Bisnis.com, JAKARTA — Produk buy now pay later (BNPL) perbankan masih memiliki ruang tumbuh yang besar, kendati belum menjadi mesin utama industri perbankan.

Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan porsi BNPL perbankan per Maret 2026 sebesar 0,33%, naik tipis dari 0,32% pada Februari 2026.

Otoritas mencatat baki debet BNPL tumbuh 24,20% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp28,3 triliun, melambat dari bulan sebelumnya 26,41% YoY. Sementara itu, jumlah rekening meningkat tipis menjadi 30,81 juta, dari posisi Februari 2026 yang sebesar 30,55 juta.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) Ganda Raharja Rusli menyampaikan, potensi bisnis BNPL sektor perbankan ke depan masih sangat terbuka.

Produk ini bahkan kemungkinan bisa menjadi produk pelengkap atau bahkan produk substitusi dari produk kartu kredit konvensional untuk transaksi bernilai kecil hingga menengah karena prosesnya yang jauh lebih praktis dan instan.

Bagi Allo Bank, BNPL sendiri merupakan salah satu dari produk pinjaman yang bank tawarkan dan memiliki kontribusi yang signifikan atas pendapatan bank saat ini. Kendati begitu, Ganda tidak mengungkapkan secara spesifik kontribusi BNPL terhadap pendapatan perseroan.

Ke depan, Allo bank akan terus mengintegrasikan layanannya dengan ekosistem bank, dengan ‘menjemput’ nasabah di tempat mereka berbelanja guna memperluas penetrasi BNPL.

Pembayaran via QRIS di merchant offline juga menjadi cara memperluas kegunaan paylater dari sekadar belanja online menjadi alat bayar harian.

“Bank juga akan terus mengintegrasikan fitur paylater bank langsung di halaman pembayaran (checkout) e-commerce,” ungkap Ganda kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, kinerja paylater PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga kuartal I/2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Hingga Maret 2026, pengguna layanan paylater BCA mencapai 192.000 nasabah, tumbuh 9% YoY. Sementara itu, outstanding Paylater BCA mencapai Rp342 miliar.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan, pertumbuhan transaksi paylater utamanya untuk kebutuhan transaksi ritel serta mobilitas dan konsumsi nasabah, termasuk penggunaan pemesanan tiket pesawat dan hotel. Hal ini juga didukung momen Ramadan dan Lebaran 2026.

Adapun paylater BCA berkontribusi bagi pendapatan selain bunga BCA. Secara keseluruhan, pendapatan selain bunga BCA tumbuh 14,2% YoY pada kuartal I/2026, ditopang pendapatan fee dan komisi yang tumbuh 14,2% YoY.

Perseroan memastikan akan senantiasa membuka peluang untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis dan menghadirkan program-program yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nasabah.

“Kami juga senantiasa menghadirkan berbagai penawaran dan promo menarik sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai segmen,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan menilai, potensi pertumbuhan BNPL perbankan cukup kuat. Pasalnya, perilaku konsumsi masyarakat makin digital, transaksi harian makin banyak masuk ke kanal e-commerce dan aplikasi, serta bank memiliki keunggulan dari sisi basis nasabah, data transaksi, dana murah, dan akses ke sistem penilaian kredit.

Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan bahwa kredit konsumsi masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan kredit baru pada kuartal I/2026, terutama dari kredit multiguna, kredit tanpa agunan, dan kredit kendaraan bermotor. Itu artinya, kata dia, permintaan terhadap pembiayaan konsumsi tetap ada, termasuk produk bernilai kecil yang prosesnya cepat dan mudah.

Kendati begitu, Josua mengingatkan bank untuk berhati-hati, mengingat BNPL sangat bergantung pada kualitas penilaian risiko.

“Semakin mudah proses persetujuan, semakin besar risiko nasabah mengambil kredit berulang di banyak tempat tanpa kemampuan bayar yang memadai,” kata Josua kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Dibandingkan perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring, Josua menilai bahwa bank sebenarnya memiliki peluang yang lebih sehat untuk mengembangkan BNPL.

Masih merujuk data OJK, BNPL perusahaan pembiayaan per Maret 2026 tumbuh jauh lebih cepat yaitu 55,85% YoY menjadi Rp12,81 triliun, dengan NPF gross 2,51%, menunjukkan pasar BNPL secara umum masih berkembang, tetapi juga semakin kompetitif.

Dalam posisi ini, Josua menyebut bahwa bank bisa masuk dengan model yang lebih terukur karena memiliki hubungan jangka panjang dengan nasabah, data rekening, histori transaksi, dan kemampuan mengintegrasikan BNPL dengan kartu debit, kartu kredit, mobile banking, payroll, dan merchant.

“Jadi ruang tumbuhnya ada, tetapi bank sebaiknya tidak sekadar mengejar volume, melainkan membangun BNPL sebagai bagian dari ekosistem transaksi dan loyalitas nasabah,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua melihat bahwa dalam jangka pendek, BNPL belum bisa menjadi kontributor signifikan bagi pendapatan bank dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan baki debet Rp28,3 triliun dibanding total kredit perbankan Rp8.659 triliun, kontribusinya masih sangat kecil, bahkan belum akan menjadi penggerak utama pendapatan bunga industri jika tumbuh hingga tiga kali lipat.

