Bisnis.com,BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan gubernur saat ini Dedi Mulyadi memberi klarifikasi terkait data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pemerintah pusat melalui Satudata Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam data terbaru, terdapat15.657 kasus PHK massal di Jabar sepanjang Januari–Oktober 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari laporan perselisihan hubungan industrial serta laporan perusahaan yang melakukan PHK atau penutupan usaha. “Data Satudata Kemenaker itu bersumber dari laporan perselisihan hubungan industrial dan laporan perusahaan yang melakukan PHK atau penutupan usaha. Jadi angkanya hanya yang dilaporkan, bukan keseluruhan kondisi,” ujarnya di Bandung, Selasa (25/11/2025).

Menurut Kim, sebagian besar laporan PHK terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Banyak pekerja yang mengalami penghentian hubungan kerja akibat kontrak habis dan kemudian direkrut kembali. “Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan presentasi terbesar PHK diakibatkan habis kontrak (PKWT), dan itupun banyak setelah habis kontrak banyak yang dilakukan perpanjangan kontrak,” katanya.

Kim menjelaskan bahwa tingginya laporan PHK di sektor tekstil dan industri padat karya dipengaruhi sejumlah faktor eksternal. Ia menyebut, “PHK di industri tekstil terjadi akibat sejumlah faktor, antara lain maraknya impor pakaian bekas ilegal, lambatnya regenerasi mesin dan teknologi yang membuat industri kurang produktif dan kalah bersaing dengan produk luar negeri, serta adanya kesulitan pasokan bahan baku,” katanya.

Kondisi ekonomi global yang melemah dan penurunan konsumsi masyarakat juga memengaruhi sektor manufaktur, sementara transformasi teknologi melalui otomatisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan mulai mengubah kebutuhan tenaga kerja. “Untuk industri padat karya, PHK, relokasi, dan penutupan usaha terjadi akibat sejumlah faktor, termasuk melemahnya perekonomian global yang menurunkan tingkat konsumsi, pergeseran proses kerja dari tenaga manusia ke teknologi otomatisasi seperti mesin, robot, dan AI,” katanya.

Perbedaan struktur upah minimum antar daerah menjadi pertimbangan tambahan bagi perusahaan untuk melakukan relokasi. “Adanya disparitas upah minimum antar daerah yang mendorong perusahaan berpindah ke wilayah dengan struktur upah yang lebih kompetitif,” kata Kim.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, Pemprov Jawa Barat terus berupaya menekan potensi PHK melalui pemberian stimulan bagi dunia usaha, kemudahan perizinan, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. “Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Kim menekankan pentingnya dialog sosial sebagai sarana penyelesaian persoalan hubungan industrial, termasuk melalui LKS Bipartit dan Tripartit. Ia menyebut bahwa mekanisme dialog membantu mencegah PHK menjadi pilihan pertama. “Pemdaprov Jabar juga menguatkan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial secara konstruktif dan mencegah PHK menjadi pilihan pertama,” tuturnya. Dalam kondisi perusahaan yang tidak dapat mempertahankan pekerjanya, dialog sosial tetap digunakan untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara adil.

Pemerintah daerah juga memperkuat kesiapan tenaga kerja menghadapi peningkatan investasi di sektor kendaraan listrik dan industri berbasis teknologi. Penyesuaian kurikulum vokasi dan peningkatan pelatihan kompetensi terus dilakukan. “Pemdaprov Jabar melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan agar selaras (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja, serta memperkuat pelatihan vokasi bagi lulusan sekolah agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” pungkas Kim.