Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati potensi dampak implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) terhadap industri asuransi.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kebutuhan perlindungan terhadap risiko pengangkutan, perdagangan, dan aktivitas ekspor-impor pada prinsipnya tetap akan ada.

Sebab demikian, untuk ke depannya Ogi mengatakan OJK terus mendorong industri asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kualitas underwriting.

“Serta melakukan diversifikasi portofolio agar dapat menangkap peluang bisnis sekaligus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, secara data per April 2026 OJK mencatat lini usaha pengangkutan (marine cargo) pada industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp2,85 triliun dengan nilai klaim sebesar Rp580 miliar.

“Secara umum, kinerja lini usaha ini masih relatif stabil, didukung oleh aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tetap berjalan,” sebut Ogi.

Perlu diketahui, Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). BUMN itu akan mulai bekerja pada Juni 2026 untuk tahap awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pada Juni 2026, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Adapun, PT DSI dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan nilai tambah ekspor sumber daya alam (SDA).

Bisman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, berpendapat legitimasi mandat DSI cukup kuat sepanjang pemerintah memberikan dasar regulasi serta penugasan yang jelas.

Dia menjelaskan, badan usaha milik negara (BUMN) ekspor tersebut perlu memposisikan diri sebagai operator bisnis. DSI disebut perlu menghindari fungsi sebagai regulator baru agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan.

Bisma juga memproyeksikan DSI mampu mengatasi tantangan industri dalam sektor ekspor komoditas, terutama upaya penanganan praktik under invoicing yang kerap merugikan keuangan negara.

Melalui transparansi data dan integrasi informasi perdagangan maka akan menjadi peluang besar untuk menekan celah manipulasi.

"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujarnya.

Bisman menilai implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi akan membawa dampak positif terhadap efektivitas pengawasan volume dan harga komoditas ekspor di lapangan. Sepanjang transparansi dilakukan secara konsisten serta didukung penegakan hukum, inisiatif ini dinilai akan sangat baik.

Bisman juga mengapresiasi keputusan masa transisi yang memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi para pelaku usaha, sehingga segala risiko operasional yang berkaitan dengan gangguan kontrak dagang dapat diantisipasi serta diminimalkan sedini mungkin.

Terlebih, terdapat proses diskusi di masa transisi dalam upaya menyusun regulasi operasional yang mempertimbangkan kondisi nyata lapangan. Partisipasi aktif dari pelaku usaha perlu diterima dengan baik.

"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya pula.

Lebih lanjut, Bisman menyoroti persaingan bebas di pasar global akan menuntut DSI untuk segera mempersiapkan diri berupa kredibilitas yang tinggi, tata kelola perusahaan yang kuat, dan jaringan akses pasar yang luas.

Pembeli internasional pada umumnya menitikberatkan pada aspek kepastian pasokan barang, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan terhadap kontrak, serta kemampuan dukungan pembiayaan yang solid.

Komitmen DSI dalam menjaga integritas operasional dan profesionalisme di semua lini harus diterapkan untuk membangun reputasi yang kuat di mata dunia. Pengawasan diperlukan untuk menutup segala celah penyimpangan dalam tata niaga ekspor komoditas berharga milik negara tersebut.

"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah diminta perlu mengevaluasi kembali peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional . Hal itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta menjaga kompetitif sawit di tingkat global.

Permintaan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, dan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring. Menurut Mansuetus Darto, keberadaan DSI harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional.

Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang. "DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional," kata Mansuetus, Senin (22/6).

DSI Diminta Tak Kuasai Perdagangan Sawit, Fokus ke Pengawasan Digital



Lanjut dia mengatakan, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit. "Maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto.

Jika kehadirannya untuk mencegah under invoicing dan meningkatkan devisa negara , maka semestinya peraturan itu untuk memperkuat institusi yang ada seperti Bea Cukai atau memperkuat kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Surveyor untuk verifikasi dan kuantitas ekspor komoditas.

Mansuetus menegaskan, bahwa tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan status sustainability serta compliance pada standar keberlanjutan, memperkuat transparansi. "Dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada," tegasnya.

Senada dengan itu, Kobar Sembiring menilai bahwa evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan."

"Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.

Ia juga menambahkan bahwa dampak kebijakan tata niaga sawit tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. "Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat," tandanya.

