Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada empat perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 juta.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pihaknya terus melakukan pemantauan terkait hal itu.

“Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 juta,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Agusman melanjutkan, saat ini seluruh perusahaan pembiayaan itu telah menyampaikan action plan yang akan dilakukan kepada OJK.

“Yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari strategi investor, dan atau upaya merger,” jelasnya.

Adapun, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, OJK selama Desember 2025 telah mengenakan sanksi administratif kepada 24 perusahaan pembiayaan.

“Atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan,” tegas Agusman.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan di industri multifinance per November 2025 mencapai Rp506,82 triliun. Nilai ini tumbuh 1,09% (year on year/YoY).

“Didukung oleh pembiayaan kerja yang tumbuh sebesar 8,99% year on year,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Desember 2025, Kamis (9/1/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan naik tipis sebesar 0,30% (month to month/MtM) dari Rp505,30 triliun.

Lebih jauh, per November 2025 ini pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,44%, sedangkan NPF net sebesar 0,85%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,13 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp506,82 triliun per November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 1,09%.

“Didukung oleh pembiayaan kerja yang tumbuh sebesar 8,99% year on year [YoY],” katanya dalam konferensi pers RDKB OJK Desember 2025, Kamis (9/1/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan naik tipis sebesar 0,30% (month to month/MtM) dari Rp505,30 triliun.

Per November 2025 ini pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,44%, sedangkan NPF net sebesar 0,85%. Adapun, gearing ratio tercatat sebesar 2,13 kali.

Capaian pertumbuhan kredit multifinance hingga November 2025 menjadi gambaran bahwa kinerja industri 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga pertumbuhan relatif terbatas.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berpendapat bahwa asosiasi para pelaku industri multifinance memasang sikap hati-hati untuk 2026. Proyeksi kinerja 2025 setahun penuh belum bisa dipastikan sebelum melihat perkembangan kinerja Desember 2025.

Menurutnya, jika melihat proyeksi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) hingga asosiasi alat berat, kinerja 2026 diperkirakan sama dengan yang dijual pada 2025.

“Artinya flat kan, nah kalau mereka flat kita gimana mau tumbuh? Belum lagi kalau kita sangat hati-hati, yang saya khawatirkan kita jadi agak berat untuk bertumbuh. Tahun ini [2025] aja mungkin kita akan tutup di kisaran 1%, kemarin per September 1,07% kan,” katanya seusai acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sebab demikian, Suwandi menegaskan bagi asosiasinya yang penting saat ini bukan mengenai pertumbuhan, tetapi perusahaan bisa sehat, kualitasnya bagus, dan profitnya juga bagus.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan modal kerja oleh industri multifinance tumbuh 9,28% (YoY) menjadi Rp53,19 triliun per Oktober 2025.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Core Indonesia, Etika Karyani Suwondo berpendapat pertumbuhan itu didorong oleh sektor produktif atau UMKM yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan.

Kendati demikian, dia turut membeberkan beberapa tantangan yang perlu dihadapi perusahaan multifinance dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja.

“Tantangannya adalah risiko kredit, keterbatasan data keuangan UMKM karena unbankable, dan potensi mismatch tenor karena kebutuhan usaha bersifat jangka menengah, sementara sumber pendanaan multifinance cenderung lebih pendek,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance per Oktober 2025 ini mencapai Rp505,30 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 0,68%.

“Didukung oleh pembiayaan kerja yang tumbuh sebesar 9,28% year on year [YoY],” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan turun tipis 0,36% (month to month/MtM) dari Rp507,14 triliun.

Lebih jauh, per Oktober 2025 pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,47%, sedangkan NPF net sebesar 0,83%. Adapun, gearing ratio tercatat sebesar 2,15 kali.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat bahwa asosiasi hingga pemain industri memasang sikap hati-hati untuk 2026. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyatakan bahwa proyeksi tahun depan belum bisa dipastikan sebelum melihat perkembangan kinerja hingga akhir 2025.

