Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir 84 rekening para penunggak pajak.

Pemblokiran rekening dilakukan secara serentak oleh 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten pada 18-22 Mei 2026.

Kanwil DJP Banten mengatakan pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka menagih tunggakan pajak dengan total nilai Rp330.664.197.474.

"Sebanyak 84 Wajib Pajak dilakukan tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening yang tersebar pada 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional. Total tunggakan pajak mencapai Rp330,6 miliar," kata Kanwil DJP Banten melalui unggahan di akun Instagram resmi @pajakdjpbanten, Rabu (27/5).

Kanwil DJP Banten menjelaskan pemblokiran 84 rekening penunggak pajak ini sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak secara profesional, terukur dan efektif.

Melalui langkah ini, DJP berharap dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu," imbuh Kanwil DJP Banten.

[Gambas:Instagram]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemblokiran rekening terhadap 84 wajib pajak penunggak pajak pada 18-22 Mei 2026.

Berdasarkan informasi yang diunggah akun resmi Kanwil DJP Banten, pemblokiran dilakukan terhadap rekening wajib pajak yang tersebar di 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional.

“Blokir serentak dilaksanakan terhadap 84 wajib pajak yang tersebar pada 15 bank dengan total tunggakan pajak Rp 330.664.197.474,” tulis unggahan akun @pajakDJPBanten dilansir Kamis (28/5/2026).

DOK. magnific.com/rawpixel.com Ilustrasi pajak.

Kanwil DJP Banten menyebut kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjalankan penegakan hukum perpajakan secara profesional, terukur, dan efektif.

Langkah tersebut dilakukan dalam program bertajuk “Gerak Serentak Penagihan Pajak: Cepat, Tepat, dan Berdampak” sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Selain itu, tindakan pemblokiran rekening diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap dan tepat waktu.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memastikan penegakan hukum perpajakan berjalan secara konsisten dan berkeadilan,” tulis Kanwil DJP Banten.

Dalam unggahan itu, DJP juga menegaskan kegiatan penagihan dilakukan secara serentak oleh seluruh KPP di bawah koordinasi Kanwil DJP Banten.

Adapun total tunggakan pajak dari puluhan wajib pajak tersebut mencapai lebih dari Rp 330,6 miliar.

Melalui langkah tersebut, DJP berharap kepatuhan perpajakan masyarakat dapat meningkat dan penerimaan negara tetap terjaga di tengah kebutuhan pembiayaan APBN yang terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat, Lula Kamal menilai bahwa tantangan utama yang masih dihadapi BPJS adalah defisit keuangan.

Untuk mengatasi itu, Lula mengatakan dirinya akan menyelesaikan permasalahan dengan efisiensi pembiayaan. Menurutnya, keuangan itu terdiri dari dua unsur yakni pemasukan dan pengeluaran.

Khusus yang pemasukan, dia berpendapat hal yang perlu dibenahi adalah merapikan para peserta yang menunggak dan menanamkan mindset kepada semua masyarakat bahwa BPJS itu dimiliki oleh semua peserta, yang berarti dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia.

“Sehingga membayar iuran itu adalah bagian yang kemudian tidak memberatkan masyarakat semua. Kalau sekarang kami masih mendapatkan skema bagaimana kemudian nanti bayarnya kalau sakit saja. Jadi, semua anggapan seperti ini bisa kami rapikan,” tuturnya saat menjalani fit and proper test di Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Selanjutnya, cara yang dilakukan adalah mengefisiensikan pembiayaan. Dia menilai, yang terjadi saat ini adalah beban biaya kesehatan masih tinggi karena pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat kuratif atau berfokus pada penanganan masalah yang sudah terjadi.

Padahal, lanjutnya, pengobatan biayanya tinggi sekali. Dia menilai seharusnya BPJS yang usianya sudah 10 tahun lebih, mulai bekerja preventif karena biaya kesehatan kapan pun selalu tinggi.

