Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati potensi dampak implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) terhadap industri asuransi.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kebutuhan perlindungan terhadap risiko pengangkutan, perdagangan, dan aktivitas ekspor-impor pada prinsipnya tetap akan ada.

Sebab demikian, untuk ke depannya Ogi mengatakan OJK terus mendorong industri asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kualitas underwriting.

“Serta melakukan diversifikasi portofolio agar dapat menangkap peluang bisnis sekaligus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, secara data per April 2026 OJK mencatat lini usaha pengangkutan (marine cargo) pada industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp2,85 triliun dengan nilai klaim sebesar Rp580 miliar.

“Secara umum, kinerja lini usaha ini masih relatif stabil, didukung oleh aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tetap berjalan,” sebut Ogi.

Perlu diketahui, Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). BUMN itu akan mulai bekerja pada Juni 2026 untuk tahap awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pada Juni 2026, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Adapun, PT DSI dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) melihat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemunculan virus, mulai dari Covid-19 hingga Hantavirus dapat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.

Bahkan, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan kondisi saat pandemi Covid-19 terjadi turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis asuransi kesehatan syariah di perusahaannya.

Iskandar menuturkan sepanjang 2025 Prudential Syariah mencatat pertumbuhan kontribusi bisnis baru sebesar 31% atau Rp1 triliun. Padahal, secaramarketpertumbuhan keseluruhan hanya 13%.

“Dan sebagian besar pertumbuhan itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan medis karena Covid, juga karena ketidakpastian seputar layanan medis. Kita berbicara tentang Covid, tentang Hantavirus, tetapi seringkali sekarang orang merasa bahwa situasinya sedikit lebih mengkhawatirkan. Jadi, ada kebutuhan akan semacam perlindungan,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Dia menyampaikan, Prudential Syariah optimistis menghadapi hal itu karena memiliki rangkaian produk asuransi syariah yang lengkap dan termasuk sebagai perusahaan asuransi syariah yang terbesar di Indonesia.

Kendati demikian, Iskandar tidak menampik bahwa inovasi berkelanjutan adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan perusahaan, mengingat kebutuhan banyak orang yang juga terus meningkat.

“Namun salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di industri ini adalah, dengan meningkatnya permintaan akan masalah medis, inflasi medis juga meningkat secara signifikan. Saya pikir mengelola inflasi medis akan menjadi kunci bagi industri ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Prudential Syariah akan ikut berkontribusi membuat industri ini berkelanjutan ke depannya. Sebab itu, pihaknya sangat mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan perubahan arah pengembangan produk kesehatan demi memperkuat industri asuransi nasional.

“Saya pikir itulah mengapa kami sepenuhnya mendukung langkah OJK dalam melakukan beberapa perubahan tentang bagaimana produk asuransi seharusnya dipasarkan ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus hantavirus ramai disorot usai adanya laporan infeksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Kepulauan Canary, dengan persinggahan di Antartika, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, Pulau Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension, dan Cape Verde pada (1/5/2026).

Dalam kapal yang membawa sekitar 150 penumpang ini, terdapat satu orang penumpang pertama asal Belanda yang diyakini terinfeksi hantavirus dan meninggal dunia pada 11 April 2026.

Hantavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, yang menular ke manusia melalui penghirupan partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang telah mengering. Virus ini disebut dapat hidup secara alami di tubuh hewan tanpa menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius saat menginfeksi manusia.

Hantavirus di Indonesia

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia justru merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Namun demikian, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar Andi Saguni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) memperkirakan tiga sektor utama asuransi umum masih menjadi sumber utama pertumbuhan pada 2026. Perusahaan sendiri mengandalkan sektor properti untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini yakni single digit.

Direktur Utama Aswata Christian Wirawan Wanandi memproyeksikan target ini sejalan dengan estimasi pertumbuhan industri asuransi umum 2026 masih berada dalam kisaran satu digit seiring dengan kondisi ekonomi yang menantang.

Christian mengatakan target pertumbuhan premi Aswata tahun ini disesuaikan dengan proyeksi industri yang juga diperkirakan tidak terlalu agresif. Otoritas sebelumnya menyampaikan kisaran pertumbuhan industri sekitar 5% hingga 7%, sementara target pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di kisaran 10% hingga 12%.

“Tahun ini targetnya Aswata single digit. Industri juga semuanya single digit. Melihat situasi saat ini, kelihatannya single digit yang paling mungkin,” ujar Christian kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (14/4/2026).

Dia menilai sektor properti masih menjadi penggerak utama bisnis asuransi umum. Menurut dia, sekitar 40% portofolio Aswata saat ini berasal dari sektor properti. Sementara itu, kontribusi dari asuransi kendaraan bermotor mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dominan masih properti. Untuk Aswata mungkin sekitar 40% dari properti. Kendaraan sekarang mungkin tinggal sekitar 25%,” katanya.

