Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor di Jabar, dapat diredam oleh tingginya investasi dan masifnya pembukaan kawasan industri baru di wilayahnya.

Dedi mengungkapkan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat kini bahkan sudah mulai membuka keran rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya modal baru dan kesiapan beroperasinya sejumlah pabrik. Penyerapan tenaga kerja diproyeksikan-nya akan terjadi dalam skala besar pada tahun 2027.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan keyakinan tersebut didasarkan pada pemetaan berkala yang dilakukannya terhadap progres pembangunan fisik di sektor manufaktur dan industri strategis di Jawa Barat.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

Dedi menilai daya tarik investasi Jawa Barat yang tetap kokoh di level tertinggi menjadi benteng pertahanan krusial dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ucapnya.

Kendati yakin pasar kerja kembali bergairah, Dedi memberikan catatan kritis mengenai ketatnya standarisasi industri global. Ia mengingatkan para pencari kerja lokal untuk terus mengasah kompetensi dasar agar tidak tersisih dalam proses kurasi korporasi.

Menurutnya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Jabar pada dasarnya mumpuni, namun seringkali tersandung masalah konektivitas dan kesiapan sistem.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," tuturnya.

Ia mencontohkan, banyak komoditas pencari kerja yang justru gugur pada tahapan awal seleksi akibat mengabaikan kemampuan fundamental yang menjadi prasyarat mutlak dunia kerja.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," kata Dedi.

Menyikapi realitas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengintensifkan program pelatihan keterampilan dan standardisasi kompetensi kerja.

Langkah intervensi ini diambil guna menjamin pasokan tenaga kerja lokal mampu menyerap potensi ekspansi industri yang tumbuh masif di berbagai daerah di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian investasi 2025 naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun. Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi dunia ketenagakerjaan nasional. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 8.389 pekerja terkena PHK sepanjang kuartal I-2026, dengan Jawa Barat menjadi provinsi paling terdampak.

Berdasarkan data Kemnaker, jumlah PHK pada Januari 2026 mencapai 4.590 orang. Angka tersebut kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari dan kembali melandai menjadi 526 orang pada Maret.

Jawa Barat yang kini dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PHK tertinggi sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, yakni mencapai 1.721 pekerja. Rinciannya, sebanyak 873 pekerja terkena PHK pada Januari, 682 pekerja pada Februari, dan 166 pekerja pada Maret.

Selain Jawa Barat, daerah lain dengan kontribusi PHK terbesar yakni Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, Jawa Timur 649 orang, Jawa Tengah 558 orang, DKI Jakarta 554 orang, serta Sumatera Selatan 495 orang.

Di tengah tingginya angka PHK tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, memperingatkan potensi gelombang PHK massal dalam tiga bulan ke depan.

Pernyataan itu merujuk pada hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebut 65% perusahaan tidak akan merekrut karyawan baru dalam waktu dekat. Selain itu, sebanyak 50% perusahaan disebut tidak akan melakukan ekspansi dalam lima tahun mendatang.

“Itu menunjukkan tanda-tanda PHK akan terjadi tiga bulan ke depan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar minyak (BBM) industri telah menekan biaya produksi perusahaan. Kondisi itu mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja, terutama tenaga kerja kontrak.

“Kalau perusahaan tidak merekrut, berarti hanya mengandalkan pekerja lama. Itu kan berarti karyawan kontrak dipecat,” ujarnya.

Bisnis.com,BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan gubernur saat ini Dedi Mulyadi memberi klarifikasi terkait data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pemerintah pusat melalui Satudata Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam data terbaru, terdapat15.657 kasus PHK massal di Jabar sepanjang Januari–Oktober 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari laporan perselisihan hubungan industrial serta laporan perusahaan yang melakukan PHK atau penutupan usaha. “Data Satudata Kemenaker itu bersumber dari laporan perselisihan hubungan industrial dan laporan perusahaan yang melakukan PHK atau penutupan usaha. Jadi angkanya hanya yang dilaporkan, bukan keseluruhan kondisi,” ujarnya di Bandung, Selasa (25/11/2025).

Menurut Kim, sebagian besar laporan PHK terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Banyak pekerja yang mengalami penghentian hubungan kerja akibat kontrak habis dan kemudian direkrut kembali. “Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan presentasi terbesar PHK diakibatkan habis kontrak (PKWT), dan itupun banyak setelah habis kontrak banyak yang dilakukan perpanjangan kontrak,” katanya.

Kim menjelaskan bahwa tingginya laporan PHK di sektor tekstil dan industri padat karya dipengaruhi sejumlah faktor eksternal. Ia menyebut, “PHK di industri tekstil terjadi akibat sejumlah faktor, antara lain maraknya impor pakaian bekas ilegal, lambatnya regenerasi mesin dan teknologi yang membuat industri kurang produktif dan kalah bersaing dengan produk luar negeri, serta adanya kesulitan pasokan bahan baku,” katanya.

Kondisi ekonomi global yang melemah dan penurunan konsumsi masyarakat juga memengaruhi sektor manufaktur, sementara transformasi teknologi melalui otomatisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan mulai mengubah kebutuhan tenaga kerja. “Untuk industri padat karya, PHK, relokasi, dan penutupan usaha terjadi akibat sejumlah faktor, termasuk melemahnya perekonomian global yang menurunkan tingkat konsumsi, pergeseran proses kerja dari tenaga manusia ke teknologi otomatisasi seperti mesin, robot, dan AI,” katanya.

Perbedaan struktur upah minimum antar daerah menjadi pertimbangan tambahan bagi perusahaan untuk melakukan relokasi. “Adanya disparitas upah minimum antar daerah yang mendorong perusahaan berpindah ke wilayah dengan struktur upah yang lebih kompetitif,” kata Kim.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, Pemprov Jawa Barat terus berupaya menekan potensi PHK melalui pemberian stimulan bagi dunia usaha, kemudahan perizinan, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. “Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Kim menekankan pentingnya dialog sosial sebagai sarana penyelesaian persoalan hubungan industrial, termasuk melalui LKS Bipartit dan Tripartit. Ia menyebut bahwa mekanisme dialog membantu mencegah PHK menjadi pilihan pertama. “Pemdaprov Jabar juga menguatkan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial secara konstruktif dan mencegah PHK menjadi pilihan pertama,” tuturnya. Dalam kondisi perusahaan yang tidak dapat mempertahankan pekerjanya, dialog sosial tetap digunakan untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara adil.

Pemerintah daerah juga memperkuat kesiapan tenaga kerja menghadapi peningkatan investasi di sektor kendaraan listrik dan industri berbasis teknologi. Penyesuaian kurikulum vokasi dan peningkatan pelatihan kompetensi terus dilakukan. “Pemdaprov Jabar melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan agar selaras (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja, serta memperkuat pelatihan vokasi bagi lulusan sekolah agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” pungkas Kim.