Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan guna membahas sejumlah masalah di e-commerce mulai dari kenaikan biaya seller TikTok Shop hingga market abuse atau penyalahgunaan pasar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, keduanya membahas kondisi UMKM, khususnya di ranah digital. Meutya menyebut pemerintah turut prihatin terhadap kondisi UMKM di ekosistem digital.

“Khususnya melalui kebijakan-kebijakan aplikator yang tidak berpihak kepada pengusaha-pengusaha mikro dan kecil kita,” kata Meutya usai pertemuan di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Meutya mengatakan Kementerian UMKM juga akan menjalin kerja sama dengan Komdigi apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan perlindungan UMKM di ruang digital.

Dia menegaskan Komdigi siap menjalankan tugas dalam menegakkan aturan perlindungan UMKM yang nantinya diterbitkan Kementerian UMKM. Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan masa transisi menuju pemberlakuan peraturan tersebut.

Menurutnya, para aplikator harus memahami akan adanya aturan baru dan mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.

“Bukan malah bergerak, berbeda dengan arah aturan yang saat ini saya yakin sudah tahulah isinya seperti apa. Dan ya kamu harapkan tentu bisa mengikuti, mematuhi aturan yang berlaku di Tanah Air,” kata Meutya.

Sementara itu, Maman mengatakan pihaknya mendapatkan respons yang positif dan cepat dari Kementerian Komdigi.

Dia menjelaskan koordinasi diperlukan karena masing-masing kementerian memiliki kewenangan yang saling berkaitan, yakni perlindungan dan penguatan daya saing UMKM di satu sisi serta pengawasan ekosistem digital di sisi lain.

Maman juga mengungkapkan banyak pelaku UMKM menyampaikan keluhan terkait beban biaya yang dibebankan platform e-commerce kepada pelaku usaha yang beraktivitas di platform digital.

“Banyak aspirasi-aspirasi keluhan-keluhan dari usaha mikro dan kecil terkait mengenai beban biaya yang memang diberikan, dibebankan kepada usaha mikro dan kecil maupun menengah kita yang memang beraktifitas di e-commerce,” kata Maman.

Dia menilai skema biaya transaksi pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Namun, kenaikan biaya yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jadwal dan kesepakatan yang jelas dinilai dapat mengganggu arus kas pelaku UMKM.

Maman mencontohkan adanya salah satu platform e-commerce yang menaikkan biaya pada 18 Mei, kemudian berencana kembali menaikkan biaya pada 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan pasar.

TikTok Shop diketahui memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per 18 Mei 2026, dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Selain itu, pada 1 Juni 2026, TikTok Shop juga akan menerapkan kebijakan pembagian biaya retur barang sebesar Rp5.000 per transaksi.

“Saya pikir hal-hal yang seperti ini yang nggak fair. Dan bahkan ini, tadi juga kami diskusi, ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” katanya.

Diketahui, Dalam dunia e-commerce, istilah abuse market atau penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Dia menegaskan Kementerian UMKM akan berada di posisi untuk membela kepentingan pelaku usaha mikro dan kecil apabila terdapat platform digital yang dinilai berpotensi melakukan abuse market. Kendati demikian, pemerintah tetap ingin menjaga ekosistem e-commerce agar tetap sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Menurutnya, prinsip utama yang ingin dijaga adalah keseimbangan antara keberlangsungan platform digital dan perlindungan terhadap UMKM. Dia menilai langkah sepihak tanpa komunikasi dengan pelaku usaha berpotensi menciptakan ketidakadilan di dalam ekosistem digital.

“Jadi keberadaan kami kementerian UMKM akan masuk pada posisi untuk membela kepentingan usaha mikro dan kecil kita. Demi untuk keberlanjutan dan keberlangsungan mereka,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PP Tunas mulai merambah ke platform e-commerce. Namun, pelaku usaha dagang el mengaku belum siap secara sistem untuk verifikasi usia anak di platform, termasuk penegakan aturan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan pihaknya sangat mendukung penerapan PP Tunas di sektor e-commerce.

Budi menjelaskan perkembangan industri e-commerce di Indonesia telah berlangsung pesat sejak tahun 2012. Pada masa itu, regulasi terkait platform digital dan e-commerce masih sangat minim sehingga kondisi pasar relatif bebas.

Berbeda dengan sekarang, dengan adanya regulasi baru terkait PP Tunas, pelaku industri e-commerce harus mempersiapkan berbagai penyesuaian untuk mendukung penerapan aturan tersebut. Namun, menurutnya, proses persiapan tersebut masih membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang.

“Saat ini semuanya sedang mencoba menyusun asesmen,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Terdapat keterbatasan teknis dan operasional dalam pengawasan transaksi di platform e-commerce. Di platform e-commerce, terdapat jutaan hingga puluhan juta transaksi per hari, jumlah moderator manusia yang tersedia tidak sebanding dengan volume aktivitas yang harus diawasi. Karena itu, platform sangat bergantung pada bantuan regulator, lembaga pemerintah, dan laporan masyarakat untuk mendeteksi produk atau transaksi bermasalah.