“Di sisi lain bicara pembiayaan atau pengeluaran rasanya memang sudah harus ada pengendalian risiko dan fraud. Kami sama-sama mengerti ternyata fraud ini mudah sekali dikerjakan,” sebutnya.

Oleh karena itu, dia menginginkan BPJS Kesehatan memiliki fraud analytic system, sehingga setiap ada data yang aneh dan berindikasi ke arah fraud, bisa langsung ditanggapi dan diantisipasi lebih jauh.

Tidak sampai di situ, Lula menginginkan BPJS bisa dinikmati dan semua peserta bisa mendapatkan pelayanan di manapun mereka berada. Menurutnya, berkeadilan itu bukan sebatas adil saja, tetapi betul-betul setara.

“Lebih jauh mungkin adalah bagaimana kemudian kami bisa mendorong supaya BPJS ini bisa meningkatkan mutu pelayanannya, sehingga lebih responsif dengan semua keluhan dari peserta dan juga bisa lebih manusiawi,” pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan perkembangan terbaru terkait rencana pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Cak Imin itu menyebut saat ini pemerintah dalam tahap menyusun payung hukum untuk melakukan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan aturan yang disusun bersifat komprehensif dan dapat mengakomodasi berbagai karakter kasus tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Perkembangannya sedang kita tuntaskan regulasinya, supaya dalam implementasinya tidak ada pelanggaran atau kecurangan. Makanya aturannya harus disusun komprehensif,” ujar Cak Imin saat ditemui dalam acara 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta pada Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, mekanisme pemutihan tidak akan diberlakukan secara seragam untuk seluruh peserta. Menurutnya, setiap tunggakan akan diatur melalui skema berbeda, disesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta serta latar belakang kasus tunggakan masing-masing.

Menurut Cak Imin, tujuan utama kebijakan tersebut adalah mengaktifkan kembali kepesertaan para penunggak iuran agar dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.

Meski demikian, Cak Imin belum memperinci secara spesifik apakah pemutihan akan difokuskan pada peserta kelas III atau kelompok masyarakat miskin tertentu.

Dia juga tidak menjelaskan ketika dikonfirmasi apakah penghapusan tunggakan akan disertai dengan suntikan dana dari APBN untuk menutup kewajiban tersebut.

"Intinya kita ingin kepada (peserta) yang menunggak ini juga menjadi peserta aktif, sehingga syarat agar tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan ya seluruh peserta harus aktif dulu baru dilakukan penghapusan," kata Muhaimin.

Sebelumnya, Cak Imin telah meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program pemutihan itu, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Cak Imin di Istana Presiden, awal November lalu. Dalam hal ini, Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp11,48 triliun dari 201 wajib pajak (WP) yang menunggak pajak besar. Realisasi ini merupakan hasil dari penagihan aktif yang dilakukan DJP hingga pertengahan November 2025.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan, realisasi Rp11,48 triliun tersebut merupakan akumulasi pembayaran dan angsuran yang dilakukan oleh 104 WP di antara 201 penunggak terbesar yang laporannya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dari 104 wajib pajak sudah melakukan pembayaran atau angsuran, realisasi yang berhasil kami cairkan sebesar Rp11,48 triliun. Ini angka sampai kalau tidak salah 19 November 2025," ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, Senin (24/11/2025).

Untuk mempercepat pencairan sisa tunggakan dari 201 wajib pajak terbesar, DJP melakukan beberapa tindakan dan sinergi, seperti melakukan upaya penagihan secara aktif dan langsung terhadap para wajib pajak yang menunggak.

Kemudian bekerja sama dengan instansi terkait, baik di unit eselon I Kemenkeu, lembaga jasa keuangan, maupun aparat penegak hukum.

Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset (BPA), khususnya terhadap wajib pajak yang bersinggungan dengan permasalahan hukum.

Upaya penagihan ini merupakan bagian dari langkah DJP untuk mengamankan penerimaan negara di tengah kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com – Pertanyaan mengenai apakah tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa diputihkan atau dihapus kerap muncul di tengah masyarakat. Ada banyak kasus BPJS menunggak di Indonesia.

