Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan alat berat pada April 2026 mencapai Rp47,04 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar peningkatan penyaluran terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat.

“Dengan nilai penyaluran mencapai Rp10,16 miliar. Adapun per April 2025 sebesar Rp2,02 miliar,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Agusman menyebut, sektor ekonomi yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan alat berat pada April 2026 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

“Dengan nilai penyaluran sebesar Rp26,34 triliun atau 56,01% dari total penyaluran pembiayaan alat berat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, OJK mencatat total piutang pembiayaan di industri multfinance mencapai Rp514,65 triliun atau tumbuh 2,08% (year on year/YoY) pada empat bulan pertama di 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,64% YoY.

Adapun, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Untuk terus menjaga NPF, OJK mengimbau industri multifinance untuk melakukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas analisis kredit, dan pemantauan portofolio secara intensif.

“Serta penerapan restrukturisasi pembiayaan secara selektif sesuai prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan di tengah dinamika perekonomian,” pungkas Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tekanan daya beli masyarakat berpotensi mendorong peningkatan pemanfaatan layanan beli sekarang bayar nanti alias buy now pay later (BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan hal itu karena BNPL dianggap sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang fleksibel.

“Sehingga dapat mendukung pertumbuhan pembiayaan digital di tengah kebutuhan masyarakat, khususnya dari segmen pengguna yang aktif memanfaatkan layanan keuangan digital,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Namun demikian, Agusman turut mengingatkan agar para pelaku usaha BNPL multifinance tetap memperhatikan dan menguatkan pelindungan konsumen.

Adapun, pembiayaan BNPL perusahaan multifinance pada April 2026 tumbuh sebesar 56,92% (year on year/YoY) menjadi Rp12,93 triliun. NPF gross terjaga di posisi 2,99%.

Sebelumnya pun, Agusman pernah memperkirakan penyaluran pembiayaan BNPL akan tetap tumbuh positif pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan ekosistem digital serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang fleksibel.

“Khususnya dari segmen usia produktif dan masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan formal,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Kendati begitu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai risiko yang perlu diwaspadai yakni peningkatan gagal bayar (over leverage konsumen), fraud, dan kualitas underwriting.

Mitigasi yang bisa dilakukan adalah mencakup penguatan credit scoring berbasis data alternatif, pembatasan limit adaptif, monitoring perilaku pembayaran, serta edukasi konsumen. Kemudian, kolaborasi dengan regulator dan penggunaan teknologi AI.

Menurut Heru, segmen BNPL saat ini didominasi oleh generasi muda, first-jobber dan unbanked/underbanked. Hal ini karena mereka tertarik oleh fleksibilitas pembayaran, kemudahan akses, serta tidak memerlukan kartu kredit. Dengan demikian, BNPL menjadi solusi likuiditas jangka pendek.

“Sebab itu, menurut saya, BNPL masih akan tumbuh kuat, tetapi lebih moderat. Namun, agaknya fokus akan bergeser ke kualitas portofolio, profitabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebih prudent. Regulasi juga akan semakin memperkuat stabilitas industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan fasilitas dana tunai mendominasi portofolio industri multifinance pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pada periode itu, penyaluran pembiayaannya mencapai Rp38,10 triliun.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan likuiditas jangka pendek masyarakat masih menjadi pendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor ini,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Sebab demikian, untuk ke depannya OJK memperkirakan pembiayaan dana tunai oleh multifinance masih memiliki prospek yang positif hingga akhir 2026.

“Hal ini seiring dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, kualitas pembiayaan, dan pelindungan konsumen,” ujar Agusman.

Adapun secara jenis pembiayaan, per April 2026 penyaluran pembiayaan multiguna masih menjadi kontributor terbesar di industri multifinance, dengan nilai sebesar Rp258,73 triliun, tumbuh 2,39% (year on year/YoY).

Sementara itu, pembiayaan investasi tercatat sebesar Rp167,75 triliun atau terkontraksi 2,05% YoY dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp55,22 triliun, tumbuh 10,64% YoY.

“Dalam penyalurannya, perusahaan pembiayaan menghadapi tantangan, antara lain dinamika perekonomian, kualitas pembiayaan, serta pengelolaan risiko,” bebernya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan pembiayaan perlu terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,65 triliun, tumbuh 2,08% YoY pada April 2026. Adapun, non performing financing (NPF) gross sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketersediaan insentif berperan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan listrik.

Perlu diketahui, Pemerintah memutuskan menunda peluncuran insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya ditargetkan mulai bergulir pada Juni 2026.

