Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui merger grup Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusamba yang tersebar di Bali dengan salah satu BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat modal dan efisiensi operasional.

“Sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan daya saing BPR,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di sela penyerahan salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK soal penggabungan perbankan itu di Denpasar, Selasa.

Adapun merger itu melibatkan Nusamba Kubutambahan di Kabupaten Buleleng, Nusamba Tegallalang di Kabupaten Gianyar, Nusamba Manggis di Kabupaten Karangasem dan BPR Mitra Harmoni Mataram yang ada di Lombok, NTB ke dalam BPR Nusamba Mengwi di Kabupaten Badung, Bali.

Dengan penggabungan itu, total aset menjadi Rp799,3 miliar dengan proporsi kredit dan dana pihak ketiga (DPK) menjadi masing-masing Rp462,7 miliar dan Rp698 miliar.

Proses penggabungan BPR itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah yang salah satunya mengatur konsolidasi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan atau pengendalian yang sama pada satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Regulator lembaga jasa keuangan tu menegaskan proses penggabungan telah melalui tahapan penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan bank, kelayakan rencana integrasi, pemenuhan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia juga memastikan penggabungan tidak mengganggu layanan kepada nasabah karena seluruh hak dan kewajiban nasabah tetap terlindungi, dan kegiatan operasional BPR hasil penggabungan tetap berjalan normal.

Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di Provinsi Bali per Mei 2026 tercatat menjadi 121 BPR dan satu BPR Syariah.

Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 127 BPR dan satu BPR Syariah, terutama akibat aksi konsolidasi serupa yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan Bali

“Langkah itu diharapkan dapat menciptakan BPR yang lebih sehat, kuat, kompetitif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – PT BPR Prima Dewata resmi merger ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-35/D.03/2026 tanggal 29 April 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Dewata ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Nadi.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan tujuan utama penggabungan BPR sebagaimana diatur dalam POJK tersebut adalah memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dan BPRS.

"Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas intermediasi BPR dalam mendukung pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Berdasarkan posisi Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat sebesar Rp220,13 miliar, sedangkan total aset PT BPR Prima Dewata sebesar Rp61,1 miliar," kata Rudi, Rabu (6/5/2026).

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, selama tahun 2024 hingga 2025 telah dilakukan penggabungan PT BPR Danayasa ke dalam PT BPR Sowan Utama, PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Wiranadi, serta PT BPR Dana Master Dewata ke dalam PT BPR Dana Master Lotara. Dengan adanya konsolidasi tersebut, jumlah BPR/BPRS di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini menjadi 20 BPR/BPRS, yang terdiri atas 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Rudi menjelaskan OJK telah menyampaikan salinan Keputusan Pemberian Izin Penggabungan dan Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Direksi PT BPR Prima Nadi Hasil Penggabungan, di Kantor OJK Provinsi NTB pada 5 Mei 2026.

Rudi menyebut kehadiran BPR/S yang sehat sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, melalui layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” kata Rudi.

OJK juga mendukung penguatan aspek kelembagaan BPR dan BPRS sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dukungan tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang antara lain mengatur kewajiban konsolidasi bagi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian pemegang saham pengendali (PSP) yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melanjutkan program konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan per 11 Maret 2026, sebanyak 142 BPR/S telah efektif melakukan konsolidasi menjadi 50 BPR/S.

“Sementara 22 BPR/S yang akan menjadi 6 BPR/S masih dalam proses di Kementerian Hukum dan 242 BPR/S lainnya sedang dalam proses di OJK,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Adapun, OJK melihat bahwa tren penurunan jumlah BPR masih terus berlanjut pada 2026. Hal ini seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan/peleburan usaha atau adanya pencabutan izin usaha, baik self-liquidation maupun karena masuk dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR).

Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa OJK tengah menyusun peraturan mengenai permodalan BPR/S. Langkah ini dilakukan sebagai upaya otoritas dalam memperkuat industri BPR/S sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang telah diluncurkan pada 2024.

Dian menyebut, beleid yang mengatur permodalan BPR/S ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun klasifikasi BPR yang saat ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam.

“OJK juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap implementasi RP2B yang didalamnya mencakup penguatan struktur industri BPR/S,” ujarnya.

Sepanjang 2025, OJK menyebut bahwa kinerja industri BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Per Desember 2025, total aset BPR/S tumbuh 5,60% secara tahunan (year on year/YoY) yang didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,94% YoY menjadi Rp177,42 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,86% YoY menjadi Rp169,69 triliun. Kinerja industri BPR/S juga tetap terjaga dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 28,91% dan 19,73% atau berada di atas threshold sesuai ketentuan.

Kendati Non-Performing Loan (NPL) terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, OJK menyebut bahwa risiko kredit tetap manageable.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa proses penggabungan atau merger antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terus mengalami penambahan dan hingga saat ini masih berlangsung. Konsolidasi tersebut menjadi sinyal penguatan struktur industri BPR di tengah upaya peningkatan daya tahan dan kualitas tata kelola perbankan daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan tren merger BPR menunjukkan perkembangan positif seiring dorongan penguatan industri yang telah dituangkan dalam roadmap pengembangan dan penguatan BPR-BPRS.

