Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ketersediaan modal kerja menjadi syarat penting yang perlu dipenuhi sebelum Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjalankan peran sebagai pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, secara konsep Kopdes Merah Putih dapat menjadi offtaker sekaligus pemasok bahan baku MBG karena telah didukung regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan agar penyediaan bahan pangan program tersebut memprioritaskan produk lokal dan melibatkan koperasi dalam rantai pasok.

Namun demikian, Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan pada aspek regulasi, melainkan kesiapan usaha koperasi, terutama dari sisi permodalan.

"Persoalan paling mendasar ada pada modal kerja. Fungsi offtaker mengharuskan koperasi membeli hasil panen dari petani, menyimpan stok, lalu menunggu pembayaran dari pembeli akhir, dalam hal ini SPPG," katanya.

Ia menjelaskan selama periode tersebut dana koperasi akan tertahan dalam bentuk persediaan dan piutang.

Di sisi lain, struktur pembiayaan yang tersedia saat ini dinilai lebih banyak diarahkan untuk investasi fisik seperti pembangunan gedung, gudang, maupun cold storage.

"Aset-aset tersebut penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian komoditas sehari-hari. Akibatnya, ruang gerak koperasi untuk memutar usaha masih terbatas," ujar dia.

Yusuf menilai fokus kebijakan tidak seharusnya hanya pada penambahan besaran kredit, tetapi juga pada penyesuaian desain pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi.

Menurut dia, skema modal kerja idealnya berbasis kontrak atau purchase order.

Dalam program MBG, lanjut dia, koperasi memiliki keunggulan berupa adanya pembeli yang relatif pasti karena program tersebut dijalankan pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jika koperasi sudah memiliki kontrak pasokan dari SPPG, bank dapat membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan nilai kontrak tersebut. Ketika pembayaran dari SPPG diterima, dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi fasilitas pembiayaan," katanya.

Ia menilai skema tersebut lebih sehat karena risiko kredit bertumpu pada arus kas yang nyata, bukan semata-mata pada kemampuan koperasi yang masih berkembang.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai offtaker hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk desa lainnya.

Produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pasokan bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui pemangkasan rantai distribusi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi penyerap (offtaker) hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung.

"Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG itu menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani 165 juta petani Indonesia," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keberadaan MBG salah satu program uggulan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil produksi dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program itu juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terjadi secara terintegrasi dalam satu rantai.

Amran menyebut dampak positif tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Ia menambahkan, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga generasi muda yang memperoleh asupan gizi lebih baik sehingga diharapkan menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Program MBG, lanjutnya, menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ucap Amran.

Dia juga menegaskan, pelaksanaan program itu tidak memiliki kepentingan politik, melainkan murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri (MBG). Pemilu 2029 enggak ada hubungannya. Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029? Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kemudian kita punya stok yang baik dan bahkan jika berlebih bukan hanya di dalam negeri tapi juga untuk kepentingan ekspor dan sebagainya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, fungsi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai offtaker mendukung kedaulatan pangan nasional.

"Fungsi offtaker tadi yang menurut saya menjadi penting ketika kita bicara tentang swasembada, karena menurut pendapat saya Presiden RI sebenarnya ingin bukan hanya food security, kalau food security itu barangnya ada impor boleh tapi kalau Presiden RI ini inginnya adalah food sovereignty atau kedaulatan pangan, kedaulatan pangan itu adalah barang-barangnya dihasilkan oleh bangsa kita sendiri yang bisa kita produksi," ujar Ferry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, misalkan di desa tersebut adalah hasil produknya gabah kering panen, Kopdes Merah Putih ini juga sebaiknya menyerap gabah kering panen dengan menggunakan tambahan alat berupa pengering atau dryer supaya kualitas gabah kering panen petani bisa memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan oleh Bulog.

"Kedua, misalkan hortikultura buah-buahan sayuran, banyak buah-buahan sayuran yang bagus-bagus dihasilkan oleh masyarakat kita tapi karena tidak ada alat pengatur suhunya buah-buahan yang bagus, sayuran yang bagus itu cepat busuk dan sebagainya oleh karena itu nanti koperasi desa juga akan dilengkapi dengan alat pengatur suhu," katanya.