“Sehingga penundaan peluncuran insentif berpotensi memengaruhi akselerasi permintaan pembiayaan kendaraan listrik,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Agusman menyampaikan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik oleh industri multifinance tumbuh 32,05% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp23,39 triliun pada April 2026.

Dia berpendapat bahwa meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif, penundaan insentif dan dinamika perekonomian tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi permintaan pembiayaan kendaraan listrik.

“Adapun, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan listrik masih cukup baik, didukung oleh pengembangan ekosistem serta efisiensi biaya operasional kendaraan listrik,” jelasnya.

Kendati begitu, Agusman tetap memperkirakan pembiayaan kendaraan listrik memiliki prospek yang positif pada tahun 2026.

Menurutnya, hal itu seiring dengan menguatnya ekosistem kendaraan listrik, dukungan kebijakan transisi energi, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan di industri multifinance pada April 2026 mengalami pertumbuhan 2,08% YoY menjadi Rp514,65 triliun.

Sementara itu, Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau mobil baru maupun mobil bekas kompak mengalami kontraksi pada kuartal I/2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Maret 2026, penyaluran kendaraan bermotor roda empat baru terkontraksi 3,17% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp146,56 triliun.

Sementara itu, penyaluran kendaraan bermotor roda empat bekas juga mengalami penurunan sebesar 7,67% YoY menjadi Rp86,73 triliun.

“Meskipun demikian, pembiayaan kendaraan roda empat baru masih mendominasi dengan porsi 26,95% dari total outstanding industri multifinance,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Oleh karena itu, Agusman mengatakan hingga semester I/2026 pihaknya memperkirakan pembiayaan otomotif akan tetap menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri multifinance.

“Hal ini seiring dengan kebutuhan pembiayaan kendaraan masyarakat serta peran strategis sektor ini dalam mendukung aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Dia turut menyampaikan hingga Maret 2026 piutang pembiayaan industri multifinance tercatat sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% YoY. Adapun, laba industri mencapai Rp5,99 triliun, tumbuh 6,68% YoY. Menurutnya, pertumbuhan laba tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas pembiayaan.

Secara jenis pembiayaan, OJK mencatat pada Maret 2026 penyaluran pembiayaan modal kerja oleh industri multifinance meningkat 6,15% YoY menjadi Rp54,87 triliun. Kemudian, pembiayaanmultiguna juga mengalami peningkatan 1,32% YoYmenjadi Rp258,45 triliun.

“Sehingga mendominasi penyaluran pembiayaan multifinancedengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoYmenjadi sebesar Rp167,95 triliun,” beber Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru industri multifinance pada Maret 2026 didominasi oleh pembiayaan multiguna.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut porsinya sebesar 48,55% dari total pembiayaan baru atau senilai Rp20,95 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Core Indonesia Etika Karyani Suwondo menilai fenomena di tengah tekanan daya beli itu menunjukkan bahwa masyarakat justru makin mengandalkan pembiayaan konsumtif.

“Ini didorong oleh fleksibilitas produk pembiayaan multiguna untuk kebutuhan kendaraan dan pinjaman tunai berbasis agunan, serta kebutuhan likuiditas cepat yang tidak bisa dipenuhi oleh perbankan formal. Jadi, ini seperti pola survival,” katanya, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Menurut Etika, dominasi pembiayaan multiguna ini bisa membuat risiko industri pembiayaan lebih sensitif terhadap pelemahan pendapatan rumah tangga dan kenaikan gagal bayar.

Oleh sebab itu, lanjutnya, kualitas pembiayaan dan kemampuan perusahaan menjagacollectionakan menjadi kunci utama tahun ini dalam menjaga keberlangsungan industri.

“Karena profil risiko multifinance menunjukkan sinyalwarning. NPF gross meningkat dari 2,72% pada Januari 2026 menjadi 2,78% pada Februari 2026, lalu 2,83% pada Maret 2026,” beber Etika.

Sebab demikian, untuk bisa terus mendongkrak penyaluran pembiayaan baru, dia mendorong agar multifinance melakukan diversifikasi portofolio dengan perkuat pembiayaan produktif, digitalisasi proses untuk percepatan dan simplifikasi pengajuan, serta memperkuat kolaborasi dengan dealer dan ATPM.

Untuk diketahui, OJK mencatat penyaluran pembiayaan baru industri multifinance pada kuartal I/2026 sebesar Rp43,15 triliun, dengan segmen multiguna yang masih menjadi kontributor utama dalam pembiayaan industri multifinance.

“Perkembangan penyaluran pembiayaan baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika permintaan pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran, sehingga pertumbuhan dapat diimbangi dengan menjaga kualitas pembiayaan,” tutur Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Piutang pembiayaan di industri multifinance terus mengalami pertumbuhan secara tahunan, meski moderat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan pada Maret 2026 mencapai Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY).