Adapun sisa portofolio berasal dari berbagai lini bisnis lain, termasuk sektor energi dan rekayasa. Christian menyebut sektor minyak dan gas (oil and gas), engineering, konstruksi, serta marine hull masih menunjukkan aktivitas meskipun tidak sekuat periode sebelumnya.

Dia menilai aktivitas konstruksi saat ini tidak lagi sebesar masa lalu, terutama setelah berakhirnya sejumlah proyek infrastruktur pemerintah dalam skala besar. Meski demikian, peluang tetap terbuka dari proyek-proyek yang digerakkan sektor swasta.

Selain itu, program pembangunan perumahan nasional juga dinilai berpotensi mendorong permintaan asuransi konstruksi dan properti apabila terealisasi secara masif.

“Kita harapkan mungkin program tiga juta rumah kalau berjalan, termasuk rumah susun, tentu akan membutuhkan asuransi,” ujar Christian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo menegaskan pihaknya tetap aktif memantau perkembangan risiko akibat dinamika geopolitik global terhadap lini usaha pengangkutan atau marine cargo.

Meskipun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana menekankan dalam praktiknya, portofolio marine cargo Jasindo saat ini masih didominasi oleh aktivitas pasar domestik, seiring kuatnya distribusi dan logistik dalam negeri.

“Di tengah dinamika geopolitik global dan potensi perubahan peta perdagangan internasional, Perseroan secara aktif memantau perkembangan risiko yang dapat memengaruhi rute pelayaran, biaya logistik, maupun tingkat risiko pengangkutan barang,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Sebab demikian, lanjutnya, Jasindo menjalankan bisnis asuransi marine cargo dengan tetap mengedepankan prinsip prudent underwriting yang disesuaikan dengan karakteristik kargo, rute pengiriman, serta profil risiko nasabah.

Brellian melanjutkan, Jasindo sebagai BUMN asuransi umum dengan portofolio produk yang beragam, konsisten untuk terus memperkuat strategi diversifikasi produk asuransi.

“Guna menjawab kebutuhan perlindungan risiko yang semakin dinamis, baik di pasar domestik maupun internasional,” tegasnya.

Adapun, hingga November 2025 Jasindo mencatat pertumbuhan premi asuransi marine cargo sebesar 50,34% year-on-year (YoY) menjadi Rp71 miliar.

Sebagai informasi, baru-baru ini Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026). Selain penangkapan ini, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mengincar potensi minyak mentah di Venezuela usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap. Negara di Amerika Selatan itu diketahui memiliki cadangan minyak jumbo.

Adapun, rencana mengambil alih minyak tersebut diumumkan Trump beberapa jam setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan digulingkan oleh pasukan AS, Sabtu (3/1/2025) waktu setempat. Trump bahkan berjanji menggelontorkan anggaran miliaran dolar untuk memulihkan produksi minyak mentah Venezuela.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG life optimistis bahwa kinerja perusahaan secara top line maupun bottom line akan tumbuh pada 2025 full year, setelah mencatatkan kenaikan premi dalam 10 bulan tahun ini.

Direktur Keuangan IFG Life Ryan Diastana Firman menjelaskan bahwa premi konsolidasian perusahaan pada Januari—Oktober 2025 mencapai Rp5,67 triliun. Nilainya tumbuh 8,19% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp5,24 triliun.

Ryan meyakini bahwa capaian positif hingga Oktober 2025 itu akan membuat IFG Life mencatatkan pertumbuhan kinerja pada akhir tahun. Meskipun perolehan premi telah tumbuh baik pada Oktober, menurutnya, IFG Life akan tetap menggenjot kinerja dalam dua bulan terakhir.

"Kinerja keuangan IFG Life menunjukkan perusahaan semakin kuat secara fundamental. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan premi serta penguatan tingkat solvabilitas perusahaan," ujar Ryan, Kamis (14/11/2025).

Ryan juga menjelaskan bahwa sejak perusahaan berdiri pada Oktober 2020, IFG Life telah membayar klaim di atas Rp22,6 triliun kepada lebih dari 450.000 peserta. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen perseroan dalam membayarkan kewajiban kepada pemegang polis secara tepat waktu dan transparan.

Selain peserta baru, IFG Life juga turut membayarkan klaim kepada pemegang polis yang telah menyetujui restrukturisasi dan transfer polis dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ryan memaparkan bahwa ekuitas perusahaan per Oktober 2025 mencapai Rp5,04 triliun, naik 31,43% (YoY) dari sebelumnya senilai Rp3,84 triliun. Menurutnya, capaian itu menegaskan efektivitas strategi pengelolaan keuangan serta komitmen perusahaan untuk menjaga kepercayaan nasabah melalui tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang disiplin.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki modal minimum Rp500 miliar pada 2026, lalu batas itu naik menjadi Rp1 triliun pada 2028.

Dari sisi struktur permodalan perusahaan, tingkat risk based capital (RBC) IFG Life tercatat sebesar 217,9%, berada di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%.