Karena itu, tambah dia, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat. Keduanya menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional.

Namun menurut mereka, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri. “Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga."

"DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit,” tegas Mansuetus Darto.

“Kami juga meminta agar seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara transparan dan terbuka," tukasnya.

Menurut Sembiring, harus ada sistem perdagangan yang dapat diawasi publik, dapat diaudit dan menjamin bahwa DSI tidak mengambil insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional.

Keduanya menilai bahwa keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan.

Karena itu, evaluasi terhadap peran DSI menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat desa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan, maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar atau setara Rp2.671 triliun (kurs Rp17,807 per USD). Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal



"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

Suntana mengakui memang masih ada persoalan dari penerbitan SPB yang sebelumnya dilakukan. Namun dia berharap dengan pembenahan tata kelola ekspor yang baru ini akan menutup celah-celah pelanggaran dan mampu mendukung penerimaan negara.

"Kita tahu memang ada beberapa persoalan yang kita alami juga di bidang penerbitan SPB, dan itu menjadi introspeksi yang berharga buat kita agar itu tidak terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Sumber Daya Indonesia (DSI) yang menjadi pengekspor tunggal komoditas strategis. Komoditas yang saat ini ditangani DSI antara lain batubara, CPO, dan ferro alloy.

Pembentukan BUMN baru ini memang sengaja untuk memperkuat penerimaan negara dari hasil sumber daya alam. Sebab kata Presiden Prabowo, Indonesia telah kehilangan sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik under invoicing alias manipulasi penurunan nilai ekspor.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang ”memaksa” seluruh ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro-alloy masuk ke jalur tunggal melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen strategis memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Langkah ini dipandang relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis global.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto mengatakan, pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan mendesak demi melindungi kepentingan nasional. Implementasi PP No 24/2026 yang mengalihkan ekspor batu bara, CPO, dan ferro-alloy melalui PT DSI diyakini bakal mendongkrak posisi tawar Indonesia secara signifikan di pasar internasional.

“Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” katanya dalam Discourse Forum, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan melalui integrasi tersebut, mekanisme satu pintu diproyeksi mampu memperkuat konsolidasi pasar domestik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan kerugian negara, seperti praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Jusrianto mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar.

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah. Pertama, Pemisahan Kekuasaan. Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

Kedua, Benteng Independensi. Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system). Ketiga, Anti-Oligarki. Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

Keempat, Audit Berbasis Outcome. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Kelima, Mekanisme Sunset Review. Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Jusrianto menuturkan, Indonesia membutuhkan pengelolaan SDA yang semakin berdaulat. ”Namun, kedaulatan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar,” tandasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan industri dan hilirisasi itu pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mendukung pembangunan industri pengolahan dalam negeri. Khususnya, kata Evita, untuk sektor batu bara dan ferro alloy.

“Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” sambung Evita.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan kontrol terhadap ekspor berjalan seiring dengan penguatan kapasitas produksi industri nasional. “Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” papar Evita.

“Tanpa parameter tersebut, kebijakan ekspor satu pintu berisiko menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Menurut Evita, Indonesia selama ini masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam namun belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor. “Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” terang Evita.

Evita pun menegaskan, pengaturan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu harus mampu mendukung hilirisasi nasional. “Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.

Evita juga menekankan manfaat kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi sarana untuk mendukung kemandirian industri. “Kita ingin aturan ekspor terpusat untuk komoditas strategis bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur nasional terhadap bahan baku impor hasil olahan luar negeri sehingga Indonesia semakin bisa memiliki kemandirian industri,” sebut Evita.

Ditambahkan Evita, kepastian regulasi ekspor satu pintu pun dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan sentral industri nasional. “Dengan begitu adopsi Indonesia dapat mempercepat teknologi tinggi dalam negeri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” ungkapnya.

Tak hanya memperkuat struktur industri dengan peningkatan value chain yang dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor tanah dan batuan menjadi produsen produk bernilai tinggi seperti baterai EV atau produk turunan sawit tingkat lanjut, kebijakan ekspor satu pintu dimaksudkan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir.

“Harapannya, aturan ini dapat memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok dari lokasi tambang atau perkebunan langsung ke pabrik pengolahan,” kata Evita.