Pertumbuhan itu juga tercermin pada salah satu perusahaan pembiayaan yakni PT Mandiri Utama Finance (MUF). Pada kuartal I/2026 MUF mencatat piutang pembiayaan kelolaan tumbuh 15,8% YoY dan total aset tumbuh 26,6% YoY.

“Di sisi lain, kualitas portofolio tetap terjaga dengan NPF di level 1,37%, mencerminkan pertumbuhan yang didukung ekspansi selektif dan pengelolaan risiko yang prudent, jauh lebih baik dari rata-rata industri,” kata Direktur Mandiri Utama Finance, Dapot Parasian S. Sinaga kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (12/5/2026).

Dia meneruskan bahwa dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan piutang MUF terutama ditopang oleh pembiayaan segmen mobil baru sebagai portofolio dengan porsi mayoritas.

Lebih lanjut, Dapot menuturkan dengan pertumbuhan yang tercatat di OJK tersebut, MUF melihat pertumbuhan piutang di industri sebagai sinyal resiliensi di tengah tantangan ekonomi.

“MUF memandangoutlook2026 tetap positif seiring pertumbuhan kinerja bisnis yang solid serta didukung oleh Bank Mandiri dan BSI baik dari sisi pendanaan melaluijoint financingmaupun sumber order melaluicaptive market,” sebutnya.

Untuk ke depannya, imbuh Dapot, MUF memperkirakan pertumbuhan piutang pembiayaan tetap berlanjut dengan fokus pada segmen kendaraan, dengan tetap menjaga secara selektif untuk mempertahankan kualitas aset.

Hal serupa pun terjadi pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN), yang pada Maret 2026, piutang pembiayaannya mengalami peningkatan sekitar 0,73% YoY.

Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo mengatakan itu menunjukkan adanya pertumbuhan secara bertahap pada awal tahun.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain mulai membaiknya permintaan pembiayaan terutama pada segmen multiguna serta strategi perusahaan dalam mengoptimalkan portofolio pembiayaan dan menjaga kualitas aset,” jelasnya kepadaBisnis.com.

Dikatakan Harjanto, pertumbuhan piutang pembiayaan secara industri pada awal 2026 mencerminkan adanya sinyal pemulihan yang mulai terbentuk di industri, meskipun masih berlangsung secara bertahap dan belum merata.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih, sehingga perusahaan tetap perlu mencermati perkembangan ke depan dengan pendekatan yang prudent sambil memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan alat berat oleh multifinance tumbuh 1,09% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu membuat pembiayaan mencapai Rp47,24 triliun.

“Atau memiliki porsi 8,69% dari total pembiayaan industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Di sisi lain, OJK memandang kebijakan penyesuaian kuota produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan alat berat, khususnya dari sektor pertambangan.

Oleh karena itu, ujar Agusman, diversifikasi pembiayaan menjadi hal yang penting bagi industri multifinance. Diversifikasi dilakukan antara lain dengan memperluas ke sektor lain yang memiliki prospek pertumbuhan.

“Untuk menjaga kinerja industri multifinanceyang stabil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan kondisi itu membuat pengusaha tambang berhati-hati, baik untuk menambah armadanya atau alat-alat berat lainnya. Pasalnya, dengan alat yang ada saja belum tentu akan digunakan semuanya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kita proses,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Suwandi meneruskan, jika tidak ada permintaan baru pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan berharap pada debitur yang sudah ada agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Selain itu, lanjutnya, supaya industri pembiayaan bisa tumbuh, maka perusahaan akan berharap pada pertumbuhan pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

“Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu beri sparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” tutur Suwandi.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono berpendapat kebijakan pemangkasan produksi pada persetujuan RKAB batu bara 2026 sangat berdampak pada industri pertambangan di Indonesia.

Dia berujar bahwa dampak tersebut terutama bagi kelangsungan operasional perusahaan tambang. Pasalnya, banyak rencana tambang ataupun investasi yang sudah dibuat menjadi tidak bisa dieksekusi.

“Begitu pula dengan sektor penyediaan alat-alat berat. Kami mendengar jika sudah banyak perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan [mining contractor] yang telah menunda pemesanan alat-alat berat, hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi batu bara yang disetujui pemerintah,” bebernya kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Dilanjutkan Sudirman, bahkan sebagian perusahaan sudah ada yang memutuskan untuk membatalkan pemesanan alat-alat berat.