Di sisi lain, PP Tunas juga mengatur pembatasan usia minimum pengguna media sosial dan platform digital berisiko tinggi di Indonesia, yakni 16 tahun. Namun, platform e-commerce disebut masih mengalami kesulitan untuk memastikan usia asli pengguna.

“Kita tidak punya hak untuk melihat itu. Orang tua sangat besar untuk memastikan kontrol terhadap anak,” kata Budi.

Artinya, platform memiliki keterbatasan untuk memastikan apakah pengguna benar-benar sudah cukup usia untuk melakukan transaksi digital. Terlebih, banyak anak menggunakan platform e-commerce melalui gawai milik orang tua mereka.

Budi berharap pemerintah juga mendorong penguatan fitur perlindungan anak langsung pada perangkat digital, misalnya melalui fitur Child Safety yang sebenarnya sudah tersedia di beberapa smartphone, tetapi belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat.

PP Tunas sendiri memberikan masa transisi kepada platform digital untuk menyesuaikan kesiapan mereka dalam mematuhi aturan baru tersebut. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 hingga 2027.

Namun, Budi menilai waktu tersebut masih belum cukup untuk menyiapkan berbagai aspek teknis di platform e-commerce, termasuk sistem verifikasi usia dan mekanisme pengawasan lainnya.

“Sebenarnya belum cukup waktunya, tetapi semoga akan segera kami usahakan,” kata Budi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce sebesar 6,2% secara kuartalan (qtq) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan tren belanja daring terus menjadi pilihan utama masyarakat, terutama didorong oleh momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Pertumbuhan e-commerce secara kuartalan tumbuh 6,2% berdasarkan data yang kami terima dari pelaku perdagangan melalui sistem elektronik," ujar Amalia dalam Rakorbangpus di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Khusus pada periode Ramadan 2026, data survei menunjukkan 41% masyarakat memilih platform online sebagai tempat belanja utama. Mengungguli pasar lokal yang hanya ada di level 23%, serta mal dan toko fisik 13%.

Amalia menambahkan tren kunjungan ke situs web e-commerce utama mengalami kenaikan signifikan pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan perayaan Idulfitri.

Sementara berdasarkan platformnya, Shopee mencatatkan kunjungan tertinggi yakni 167 juta pada Januari, sempat turun menjadi 139,1 juta pada Februari, sebelum melonjak tajam ke 191,4 juta kunjungan pada Maret 2026.

Tokopedia menyusul di posisi kedua dengan 64,3 juta kunjungan pada Maret, disusul Lazada sebanyak 32,5 juta kunjungan, dan Blibli yang mencatatkan 20,9 juta kunjungan pada periode yang sama.

Selain e-commerce, instrumen pembayaran digital berbasis QRIS juga mengalami pertumbuhan masif sebesar 111,94% (yoy) pada kuartal I/2026 dengan total mencapai 2,16 miliar transaksi.

“Transaksi melalui QRIS tersebut tercatat tumbuh lebih dari 100%,” kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis kawasan industri diproyeksi bakal terkerek seiring dengan masifnya pengembangan area pergudangan modern. Ceruk pasar logistik yang kian gemuk diprediksi bakal menjadi katalis utama bagi para pengembang kawasan industri.

Konsultan properti Colliers Indonesia mencatat rata-rata okupansi gudang logistik di Jabodetabek menyentuh angka 95,8% pada kuartal I/2026. Seiring hal itu, sektor properti logistik kini menyandang status sebagai subsektor paling agresif.

Head Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menjelaskan tren tersebut didorong oleh adanya lonjakan permintaan dari industri e-commerce dan third-party logistics (3PL) yang tidak dibarengi dengan ketersediaan pasok baru.

"Gudang hampir penuh, tingkat hunian rata-rata menembus 95,8%. Kemudian pasoknya terbatas, sedangkan permintaan terus naik," ujar Ferry dalam risetnya dikutip Kamis (16/4/2026).

Secara spasial, koridor Barat mencatatkan okupansi paling fantastis yakni sebesar 98%, disusul koridor Selatan dengan 96%, dan koridor Utara yang melampaui level 90%.

Ferry menyoroti lonjakan tingkat keterisian juga terjadi di koridor Timur Jakarta seperti Bekasi hingga Karawang yang merangkak naik dari 95% pada 2019 menuju titik jenuh mendekati 100% pada tahun ini.

Meski tergolong telah padat, wilayah Timur diproyeksi tetap mendominasi pasokan dengan total tambahan mencapai 644.261 meter persegi (m2) hingga 2029 mendatang.

Lebih lanjut, kondisi keterbatasan pasokan ini praktis menjaga stabilitas harga sewa dengan pertumbuhan konsisten di angka 2% per tahun.

Tak berhenti sampai disitu, Ferry menjelaskan pertumbuhan nilai transaksi e-commerce yang diproyeksi tembus US$76,6 miliar pada 2029, serta kemunculan sektor kendaraan listrik (EV), menjadi mesin utama penggerak pasar ini.

