Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR.

Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada pengurus kedua BPR di Kantor OJK Sumatera Barat, Kamis (25/6).

Roni mengatakan penggabungan usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR.

"Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian," ujar Roni dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut OJK, aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BPR dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Langkah itu juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah 2027 yang menempatkan penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi sebagai salah satu pilar utama.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumatera Barat per Mei 2026 tercatat menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah. Jumlah itu menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 63 BPR dan 14 BPR Syariah.

OJK menjelaskan penurunan jumlah BPR tersebut terutama disebabkan oleh aksi konsolidasi yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan OJK Sumatera Barat serta penghentian operasional beberapa BPR lainnya.

Regulator menilai konsolidasi diperlukan untuk memperkuat ketahanan industri BPR agar mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan kepada sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

OJK juga mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta tetap mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong dan meningkatkan penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), salah satunya melalui implementasi konsolidasi guna memperkuat permodalan dan daya saing industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, sepanjang 2026, pihaknya telah menyetujui konsolidasi 57 BPR/S menjadi 18 BPR/S. Selain itu, lebih dari dari 200 BPR/S masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

“Proses penguatan BPR/S terus berproses sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Sejalan dengan langkah tersebut, Dian menyebut bahwa jumlah BPR/S akan berkurang sehingga diharapkan industri BPR/S dapat semakin efisien dan kompetitif dalam menjalankan operasional usahanya.

Adapun implementasi konsolidasi BPR/BPRS telah diatur dalam POJK No. 7/2024 tentang BPR dan BPRS, terutama terhadap BPR/S dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/S grup).

Konsolidasi ini bertujuan memperkuat permodalan dan daya saing BPR/S melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang efisien.

“Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/S yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/S Tahun 2023—2027,” ujarnya.

Selain proses konsolidasi, pemenuhan modal inti minimum (MIM) merupakan salah satu upaya dalam memperkuat BPR/S, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2023—2027.

Dian mengungkapkan, saat ini sebagian besar BPR/S telah memenuhi kewajiban pemenuhan MIM sebesar Rp6 miliar.

Bagi beberapa BPR/S yang belum memenuhi, lanjut Dian, OJK senantiasa melakukan pengawasan yang intensif melalui langkah-langkah pembinaan, pengenaan sanksi administratif, hingga memerintahkan BPR/S untuk aksi korporasi berupa konsolidasi dengan BPR/S lain.

“OJK akan terus senantiasa melakukan langkah yang dapat mendorong penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR/S yang lebih kuat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan syariah nasional diperkirakan segera kedatangan pemain baru di kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 2 pada tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, satu Bank Umum Syariah atau BUS hasil spin-off ditargetkan mulai terbentuk tahun ini guna memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional.

“Pada tahun ini juga diharapkan terbentuk satu BUS baru hasil proses spin-off yang akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2,” ungkap OJK dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Saat ini, OJK mengungkapkan terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi KBMI 2 dan 3. Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perinciannya, KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Adapun sejalan dengan upaya memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah.

Hingga saat ini, OJK tengah memroses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

OJK menyebut, berbagai langkah tersebut semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam RP3SI, yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Kinerja Industri Perbankan Syariah

Hingga Maret 2026, industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset dua digit sebesar 10,49% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1.061,61 triliun.

Sejalan dengan itu, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% YoY menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Pertumbuhan tersebut turut ditopang kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,14% YoY menjadi Rp811,76 triliun.

Di sisi lain, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65%, seiring menguatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,28% dan NPF Net 0,87%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) guna memperkuat ketahanan industri sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan penggabungan BPR menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, hingga memperkuat tata kelola dan manajemen risiko industri perbankan daerah.

Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan salinan keputusan izin penggabungan serta hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali, komisaris, dan direksi PT BPR Prima Nadi hasil penggabungan.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat semakin memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat penerapan manajemen risiko dan tata kelola sehingga dapat meningkatkan daya saing industri BPR/S di NTB,” ujar Rudi dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

OJK telah memberikan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-35/D.03/2026 tertanggal 29 April 2026.

Langkah itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta POJK Nomor 7 Tahun 2024 mengenai BPR dan BPRS.

