunia dan tidak semua pelaku industri siap untuk sepenuhnya mengandalkan ekspor.

Senada, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mewanti-wanti rencana pemerintah untuk memangkas kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25%.

Secara regulasi, selama ini PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat membuka ruang penjualan ke dalam negeri sampai 50% dari akumulasi ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain di tahun sebelumnya.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan kebijakan pemangkasan kuota domestik memang dapat mengembalikan marwah kawasan berikat sebagai fasilitas yang berorientasi ekspor.

Hanya saja, dia mengingatkan bahwa saat ini kondisi pasar ekspor mebel dan kerajinan sedang tidak normal dan belum menunjukkan lonjakan berarti di tengah perlambatan permintaan global.

Dalam catatannya, nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia tahun 2023 sekitar US$2,46 miliar, dan tahun 2024 US$2,59 miliar. Bahkan jika dibandingkan 2021, kinerja ekspor furnitur turun sekitar 20%—30% tergantung subsektor.

“Tidak semua perusahaan di kawasan berikat siap mengalihkan 75% produksinya ke ekspor dalam waktu singkat,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Terlebih, industri furnitur memiliki ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang sangat tinggi atau 53% ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia masih bergantung pada pasar AS, disusul Jepang dan beberapa negara Eropa.

Artinya, ketika pasar utama melemah atau terjadi gangguan tarif/non-tarif, pabrik sangat bergantung pada penjualan domestik untuk menjaga utilisasi dan menghindari PHK.

Menurut Sobur, banyak anggota Himki di kawasan berikat yang struktur bisnisnya hybrid yaitu sebagian besar output untuk ekspor, tetapi tetap membutuhkan pasar domestik untuk proyek hotel, apartemen, retail modern, dan government procurement untuk menutup fluktuasi order luar negeri.

“Kami mendukung penguatan orientasi ekspor Kawasan Berikat sebagai prinsip, tetapi meminta kebijakan yang sektoral dan bertahap, bukan pemotongan seragam dari 50% ke 25% dalam satu langkah untuk semua sektor,” jelasnya.