Evita menyatakan, pengawasan ekspor satu pintu harus memastikan produk hilir yang keluar memiliki kualitas seragam dan memenuhi standar mutu internasional. “Ini juga berkaitan dengan penguatan daya saing produk hilir di pasar global sehingga produk Indonesia memiliki daya tawar tinggi karena kita jadi memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume produk yang beredar di pasar global, sehingga mampu menjaga stabilitas harga jual produk hilir,” urainya.

Selain itu, Evita menyebut tujuan mengurangi potensi underinvoicing dan praktik perdagangan tidak sehat lewat kebijakan ekspor satu pintu pun diharapkan dapat memaksimalkan margin keuntungan. “Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur hilirisasi,” ujarnya.

“Dan tentunya Pemerintah perlu memberikan kepastian iklim usaha yang lebih sehat. Skema sentralisasi ekspor ini pun harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria membahas penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi antarlembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengawal implementasi kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor SDA.

"Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi demi menjaga agar ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan," kata Prasetyo kepada jurnalis.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memperkuat sinergi kebijakan ekonomi, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Menurutnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi bagian dari upaya menjaga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Dia menuturkan koordinasi tersebut telah dilakukan sejak akhir pekan lalu melalui pembahasan bersama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

Sedangkan pada pertemuan pekan ini, pemerintah juga melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian ESDM terkait pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.

Salah satu agenda yang dibahas ialah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Regulasi itu, katanya, mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam nasional yang berada di bawah pengelolaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan negara terhadap aktivitas ekspor SDA sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

"Seluruh sumber daya alam kita yang diekspor sekarang bisa dimonitor sebaik-baiknya oleh negara," ujarnya.

Dia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi yang erat antara kementerian dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menepis sejumlah isu yang menyebut adanya kewenangan Kementerian ESDM untuk mengambil alih pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Berkenaan dengan hal tersebut juga, dibutuhkan kerja sama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung, dengan Pak Menteri ESDM yang tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian ESDM," ucapnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, terbuka, dan kompetitif guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar, bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka bagi semua mata-mata, semua demi kepentingan bangsa dan negara kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2026 terkait sentralisasi ekspor komoditas strategis dinilai masih menjadi overhang atau sentimen pemberat bagi pergerakan saham-saham emiten komoditas.

Meski telah merinci mekanisme secara lebih jelas, regulasi ini dinilai masih menyisakan ketidakpastian implementasi serta potensi risiko penurunan profitabilitas eksportir akibat adanya kewenangan pengendalian margin oleh pemerintah.

Riset Stockbit Sekuritas menilai regulasi yang mulai berlaku 1 Juni 2026 itu sejatinya menambah kejelasan operasional. Namun, aturan tidak serta-merta memberikan dampak positif bagi pergerakan harga saham sekuritas terkait.

Poin yang menjadi perhatian adalah wewenang PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola ekspor.

Merujuk pada pasal 3 ayat 2 dan 4 PP No. 24/2026, PT DSI memiliki kuasa untuk menentukan harga jual ekspor. Lembaga ini juga berhak menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Stockbit menyebutkan ketentuan wewenang penetapan margin oleh Danantara berisiko menggerus tingkat profitabilitas eksportir. Kondisi tersebut juga diproyeksi menahan laju saham sektor terkait dalam jangka pendek.

“Masih banyak ketidakpastian terkait implementasi kebijakan yang masih harus menunggu peraturan teknis, sehingga masih menjadi overhang bagi saham–saham komoditas,” tulis Stockbit, dikutip Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX Energy yang mencerminkan kinerja saham emiten komoditas mencatatkan penurunan sebesar 41,36% secara year to date (YtD) hingga perdagangan 5 Juni 2026. Penurunan ini menjadi yang terdalam dibandingkan sektor saham lainnya.

Untuk tahap awal, kebijakan sentralisasi ekspor bakal menyasar tiga komoditas utama, yaitu batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy. Rincian mengenai spesifikasi dan jenis komoditas tersebut nantinya akan diatur lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT ABM Investama Tbk. (ABMM), Boogee Garystho Priyono mengatakan kebijakan ekspor satu pintu berisiko menekan daya saing apabila fleksibilitas komersial berkurang dan margin tergerus.

“Penurunan marjin akan berdampak pada laba usaha dan laba bersih perseroan,” ucap Boogee dalam keterbukaan informasi di BEI, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa terkait kondisi keuangan, ada risiko penurunan harga jual karena hilangnya fleksibilitas negosiasi langsung dengan pelanggan, serta tambahan biaya administrasi dan koordinasi dalam proses operasional.