Rudi menilai penggabungan tersebut akan memperkuat kapasitas intermediasi BPR sehingga penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah NTB dapat semakin optimal.

Berdasarkan posisi Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat sebesar Rp220,13 miliar, sementara aset PT BPR Prima Dewata mencapai Rp61,1 miliar. OJK mencatat konsolidasi BPR di NTB telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Pada periode 2024—2025, penggabungan juga terjadi pada PT BPR Danayasa ke PT BPR Sowan Utama, PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke PT BPR Wiranadi, serta PT BPR Dana Master Dewata ke PT BPR Dana Master Lotara. Dengan konsolidasi tersebut, jumlah BPR/BPRS di NTB kini tersisa 20 bank yang terdiri atas 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Secara nasional, industri BPR/S masih mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang 2025. Total aset industri tumbuh 5,60% secara tahunan menjadi ditopang pertumbuhan kredit sebesar 5,94% menjadi Rp177,42 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 5,86% menjadi Rp169,69 triliun.

Sementara di NTB, total aset BPR/S tumbuh 10,20% menjadi Rp4,86 triliun, dengan penyaluran kredit naik 10,21% menjadi Rp3,9 triliun dan DPK meningkat 10,19% menjadi Rp3,16 triliun.

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal mendorong pelibatan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal pada ajang Rapat Koordinasi Nasional Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (Rakornas Himbarsi) yang dilaksanakan di Mataram pada 2026.

Iqbal menyambut positif rencana tersebut dan menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan berskala nasional itu.

"Kami menyambut baik dan sangat mendukung pelaksanaan Rakornas BPR Syariah di Lombok. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah sekaligus mempromosikan daerah ke tingkat nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis di Mataram, Jumat.

Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB siap memberikan dukungan, baik dari sisi fasilitas maupun kolaborasi lintas sektor, termasuk mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rangkaian kegiatan.

"Kami ingin kegiatan ini tidak hanya berhenti pada forum, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan ekonomi daerah. BPR Syariah ke depan harus semakin kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman," kata Iqbal.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakornas, Ivan Eroka Yuliadji, yang juga Direktur BPR Syariah Tulen Amanah, mengatakan kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 174 BPR Syariah dari seluruh Indonesia.

"Yang akan hadir insya Allah dari 174 BPR Syariah seluruh Indonesia yang akan memenuhi Lombok ini," ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 19 April 2026 dengan penyelenggaraan UMKM Fest yang dipusatkan di area Car Free Day Jalan Udayana, Kota Mataram. Acara tersebut akan melibatkan pelaku usaha lokal dan masyarakat umum.

Adapun agenda utama Rakornas akan berlangsung pada 20 April dan direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur NTB. Kegiatan akan ditutup pada 21 April 2026.

Selain Rakornas, juga akan digelar BPR Syariah Summit 2026 yang mengangkat sejumlah topik strategis, mulai dari pengembangan bisnis, teknologi informasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Di BPR Syariah Summit nanti ada beberapa agenda, kami bagi menjadi tiga topik, mulai dari bisnis, IT, dan pengembangan SDM. Peserta bisa memilih topik yang akan diikuti," ungkapnya.

Sebagai bagian dari promosi daerah, panitia juga menyiapkan agenda kunjungan ke UMKM serta kegiatan wisata untuk memperkenalkan potensi Lombok kepada peserta dari seluruh Indonesia.

"Kami juga akan mengunjungi beberapa UMKM dan tadabur alam ke destinasi wisata di Lombok. Jadi sekaligus memperkenalkan Lombok kepada Indonesia, sesuai tema kami dari Lombok untuk Indonesia," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan agenda penguatan industri bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) melalui percepatan konsolidasi kelembagaan serta penataan struktur permodalan.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri, sekaligus mendukung peran intermediasi BPR dalam pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil di daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan regulator saat ini tengah menyusun pengaturan baru terkait permodalan BPR/BPRS.

ANTARA/Rizka Khaerunnisa Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan strategi penurunan bunga kredit di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang diluncurkan pada 2024.