Pasalnya, tidak sedikit peserta yang menunggak pembayaran dalam jangka waktu lama, bahkan hingga bertahun-tahun, karena berbagai alasan ekonomi.

Selama bertahun-tahun, BPJS Kesehatan memang tidak memiliki program pemutihan tunggakan iuran. Artinya, peserta yang memiliki kewajiban pembayaran tetap harus melunasi tunggakan sebelum kepesertaan mereka kembali aktif.

Iuran merupakan kewajiban peserta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa peserta yang menunggak iuran tidak bisa mengakses layanan kesehatan hingga seluruh tunggakan dilunasi.

Bisakah tunggakan BPJS diputihkan?

Nah kabar baik datang sejak awal Oktober 2025 lalu. Pemerintah memastikan akan ada program pemutihan BPJS

Langkah pemutihan BPJS ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran sekaligus mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat terhenti karena tunggakan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan rencana tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 November lalu.

“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan melalui registrasi ulang kepada para peserta agar kembali aktif,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menargetkan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS 2025 bisa mulai dijalankan pada akhir tahun.

“Saya sedang berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025),” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Ia menegaskan, pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kehadiran negara agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.

“Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama (BPJS menunggak),” kata Cak Imin.

BPJS Kesehatan mencatat total tunggakan iuran yang akan dipertimbangkan untuk dihapuskan mencapai lebih dari Rp 10 triliun.

Syarat pemutihan BPJS Kesehatan

Pemutihan BPJS ini tidak berlaku otomatis. Hanya peserta yang diverifikasi melalui DTSEN dan termasuk kategori tidak mampu yang akan mendapatkan penghapusan tunggakan.

Ada empat kriteria utama penerima pemutihan, yaitu:

1. Peserta yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar verifikasi sosial ekonomi.
2. Peserta yang beralih ke kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), di mana iurannya dibayarkan oleh negara.
3. Peserta dari kelompok masyarakat tidak mampu sesuai hasil verifikasi pemerintah daerah.
4. Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang diverifikasi pemda sebagai penerima keringanan.

“Pemutihan itu intinya untuk orang yang dulunya mandiri lalu menunggak, padahal sudah pindah ke PBI atau dibayari Pemda. Nah, tunggakan itu dihapus,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Jadi sudah tahu kan bisakah tunggakan BPJS diputihkan? Jawabannya bisa, namun harus menunggu program pemutihan BPJS dari pemerintah.

Kementerian Keuangan baru berhasil mengumpulkan Rp7,21 triliun dari Rp60 triliun pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak.

Informasi itu diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Selasa (14/10).

"Dari Rp60 triliun tunggakan pajak, realisasi sekitar Rp7,21 triliun dari 200 pengemplang pajak yang kami lakukan penagihan aktif," katanya.

Bimo mengatakan masih minimnya realisasi penagihan dipicu oleh beberapa masalah. Berdasarkan data yang disampaikannya, penagihan aktif terhadap pengemplang pajak ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi.

Pertama, pengemplang mengalami kesulitan keuangan. Total pengemplang yang mengalami kesulitan keuangan mencapai 5 wajib pajak.

Kedua, pengemplang pajak dalam kondisi pailit. Jumlahnya mencapai 27. 

"(Ketiga) 91 wajib pajak bayar dan angsur," katanya.

Keempat, ada pengemplang yang saat ini asetnya sedang diselidiki. 

"Perkembangan lainnya, kita juga sedang mencegah 9 beneficial owner, menyandera 1, dan menindaklanjuti 59 (pengemplang) lainnya," katanya.

Karena masalah itu, Bimo menargetkan hingga akhir tahun nanti pihaknya bisa mengumpulkan Rp20 triliun dari pengemplang pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap 200 penunggak pajak dalam jumlah besar. Ia mengaku telah mengantongi daftarnya.

"Kita punya lis 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 triliun- Rp60 triliun," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Purbaya mengatakan pihaknya akan mengejar para penunggak pajak itu.

"Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari," imbuhnya.