Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana alam hidrometeorologi di Sumatra-Aceh masuk tahap pemulihan permanen.

Pemerintah menggelontorkan Rp100,16 triliun untuk penanganan selama 3 tahun.

Tito mengatakan saat ini layanan pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan normal, begitupun sejumlah kantor desa yang tetap berjalan meski mengunakan tenda atau lokasi sementara lainnya.

"Sekarang kita akan melakukan proses menuju Pemulihan Permanen. Kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk). Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Diselesaikan dalam waktu 3 tahun (2026, 2027, 2028)," katanya di Kompleks Parlemen usai rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan DPR RI, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan terdapat 11.512 program kegiatan di mana yang menjadi prioritas utama di tahun 2026 adalah perbaikan infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, sekolah, dan Huntap (Hunian Tetap).

Dia menuturkan total anggaran untuk proses pemulihan tersebut sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun terhitung sejak 2026 sampai 2028 yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Secara rinci, dia menyebut, untuk tahun 2026 anggaran yang diserap sebanyak Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun. Adapun pengeluaran terbesar adalah sektor infrastruktur mencapai Rp69 triliun.

"Terbesar adalah infrastruktur (Kementerian PU) total Rp69 Triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 Triliun. Di samping itu juga, hunian tetap Kementerian PKP Rp7,4 Triliun selama 2 tahun," ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Huntap rampung pada tahun 2027, di tahun ini juga pemerintah akan mengupayakan optimalisasi sungai agar kembali berfungsi normal.

Nantinya setiap kementerian atau lembaga diminta membuat timeline awal Juni dan akan dievaluasi setiap dua Minggu oleh Satgas PRRP dan dilaporkan ke DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mengambil alih aset swasta untuk dikendalikan BUMN. Dalam langkah terbarunya, BUMN mendapat mandat mengambil alih konsesi dari 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra yang dicabut izinnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai langkah tersebut bukan hal yang salah. BUMN pun tetap beriringan dengan swasta dalam menjalankan kegiatan usahanya.

"Salahnya ada di mana [ambil alih aset swasta]. Kan sama juga banyak kegiatan ekonomi yang kemudian negara atau pemerintah yang diwakili oleh institusi-institusi dalam hal ini misalnya BUMN kan juga masuk ke sektor-sektor swasta. Gak ada masalah kita jalan semua beriringan. Jadi jangan dipersepsikan saling bertolakan, tidak," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa masing-masing, baik swasta dan BUMN memainkan peranannya sendiri-sendiri.

"Swasta pun harus kita dorong. Kita fasilitasi regulasi yang diperlukan. Kita siapkan bahkan harus dibantu untuk dipermudah gitu. Tetapi juga negara dalam hal ini BUMN juga boleh berusaha di bidang-bidang yang juga itu selama ini menjadi bidang kegiatan ekonomi teman-teman di swasta," kata Prasetyo.

Sebagaimana diketahui, BUMN telah mendapat mandat mengambil alih konsesi dari 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra yang dicabut izinnya. Sebanyak 28 perusahaan itu dicabut izinnya lantaran melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

Secara rinci, 28 perusahaan itu terdiri atas 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Adapun, BUMN yang akan diberi mandat adalah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Perum Perhutani, hingga Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi pemberian restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara hingga akhir Desember 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan hingga Desember 2025, pemberian restrukturisasi kredit menggunakan kebijakan relaksasi mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah.

“Dapat kami laporkan sampai akhir Desember 2025 telah diberikan restrukturisasi kredit, menggunakan kebijakan relaksasi tersebut sebesar Rp12,58 triliun pada 237.083 nasabah,” kata Mahendra dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (27/1/2026).

Untuk diketahui, OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini berlaku dalam jangka waktu hingga 3 tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Dalam catatan Bisnis, Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.

Berikut Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana:

• Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;
• Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan
• Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan padat karya dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertaniannya, tetapi juga disebut akan memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung.

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk bantuan pemerintah pusat. Dengan konsep ini, Amran meyakini bahwa pemilik sawah tetap terlibat aktif dalam proses rehabilitasi.