Hal tersebut bertujuan supaya kualitas hasil produk hortikultura, kemudian di perikanan juga nanti ada cold storage dan lain sebagainya juga diharapkan nanti akan punya cadangan pangan yang berbagai macam dari sektor pertanian sampai dengan perikanan dan lain-lainnya bisa terkelola dengan baik.

"Kemudian kita punya stok yang baik dan bahkan jika berlebih bukan hanya di dalam negeri tapi juga untuk kepentingan ekspor dan sebagainya," kata Ferry.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur pemerintah yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, keberadaan koperasi desa akan memudahkan warga desa dalam mengakses pusat logistik, layanan keuangan, serta pasar ekonomi.

Ia menjelaskan apabila harga gabah atau jagung jatuh di bawah harga pemerintah, maka petani dapat menjual hasil panen mereka ke koperasi desa. Selanjutnya, koperasi akan menyalurkan komoditas tersebut ke Bulog.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahli Lahadalia mendorong INPEX untuk segera masuk tahap keputusan investasi akhir (FID) dan tidak lagi berlarut-larut dalam menggarap Proyek Abadi Masela. Namun, apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, Danantara diharapkan dapat terlibat.
Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan INPEX di Tokyo, Jepang pada Minggu (15/3/2026). Menurut Bahlil, proyek bernilai US$20 miliar atau sekitar Rp339 triliun (asumsi kurs Rp16.900 per US$) itu memiliki nilai penggerak ekonomi baru bagi Indonesia Timur.
Bahlil juga menekankan bahwa proyek gas raksasa di Laut Arafura itu akan menjadi sumber pasokan gas besar untuk industri nasional di masa depan.
Dia menegaskan keinginannya untuk Proyek Abadi Masela supaya dapat memajukan Front End Engineering and Design (FEED) pada kuartal II/2026 atau selambatnya di kuartal III/2026. Dengan begitu, secara paralel dapat melakukan tender Engineering Procurement Construction (EPC).
"Masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," ujar Bahlil dalam pertemuan itu seperti dikutip dari keterangan resmi.
Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada INPEX supaya produksi Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA). Apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, agar dibeli oleh Danantara, termasuk pasokan untuk program hilirisasi.

"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-samadengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," ujar Bahlil.
Adapun dari sisi administratif, kemajuan proyek ini semakin solid dengan tuntasnya sejumlah perizinan krusial di awal 2026. Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026.
Menurut Bahlil, dukungan penuh dari kementerian terkait menunjukkan sinergi kuat pemerintah dalam mengawal investasi jumbo ini agar tetap pada jalurnya.
Menutup agenda pertemuan di Jepang, Bahlil kembali mengingatkan INPEX untuk konsisten dalam memenuhi target milestone yang telah disepakati. Dengan birokrasi yang terus dipercepat dan komitmen investasi yang masif, Indonesia kini menatap optimis pembangunan hub energi hijau di Laut Arafura.
Menanggapi Bahlil, CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda juga menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan Proyek Abadi Masela.