“Terkait dengan upaya konsolidasi BPR-BPRS dapat kami sampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antara BPR terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini,” ujar Dian dalam RDKB, dikutip Minggu (11/1/2026).

Menurut Dian, konsolidasi menjadi strategi penting untuk membentuk BPR dengan skala usaha yang lebih memadai, permodalan yang lebih kuat, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik.

OJK menilai konsolidasi juga akan memperkuat peran BPR-BPRS, termasuk BPR Syariah, serta memperbesar sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penggerak perekonomian daerah.

Adapun, OJK sebelumnya sedang memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/BPRS.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Deretan Daftar Merger hingga Konsolidasi BPR

Bisnis mencatat OJK telah mendorong beberapa BPR untuk melaksanakan merger, seperti penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Cirebon, yakni Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Penggabungan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin seluruh BPR daerah berada dalam satu kendali provinsi untuk memperkuat struktur industri keuangan mikro.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan kebijakan tersebut bukan sekadar penyatuan badan hukum, tetapi strategi regional untuk membentuk BPR yang lebih kuat dan efisien.

Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar permodalan semakin solid, jangkauan layanan kredit meningkat, dan daya saing terhadap lembaga keuangan lain lebih baik.

"Dua BPR di Kabupaten Cirebon diarahkan untuk merger sesuai instruksi pemerintah provinsi. Tujuannya agar entitas tersebut lebih kuat dan tidak terpencar di tingkat kabupaten,” ujar Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan pemerintah provinsi selama ini menjadi pihak yang aktif mendorong restrukturisasi perbankan daerah. Dengan pengelolaan berada di satu tangan, pola bisnis BPR dapat disinergikan sehingga tidak terjebak fragmentasi layanan seperti dalam model kepemilikan kabupaten/kota.

Langkah tersebut juga dinilai dapat mempermudah pengawasan dan memperkuat kemampuan permodalan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, tiga BPR yakni PT BPR Rejeki Insani dan PT BPR Dutabhakti Insani (Jawa Tengah), serta PT BPR Bina Kharisma Insani (Jawa Timur) akan digabungkan ke dalam PT BPR Bina Sejahtera Insani yang juga berbasis di Jawa Tengah.

Rencana penggabungan yang diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia edisi 14 Juni 2025 ini berlandaskan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Pasca-merger, PT Insani Investama akan menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 93%, bernilai nominal Rp96,34 miliar.

Beberapa nama individu seperti Alex Iskandar Widjaja dan Herningsih, serta Koperasi Karyawan Insani, turut memperkuat struktur kepemilikan baru. Merger ini diharapkan membentuk entitas dengan permodalan lebih kuat, jaringan lebih luas, dan kapasitas pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UMKM di wilayah Jawa.

Muhammadiyah pun ikut menorehkan langkah besar melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Matahari. Organisasi besar ini tengah menjajaki merger antar-BPRS di lingkungan internalnya sebagai bagian dari upaya membentuk Bank Umum Syariah (BUS) milik sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan keinginan umat untuk memiliki bank syariah sendiri sangat kuat, dan regulator memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

“OJK sangat mendukung agar BPRS di lingkungan Muhammadiyah merger. Masyarakat Muhammadiyah ingin punya BUS sendiri,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).

Dua BPRS di Yogyakarta dan Semarang kini menjadi pionir penjajakan. Seiring itu, melalui surat edaran bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Muhammadiyah menyerukan agar seluruh amal usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi otonomnya menempatkan dana di Bank Syariah Matahari, yang baru mengantongi izin OJK pada 18 Juni 2025.

Lalu, dua BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan merger untuk memenuhi modal inti minimum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan PT BPR Kabalong Abdi Swadaya bergabung ke dalam PT BPR Wiranadi berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Penyerahan salinan keputusan pemberian izin penggabungan kedua BPR dilakukan di kantor OJK Provinsi NTB, Kamis (20/3).

“Dengan penggabungan kedua BPR ini, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” jelas Rudi dari keterangan resminya, Selasa (25/3/2025). Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR/S di NTB menjadi 18 BPR dan tiga BPRS.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan agenda konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Saat ini, OJK sedang memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/S.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari program konsolidasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir guna memperkuat permodalan, tata kelola, serta ketahanan industri BPR/S.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, konsolidasi menjadi instrumen penting untuk memastikan BPR maupun BPRS memiliki skala usaha yang memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Sebagaimana diketahui, OJK telah menutup 7 BPR sepanjang 2025. Terakhir OJK resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Adapun pencabutan izin usaha akhirnya dilakukan, usai OJK memberikan waktu bagi pengurus dan pemegang saham BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2025:

- BPRS Gebu Prima

- BPR Dwicahaya Nusaperkasa

- BPR Disky Surya Jaya

- BPRS Gayo Perseroda

- BPR Artha Kramat

- BPR Nagajayaraya Sentrasentosa

- BPR Bumi Pendawa Raharja