Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan pembiayaan layanan beli sekarang bayar nanti aliasbuy now pay later(BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance kian melesat pada awal 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL per Februari mencapai Rp12,59 triliun atau tumbuh 53,53% (year on year/YoY), dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross sebesar 2,79%. Sebelumnya, pada Januari 2026, pertumbuhan BNPL bahkan tercatat lebih tinggi yakni 71,13% YoY.

Melihat tren itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan penyaluran pembiayaan BNPL akan tetap tumbuh positif pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan ekosistem digital serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang fleksibel.

“Khususnya dari segmen usia produktif dan masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan formal,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Sebab itu, Agusman mengingatkan agar perusahaan yang menghadirkan layanan BNPL tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pemenuhan ketentuan yang berlaku, dan perlindungan konsumen.

“OJK terus melakukan penguatan pengaturan terhadap industri BNPL yang antara lain mencakup aspek penyelenggaraan kegiatan usaha, tata kelola, manajemen risiko dan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Untuk memperketat pengawasan BNPL, OJK telah menerbitkan POJK 32/2025 yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat manajemen risiko industri BNPL. Saat ini, juga sedang menyusun ketentuan pelaksanaan bagi BNPL Perusahaan Pembiayaan yang antara lain mengatur mengenai batasan usia, penghasilan dan pembiayaan debitur.

Agusman memastikan pengawasan juga terus dilakukan, baik secaraonsitemaupunoffsite, guna memastikan seluruh penyelenggara menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan konsumen, meningkatkan transparansi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perkembangan layanan keuangan digital,” tuturnya.

Tumbuh Melesat, Risiko Mengintai

Di saat pembiayaan BNPL multifinance terus melesat, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengingatkan risiko utama yang perlu diwaspadai adalah terkait dengan gagal bayar.

“Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari prosesapprovalini sendiri,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, pembiayaan BNPL bisa bertumbuh pesat karena basisnya masih kecil, aksesnya mudah dan aplikasi bisa mengayuhcash flow, serta kapanpun bisa diakses.

“24 jam [bisa pinjam lewat BNPL]. Coba masuk jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam berapa pun bisa dan tanpa tatap muka. Ya, pastinya akan tumbuh cepat,” sebutnya.

Namun, Suwandi kembali menegaskan dirinya berpesan pada pelaku BNPL untuk bisa meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat, bahwa pembiayaan, meskipun nilainya relatif kecil, tetap merupakan utang yang harus dikelola dengan bijak.

Jika tidak disadari, akumulasi dari beberapa transaksi dengan nominal kecil dapat menumpuk dan berpotensi meningkatkan beban keuangan pengguna di kemudian hari.

Selain itu, dia turut mengingatkan kepada perusahaan yang memiliki layanan BNPL untuk mematuhi semua peraturan yang ada dari regulator yakni OJK.

“Bagi yang meminjam, harapan saya juga sebelum meminjam, ya dihitung dulu kemampuan masing-masing. Saya minjamnya udah berlebihan belum nih? Oh, kalau berlebihan ya udahlah. Cicil-cicil dulu, lunas. Karena ini kan sebenarnya proses yang harus disampaikan oleh pelaku-pelaku BNPL, maupun masyarakatnya sendiri juga harus peka, tahu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suwandi juga berharap para perusahaan yang memiliki BNPL harus memiliki keseimbangan terkait dengan pertumbuhannya, jangan hanya yang sifat pembiayaannya untuk konsumtif, tetapi juga perlu menyasar ke yang produktif.

“Jadi, proyeksinya [BNPL] saya yakin tetap masih tumbuh, tapi pesan saya adalah sebaiknya tumbuh dengan sehat,” kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) tersebut.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilai risiko utama yang perlu diwaspadai adalah peningkatan gagal bayar (over leveragekonsumen),fraud, dan kualitasunderwriting.

Sebab demikian, mitigasi yang bisa dilakukan adalah mencakup penguatancredit scoringberbasis data alternatif, pembatasan limit adaptif, monitoring perilaku pembayaran, serta edukasi konsumen.

“Kemudian, kolaborasi dengan regulator dan penggunaan teknologiartificial intelligence[AI] juga krusial saat ini,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

BNPL jadi Solusi Jangka Pendek

Menurut Heru, segmen BNPL saat ini didominasi oleh generasi muda, first-jobber danunbanked/underbanked. Hal ini karena mereka tertarik oleh fleksibilitas pembayaran, kemudahan akses, serta tidak memerlukan kartu kredit. Dengan demikian, BNPL menjadi solusi likuiditas jangka pendek.

“Sebab itu, menurut saya, BNPL masih akan tumbuh kuat, tetapi lebih moderat. Namun, agaknya fokus akan bergeser ke kualitas portofolio, profitabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebihprudent. Regulasi juga akan semakin memperkuat stabilitas industri,” tegasnya.

Senada, PT Kredivo Finance Indonesia memandang paylater di industri multifinance berperan sebagai alat bantu perencanaan keuangan jangka pendek dan sudah menjadi preferensi masyarakat sebagai metode pembayaran sehari-hari.

SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari mengatakan hal itu tercermin dari momentum Ramadan yang kembali mendorong peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Pada periode Ramadan 2026, pertumbuhan volume transaksi PayLater Kredivo sebesar 27% dan nilai transaksi tumbuh sebesar 26% (YoY).