Geliat Ekspansi Pacu Bisnis Kawasan Industri

Geliat bisnis gudang modern ini pun direspons cepat oleh sejumlah pengembang. Salah satunya, PT Astra Property yang baru saja menuntaskan akuisisi 83,67% saham PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) senilai Rp3,3 triliun melalui entitas usahanya, PT Saka Industrial Arjaya (SIA).

Asal tahu saja, MMLP merupakan perusahaan properti dan real estate yang berfokus pada pengembangan dan penyewaan gudang logistik modern.

Presiden Direktur Astra Property, Wibowo Muljono menyebut usai mengakuisisi MMLP pada September 2025, pihaknya tercatat memiliki 5 land bank tambahan seluas 64 hektare. Di mana, lahan tersebut akan menjadi prioritas pengembangan proyek ke depan.

"Barang yang kita punya saja itu masih banyak. Seperti MMLP lah, itu ada land bank 5 bidang di sana. Jadi dari situ saja yang akan kita develop," ungkap Wibowo saat ditemui di Menara Astra, Rabu (30/10/2025).

Wibowo memaparkan bahwa saat ini seluruh aset pergudangan milik perseroan di Cikarang telah terisi penuh oleh para penyewa dari sektor industri otomotif.

Status tingkat keterisian penuh ini menjadi bukti nyata bahwa permintaan ruang logistik modern di pusat industri tetap solid meski di tengah dinamika ekonomi global.

Meski permintaan tinggi, Astra Property memilih bersikap hati-hati dalam melakukan ekspansi fisik bangunan dengan menunggu kepastian minat dari calon penyewa.

"Pengembangan land bank menunggu ada yang mau. Kalau untuk membangun kita tidak ada masalah, kita bisa bangun sebanyak mungkin," jelasnya.

Adapun saat ini, MMLP tercatat mengoperasikan 13 gudang strategis di Jabodetabek dan Surabaya dengan total area sewa bersih mencapai 546.000 meter persegi.

Seiring dengan geliat bisnis pergudangan tersebut, CBRE Indonesia memproyeksikan bisnis kawasan industri bakal ikut moncer setidaknya hingga delapan tahun ke depan.

Head of Industrial & Logistics Services CBRE Indonesia Ivana Susilo menyatakan bahwa pertumbuhan sektor logistik saat ini masih berada dalam fase yang sangat kuat. Hal itu tercermin dari tingginya tingkat okupansi.

"Sebenarnya kalau ditanya [sampai kapan proyeksi pertumbuhannya], kan biasanya kita lihat oh mungkin cuma 5 tahun ke depan gitu. Tapi ini udah 8 tahun lagi, masih sangat-sangat strong gitu, bahkan tidak mengalami perlambatan pertumbuhan," kata Ivana.

Dari sisi investasi, Ivana mencatat tingkat pengembalian modal atau yield dari bisnis gudang logistik jauh lebih menarik dibandingkan sektor perkantoran.

Saat ini, yield pergudangan berada di kisaran 7,5% hingga 9%, sebuah angka yang memicu sentimen sangat bullish di kalangan pelaku pasar.

"Karena kalau kita ngomong yield-nya masih 7,5% sampai 9%, dan dari sisi demand kami lihat tadi okupansi 95% bahkan lebih dari 95%. Dan ini juga supported by sentiment among the players itu sangat-sangat bullish," jelasnya.

Sementara hingga akhir 2025, CBRE mencatat total serapan ruang pergudangan modern di wilayah Jabodetabek tercatat telah mencapai 293.000 meter persegi. Sedangkan, total stok mencapai 3,3 juta meter persegi di Jabodetabek, bisnis pergudangan kini menjadi tulang punggung baru bagi kelangsungan kawasan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sellere-commerce mengeluhkan sistem retur barang melalui metode COD yang menyebabkan kerugian besar. Tak tanggung-tanggung, kerugian dari sistem ini mencapai ratusan juta rupiah.

COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran dalam transaksi e-commerce di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir pada saat barang sampai di alamat tujuan.

Dalam model ini, transaksi belum dianggap selesai hingga kurir menerima uang dari pembeli dan menyerahkan paket tersebut. Jika pembeli tidak membayar, kurir berhak membawa kembali barang tersebut ke gudang penjual.

Para seller dari berbagai platform e-commerce mengalami kejadian yang tidak mengenakkan, di mana mereka menerima retur barang COD dari customer. Namun, sering kali alasan retur tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hingga saat ini, fenomena ini masih menjadi tanda tanya besar di kalangan seller.

Seorang seller aksesoris bernama Ega menyampaikan kekacauan sistem COD dalam proses retur barang. Secara sistem, alasan yang biasanya muncul adalah pembeli menolak paket atau alamat tidak jelas. Namun, faktanya informasi yang diterima antara seller, pembeli, dan jasa pengiriman sering kali tidak sinkron, sehingga menimbulkan kebingungan.

“Di sini seller bingung mau percaya ke siapa? Pembeli bilang barang tidak datang, tapi ekspedisi laporannya ditolak pembeli,” kata Ega kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Ega juga menyampaikan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi, baik dari pihak ekspedisi maupun e-commerce. Dia menjelaskan, kejadian seperti ini sangat merugikan karena mengganggu stabilitas bisnis akibat banyaknya aset yang akhirnya terbuang sia-sia.