Sementara itu, Direktur PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) Eris Ariaman menyatakan kebijakan ekspor satu pintu tidak akan berdampak besar terhadap kinerja keuangan, tetapi ada risiko yang membayangi laba bersih ke depan.

“Potensi dampak berupa sedikit tekanan pada margin laba akibat munculnya biaya administrasi atau jasa keagenan baru dari BUMN Ekspor,” ucapnya.

Di sisi lain, dia memaparkan arus kas juga berisiko mengalami perlambatan perputaran modal kerja pada paruh kedua 2026. Hal itu dikarenakan adanya potensi jeda waktu dalam proses verifikasi dokumen ekspor satu pintu sebelum devisa hasil ekspor dapat dicairkan ke rekening pembeli dari perseroan.

Di sisi lain, Danantara Indonesia berkomitmen menjaga kepastian berusaha dan mencegah disrupsi perdagangan ekspor komoditas melalui penguatan sistem pemantauan digital yang transparan serta akuntabel.

Dalam keterangan resmi terbarunya, manajemen sovereign wealth fund (SWF) ini memastikan pelaksanaan mandat PT DSI bertumpu pada kepastian berusaha.

“Kontrak yang sudah ditandatangani masih dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing,” ungkap manajemen Danantara, Jumat (5/6/2026).

Pada fase transisi, manajemen Danantara turut memastikan bahwa fokus utama tertuju pada penguatan sistem pelaporan dan monitoring melalui digitalisasi tanpa memicu disrupsi. Platform digital yang dibangun disebut bakal mengidentifikasi indikasi penyelewengan secara objektif dan berbasis data.

Terkait dengan harga komoditas strategis, manajemen Danantara menyatakan bahwa penetapan akan merujuk pada metodologi yang fair, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diambil demi mencegah under-invoicing tanpa menyeragamkan transaksi yang secara komersial memang berbeda.

Metodologi juga dipastikan tetap mempertimbangkan penyesuaian yang wajar atas perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, hingga struktur kontrak.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Tak hanya Menteri ESDM dan Kepala BP BUMN, turut hadir juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Dasco menyampaikan bahwa diskusi pada hari ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menyebut jika koordinasi ini turut membahas terkait PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Danantara Bantah Isu Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Wajib Beli Patriot Bond



"Sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian ESDM," kata Dasco usai menggelar pertemuan tertutup.

Selain itu, kata dia, pertemuan turut membahas terkait aturan-aturan untuk melakukan percepatan izin investasi yang dilakukan PT DSI ini. Dasco pun meminta Kepala BP BUMN untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan tertutup.

"Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat khalayak umum, pelaku pasar, investor, jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor," ujarnya.

JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menilai substansi PP tersebut justru tidak sesuai dengan Pidato untuk mencegah under invoicing dan mendatangkan devisa negara .

Menurutnya PP tersebut sebaliknya justru menimbulkan potensi kecurangan gaya baru melalui tiga hal yakni BUMN menentukan harga. "Berkontrak dengan pemerintah jika ingin dikecualikan dan BUMN dapat mengambil Margin, keduanya dilengkapi dengan minimnya pengaturan transparansi yang diatur dalam PP," tegas Darto.

Bagaimana tidak, terdapat banyak kejanggalan sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi pembentukan harga ekspor dan dampaknya terhadap petani sawit.

Dalam pidato Presiden pada 20 Mei 2026, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan sistem ekspor melalui negara bertujuan mencegah praktik under invoicing yang selama ini diduga menyebabkan kerugian devisa negara. "Jika tujuan kebijakan ini adalah mencegah under invoicing, maka seharusnya mekanisme pembentukan harga menjadi lebih transparan," ujar Mansuetus.

Selain itu diatur pula pada pasal 4 PP; “Kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi, dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri”.

Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah; pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi

under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementrian yang bisa membuka celah untuk lobby dan menimbulkan ketidakpastian usaha.

Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC



POPSI mencatat sejumlah pertanyaan penting yang hingga kini belum terjawab dalam PP tersebut dan harus segera dijawab oleh pemerintah karena ini akan mempengaruhi kepercayaan pasar yang menjadi ujung rantai supply petani sawit.