Amran lantas memerinci bahwa di Aceh, terdapat sekitar 10.000 hektare lahan sawah yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Amran.

Pihaknya juga mencatat bahwa total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi tersebut berkisar 98.009 hektare, yang mana 32.000 di antaranya berada di Aceh.

Di samping tenaga petani, Kementan juga menerapkan teknologi dalam rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sementara lahan yang tertimbun lumpur dalam akan ditangani dengan teknologi drone.

"Kami optimistis pemulihan lahan pertanian di ketiga wilayah tersebut akan berjalan dengan cepat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama seluruh anak usaha atau TelkomGroup menyalurkan berbagai dukungan pemulihan konektivitas dan bantuan kemanusiaan di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, pascabencana.

Total dukungan yang digelontorkan TelkomGroup mencapai sebanyak Rp122,61 miliar.

Dikutip dari laporan perusahaan yang dipublikasikan di Bisnis indonesia, Senin (5/1/2026) upaya dukungan difokuskan pada pemulihan infrastruktur telekomunikasi, keberlanjutan layanan pelanggan, serta program kemanusiaan dan pendampingan sosial.

Dalam pemulihan infrastruktur konektivitas, TelkomGroup menyediakan 19 titik konektivitas internet satelit dan 17 posko WiFi serta internet gratis.

Selain itu, disalurkan 100 unit Telkomsel Orbit dan 500 unit smartphone untuk mendukung akses komunikasi masyarakat. Akses internet juga dihadirkan di kantor pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah daerah (pemda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta kawasan hutan Lembata.

Dari sisi dukungan teknis, TelkomGroup mengoperasikan 148 unit genset berkapasitas 10 kVA hingga 40 kVA, 98 unit rectifier, 1.329 unit baterai, dan 21 ton solar sebagai pasokan daya cadangan. Dukungan tersebut diperkuat oleh 2.500 personel TelkomGroup yang siaga 24 jam untuk penanganan gangguan, pemeliharaan jaringan, asuransi, dan logistik.

TelkomGroup juga memastikan keberlanjutan layanan pelanggan dengan total bantuan mencapai Rp117,8 miliar untuk periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Layanan tersebut mencakup hotline TelkomGroup 24 jam bebas pulsa di 0800-111-9000, serta layanan telepon dan SMS gratis bagi pelanggan terdampak.

Telkomsel turut memberikan paket gratis kepada pelanggan di Sumatra, meliputi 7,5 juta pelanggan yang memperoleh paket data 3 GB, 1.000 SMS, dan 300 menit telepon. Selain itu, disalurkan 107 ribu kartu SIM dan 123 ribu voucher gratis, termasuk perpanjangan masa aktif kartu.

Kebijakan keringanan juga diberikan berupa penyesuaian paket dan tagihan Telkomsel, termasuk diskon hingga 50% untuk kartu Halo, serta penggantian perangkat atau penyesuaian tagihan IndiHome bagi pelanggan terdampak.

Di bidang kemanusiaan, TelkomGroup bersama masyarakat menyalurkan bantuan senilai Rp4,81 miliar. Bantuan tersebut didistribusikan di lebih dari 48 lokasi di tiga provinsi dan titik pengungsian selama periode 28 November hingga 31 Desember 2025. Bantuan meliputi satu ton pakaian dan perlengkapan bayi dan anak, 75 ribu liter air bersih, pembangunan 42 sumur bor, serta 16 titik distribusi air.

Selain itu, TelkomGroup menjalankan program kemanusiaan dan pendampingan sosial dengan melibatkan 118 relawan melalui Program BUMN Peduli. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendampingan psikososial, trauma healing, literasi anak, serta aktivitas edukatif bagi 2.200 anak terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kebijakan restrukturisasi kredit tersebut ditujukan untuk membantu debitur segmen business banking dan konsumer yang berada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah terdampak bencana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini tetap dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.