Pihaknya memastikan memiliki komitmen untuk mempercepat realisasi Proyek Abadi Masela.
"Termasuk ini saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ujar Ueda.
5 Perusahaan Asing Siap Beli LNG dari Blok Masela
Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan proses negosiasi penjualan liquefied natural gas (LNG) dari proyek Blok Masela kini mengerucut pada lima perusahaan yang menjadi calon pembeli potensial di pasar internasional.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, proses penjajakan pembeli LNG Masela sebelumnya diikuti oleh puluhan perusahaan global. Dari puluhan perusahaan itu akhirnya menyisakan lima kandidat.
Selanjutnya, kelima perusahaan itu kini tengah membahas ketentuan utama kontrak dengan konsorsium pengembang proyek.
“Negosiasi lanjutan penjualan LNG Masela ke international buyer dari 66 calon buyer mengerucut menjadi 40, kemudian sembilan buyer, dan terakhir tinggal lima buyer yang membahas key terms dengan tim teknis,” ujar Djoko kepada Bisnis dikutip Minggu (16/3/2026).
Adapun lima calon pembeli LNG tersebut yakni Osaka Gas, Kyushu Electric Power, Shell Trading, bp Trading, dan Chevron Trading.
Negosiasi terbaru dilakukan di Singapura dan Tokyo dengan melibatkan konsorsium pengembang proyek yang terdiri dari Inpex Corporation, PT Pertamina (Persero), dan Petronas.
"Pada kesempatan negosiasi kali ini, mereka sangat mengapresiasi sebab untuk pertama kalinya SKK Migas pimpin langsung negosiasi," imbuh Djoko.
Menurut Djoko, baik pihak penjual maupun calon pembeli telah menyampaikan proposal final terkait harga LNG. Perbedaan penawaran harga kini semakin tipis, yakni hanya sekitar 0,2% dari harga minyak acuan Brent crude oil.
Dia menambahkan, konsorsium penjual berupaya menawarkan harga di atas asumsi harga yang tercantum dalam rencana pengembangan atau plan of development (POD) proyek tersebut.
Dalam POD proyek Abadi Masela, sekitar 60% produksi LNG direncanakan untuk pasar ekspor, sementara 40% dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Apabila kesepakatan dengan pembeli internasional tidak tercapai, Djoko menyebut LNG tersebut berpotensi dialihkan untuk pasar dalam negeri melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan hingga inflasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih akan beroperasi pada Maret 2026. Nantinya, seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, hingga sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.

Ferry menjelaskan, tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah [untuk mengendalikan inflasi] bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dia menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi saluran distribusi program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial maupun subsidi ke masyarakat.

Ferry menambahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagaiofftakerdari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian, hingga kerajinan. Dalam hal ini, sejumlah produk dari masyarakat dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes/Kel Merah Putih untuk nantinya dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

Dengan demikian, lanjut dia, Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.

“[Contohnya] gabah dari petani bisa dibeli oleh koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelasnya.

Ferry berharap operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional di tahun 2026 mendatang diharapkan Kopdes/Kel Merah Putih akan membantu pencapaian target pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dan swasembada pangan nasional.

Menurutnya, dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, maka Indonesia dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.

“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” ucapnya.

Adapun hingga Oktober 2025, Kemenkop mencatat sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.

Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimKopdes) dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berperan sebagai pengumpul (offtaker) dari hasil produk masyarakat desa.

"Fungsi dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih adalah menjadi offtaker dari hasil produk masyarakat desa," ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kalau masyarakat desanya hasil produknya adalah tanaman pangan, maka nanti Kopdes Merah Putih dilengkapi dengan fasilitas pengering dan sebagainya.

Sedangkan kalau masyarakat desa produknya adalah sayuran, buah-buahan, maka nanti Kopdes Merah Putih akan dilengkapi dengan fasilitas control atmosfer storage untuk pengatur suhu dan sebagainya.

Ferry mengatakan selama ini tidak ada fasilitas cold storage, pengering dan lain sebagainya di level desa untuk mendukung produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa.

"Kopdes Merah Putih nanti akan berfungsi untuk melengkapi fasilitas pengering-pengering supaya harga gabah kering panen petani di Indonesia itu bisa sesuai dengan kualitasnya," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa peran Kopdes Merah Putih lainnya adalah berfungsi untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat desa.

Ferry mengatakan pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di mulai 15 Oktober 2025 sebagai upaya pemerintah memperkuat infrastruktur koperasi di desa. Namun, dirinya tidak merinci jumlah koperasi yang akan mendapatkan fasilitas tersebut pada tahun ini.

Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan gerai dan gudang menjadi elemen penting untuk memastikan Kopdes Merah Putih dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan setiap koperasi

Setidaknya ada tujuh gerai yang wajib dimiliki setiap Kopdes yakni gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, simpan pinjam, pergudangan dan logistik, dan kegiatan usaha lain sesuai potensi desa.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025