"Capaian ini membuktikan ketahanan finansial IFG Life dalam menghadapi dinamika industri, juga menunjukkan kemampuan kami untuk menunaikan kewajiban kepada nasabah dengan bertanggung jawab," kata Ryan.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi perjalanan dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang cerah, baik untuk perjalanan ke luar negeri maupun domestik.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim berpandangan demikian lantaran berkaitan dengan dilegalkannya umrah mandiri oleh pemerintah.

“Dengan disahkan perjalanan umrah mandiri akan membuka kesempatan pelancong untuk memilih perusahaan asuransi untuk perjalanannya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dengan hal tersebut, lanjutnya, akan membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi selain yang bekerja sama dengan asosiasi travel perjalanan umrah dan haji.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai kebijakan umrah mandiri ini dapat membuka peluang bisnis asuransi perjalanan semakin besar.Pasalnya, ujar dia, umrah mandiri berdampak positif karena bisa membuat biaya umrah menjadi lebih terjangkau karena fleksibilitas, sehingga jumlah jemaah yang bisa berangkat bisa meningkat pula.

“Dengan demikian semakin banyak yang dapat dijangkau sebagai nasabah asuransi perjalanan, bisa melalui kerja sama dengan operator pesawat dan hotel,” tuturnya.

Sebab itu, dia menyarankan agar perusahaan asuransi berinovasi dengan cara digitalisasi produk asuransi perjalanan, melalui kerja sama dengan kanal pemasaran seperti travel biro dan operator angkutan misalnya KA/pesawat udara dan angkatan laut/PELNI.

Lebih lanjut, Irvan turut menyoroti sisi permintaan pasar yang rendah akibat penurunan daya beli menjadi faktor risiko dan tantangan utama dalam memasarkan produk asuransi perjalanan.

“Selain itu, kesadaran asuransi masyarakat yang masih rendah dan tersedianya jaminan asuransi wajib Jasa Raharja yang sudah melindungi setiap penumpang kendaraan umum juga menjadi tantangan tersendiri,” ucap dia.

Meski demikian, dia menilai prospek asuransi perjalanan di akhir tahun ini tetap akan sangat baik, terutama pada momen libur natal dan tahun baru alias Nataru.

Setali tiga uang, pengamat asuransi Wahju Rohmanti mengemukakan dalam perspektif positif, kebijakan umrah mandiri ini berpeluang mendorong pertumbuhan industri.

Kendati demikian, dia mengingatkan peluang itu tidak otomatis akan langsung meningkatkan bisnis asuransi, ini tergantung pada seberapa kuat faktor pendorongnya.

“Misalnya jika asuransi perjalanan menjadi mandatory untuk umrah mandiri dan pembelian tiket. Karena selama ini faktor tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi masih bersifat optional kecuali untuk umrah non-mandiri,” tegasnya.

Lebih jauh, anggota Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) ini menyarankan agar produk dan cara penjualan asuransi perjalanan harus terus mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan tren gaya hidup.

“Karena pada dasarnya asuransi itu produk yang dijual, bukan produk yang sukarela dibeli dan erat kaitannya dengan gaya hidup. Bahkan asuransi harusnya dikemas sebagai lifestyle itu sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan Umrah mandiri sebagai respons atas dinamika kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Aturan Umrah mandiri ini telah tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan aturan ini diperlukan untuk memberikan payung hukum terkait pelaksanaan Umrah mandiri dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

“Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun di wilayah Ciayumajakuning agar lebih sehat, transparan, berdaya saing, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun harus bergerak adaptif terhadap perubahan zaman, baik dalam tata kelola maupun inovasi produk.

Menurutnya, industri keuangan yang kuat tidak hanya ditopang oleh regulasi, tetapi juga oleh komitmen untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi etika bisnis.

“Kita tidak hanya bicara soal aturan, tetapi tentang bagaimana membangun kepercayaan dan keberlanjutan industri. Tiga kuncinya adalah governance, innovation, dan collaboration,” ujar Ogi, Senin (13/10/2025).

Ogi menilai, kolaborasi antara OJK dan pelaku industri menjadi elemen penting untuk menjaga ketahanan sektor keuangan, terutama di daerah.

Dia berharap, pertemuan semacam ini dapat melahirkan gagasan dan langkah konkret untuk memperkuat daya saing industri asuransi dan penjaminan nasional melalui pendekatan yang inklusif.

Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menuturkan pendekatan kebijakan yang efektif harus memperhatikan dinamika dan realitas di daerah, bukan hanya berorientasi pada kebijakan makro.

“Kami ingin memastikan pelaku industri di Ciayumajakuning mendapatkan dukungan kebijakan yang tepat. Tujuannya agar sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun dapat tumbuh sehat, berintegritas, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Agus.

OJK juga menegaskan pentingnya menjaga integritas di lingkungan kerja. Dalam kesempatan itu, OJK Cirebon kembali menyampaikan komitmennya untuk menjalankan Program Pengendalian Gratifikasi.

Seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan rekanan diimbau untuk tidak memberikan hadiah, parsel, atau bentuk gratifikasi lain kepada pejabat OJK dalam kondisi apa pun.