Dia berujar bila melihat proyeksi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) hingga asosiasi alat berat, relatif pertumbuhan tahun depan sama dengan yang dijual pada 2025 ini.

“Artinya flat kan, nah, kalau mereka [penjualan kendaraan] flat kita [kredit multifinance] bagaimana mau tumbuh? Belum lagi kalau kita sangat hati-hati, yang saya khawatirkan kita jadi agak berat untuk bertumbuh. Tahun ini aja mungkin kita akan tutup di kisaran 1%, kemarin per September 1,07% kan,” katanya seusai acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sebab demikian, Suwandi menegaskan bagi asosiasinya yang penting saat ini bukan mengenai pertumbuhan, tetapi perusahaan bisa sehat, kualitasnya bagus, dan profitnya juga bagus.

Oleh karena itu, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menegaskan APPI akan sedikit lambat menyampaikan proyeksi industri pembiayaan 2026. Pasalnya, masih ingin melihat kondisi awal tahun 2026 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau [ekonomi Indonesia] enggak tumbuh [lebih tinggi] berarti kita tumbuhnya mungkin ya kisaran 1%—3%, tetapi apakah itu sebagai official [statement] belum berani saya, lebih baik jangan disampaikan dulu,” jelas Suwandi.

Adapun, lanjutnya, tantangan bagi industri pembiayaan di tahun depan adalah harus bisa meyakinkan semua pihak untuk benar-benar memerangi tindak jahat yang dilakukan oknum-oknum komunitas atau LSM yang mengganggu industri pembiayaan. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan laba industri perusahaan pembiayaan alias multifinance pada kuartal III/2025 mencapai Rp16,14 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut nilai itu tumbuh 10,54% bila dibandingkan dengan Agustus 2025. Dengan data ini, artinya laba industri multifinance per Agustus 2025 sebesar Rp14,60 triliun.

“Mengenai laba industri perusahaan pembiayaan, di periode September 2025 tumbuh 10,54%month-to-monthmenjadi sebesar Rp16,14 triliun. Jadi [pertumbuhannya] tetapdoubledigit,” ucapnya dalam RDK OJK September 2025, Jumat (7/11/2025).

Agusman meneruskan, pertumbuhan laba tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan pembiayaan. Akan tetapi, dia tak merincikan pembiayaan apa yang paling memengaruhinya.

Menilik statistik OJK, laba multifinance sejak Januari 2025 hingga Juni 2025 konsisten mengalami pertumbuhan. Pada Juni 2025 laba bersih setelah pajak industri menyentuh Rp11,01 triliun, tumbuh tipis 0,81 secara tahunan atauyear-on-year(YoY).

Lebih lanjut, Agusman berpendapat ramainya promo menjelang akhir tahun dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan di industri multifinance.

“Di September 2025 ini, penyaluran piutang pembiayaan yang terafiliasi dengan agen tunggal pemegang merek [ATPM] meningkat 6,80%year-on-year, menjadi sebesar Rp228,52 triliun, jadi cukup besar,” sebutnya.

Lebih jauh, Agusman berujar secara keseluruhan penyaluran pembiayaan di sektor PVML pada September 2025 ini tumbuh 5,06% YoY menjadi Rp973,78 triliun. Dari total tersebut, industri multifinance telah menyalurkan kredit mencapai Rp507,14 triliun.

“Sektor PVML ini diperkirakan akan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun, meski dihadapkan oleh berbagai tantangan antara lain dinamika perekonomian,” tuturnya.

Sebagai informasi, kredit multifinance yang mencapai Rp507,14 triliun per September 2025 itu tumbuh sebesar 1,07% YoY, dengan didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,61%YoY.

Kemudian, untuk pembiayaan bermasalah (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,47%, sedangkan NPF net sebesar 0,84%. Adapun, gearingratio-nya sebesar 2,17 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi pembebasan pajak kendaraan listrik yang didorong pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dapat menjadi angin segar bagi industri pembiayaan atau multifinance.

Untuk diketahui, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh gubernur untuk membebaskan pajak kendaraan listrik. Keputusan tertuang dalam SE Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BBNKB).