“Pertumbuhan ini turut diperkuat oleh peningkatan pengguna baru sebesar 31%, menunjukkan semakin luasnya adopsi layanan ini sebagai solusi pengelolaan arus kas di tengah kebutuhan musiman yang meningkat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Di tengah pertumbuhan tersebut, menurutnya pola penggunaan paylater menunjukkan pergeseran ke yang lebih terarah. Dominasi tenor satu bulan menjadi indikasi bahwa layanan ini semakin dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengelola kebutuhan jangka pendek secara lebih terukur, terutama menjelang momen gajian dan pencairan THR.

“Jadi, hal yang menarik dari Ramadan tahun ini bukan hanya pertumbuhan transaksinya, tetapi bagaimana masyarakat mulai mengatur pengeluaran dengan lebih strategis,” sebut Indina.

Dia meneruskan, selaras dengan tren tersebut, rata-rata nilai transaksi per pengguna yang berada di kisaran Rp800.000—1,5 juta dengan rata-rata jumlah transaksi per pengguna sebanyak 4—5 kali.

“Hal ini menunjukkan bahwa PayLater digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan prioritas secara bertahap, tidak hanya untuk transaksi bernilai besar, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari yang berulang. Hal ini juga ditunjukkan dengan tumbuhnya volume transaksi kategori groceries hingga 160% dibandingkan periode Ramadan tahun 2025,” jelasnya.

Sebab demikian, Kredivo menegaskan akan terus mendorong pertumbuhan yang sehat melalui melalui ekspansi yang terukur, penguatan manajemen risiko, penerapan prinsipresponsible lendingserta edukasi keuangan.

“Tujuannya agar PayLater tidak hanya memudahkan, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pengguna dan ekosistem,” tutup Indina.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% (year on year/YoY) per Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu mengacu data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) olehperusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% YoY, atau menjadi Rp12,18 triliun,” katanya dalam siaran pers RDK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Agusman melanjutkan bahwa Non-Performing Financing (NPF) gross masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,77%.

Sebelumnya, pada akhir 2025 layanan BNPL perusahaan pembiayaan juga terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pada Desember 2025 meningkat 75,05% (YoY) atau senilai Rp11,94 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) atau paylater. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi, seiring meningkatkan permintaan layanan paylater di multifinance.

“Tantangan utama menurut saya meliputi risiko over-indebtedness konsumen, potensi kenaikan NPF jika kondisi ekonomi melemah, serta persaingan yang semakin ketat antar pemain,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, penguatan regulasi dan pengawasan juga dia nilai dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Dia meneruskan, isu perlindungan data dan keamanan siber pun turut menjadi perhatian besar.

“Seiring meningkatnya volume transaksi digital. Sebab itu, industri perlu menyeimbangkan ekspansi agresif dengan manajemen risiko yang disiplin agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY) menjadi Rp11,94 triliun. NPF gross pun terjaga di level 2,73%

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat lonjakan pertumbuhan itu menunjukkan dua hal utama. Pertama, permintaan masih sangat kuat dan ruang ekspansi belum jenuh.

“Kedua, ekonomi masyarakat saat ini nampaknya lagi sulit, sehingga menggunakan BNPL,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, meski NPF gross tercatat 2,73% yang artinya masih terjaga dan menunjukkan fundamental industri tetap sehat, perlu juga dicermati lebih dalam distribusinya di masing-masing pelaku usaha.

Oleh karena itu, Heru memperkirakan layanan BNPL di industri multifinance akan tetap tinggi meski cenderung lebih moderat, karena basisnya semakin besar dan pengawasan risiko yang lebih ketat.

“BNPL akan makin terintegrasi dengan ekosistem digital dan ritel, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembiayaan konsumtif jangka pendek yang semakin mainstream, terutama di segmen urban dan semi-urban,” jelasnya.

Heru melanjutkan, pada 2026 layanan BNPL akan bertumbuh karena meningkatnya transaksi e-commerce, pembayaran digital, promosi merchant, serta preferensi konsumen terhadap cicilan tanpa kartu kredit. Kemudian, stabilitas daya beli kelas menengah turut berperan.

Dia menilai segmen yang paling banyak memanfaatkan BNPL umumnya adalah generasi muda, baik milenial dan Gen Z, pekerja awal karier, serta konsumen yang belum memiliki akses kartu kredit.

“Sementara untuk produk, yang banyak adalah produk fashion, elektronik, dan kebutuhan gaya hidup biasanya menjadi kategori dengan penggunaan BNPL tertinggi,” sebutnya.

Lebih jauh, Heru membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam menjaga kualitas pembiayaan di tengah pertumbuhan penyaluran kredit BNPL yang tinggi.

Caranya adalah perusahaan perlu memperkuat credit scoring berbasis data alternatif, integrasi dengan biro kredit, serta pemantauan perilaku pembayaran secara real time.

“Penetapan limit adaptif dan segmentasi risiko penting agar ekspansi tetap selektif. Edukasi literasi keuangan juga krusial. Selain itu, kolaborasi dengan merchant untuk mengendalikan fraud serta strategi penagihan berbasis analitik dapat menjaga NPF tetap terkendali di tengah pertumbuhan tinggi,” ungkapnya.