"BNI berkomitmen mendampingi para debitur agar tetap memiliki kesempatan memulihkan kondisi keuangan serta melanjutkan aktivitas usaha setelah terdampak bencana," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Okki menjelaskan, kebijakan relaksasi kredit tersebut mengacu pada Surat OJK Nomor S-47/D.03/2025 tanggal 10 Desember 2025 mengenai perlakuan khusus bagi kredit atau pembiayaan di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak bencana.

Dalam ketentuan tersebut, OJK menetapkan masa perlakuan khusus selama tiga tahun, terhitung sejak 10 Desember 2025 hingga 9 Desember 2028. Setelah periode tersebut berakhir, penilaian kualitas kredit akan kembali mengikuti ketentuan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 atau regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Dalam kerangka tersebut, BNI menyediakan sejumlah skema restrukturisasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi debitur, antara lain penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, pemberian masa tenggang (grace period), perpanjangan jangka waktu kredit, keringanan bunga dan/atau provisi, hingga pemberian tambahan dana baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penerapan kebijakan ini, status kualitas kredit debitur terdampak bencana dapat tetap terjaga selama masa perlakuan khusus dari regulator.

Meski demikian, BNI tetap melakukan asesmen menyeluruh terhadap profil, kapasitas, serta kemampuan usaha debitur untuk memastikan bahwa fasilitas restrukturisasi diberikan kepada pihak yang benar-benar terdampak langsung oleh bencana.

"Melalui kebijakan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terdampak sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan," tutup Okki.

Lebih lanjut Okki mengatakan, kebijakan perlakuan khusus tersebut telah berlaku sejak 17 Desember 2025 dan terus disosialisasikan ke seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh debitur yang membutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Estimasi biaya rehabilitas dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat banjir dan longsor diperkirakan melebihi hitung-hitungan sementara pemerintah yakni senilai Rp51,8 triliun.

Untuk diketahui, pada rapat terbatas Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, Minggu (7/12/2025) lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat berdasarkan perhitungan Kementerian PU bahwa estimasi kebutuhan anggaran pemulihan ketiga provinsi terdampak bencana ekologis itu senilai Rp51,8 triliun.

Namun demikian, kajian terbaru yang dilakukan oleh Center of Reform on Economics (CORE) menemukan bahwa biaya pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat itu akan melebihi estimasi pemerintah.

Biaya pemulihannya diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, atau Rp20 triliun lebih tinggi dari estimasi pemerintah. Biaya itu juga 30 kali lipat lebih tinggi dari biaya pencegahan yang dikeluarkan per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.

"Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak," demikian bunyi salah satu temuan utama kajian bertajuk 'Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera' yang diterbitkan CORE, Minggu (28/12/2025).

Adapun estimasi kebutuhan biaya pemulihan Rp77,4 triliun itu berdasarkan data kerusakan infrastruktur fisik yang dirilis oleh BNPB per 15 Desember 2025. CORE mencatat bahwa estimasi itu boleh jadi di bawah angka riil karena perkembangan di lapangan yang masih dinamis.

Kebutuhan biaya pemulihan versi CORE itu pun sudah lebih tinggi dibandingkan dana yang sudah disiapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa senilai Rp60 triliun. Dana itu disebut berasal dari penyisiran dini yang dilakukan pada APBN 2026.

"Karena itu CORE menilai alokasi Rp60 triliun tidak akan cukup untuk memulihkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," bunyi kajian tersebut.

Di sisi lain, estimasi kebutuhan biaya Rp77,4 triliun itu hanya sebatas komponen kerugian fisik. Namun, kerugian nonfisik diperkirakan membutuhkan biaya pemulihan yang tidak kalah besar. Kerugian ini meliputi dampak bencana terhadap produktivitas tenaga kerja dan lumpuhnya aktivitas ekonomi lokal.

Salah satu fokus kerugian nonfisik ini adalah biaya besar untuk mengejar ketertinggalan anak dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, perbaikan infrastruktur fisik yang tidak maksimal, maupun keterbatasan dalam pengiriman guru, tenaga kesehatan dan relawan diperkirakan bakal memengaruhi proses pemulihan trauma anak-anak hingga remaja.