Rugi Puluhan Juta Rupiah

Dari kejadian retur barang COD, Ega mengatakan puncak kerugian terbesar yang dia alami terjadi pada bulan Februari lalu, di mana retur yang datang berjumlah dua karung besar.

Berdasarkan estimasi yang dihitungnya, kerugian yang di alami mencapai lebih dari Rp21 juta. Bahkan, ada seller yang sempat bercerita kerugian akibat sistem ini bisa mencapai Rp300 juta. Meski demikian, jumlah tersebut belum termasuk kerugian lainnya.

“Saya tidak tahu berapa banyak yang hilang atau tertimbun di gudang ekspedisi,” jelasnya.

Menurut Ega, sistem COD saat ini terlalu longgar, sehingga membuat pembeli merasa bebas berbelanja tanpa tanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi. Bahkan alasan seperti “terklik oleh anaknya” bisa membuat barang diretur, padahal saat mengirim barang, seller sudah mengeluarkan biaya operasional mulai dari pengemasan hingga pengantaran ke ekspedisi.

“Beban moral dan biaya operasional semuanya akhirnya ditanggung oleh seller dan ekspedisi," ujarnya.

Hampir semua platform memiliki masalah serupa. Namun, dari pengalaman Ega belakangan ini, kasus yang paling banyak terjadi ada di platform TikTok Shop. Dia berharap pihak platform bisa lebih serius membenahi sistem ini, serta menghadirkan transparansi dan perlindungan bagi seller agar tidak ada lagi kebingungan.

Hal serupa juga dialami oleh seller e-commerce bernama Aldo. Dia mengatakan sistem retur COD berdampak cukup besar bagi bisnisnya saat ini. Dari pengalamannya, Aldo beberapa kali menerima retur barang dari berbagai platform yang di gunakannya, dengan total kerugian mencapai jutaan rupiah.

Bahkan, Aldo pernah menerima retur dari customer yang sama hingga tiga kali, dengan jumlah pesanan pakaian yang cukup banyak. dia mengaku tetap mengirimkan barang karena khawatir mendapat penalti dari pihak e-commerce.

“Sangat rugi, apalagi sekarang biaya packing plastik naik. Kita juga harus bayar biaya retur, belum lagi biaya admin, belum lagi barang yang tertahan di ekspedisi,” terangnya.

Tidak jarang, barang yang tertahan di ekspedisi menjadi hambatan penjualan. Padahal, barang tersebut seharusnya masih bisa dijual kembali, namun karena tertahan, barang tersebut tidak bisa dikirimkan. Selain itu, Aldo juga pernah mendapati paket yang dia kirim ditukar dengan barang lain, seperti celana lusuh yang sudah robek.

Dari sisi pengiriman, sering kali terjadi kelalaian. Misalnya saat seller mengirimkan barang ke pihak ekspedisi, terkadang barang tidak di scan. Hal ini menyebabkan kerugian yang tidak terdeteksi, karena seller tidak mengetahui apakah barang yang mereka kirim sudah tercatat atau belum.

“Pas lagi sepi dicek kembali, ini kerugiannya di mana. Ternyata ada barang dari tahun 2025 yang masih belum terkirim sampai sekarang,” jelasnya.

Menurut Aldo, jumlah kerugian yang dialami seller tidak bisa dihitung secara pasti, karena banyak barang yang tidak terdata, seperti kasus ekspedisi yang tidak melakukan scanning.

Berdasarkan pengalamannya, platform e-commerce yang sering mengalami kejadian ini adalah Lazada dan Shopee.

Aldo berharap adanya perbaikan pada sistem COD yang berlaku saat ini, karena pihak yang paling dirugikan adalah seller. Menurutnya, harus ada pemantauan terhadap pembeli, untuk membedakan mana pembeli yang benar dan mana yang menyalahgunakan sistem. Dia juga berharap ke depan platform dapat memblokir akun-akun nakal yang merugikan seller.

Beban Biaya Retur Dipikul Siapa?

TikTok Shop dan Shopee menerapkan kebijakan yang berbeda terkait aturan transaksi retur atau pengembalian barang. Shopee menerapkan kebijakan yang tidak berubah. Sementara TikTok Shop rencananya mulai membebankan sebagian biaya retur kepada seller per 1 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Kebijakan ini mengatur seller wajib ikut menanggung biaya ongkos kirim pada transaksi retur yang diajukan oleh pembeli.

Misalnya, jika pembeli berubah pikiran dan mengembalikan barang, maka ongkos kirim pulang-pergi tidak lagi sepenuhnya ditanggung pembeli atau platform, tetapi juga melibatkan kontribusi dari seller.

Bahkan dalam kasus pengiriman gagal yang bukan disebabkan oleh seller, biaya ongkos kirim tetap dapat dibebankan sebagian kepada seller.

“Misalnya pembeli berubah pikiran, ongkos kirim PP diminta untuk berkontribusi,” ujar seller TikTok Shop dengan akun TikTok @vivileonita_.