“OJK saat ini tengah menyusun peraturan mengenai permodalan BPR/S sebagai upaya penguatan industri BPR/S sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang telah diluncurkan di tahun 2024. Pengaturan terkait permodalan BPR/S ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun klasifikasi BPR yang saat ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, OJK secara berkelanjutan memantau implementasi roadmap tersebut, termasuk upaya memperkuat struktur industri melalui konsolidasi serta peningkatan kapasitas permodalan lembaga keuangan skala kecil tersebut.

Konsolidasi terus berjalan

Sejalan dengan kebijakan penguatan industri, tren penurunan jumlah BPR dan BPRS masih berlanjut pada 2026.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Dian menyebutkan, pengurangan jumlah bank terjadi seiring pelaksanaan konsolidasi di bawah kepemilikan yang sama maupun pencabutan izin usaha pada bank yang tidak lagi memenuhi ketentuan.

“OJK melihat bahwa tren penurunan jumlah BPR masih terus berlanjut di 2026 seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan atau peleburan usaha atau adanya pencabutan izin usaha, baik self-liquidation maupun karena masuk dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR),” kata Dian.

Per 11 Maret 2026, sebanyak 142 BPR dan BPRS telah efektif melakukan konsolidasi menjadi 50 entitas.

Selain itu, terdapat 22 BPR/S yang akan menjadi enam entitas masih dalam proses di Kementerian Hukum. Sementara itu, 242 BPR/S lainnya masih berada dalam proses konsolidasi di OJK.

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS.

Melalui aturan tersebut, OJK mewajibkan BPR atau BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan atau pengendalian pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama untuk melakukan penggabungan atau peleburan usaha.

Batas waktu pelaksanaan konsolidasi ditetapkan paling lama dua tahun bagi BPR swasta dan hingga tiga tahun bagi BPR milik pemerintah daerah. Setiap BPR/BPRS wajib menyampaikan rencana aksi (action plan) kepada OJK yang selanjutnya dipantau realisasinya.

Untuk mendukung implementasi single presence policy (SPP), OJK juga telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah agar mendorong konsolidasi dan sinergi antar lembaga keuangan daerah, termasuk BPR, BPRS, dan bank pembangunan daerah (BPD), sebagaimana tercantum dalam roadmap penguatan industri.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae dalam Indonesia Islamic Finance Summit 2025, Senin (3/11/2025).

Dorongan peningkatan ketahanan industri

Dikutip dari Kontan, OJK secara konsisten mendorong konsolidasi industri BPR/BPRS sebagai langkah strategis meningkatkan ketahanan dan daya saing.

Dian menyatakan regulator senantiasa mendorong konsolidasi industri BPR/S untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing.

Jumlah BPR/BPRS yang beroperasi tercatat sekitar 1.468 bank dan telah menyusut sebanyak 171 bank dalam lima tahun terakhir, seiring kebijakan konsolidasi dan penataan industri.

Regulator juga menerapkan sanksi administratif bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan modal inti minimum, mulai dari penurunan tingkat kesehatan hingga dorongan merger.

Adapun sepanjang 2025 OJK menutup tujuh BPR/BPRS yang tidak sehat melalui mekanisme exit policy. Penataan struktur industri dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk konsolidasi, penguatan permodalan, serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko.

Hingga 10 Desember 2025, OJK telah menyetujui penggabungan 130 BPR/BPRS menjadi 45 entitas. Selain itu, proses konsolidasi lanjutan terhadap 226 bank menjadi 79 entitas juga masih berjalan.

Meski jumlah bank menyusut, total aset industri BPR/BPRS tercatat meningkat lebih dari 9 persen dalam lima tahun terakhir, mencerminkan peningkatan skala usaha dan kualitas kelembagaan.

Kinerja industri BPR/BPRS tetap tumbuh

Di tengah agenda konsolidasi, kinerja industri BPR/BPRS sepanjang 2025 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. OJK mencatat total aset industri tumbuh 5,60 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Desember 2025.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran kredit yang meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 177,42 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 5,86 persen (yoy) menjadi Rp 169,69 triliun.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Bank optimistis kredit dan likuiditas tetap tumbuh hingga akhir tahun.