Mulai dari bagaimana harga ekspor ditentukan, bagaimana margin perdagangan dihitung, berapa tambahan devisa negara yang ditargetkan dari kebijakan ini? serta Bagaimana mekanisme pencegahan under invoicing dilakukan?.

Selain itu bagaimana audit terhadap harga ekspor akan dilaksanakan?. Bagaimana pembeli (buyer) dapat memastikan harga yang terbentuk merupakan harga yang wajar dan transparan?. Apa kriteria objektif pemberian pengecualian ekspor di luar BUMN Ekspor?

Bagaimana pemerintah menjamin bahwa pemberian pengecualian tidak menimbulkan perlakuan berbeda antar pelaku usaha?. Ditambah serta apakah perusahaan memperoleh pengecualian dan alasan pemberian akan diumumkan kepada publik?.

Menurut POPSI, ketidakjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap sistem ekspor yang baru.

Selain itu PP juga tidak menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut. Yang diatur dalam PP sangat kabur sebab margin yang diambil oleh BUMN tidak sama dengan sebagai devisa negara.

Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara, maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit.

POPSI juga mengingatkan adanya potensi dampak langsung terhadap petani. Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

"Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” tegas Darto.

POPSI meminta pemerintah membuka secara transparan khususnya perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

Menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor adalah prioritas, dan seluruh langkah DSI dirancang untuk memperkuat kepercayaan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya supaya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjalankan mandat penguatan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, secara terukur, profesional, dan akuntabel.

Danantara memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan mandat DSI akan bertumpu pada kepastian berusaha bahwa kontrak yang sudah ditandatangani masih dapat terus berjalan, selama tidak terjadi under-invoicing.

“Menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor adalah prioritas, dan seluruh langkah DSI dirancang untuk memperkuat kepercayaan tersebut,” ujar Manajemen Danantara Indonesia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Pemerintah telah menetapkan masa peralihan yang dimulai pada 1 Juni 2026, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada fase ini, Danantara menyebut bahwa fokus utama DSI adalah memperkuat sistem pelaporan dan monitoring melalui digitalisasi.

Saat ini, DSI sedang membangun platform digital untuk menganalisis data transaksi ekspor komoditas SDA strategis, sehingga indikasi under-invoicing dapat diidentifikasi secara objektif dan berbasis data.

“Pendekatan ini memungkinkan DSI memfokuskan perhatian pada transaksi yang memerlukan evaluasi, sementara mayoritas transaksi yang telah wajar dapat berjalan dengan lancar,” ujar Manajemen Danantara Indonesia.

DSI berkomitmen penuh menjaga kerahasiaan (confidentiality) seluruh informasi komersial dan ketentuan kontraktual yang diperolehnya. Kontrak yang telah ditandatangani dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing.

Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor yang baik, tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif.

Pasca-transisi, DSI mengedepankan pelaksanaan perannya sebagai perantara, yaitu memfasilitasi dan mengawasi penyaluran ekspor, yang mana hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya dapat tetap berjalan.

DSI menilai memulai pelaksanaan dengan peran ini penting untuk memastikan tidak terjadi disrupsi terhadap proses ekspor komoditas SDA strategis, sekaligus mencapai tujuan utama, yaitu perdagangan yang berlangsung secara fair, transparan, dan bebas dari praktik under-invoicing.

“Pelaksanaan peran ini akan dievaluasi secara berkala dan terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan pencapaian tujuan dimaksud,” ujar Manajemen Danantara Indonesia.

Harga komoditas SDA strategis akan ditetapkan secara wajar dengan merujuk pada metodologi yang fair, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas, dengan tujuan mencegah under-invoicing dan memastikan nilai ekspor yang tercatat menggambarkan transaksi yang sebenarnya.

Adapun, metodologi tersebut akan mempertimbangkan penyesuaian yang wajar atas perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, dan struktur kontrak, sehingga kewajaran harga dinilai dalam konteks yang utuh, menutup celah manipulasi tanpa menyeragamkan transaksi yang secara komersial memang berbeda.

Danantara Indonesia dan DSI memastikan akan terus berdialog dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga agar pelaksanaan mandat DSI berjalan konsisten dan tanpa disrupsi terhadap proses ekspor. Dalam menjalankan mandatnya.