“Namun, seiring telah diberikannya persetujuan RKAB 2026 kepada para pemegang IUP batu bara oleh Dirjen Minerba, yang mana total volume produksi dari keseluruhan IUP batu bara yang telah diberikan persetujuan RKAB-nya itu, diharapkan konfirmasi atas pemesanan alat-alat berat dapat lebih dipastikan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan mobil baru masih mendominasi portofolio industri multifinance. Kendati di balik dominasi tersebut, tekanan terhadap daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan otomotif masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembiayaan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk pembiayaan mobil bekas yang memberikan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Agusman berujar pada Februari 2026 bahwa penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil baru lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan mobil bekas.

“Pada Februari 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun dengan porsi 26,47% dari total penyaluran industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas mencapai Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32% dari total penyaluran industri multifinance.

Secara keseluruhan, Agusman mengemukakan bahwa di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

“Sejalan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri,” sebut dia.

Sebab itu, OJK menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance antara lain dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Dinamika Daya Beli Masyarakat

PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengungkapkan bahwa dinamika daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam penyaluran pembiayaan mobil baru pada 2026.

Direktur/Plt. Direktur Utama MUF Dapot Parasian S. Sinaga menyebut perubahan preferensi konsumen dan ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi sentimen pasar sebagai tantangan lainnya.

“Untuk menghadapinya, MUF terus menyesuaikan strategi pemasaran, memperkuat kualitas analisis kredit, dan menjaga fleksibilitas produk pembiayaan sesuai kebutuhan pasar,” katanya kepadaBisnis, Senin (20/4/2026).

Dapot menjelaskan, preferensi debitur saat ini cenderung mengarah pada kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan efisiensi penggunaan sehari-hari. Selain itu, minat terhadap kendaraan listrik juga mulai menunjukkan peningkatan.

Adapun dari sisi tenor, mayoritas nasabah masih memilih jangka waktu pembiayaan menengah hingga panjang agar cicilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Dapot meneruskan, hingga Maret 2026, pembiayaan mobil baru MUF tumbuh 12,35% YoY. Segmen ini masih menjadi kontributor utama dengan porsi 59,4% terhadap total portofolio pembiayaan MUF.

“MUF terus memperkuat sinergi dengandealerdanshowroomrekanan, memperluas penetrasi pasar melalui ekosistem Mandiri Group, serta menghadirkan program pembiayaan yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah,” ucapnya.

Di sisi lain, imbuh dia, perusahaan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan tetap sehat. Adapun, wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap portofolio mobil baru MUF saat ini masih berasal dari Jabodetabek, diikuti oleh wilayah Sulawesi dan Papua.

“Ke depan, MUF akan terus mengembangkan potensi pasar di kawasan Indonesia Timur seiring dengan penguatan jaringan yang telah dilakukan, termasuk optimalisasi kantor cabang yang sudah beroperasi,” tegasnya.

Senada, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance menilai daya beli masyarakat yang masih bervariasi menjadi tantangan dalam menyalurkan pembiayaan mobil baru pada awal 2026.

Selain itu, persaingan yang semakin ketat di industri pembiayaan dan dinamika suku bunga turut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Untuk mengantisipasinya, Clipan Finance menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

“Menghadirkan produk kredit yang adaptif dan berdaya saing, serta mempererat sinergi dengan dealer dan mitra strategis untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026)

Kendati begitu, Harjanto menekankan bahwa tren pembiayaan mobil baru di perusahaannya menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didukung oleh permintaan sektor otomotif yang masih solid.

“Segmen ini tetap menjadi kontributor utama dalam total portofolio perusahaan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya,” tegasnya.

Adapun, lanjutnya, untuk mendongkrak pembiayaan mobil baru pada awal 2026, Clipan Finance menguatkan kemitraan dengan dealer dan ATPM, mengembangkan skema kredit yang kompetitif dan fleksibel, hingga pemanfaatan berbagai kanal distribusi, termasuk pameran otomotif.

“Digitalisasi proses pembiayaan juga terus difokuskan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio melalui penerapan manajemen risiko yangprudent,” kata Harjanto.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar penjualan mobil pada Januari dan Februari 2026 masih cukup bagus. Berbeda dengan Maret 2026 yang mengalami penurunan.

“Jadi memang masih belum bisa [dikatakan terus bertumbuh] dan ya masih mirip-mirip lah dengan tahun lalu, tapi ya mungkin turunnya lebih kecil ya, seberapa saya belum dapat datanya. Namun yang pasti, sepengetahuan saya penjualannya mungkin tidak sebaik dengan event tahun lalu, tapi diharapkan bisa sama dengan tahun ini kan, secara total sampai akhir tahun,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, Suwandi melihat penurunan penjualan mobil yang terjadi pada Maret 2026 tidak lepas dari jumlah hari kerja yang hanya sekitar 15 hari karena ada liburan panjang.