“Kinerja industri BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang stabil sepanjang tahun 2025,” ujar Dian.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) industri masih berada pada level yang kuat. CAR BPR tercatat sebesar 28,91 persen, sedangkan CAR BPRS sebesar 19,73 persen, atau berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan. Namun demikian, OJK menilai risiko kredit di industri BPR dan BPRS masih dalam kondisi yang dapat dikelola.

Tantangan implementasi SPP

Kebijakan single presence policy (SPP) menjadi salah satu instrumen utama OJK dalam mendorong konsolidasi.

Melalui kebijakan ini, pemegang saham pengendali yang memiliki lebih dari satu BPR dalam satu wilayah diwajibkan menyatukan kepemilikan melalui merger atau peleburan usaha.

Dalam implementasinya, OJK mencermati sejumlah tantangan, khususnya pada BPR milik pemerintah daerah. Dinamika tata kelola serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan membuat proses konsolidasi membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Karena itu, regulator memberikan tenggat waktu lebih panjang bagi BPR milik pemda untuk menyelesaikan proses penggabungan.

OJK juga terus mendorong sinergi antar lembaga keuangan daerah agar konsolidasi dapat memperkuat peran intermediasi dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Permohonan konsolidasi baru

Setelah konsolidasi empat BPR menjadi BPR Nusamba Tanjungsari, OJK mencatat adanya minat dari pelaku industri lain untuk mengikuti langkah serupa.

Permohonan izin konsolidasi terus diproses sebagai bagian dari implementasi kebijakan penguatan struktur industri.

Regulator menegaskan setiap pengajuan akan melalui penilaian menyeluruh, termasuk dari sisi kesiapan permodalan, integrasi operasional, serta tata kelola perusahaan.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, OJK menargetkan struktur industri BPR dan BPRS menjadi lebih efisien, sehat, dan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan persaingan serta perubahan kebutuhan layanan keuangan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melanjutkan program konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan per 11 Maret 2026, sebanyak 142 BPR/S telah efektif melakukan konsolidasi menjadi 50 BPR/S.

“Sementara 22 BPR/S yang akan menjadi 6 BPR/S masih dalam proses di Kementerian Hukum dan 242 BPR/S lainnya sedang dalam proses di OJK,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Adapun, OJK melihat bahwa tren penurunan jumlah BPR masih terus berlanjut pada 2026. Hal ini seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan/peleburan usaha atau adanya pencabutan izin usaha, baik self-liquidation maupun karena masuk dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR).

Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa OJK tengah menyusun peraturan mengenai permodalan BPR/S. Langkah ini dilakukan sebagai upaya otoritas dalam memperkuat industri BPR/S sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang telah diluncurkan pada 2024.

Dian menyebut, beleid yang mengatur permodalan BPR/S ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun klasifikasi BPR yang saat ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam.

“OJK juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap implementasi RP2B yang didalamnya mencakup penguatan struktur industri BPR/S,” ujarnya.

Sepanjang 2025, OJK menyebut bahwa kinerja industri BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Per Desember 2025, total aset BPR/S tumbuh 5,60% secara tahunan (year on year/YoY) yang didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,94% YoY menjadi Rp177,42 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,86% YoY menjadi Rp169,69 triliun. Kinerja industri BPR/S juga tetap terjaga dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 28,91% dan 19,73% atau berada di atas threshold sesuai ketentuan.

Kendati Non-Performing Loan (NPL) terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, OJK menyebut bahwa risiko kredit tetap manageable.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) kian menggeliat sepanjang 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyebut arus penggabungan dan akuisisi terus bergulir yang menjadi tanda perubahan wajah industri perbankan rakyat di Tanah Air.

Langkah ini, menurut OJK, bukan semata penyesuaian struktural, melainkan strategi besar memperkuat pondasi industri mikro yang selama ini menjadi denyut ekonomi daerah.

“Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat struktur industri BPR–BPRS, termasuk penanganan terhadap bank dalam status resolusi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae beberapa waktu lalu.

Meski jumlah BPR menyusut, OJK menilai kinerja industri tetap tumbuh positif hingga Maret 2025. Aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat, dengan rasio permodalan yang masih kokoh di atas ambang batas regulasi.

Tren konsolidasi yang digencarkan regulator itu kini mulai menampakkan wajah-wajah barunya di lapangan. Satu per satu aksi korporasi bermunculan dari langkah merger antarbank daerah hingga pengambilalihan oleh kelompok usaha besar.