Dia menjelaskan kontribusi ongkos kirim yang ditanggung seller dibatasi maksimal Rp5.000 per arah, sehingga dalam satu transaksi retur, total biaya yang dapat ditanggung seller bisa mencapai Rp10.000.

Namun, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu. Jika kegagalan pengiriman atau retur sepenuhnya disebabkan oleh pihak logistik atau ekspedisi, maka biaya pengiriman akan ditanggung penuh oleh platform atau penyedia layanan. Selain itu, pesanan instan tidak termasuk dalam kebijakan ini, dan detail lebih lanjut akan diumumkan kemudian.

Sedangkan Shopee memiliki kebijakan tersendiri terkait biaya retur barang. Pada dasarnya, seller hanya perlu menanggung ongkos kirim pengembalian jika retur terjadi akibat kelalaian seller.

Bentuk kelalaian ini bisa berupa mengirim barang yang tidak berfungsi atau termasuk dalam kategori cacat produk, sehingga tidak dapat digunakan sesuai fungsi utamanya.

Selain itu, kelalaian seller juga mencakup barang yang sampai dalam kondisi tidak lengkap, barang yang salah kirim seperti salah ukuran, variasi, atau jenis, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau foto, hingga kasus produk palsu. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab ongkir pengembalian berada di pihak seller. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Meta meluncurkan fitur belanja berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan konsumen melihat ringkasan ulasan pengguna secara otomatis. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak transaksi pelanggan di platform e-commerce.

Inovasi yang diperkenalkan di konferensi Shoptalk 2026 ini dirancang untuk mentransformasi pengalaman berbelanja online pada platform Facebook dan Instagram melalui pemanfaatan AI generatif.

Nantinya, saat calon pembeli mengeklik iklan, sistem AI akan menyajikan informasi mendalam tanpa mengharuskan pengguna membaca ratusan ulasan manual.

Mekanisme ini merujuk pada teknologi serupa yang diperkenalkan Amazon pada 2023. Meta menggunakan AI untuk merangkum masukan pelanggan menjadi satu paragraf singkat yang mencakup poin-poin utama mengenai kelebihan serta kekurangan produk pada halaman pop-up.

Selain ringkasan ulasan, fitur ini menyediakan detail mengenai profil merek, rekomendasi produk terkait, hingga informasi diskon yang sedang berlangsung. Melansir dari AI Insider, Kamis (26/3/2026), Meta juga menyematkan tombol langsung untuk memasukkan barang ke keranjang belanja guna mempercepat proses transaksi.

Pembaruan ini didukung oleh alur pembayaran baru yang dikembangkan melalui kemitraan strategis bersama Stripe dan PayPal. Sistem tersebut memungkinkan konsumen menyelesaikan pembelian hanya dengan satu klik tanpa harus keluar dari ekosistem aplikasi Meta.

Pihak manajemen Meta menyatakan bahwa fleksibilitas pembayaran tetap berada di bawah kendali pengiklan. Pemilik bisnis dapat memilih mitra pembayaran tertentu untuk memenuhi pesanan, sementara pengguna mendapatkan pengalaman berbelanja yang mulus dan terintegrasi.

Meta mengonfirmasi sedang menggarap integrasi lebih lanjut dengan penyedia jasa keuangan Adyen dan platform e-commerce Shopify. Rencana ekspansi tersebut dijadwalkan akan digulirkan dalam waktu dekat guna memperluas jangkauan layanan pembayaran digital mereka.

Perusahaan juga memperluas program afiliasi bagi kreator konten untuk memperkuat ekosistem penemuan produk. Di wilayah Asia, Meta memperkokoh posisinya dengan menggandeng Shopee sebagai mitra afiliasi utama untuk platform Facebook dan Instagram.

Untuk pasar Amerika Serikat, daftar mitra afiliasi kini mencakup Amazon, eBay, dan Temu. Sementara itu, untuk wilayah Amerika Latin, perusahaan menjalin kerja sama dengan Mercado Libre guna mendukung pendapatan kreator melalui komisi penjualan.

Kreator Instagram Reels di 22 negara kini mendapatkan akses ke katalog produk dari berbagai bisnis secara langsung. Hal ini bertujuan memudahkan kreator dalam menemukan dan menyematkan produk yang relevan ke dalam konten video mereka secara odrganik.

Secara paralel, perusahaan meluncurkan inisiatif "Meta Small Business" untuk mendorong adopsi AI di kalangan pelaku usaha kecil. CEO Meta Mark Zuckerberg menegaskan bahwa usaha kecil merupakan pusat dari ekosistem perusahaan yang harus didukung teknologi mutakhir.

Kepemimpinan inisiatif strategis ini dipercayakan kepada Dina Powell McCormick dan Naomi Gleit. Fokus utama program ini adalah menyediakan akses alat berbasis AI yang lebih luas guna membantu pertumbuhan bisnis berskala menengah ke bawah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berbelanja menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan peningkatan aktivitas konsumsi selama Ramadan hingga Lebaran berpotensi meningkatkan risiko kerugian konsumen apabila tidak diimbangi dengan kewaspadaan dalam bertransaksi.