Tidak hanya itu, pemulihan fisik dan nonfisik di ketiga provinsi dikhawatirkan berjalan lambat akibat belum adanya penetapan status bencana nasional. Hal ini termasuk belum dibukanya akses terhadap bantuan internasional.

"CORE menilai, semakin lamban pemerintah dalam merespons bencana, semakin lama pula proses pemulihan ekonominya sehingga dampak terhadap ekonomi nasional akan semakin besar," demikian salah satu hasil kajian tersebut.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana Sumatra cukup. Untuk itu, dia menampik sejumlah aspirasi untuk mengalihkan sejumlah pos anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk mengatasi dampak bencana ekologis itu.

“Kan bencana anggarannya sejauh ini sudah cukup. Sudah ada [anggarannya]. Tak perlu memindahkan anggaran MBG,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (24/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berisiko mengalami banjir dan tanah longsor lanjutan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan tanah di beberapa wilayah terdampak masih dalam kondisi labil dan berlumpur. Hal tersebut menyulitkan proses pemulihan infrastruktur, termasuk jaringan kelistrikan.

“Jika hujan lebat terjadi, kondisi ini berpotensi memicu banjir dan longsor lanjutan,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dia menuturkan tanah di wilayah terdampak hingga kini masih labil dan tertutup lumpur tebal. Jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, lumpur berisiko kembali bergerak dan memicu banjir maupun longsor susulan.

BNPB menyoroti akan adanya risiko banjir dan longsor susulan masih cukup besar karena stabilitas tanah di sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya pulih.

Terkait wilayah rawan, lanjutnya, BNPB saat ini masih melakukan asesmen menggunakan citra satelit. Fokus utama diarahkan pada daerah yang terdampak banjir besar, khususnya di wilayah Aceh.

Berdasarkan analisis sementara, Kabupaten Aceh Utara disebut memiliki cakupan wilayah terdampak yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten.

“Kondisinya berubah setiap hari. Ada daerah yang sudah kering, tetapi ada juga yang masih tergenang bahkan ada banjir susulan. Karena itu, kajian terus kami lakukan,” ujarnya.

Dengan situasi yang masih dinamis, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan resmi pemerintah, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat pascabanjir.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Ini demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.

Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.

"Kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo merencanakan perbaikan jembatan dan jalan nasional di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh tuntas di akhir Desember 2025.

Dody menjelaskan terdapat 80 jalan nasional yang terdampak sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Menurutnya, saat ini progres perbaikan telah mencapai 81%. Dia merincikan di Aceh, sudah ada 26 jalan nasional yang dapat dilalui, 12 sedang di perbaiki.

Sementara di Sumatra Utara sebanyak 10 dari 12 jalan nasional sudah bisa dilalui. Lalu di Sumatra Barat, 29 jalan nasional telah diperbaiki. Dody menyampaikan perbaikan 33 jembatan nasional telah berprogres 60%

"Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak, itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh, Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81," katanya saat konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa tengah fokus menangani wilayah yang terisolir sehingga jalan nasional lebih dulu diperbaiki, dibandingkan jalan daerah.

Dody menyebut 69 jembatan bailey dipersiapkan untuk menangani sejumlah jembatan di tiga provinsi tersebut. Pihaknya juga sudah menurunkan sejumlah personel dan alat berat.

"Kami sudah menurunkan sekitar 1.330an personel di tiga provinsi dan masih bisa kita tambah lagi jika memang diperlukan. Sementara untuk total alat berat, eskavator, wheel loader dan seterusnya itu ada sekitar 872-an," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan vendor terkait untuk membangun fasilitas air bersih, khususnya di Aceh Tamiang yang ditargetkan tiga bulan ke depan telah rampung.

"Misalnya di Aceh Tamiang, kita sudah mulai melakukan tender cepat, penunjukan langsung agar ada tiga spam di situ yang akan kita bangun dengan cepat. Sehingga harapan kami dalam tiga bulan ke depan sistem penyediaan air minum di kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memastikan bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak memengaruhi kekuatan finansial di industri asuransi umum.