Gelombang ini seolah menandai babak baru industri BPR yang tak lagi dipandang kecil, melainkan medan strategis bagi pemain besar untuk memperluas pijakan keuangan rakyat.

OJK pun kembali menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara pembersihan industri dan penguatan kelembagaan.

Melalui regulasi turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK memperkenalkan sejumlah aturan baru seperti POJK No. 9 Tahun 2024 dan SEOJK No. 21 Tahun 2024, untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR semakin ketat.

Tak sedikit BPR yang menutup lembar usaha, terakhir BPR Artha Kramat. Namun di sisi lain, banyak pula BPR yang justru menemukan napas baru melalui merger dan akuisisi. Adapun, berikut sejumlah aksi konsolidasi BPR/BPRS sepanjang 2025:

Akuisisi Keluarga Sinar Mas

Di antara deretan langkah konsolidasi bank perekonomian, nama Christilia Angelica Widjaja, generasi ketiga konglomerasi Sinar Mas, menjadi sorotan.

Melalui keterbukaan informasi bertanggal 22 Oktober 2025, PT Bank Perekonomian Rakyat Berkat Artha Melimpah resmi mengumumkan langkah Christi, sapaan akrabnya, untuk menjadi pemegang saham pengendali. Christi, yang sebelumnya memiliki 22,74% saham, akan meningkatkan kepemilikannya menjadi 57,86% melalui suntikan modal baru.

Adapun dua pemegang saham lama, Hendrik Suhardiman dan Budy Setiawan, masing-masing yang sebelumnya menguasai 38,63% saham, akan turun status menjadi non-pengendali.

Transaksi ini diharapkan rampung dalam waktu 30 hari sejak pengumuman. Kehadiran Christi menandai babak baru keterlibatan generasi muda konglomerat dalam industri BPR, sektor yang selama ini kerap dianggap akar inklusi keuangan nasional.

Empat BPR Melebur jadi Satu

Geliat serupa juga tampak di kelompok BPR Insani. Empat entitas yaitu PT BPR Rejeki Insani, PT BPR Dutabhakti Insani, dan PT BPR Bina Kharisma Insani, akan melebur ke dalam PT BPR Bina Sejahtera Insani, seluruhnya berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Rencana penggabungan yang diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia edisi 14 Juni 2025 ini berlandaskan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Pasca-merger, PT Insani Investama akan menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 93%, bernilai nominal Rp96,34 miliar.

Beberapa nama individu seperti Alex Iskandar Widjaja dan Herningsih, serta Koperasi Karyawan Insani, turut memperkuat struktur kepemilikan baru. Merger ini diharapkan membentuk entitas dengan permodalan lebih kuat, jaringan lebih luas, dan kapasitas pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UMKM di wilayah Jawa.

Bank Syariah Matahari

Dari ranah korporasi menuju ranah keumatan, Muhammadiyah pun ikut menorehkan langkah besar melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Matahari. Organisasi besar ini tengah menjajaki merger antar-BPRS di lingkungan internalnya sebagai bagian dari upaya membentuk Bank Umum Syariah (BUS) milik sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan keinginan umat untuk memiliki bank syariah sendiri sangat kuat, dan regulator memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

“OJK sangat mendukung agar BPRS di lingkungan Muhammadiyah merger. Masyarakat Muhammadiyah ingin punya BUS sendiri,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).

Dua BPRS di Yogyakarta dan Semarang kini menjadi pionir penjajakan. Seiring itu, melalui surat edaran bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Muhammadiyah menyerukan agar seluruh amal usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi otonomnya menempatkan dana di Bank Syariah Matahari, yang baru mengantongi izin OJK pada 18 Juni 2025.

Langkah tersebut dinilai bukan hanya memperkuat likuiditas internal, tetapi juga menjadi simbol kemandirian ekonomi umat di bawah semangat keuangan syariah yang modern dan berdaulat.

Merger 2 BPR di NTB

Dua BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan merger untuk memenuhi modal inti minimum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan PT BPR Kabalong Abdi Swadaya bergabung ke dalam PT BPR Wiranadi berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Penyerahan salinan keputusan pemberian izin penggabungan kedua BPR dilakukan di kantor OJK Provinsi NTB, Kamis (20/3).