Untuk itu, Kemendag mengimbau masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas, baik ketika berbelanja secara langsung di toko maupun melalui platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan informasi produk, membandingkan harga, serta memastikan kredibilitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi. Yang paling penting, berbelanja di platform lokapasar [marketplace] yang sudah terdaftar resmi. Dengan demikian, konsumen dapat terhindar dari potensi kerugian serta dapat berbelanja dengan aman dan nyaman,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Dia menambahkan, Kemendag akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasar untuk memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban mencantumkan informasi produk secara jelas dan tidak menyesatkan.

Di sisi lain, Moga menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh barang dan jasa yang aman serta sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha.

“Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di bidang perdagangan atau mengalami kerugian dalam transaksi barang dan jasa, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Adapun, Kemendag membuka layanan pengaduan konsumen melalui berbagai saluran, antara lain WhatsApp di 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta telepon (021) 3441839. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun datang langsung ke Kemendag.

Adapun untuk meminimalkan potensi kerugian, Kemendag memberikan sejumlah tips kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas saat berbelanja menjelang Lebaran. Salah satunya dengan melakukan transaksi melalui lokapasar resmi yang telah terdaftar di Indonesia.

Moga mengimbau konsumen untuk melakukan transaksi melalui lokapasar resmi yang telah terdaftar di Indonesia. Mekanismenya, dana yang dibayarkan tidak langsung masuk ke rekening penjual, melainkan ditahan platform tersebut.

Dengan kata lain, sambung dia, dana baru akan diteruskan ke penjual hanya setelah pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik dan sesuai pesanan.

Kemendag juga mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan agar terhindar dari pembelian impulsif sekaligus menjaga stabilitas ketersediaan barang di pasar. Serta, membandingkan harga dan mewaspadai penawaran yang terlalu murah karena berpotensi menjadi modus penipuan atau barang palsu.

Lebih lanjut, Moga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa informasi produk secara teliti, seperti label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, label Standar Nasional Indonesia (SNI), serta kondisi kemasan untuk memastikan keamanan dan kualitas barang yang dikonsumsi.

Selain itu, konsumen dianjurkan menyimpan bukti transaksi seperti struk, nota, atau bukti pembayaran digital serta mendokumentasikan proses pembukaan paket (unboxing). Langkah tersebut dapat mempermudah proses pengajuan komplain jika terjadi permasalahan dengan barang yang dibeli.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan risiko kebocoran data pribadi meningkat signifikan selama Ramadan. Kondisi ini terjadi karena lonjakan transaksi e-commerce, donasi daring, pemesanan perjalanan, hingga aktivitas media sosial.

Pelaku biasanya memanfaatkan momentum ini dengan phishing bertema promo Ramadan, zakat, atau THR. Semakin tinggi intensitas berbagi data dan transaksi, katanya semakin besar pula permukaan serangan.

“Jika literasi keamanan digital rendah dan proteksi platform lemah, potensi kebocoran data bisa meningkat dibanding periode normal,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan ini.

Heru menjelaskan secara umum kapasitas infrastruktur keamanan digital di Indonesia terus berkembang, baik di sektor perbankan, fintech, maupun e-commerce. Namun, lonjakan trafik musiman tetap menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan platform dengan sistem keamanan yang belum matang.

Pada periode dengan volume transaksi tinggi, sejumlah serangan seperti distributed denial of service (DDoS), credential stuffing, hingga phishing massal cenderung meningkat. Ketimpangan tingkat keamanan antarplatform ini dinilai masih menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Oleh karena itu, tanggung jawab platform digital dan penyedia pembayaran perlu ditingkatkan dengan meningkatkan sistem deteksi penipuan berbasis perilaku, memperkuat enkripsi dan 2FA, serta mempercepat respons terhadap laporan pengguna.

Edukasi proaktif melalui notifikasi dalam aplikasi juga penting, khususnya terkait modus musiman seperti donasi palsu atau diskon fiktif. Transparansi dalam penanganan insiden dan mekanisme pemulihan dana yang cepat, lanjutnya, akan berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menekan dampak ekonomi dari kejahatan siber.

“Kerugian tidak hanya berupa dana yang hilang, tetapi juga biaya pemulihan sistem, penurunan kepercayaan konsumen, dan dampak reputasi bagi pelaku usaha,” tuturnya.

Sementara itu, masyarakat diminta menerapkan autentikasi dua faktor dan penggunaan kata sandi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan mengklik tautan promo mencurigakan dan memastikan hanya bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi.

Kemudian, sebaiknya rutin memperbarui perangkat lunak, membatasi berbagi data pribadi di media sosial, menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk transaksi finansial, serta mengaktifkan notifikasi transaksi secara real-time.

“Segera laporkan aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan secara kolektif dan literasi digital adalah kunci utama pencegahan,” jelas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Transaksie-commercepada momentum Ramadan dan Lebaran berpotensi meningkat hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa.

Namun, jika dibandingkan secara tahunan, peningkatannya diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan kenaikan transaksie-commercepada periode Ramadan–Lebaran merupakan fenomena yang lazim terjadi karena adanya tambahan pendapatan masyarakat.