“DSI senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, dan integritas- dengan mekanisme komersial yang wajar dan terukur,” ujar Manajemen Danantara Indonesia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia.

Moodys menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM, yang semua prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

"Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah," ujar Vice President dan Analis Senior Moody's Ratings, Rachel Chua sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Moody’s menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Adapun, hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, dan ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Kemudian, Moody’s mengklasifikasikan DIM sebagai emiten terkait pemerintah atau Government Related Issuer (GRI), dan menerapkan pendekatan top-down.

Selain itu, tidak ada Penilaian Kredit Dasar atau Baseline Credit Assessment (BCA) yang diberikan, mencerminkan tahap perkembangan DIM yang baru lahir, rekam jejak yang terbatas, dan tidak adanya operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri," ujar Rachel. ​​​​

Moody’s mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola, yang mendukung kemungkinan sangat tinggi akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Adapun, integrasi tata kelola lebih lanjut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) pada manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi dan eksekusi investasi.

Moody’s menilai anggaran tahunan DIM yang dikonsolidasikan ke dalam anggaran keseluruhan BPI Danantara dan disetujui oleh 11 anggota Dewan Pengawas BPI Danantara, termasuk sembilan menteri aktif selain Ketua, akan menyediakan jalur langsung bagi pengawasan yang terkait dengan pemerintah atas alokasi sumber daya dan prioritas strategis DIM.

Selain itu, kerangka hukum juga mensyaratkan rencana kerja korporasi dan anggaran tahunan DIM untuk dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Moody’s menilai keputusan investasi DIM diatur oleh kerangka kerja persetujuan yang terstruktur, yang mana proposal investasi tunduk pada proses persetujuan bertingkat -mulai dari Komite Investasi internal DIM hingga Direksi dan Dewan Komisaris, dan berpotensi hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham tunggal- tergantung pada ukuran transaksi dan materialitasnya.

"Sehingga memperkuat kedalaman pengawasan terhadap aktivitas investasi DIM," ujar Rachel.

Kemudian, Moody's menilai integrasi keuangan dalam struktur Danantara mendukung likuiditas DIM dan menegaskan kerangka kerja dukungan tersebut.

Di bawah struktur arus dana grup, dividen BUMN dikumpulkan di BPI Danantara dan kemudian dialokasikan, dengan sebagian disuntikkan ke DIM sebagai ekuitas untuk penempatan investasi.

Lalu, Moody's melihat bahwa DIM telah menerima suntikan modal awal sebesar Rp70 triliun pada tahun 2025, dengan tambahan Rp50 triliun yang diperkirakan pada tahun 2026.

Selain itu, dengan tunduk pada persetujuan dewan pengawas, BPI Danantara memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penjamin bagi DIM, yang memperkuat kekuatan hubungan keuangan di dalam struktur tersebut.

“Prospek negatif pada peringkat DIM diselaraskan dengan prospek negatif pada peringkat kedaulatan pemerintah Indonesia, mencerminkan hubungan kredit yang kuat di antara keduanya,” ujar Rachel.

Moody’s menilai likuiditas DIM sangat baik yang didukung oleh suntikan modal yang diterima dari BPI Danantara.

DIM dinilai telah membangun saluran pendanaan eksternal, termasuk Rp68,4 triliun yang dihimpun melalui penerbitan Patriot Bonds (Obligasi Patriot) dan 10 miliar dolar AS fasilitas kredit bergulir (revolving credit facilities), yang mana 1 miliar dolar AS di antaranya telah berkomitmen.

Moody's melihat fasilitas kredit bergulir tersebut yang telah ditarik sebagian untuk penempatan dana ke reksa dana swasta (private funds) dan investasi terkait real estat. Perusahaan memperkirakan akan ada penarikan lebih lanjut seiring dengan berlanjutnya penempatan modal.

"DIM tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen dan tidak memiliki utang yang jatuh tempo dalam dua hingga tiga tahun ke depan," ujar Rachel.

Selanjutnya, Moody's menyatakan bahwa pertimbangan tata kelola (governance) merupakan pendorong utama dari peringkat ini.

Hal tersebut mencerminkan kepemilikan penuh pemerintah atas DIM melalui BPI Danantara serta tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap strategi, pendanaan, dan keputusan investasinya.

"Fitur-fitur ini mendukung ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari Pemerintah Indonesia.​​​​​​," ujar Rachel.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026