Namun bagi bank tertentu, terutama bank dengan basis digital besar, nasabah ritel aktif, dan kerja sama merchant yang luas, BNPL bisa menjadi sumber pendapatan yang menarik melalui pendapatan bunga, biaya layanan, peningkatan transaksi, dan peluang menjual produk lain.

Dengan kata lain, lanjut dia, BNPL belum menjadi mesin utama industri perbankan, tetapi bisa menjadi mesin pertumbuhan ritel bagi bank yang mampu mengelola data dan risiko secara disiplin.

Tantangan utamanya ada pada kualitas kredit dan perlindungan konsumen. Secara umum, kualitas kredit perbankan masih terjaga dengan NPL gross 2,14%, NPL net 0,83%, Loan at Risk 8,94%, dan CAR 25,09% pada Maret 2026, memberi ruang bagi bank untuk berekspansi.

Meski demikian, BNPL memiliki karakter risiko yang berbeda dari kredit biasa karena tenor pendek, nilai kecil, jumlah transaksi banyak, dan sering digunakan oleh kelompok muda atau nasabah yang belum punya rekam kredit panjang.

Apabila tidak dikendalikan BNPL dapat mendorong konsumsi berlebihan, meningkatkan gagal bayar kecil-kecil dalam jumlah besar, dan menurunkan kualitas portofolio ritel.

Karena itu, pertumbuhan BNPL harus dibatasi oleh kemampuan bayar, histori transaksi, rasio utang nasabah, dan keterhubungan data lintas lembaga melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi layanan beli sekarang bayar nanti aliasbuy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan terus memiliki prospek positif pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan optimistis itu didasarkan pada meningkatnya permintaan dari segmen usia produktif.

“Dan masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan formal,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Untuk diketahui, pada Januari 2026 tingkat pembiayaan bermasalah atauNon-Performing Financing(NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan tercatat pada level 2,77%.

Menurut Agusman, rasio NPF gross yang dalam kondisi terjaga itu menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dan proses seleksi pembiayaan yang dilakukan memadai.

“Didukung antara lain penerapancredit scoringdan pemantauan pembayaran yang lebih ketat,” ucapnya.

Adapun, OJK mencatat layanan BNPL perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% (year on year/YoY). Agusman menuturkan pertumbuhan ini mengacu data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaanBuy Now Pay Later(BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% YoY, atau menjadi Rp12,18 triliun,” katanya dalam siaran pers RDK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi, seiring meningkatkan permintaan layananpaylaterdimultifinance.

“Tantangan utama menurut saya meliputi risikoover-indebtednesskonsumen, potensi kenaikan NPF jika kondisi ekonomi melemah, serta persaingan yang semakin ketat antar pemain,” ungkapnya kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, penguatan regulasi dan pengawasan juga dia nilai dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Dia meneruskan, isu perlindungan data dan keamanan siber pun turut menjadi perhatian besar.

“Seiring meningkatnya volume transaksi digital. Sebab itu, industri perlu menyeimbangkan ekspansi agresif dengan manajemen risiko yang disiplin agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur beberapa industri pembiayaan pada 2026. Aturan-aturan baru tersebut akan menjadi lanjutan dari berbagai regulasi yang sudah diterbitkan.

Rencana penerbitan berbagai aturan baru tersebut disebutkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Aturan-aturan yang akan diresmikan pun akan berada dalam ranah sektor usaha PVML.

“Tahun 2026 ini akan diterbitkan pula sejumlah peraturan lanjutan, yang antara lain mengatur penguatan tata kelola, kesehatan lembaga, pengelolaan risiko, serta aspek penyelenggaraan dan pengawasan sektor PVML,” ujar Agusman dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam berbagai peraturan baru tersebut, dia menyebut akan diatur deregulasi, atau penghapusan pembatasan, serta penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan di sektor PVML. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan.

Salah satu cara yang dilakukan dalam upaya pemudahan dan perluasan akses pembiayaan tersebut adalah penyederhanaan proses perizinan. Dengan adanya upaya itu, dia mengharapkan bahwa industri-industri yang ada di sektor PVML dapat didukung agar lebih sehat dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan manfaat pada perekonomian negara dan masyarakat.

OJK melalui bidang PVML sendiri telah menerbitkan sebanyak 27 peraturan pada 2025. Dalam peraturan-peraturan tersebut, OJK berupaya untuk menguatkan kerangka regulasi bagi sektor PVML. OJK pun mencoba untuk menyempurnakan proses bisnis internal.

Agusman menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang sudah dan akan dibuat oleh sektor PVML OJK ditujukan untuk mendukung peraturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang.