“Kenaikannya bisa mencapai 50% jika dibandingkan dengan hari biasa,” kata Huda saat dihubungiBisnis, Jumat (20/2/2025).

Meski demikian, Huda menilai apabila dibandingkan secara tahunan, lonjakan transaksi tersebut umumnya sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Dia menambahkan, pada tahun ini pola pertumbuhannya diperkirakan masih serupa.

Secara periodik, transaksie-commercetetap berpotensi meningkat lebih dari 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan, pertumbuhannya dinilai akan lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Menurut Huda, konsumsi rumah tangga tahun ini akan terdorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen. Oleh sebab itu, lanjut Huda, konsumsi rumah tangga seharusnya tetap tumbuh positif.

“Adanya THR dan kenaikan UMR juga mempengaruhi dari sisi pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Tantangan dari Harga Bahan Pangan

Namun, dia juga mengingatkan adanya potensi tekanan dari kenaikan harga bahan pangan yang dapat menahan belanja masyarakat die-commerce.

Menurutnya, harga bahan pangan cenderung meningkat pada periode Ramadan–Lebaran 2026. Dia mencontohkan harga telur yang telah mengalami kenaikan.

“Ditambah ada permintaan bahan pangan dari MBG yang tidak libur di bulan Ramadan-Lebaran. Alhasil inflasivolatile foodakan meningkat dan pendapatan yang tadinya bisa dibelanjakan die-commerceakan menurun proporsinya,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) memproyeksikan pendapatan industrie-commercepada momentum Ramadan dan Lebaran 2026 tumbuhdouble digitsecara tahunan.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, periode Ramadan–Lebaran secara konsisten menjadi musim puncak ataupeak seasonbagi industrie-commerce. Pola peningkatan kinerja relatif sama, dengan trafik dan transaksi mulai naik sejak awal Ramadan dan mencapai puncak pada rentang H-7 hingga H-3 Lebaran.

Meski laju pertumbuhan tidak lagi setinggi masa pandemi, Budi menilai tren industrie-commercetetap solid dan lebih sehat. Kondisi itu ditopang oleh perilaku belanjaonlinemasyarakat yang semakin matang, meningkatnya penetrasi pembayaran digital, serta penguatan integrasi kanalonlinedanoffline.

“Untuk Ramadan–Lebaran 2026, kami melihat prospeknya tetap positif dan optimistis industri masih bisa tumbuh double digit secara tahunan,” kata Budi kepadaBisnis, Jumat (20/2/2026).

Namun, Budi menegaskan proyeksi tersebut tetap bergantung pada terjaganya kondisi makroekonomi dan daya beli masyarakat. Dari sisi kategori, produk yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan antara lainfashiondanmodest wear, makanan dan minuman termasukhampersserta bahan pangan, produkbeauty and personal care, elektronik kecil dan gawai, serta produk rumah tangga.

Menurut Budi, pertumbuhan tersebut didorong oleh kombinasi faktor musiman, seperti meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran dan pencairan THR, serta strategi pelaku usaha melalui kampanye tematik Ramadan, promo dan bundling, hingga pemanfaatanlive commercedanshort videoyang semakin efektif mendorong konversi penjualan.

Adapun tantangan utama pada periode puncak meliputi kesiapan logistik dan layananlast mile delivery, pengelolaan stok dan rantai pasok, kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang, serta dinamika daya beli dan kondisi makroekonomi.

Budi menambahkan, idEA berperan memfasilitasi koordinasi antara pelaku industri dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapan infrastruktur, kelancaran distribusi, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami juga terus mendorong literasi dan kesiapan UMKM agar dapat memanfaatkan momentum Ramadan secara optimal, baik dari sisi promosi, manajemen stok, maupun pelayanan konsumen,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY) menjadi Rp11,94 triliun. NPF gross pun terjaga di level 2,73%

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat lonjakan pertumbuhan itu menunjukkan dua hal utama. Pertama, permintaan masih sangat kuat dan ruang ekspansi belum jenuh.

“Kedua, ekonomi masyarakat saat ini nampaknya lagi sulit, sehingga menggunakan BNPL,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, meski NPF gross tercatat 2,73% yang artinya masih terjaga dan menunjukkan fundamental industri tetap sehat, perlu juga dicermati lebih dalam distribusinya di masing-masing pelaku usaha.

Oleh karena itu, Heru memperkirakan layanan BNPL di industri multifinance akan tetap tinggi meski cenderung lebih moderat, karena basisnya semakin besar dan pengawasan risiko yang lebih ketat.

“BNPL akan makin terintegrasi dengan ekosistem digital dan ritel, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembiayaan konsumtif jangka pendek yang semakin mainstream, terutama di segmen urban dan semi-urban,” jelasnya.

Heru melanjutkan, pada 2026 layanan BNPL akan bertumbuh karena meningkatnya transaksi e-commerce, pembayaran digital, promosi merchant, serta preferensi konsumen terhadap cicilan tanpa kartu kredit. Kemudian, stabilitas daya beli kelas menengah turut berperan.