“Dengan penggabungan kedua BPR ini, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” jelas Rudi dari keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR/S di NTB menjadi 18 BPR dan tiga BPRS. Menurut Rudi, kehadiran BPR/S yang sehat sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat melalui layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Konsolidasi BPR di Kepri dan Cirebon

Akuisisi BPR di Kepri

PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kencana Graha diambilalih untuk mendukung perekonomian daerah di Kepulauan Riau (Kepri). Pengumuman hasil pengambilalihan dijadwalkan berlangsung pada 5–30 Agustus 2025.

Mengutip pengumuman yang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin (14/7/2025), terdapat lima nama yang akan mengambil alih yaitu Harry Sakti Saputra, Isno, Sudiman, Willim Martheus, dan Jalal. Sebelum dilakukan akuisisi saham BPR Kencana Graha, komposisi pemegang saham sebagai berikut, yaitu Darsono Liman (45%), Eddy Hussy (27%), Sarinandes Hussi (18%), dan Sri Redjeki Soedarsono (10).

Kemudian, usai pengambilalihan, maka pemegang saham menjadi Harry Sakti Saputra (25%), Isno (19%), Sudiman (19%), Willim Martheus (19), dan Jalal (18%).

Pihak pengakuisisi disebut telah menyiapkan dana pengambilalihan dalam bentuk deposito di BPR Kencana Graha. Sumber dana tersebut berasal dari kekayaan pribadi berupa aset, dana yang mengendap, serta hasil investasi. Manajemen menegaskan bahwa dana pengambilalihan bukan berasal dari pinjaman, fasilitas pembiayaan dari pihak manapun, maupun dari tindak pencucian uang.

Setelah pengambilalihan, BPR Kencana Graha berencana untuk memperkuat permodalan, mengembangkan produk dan strategi pemasaran, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, meningkatkan kesehatan keuangan, mengembangkan sumber daya manusia, serta melakukan transformasi digital.

Merger 2 BPR di Cirebon

OJK Cirebon mendorong langkah merger terhadap dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Kabupaten Cirebon. Kedua lembaga keuangan tersebut adalah Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Rencana penggabungan ini sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan kepemilikan BPR daerah berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menuturkan kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan perbankan daerah agar lebih sehat, efisien, dan mampu memberikan layanan lebih luas kepada masyarakat.

Menurutnya, proses merger tidak hanya sekadar penyatuan badan hukum, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan permodalan BPR.

“Dua BPR di Kabupaten Cirebon, yakni BKC dan BCJ, diarahkan untuk melakukan merger. Nantinya, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepemilikan BPR tersebut harus beralih ke provinsi, bukan lagi dimiliki kabupaten. Tujuannya agar lebih solid dalam pengelolaan dan bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain,” ujar Agus, Senin (22/9/2025).

Langkah ini disebutkan merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengharuskan satu Kuasa Pemilik Modal (KPM) hanya memiliki satu lembaga keuangan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Cirebon Dadang Priyono mengungkapkan merger ini bukan disebabkan oleh kondisi keuangan bank, melainkan sebagai kewajiban yang telah diatur dalam regulasi nasional.

“Merger ini bukan karena BPR kita dalam kondisi tidak sehat, melainkan karena amanat undang-undang yang mengatur bahwa satu pemerintah daerah hanya boleh memiliki satu BPR. Jadi, bukan hanya bank, tetapi juga koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lain yang harus melakukan konsolidasi,” ujar Dadang.

Selain itu, aspek kepemilikan saham juga menjadi perhatian utama dalam proses merger ini. Saat ini, BKC sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sementara BCJ dimiliki oleh Pemkab Cirebon sebesar 55% dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45%.

Keputusan terkait kepemilikan pasca-merger akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan merger ini, diharapkan entitas baru yang terbentuk dapat memiliki aset lebih besar dan daya saing lebih tinggi di industri perbankan daerah. Saat ini, kedua BPR tersebut memiliki aset yang terpisah, tetapi setelah merger, nilai aset diperkirakan akan melebihi Rp1 triliun.