“Semua ini terutama adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,” jelasnya.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh OJK di sektor PVML pada 2025 adalah Peeraturan OJK (POJK) Nomor 29/2025 tentang Perubahan atas PPOJK Nomor 39/2024 tentang Pergadaian. Dalam POJK itu, lembaga regulator keuangan tersebut melakukan deregulasi bisnis pergadaian atau gadai, terutama yang bersinggungan dengan pertumbuhan usahanya.

Kemudian, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang mengatur layanan paylater, terutama mengenai pihak yang dapat menyelenggarakannya dan pembedaan BNPL dengan layanan pinjaman daring atau pindar.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 35 Tahun 2025 Perubahan tentang perubahan atas POJK 46/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura​. Lagi-lagi, peraturan ini ditujukan untuk deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% (year on year/YoY) per Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu mengacu data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) olehperusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% YoY, atau menjadi Rp12,18 triliun,” katanya dalam siaran pers RDK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Agusman melanjutkan bahwa Non-Performing Financing (NPF) gross masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,77%.

Sebelumnya, pada akhir 2025 layanan BNPL perusahaan pembiayaan juga terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pada Desember 2025 meningkat 75,05% (YoY) atau senilai Rp11,94 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) atau paylater. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi, seiring meningkatkan permintaan layanan paylater di multifinance.

“Tantangan utama menurut saya meliputi risiko over-indebtedness konsumen, potensi kenaikan NPF jika kondisi ekonomi melemah, serta persaingan yang semakin ketat antar pemain,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, penguatan regulasi dan pengawasan juga dia nilai dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Dia meneruskan, isu perlindungan data dan keamanan siber pun turut menjadi perhatian besar.

“Seiring meningkatnya volume transaksi digital. Sebab itu, industri perlu menyeimbangkan ekspansi agresif dengan manajemen risiko yang disiplin agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akulaku Finance Indonesia optimistis layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) di industri multifinance memiliki ruang pertumbuhan pada 2026 ini.

Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, menilai hal itu didorong dengan meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital.

“Dan kebutuhan masyarakat terhadap skema pembayaran yang lebih fleksibel untuk konsumsi ataupun aktivitas produktif,” katanya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Kendati demikian, Perry turut menekankan bahwa pertumbuhan yang tinggi nantinya tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang disiplin, terutama di tengah kondisi makroekonomi yang masih dinamis.

“Ke depan, perusahaan akan terus mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan yang terukur, penguatan manajemen risiko, serta penerapan tata kelola dan perlindungan konsumen yang baik,” bebernya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan beli sekarang bayar perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05% [YoY] atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan Non-Performing Financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Menilik perbandingannya secara bulanan, pembiayaan BNPL mengalami kenaikan 6,23% (month to month/MtM) dari Rp11,24 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat sebesar 75,05% year-on-year (YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05 persen YoY atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan Non-Performing Financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), pembiayaan BNPL mengalami kenaikan 6,23% MtM dari Rp11,24 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) ataupaylater. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) atau paylater, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 32/2025.

Menanggapi hal tersebut, PT Akulaku Finance Indonesia menyambut baik penerbitan POJK 32/2025, dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis paylater yang lebih sehat dan sustainable.

“Dengan mempertimbangkan tata kelola yang baik termasuk proses akuisisi nasabah yang lebih transparan dan lebih baik untuk menjaga kualitas pembiayaan,” ucap Direktur Keuangan Akulaku Aan Setiawan kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Menurut Aan, perlindungan konsumen dan data pribadi juga sangat relevan karena bisnis paylater dilakukan secara digital, sehingga memang perlu adanya perhatian dari regulator.

Imbas terbitnya POJK 32/2025, dia berpendapat perusahaan pembiayaan paylater perlu terus memperkuat model akuisisi nasabah dengan melakukan peningkatan model scoring nasabah, serta penggunaan data pihak ketiga untuk membantu mengakses profil calon nasabah.

“Di sisi lain perusahaan juga perlu terus melakukan data analytics untuk memastikan model akuisisi nasabah masih relevan dan menghasilkan kualitas pembiayaan sesuai yang diharapkan,” tuturnya.

Akulaku Finance Indonesia, kata Aan, akan terus menerapkan strategi bisnis yang sejalan dengan ketentuan OJK, yakni meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat dengan menyeimbangkan kualitas aset pembiayaan yang terjaga.

Kemudian, imbuhnya, perusahaan juga akan terus memperkuat kerja sama atau partnership, baik dengan mitra online (marketplace) maupun merchantoffline untuk terus menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis.

“Perusahaan juga terus melakukan diversifikasi sumber pendapatan serta mengelola biaya operasional dengan lebih optimal termasuk pengelolaan biaya dana, biaya kredit serta biaya operasional lainnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Aan membeberkan per November 2025 ini perusahaan mencatatkan pertumbuhan bisnis pembiayaan sesuai target, dengan tumbuh double digit dan NPF terjaga di bawah 1,5%.

Sebagai informasi, OJK mencatat berdasarkan SLIK, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Oktober 2025 meningkat sebesar 69,71% (year on year/YoY), menjadi Rp10,85 triliun. Adapun, NPF gross sebesar 2,79%.

Untuk diketahui, POJK 32/2025 ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.