Dia menilai segmen yang paling banyak memanfaatkan BNPL umumnya adalah generasi muda, baik milenial dan Gen Z, pekerja awal karier, serta konsumen yang belum memiliki akses kartu kredit.

“Sementara untuk produk, yang banyak adalah produk fashion, elektronik, dan kebutuhan gaya hidup biasanya menjadi kategori dengan penggunaan BNPL tertinggi,” sebutnya.

Lebih jauh, Heru membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam menjaga kualitas pembiayaan di tengah pertumbuhan penyaluran kredit BNPL yang tinggi.

Caranya adalah perusahaan perlu memperkuat credit scoring berbasis data alternatif, integrasi dengan biro kredit, serta pemantauan perilaku pembayaran secara real time.

“Penetapan limit adaptif dan segmentasi risiko penting agar ekspansi tetap selektif. Edukasi literasi keuangan juga krusial. Selain itu, kolaborasi dengan merchant untuk mengendalikan fraud serta strategi penagihan berbasis analitik dapat menjaga NPF tetap terkendali di tengah pertumbuhan tinggi,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Transaksi produk lokal dalam program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025 mencapai Rp16,6 triliun. Nilai itu menyumbang 45,6 persen dari total transaksi Harbolnas yang berlangsung pada 10–16 Desember 2025.

Kementerian Perdagangan mencatat kontribusi tersebut tumbuh 3 persen atau sekitar Rp500 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penguatan ini dinilai mencerminkan peningkatan preferensi konsumen terhadap produk dalam negeri di kanal digital.

“Capaian ini menunjukkan penguatan preferensi masyarakat terhadap produk dalam negeri di platform perdagangan digital,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Pemerintah, ujarnya, akan terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum belanja daring nasional melalui peningkatan kualitas, jangkauan pasar, dan kapasitas digital agar mampu bersaing berkelanjutan.

Total transaksi Harbolnas 2025 tercatat Rp36,4 triliun, melampaui target awal Rp33–34 triliun dan tumbuh 17 persen dari capaian 2024 sebesar Rp31,2 triliun. “Perayaan belanja ini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat jelang akhir tahun,” ujar Budi.

Sebanyak 1.300 pelaku usaha turut serta dalam Harbolnas 2025, termasuk merchant, ritel daring, dan penyedia layanan lokapasar di berbagai platform digital.

Data Kementerian Perdagangan menyebut tiga kategori produk lokal paling laris selama Harbolnas: fesyen dan pakaian olahraga, produk perawatan diri, serta makanan dan minuman.

Fiturlive shoppingmenjadi favorit konsumen. Sekitar 80 persen pembeli menggunakan fitur ini, jauh lebih tinggi dibandingkan gamifikasi (31 persen) dan lelang (7 persen). Sementara itu, 54 persen konsumen melakukan pembelian melalui tautan afiliator di media sosial.

Harbolnas 2025 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Asosiasi E-Commerce Indonesia. Program ini diluncurkan pada 4 Desember 2025 di Jakarta.

Pemerintah menargetkan Harbolnas dan program lain seperti EPIC Sale dan BINA Great Sale mendorong total nilai transaksi digital nasional hingga Rp110 triliun sepanjang 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhir tahun 2025. Harbolnas tahun ini akan diselenggarakan selama satu pekan

“Harbolnas menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV. Oleh karena itu, Harbolnas tidak hanya dipandang sebagai perayaan belanja, tetapi juga momentum strategis sebagai stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan Harbolnas tahun ini akan diselenggarakan selama satu pekan, yakni pada 10–16 Desember, dengan puncak acara pada Jumat (12/12).

Ajang ini merupakan upaya bersama untuk mendukung perkembangan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik Indonesia, sekaligus memberi ruang bagi produk dan pelaku usaha dalam negeri.

Mendag menyampaikan Harbolnas diharapkan mampu terus menyumbang peningkatan nilai transaksi, sebagaimana tren setiap tahun.

“Total penjualan selama Harbolnas 2024 mencapai Rp 31,2 triliun, meningkat 22 persen dibandingkan Harbolnas 2023 yang mencatat nilai transaksi Rp 25,7 triliun. Kontribusi transaksi produk lokal mencapai Rp 16,1 triliun atau 52 persen dari total nilai transaksi Harbolnas,” ujar Mendag.

“Harbolnas tahun ini ditargetkan meningkatkan transaksi sebesar 5–10 persen atau mencapai Rp 33–34 triliun, meningkat 10 persen dibandingkan capaian 2024 yang sebesar Rp 31,2 triliun,” ujarnya menambahkan.

Untuk mencapai target tersebut, Mendag Budi menilai sinergi antara pemerintah, industri, dan pelaku usaha sangat diperlukan.

Ia menyampaikan kolaborasi ini juga ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan Road to Harbolnas berupa pelatihan bagi 500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami berharap momentum Harbolnas dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis memperkuat branding produk lokal, memberikan ruang lebih besar bagi produk dalam negeri, dan yang terpenting membangun keberdayaan masyarakat terhadap produk Indonesia,” kata Mendag.