Menurut Ketua Umum AAUI Budi Herawan industri asuransi telah mempunyai strukturnya sendiri, yang mana backup dari reasuransi berjalan dengan baik.

“Dengan kejadian klaim ini, apakah ini menyangkut kekuatan finansial? Saya katakan tidak ada pengaruhnya, karena ini semuanya sudah terstruktur dan kita mempunyai satu backup reasuransi yang cukup baik semuanya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini meyakini perusahaan reasuransi dalam negeri pasti sudah siap memperhitungkan klaim akibat bencana alam seperti ini.

“Tentunya bila nanti ada proses recovery claim dari pihak reasuransi baik dalam negeri maupun luar negeri, semuanya sudah fully aware,” tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi berpendapat bahwa nilai klaim yang muncul imbas bencana alam di Aceh-Sumatra ini masih dalam batas ambang toleransi yang wajar. Sebab demikian, dia optimistis semuanya masih bisa terkendali. Termasuk, perusahaan reasuransi punya program retrosesinya sendiri.

Adapun, AAUI mengestimasi total sementara nilai klaim asuransi properti dan kendaraan, imbas bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra mencapai sekitar Rp567,02 miliar.

Budi menyebut estimasi tersebut mengacu laporan sementara dari 39 perusahaan anggota AAUI. Rinciannya, estimasi klaim asuransi properti sebesar Rp492,52 miliar dan estimasi klaim asuransi kendaraan bermotor Rp74,49 miliar.

“Dapat kami sampaikan bahwa angkanya bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, khususnya di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung keluh kesah dari korban terkait bencana di Sumatra seperti permintaan pembangunan hunian tetap, akses yang terputus, hingga listrik yang belum menyala seluruhnya.

Prabowo berjanji bahwa pemerintah akan menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. Dia juga sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya.

Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. "Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaallah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan. Dia juga meminta kepada masyarakat agar terus bersabar.

“Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bangun 2.600 Unit Hunian Korban Bencana

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pemerintah Siapkan APBN untuk Bencana Sumatra

Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah. Adapun anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia mengklaim bahwa berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan total estimasi sementara nilai klaimasuransi properti dan kendaraan, imbas bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra mencapai sekitar Rp567,02 miliar.

Ketua Umum AAUI menyebut estimasi tersebut mengacu laporan sementara dari 39 perusahaan anggota AAUI. Rinciannya, estimasi klaim asuransi properti sebesar Rp492,52 miliar dan estimasi klaim asuransi kendaraan bermotor Rp74,49 miliar.

“Dapat kami sampaikan bahwa angkanya bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Adapun mulanya, Budi menjelaskan perlindungan atas risiko banjir, angin topan, dan kerusakan akibat air dapat dijamin melalui polis asuransi harta benda sepanjang terdapat perluasan jaminan.

Perluasan jaminan itu tercantum dalam klausul 43 A yang berbunyi pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerusakan pada atau kemusnahan dari harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat atau lebih dari risiko-risiko banjir, angin topan dan/atau badai, serta kerusakan akibat air.

Terkait dengan angin topan, Budi menilai berdasarkan informasi BMKG, kecepatan angin pada kejadian ini telah memenuhi kriteria angin topan dengan kecepatan di atas 30 knot, sebagaimana lazim digunakan dalam praktek perasuransian.

Lebih lanjut, dia menyoroti penerapan klausul 72 jam. Dalam polis asuransi, setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan, dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bila mana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai satu kejadian dalam polis ini.

“Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian dalam proses penanganan klaim, khususnya pada bencana yang terjadi secara beruntut dalam bentang waktu yang berdekatan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh per Minggu (14/12/2025).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan korban jiwa menjadi 1.016 atau bertambah 10 dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2026). Sementara itu, hilang menjadi 212 atau turun 5 orang di hari yang sama.

"10 jasad yang ditemukan, khususnya itu ada di Aceh 9 dan 1 di Kabupaten Agam. Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di tiga provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa. Untuk data korban hilang, ini kemarin 217, saat ini 212," kata Abdul dalam konferensi pers melalui akun YouTube @BNPB Indonesia, Minggu (14/12/2025).