“Tapi ya diusahakan pasti Gaikindo pada saat prediksinya kan masih memprediksi jika memungkinkan bisa jualan sama dengan tahun lalu, 2025,” ucapnya.

Dia turut menekankan bahwa pembiayaan otomotif masih tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi industri multifinance. Kendati begitu, Suwandi juga tak menampik saat ini ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi industri.

“Kan masih banyak gonjang-ganjing ya, terkait dengan geopolitik, terkait dengan daya beli, yang memang pemerintah sedang berusaha untuk menggiatkan perekonomian dalam negeri,” pungkas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan otomotif masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembiayaan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk pembiayaan mobil bekas yang memberikan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Agusman menyampaikan bahwa pada Februari 2026 penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil baru lebih besar dibandingkan pembiayaan mobil bekas.

“Pada Februari 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun dengan porsi 26,47% dari total penyaluran industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas mencapai Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32% dari total penyaluran industri multifinance.

Secara keseluruhan, Agusman mengemukakan di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

“Sejalan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri,” sebut dia.

Sebab itu, OJK menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance antara lain dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” tegasnya.

Di lain sisi, dia turut menyoroti praktik jual beli kendaraan dengan skema STNK Only yang menjamur juga perlu dihentikan karena berisiko merugikan konsumen dan mengganggu keberlangsungan industri pembiayaan.

Agusman menekankan bahwa untuk memberantas itu diperlukan sinergi dari para pemangku kepentingan untuk menegakkan kepatuhan.

“Upaya pengawasan dan edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar transaksi pembiayaan pembelian kendaraan dilakukan melalui jalur resmi dengan dokumen yang sah dan lengkap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan industri multifinance pada Februari 2026 masih didominasi oleh pembiayaan multiguna, di tengah kecenderungan perusahaan pembiayaan menyalurkan kredit secara lebih selektif untuk menjaga kualitas portofolio.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pembiayaan multiguna memiliki porsi terbesar dalam struktur pembiayaan industri.

“Pembiayaan industri multifinance pada Februari 2026 didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi 50,22% dan tumbuh 1,28% yoy menjadi Rp257,17 triliun,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, pembiayaan investasi tercatat memiliki porsi 32,79%, tetapi mengalami kontraksi sebesar 2,89% year on year menjadi Rp167,92 triliun. Adapun pembiayaan modal kerja menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yakni 8,31% year on year dengan nilai mencapai Rp54,63 triliun dan porsi 10,67%.

Menurut Agusman, ke depan pembiayaan multiguna diperkirakan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri multifinance sepanjang 2026.

Di sisi lain, peluang bisnis baru di industri multifinance dinilai terus berkembang seiring upaya diversifikasi pembiayaan di luar sektor otomotif. Namun, pengembangan segmen baru tersebut tetap harus selaras dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

Dia juga menilai perusahaan pembiayaan saat ini masih mencermati kondisi ekonomi dalam menyalurkan pembiayaan. Hal itu tercermin dari pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

Agusman mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri, terutama karena sektor multifinance memiliki keterkaitan erat dengan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menambahkan, tantangan utama yang perlu diwaspadai industri multifinance pada 2026 adalah dinamika perekonomian yang berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan sekaligus kualitas kredit. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu terus memperkuat manajemen risiko dan menjaga pelindungan konsumen.

Meski demikian, OJK memproyeksikan industri multifinance masih memiliki prospek pertumbuhan positif. Hal itu antara lain didukung oleh dinamika konsolidasi dan masuknya investasi di sektor tersebut, termasuk melalui aksi merger dan akuisisi.

Pembiayaan Mobil Baru Masih Terbesar

Berdasarkan data OJK, penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru masih menjadi kontributor terbesar dalam industri multifinance. Per Februari 2026, nilai pembiayaan mobil baru mencapai Rp143,28 triliun atau setara 26,47% dari total penyaluran pembiayaan industri.

Sementara itu, pembiayaan kendaraan roda empat bekas tercatat sebesar Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32%.

Agusman mengatakan pembiayaan otomotif, termasuk mobil bekas, masih menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri karena menawarkan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sedangkan terkait maraknya praktik jual-beli kendaraan dengan skema dokumen kendaraan saja atau STNK only, OJK menegaskan praktik tersebut perlu dihentikan karena berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu keberlangsungan industri pembiayaan.

Menurut Agusman, penanganan praktik tersebut membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transaksi pembiayaan dilakukan melalui jalur resmi dengan dokumen yang sah dan lengkap