Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan bahwa Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem rantai pasok komoditas pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua pada tahun ini, terutama di sejumlah kawasan transmigrasi setempat.

“Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pembangunan ribuan SPPG tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Kami dari Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu (implementasi program MBG) akan mendukung ekosistemnya, penyediaan bahan pangannya, dan sebagainya,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menuturkan, pembangunan fasilitas SPPG serta pengembangan ekosistem rantai pasok pangan untuk Program MBG dapat menjadi salah satu target hasil (output) dari TEP.

Ia mengatakan banyak kawasan transmigrasi merupakan penghasil beras dan bahan pokok lainnya, daging, ikan, sayur, buah, hingga rempah-rempah, sehingga berpotensi untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

Nantinya, lanjut dia, peserta TEP dapat menjadi pendamping bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan berbagai komoditas tersebut serta memfasilitasi penyerapan bahan pangan tersebut oleh para off-taker.

“SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal,” kata Velix.

Selain perguruan tinggi, pihaknya akan bekerja sama dengan BGN untuk mempersiapkan kelembagaan SPPG dan mencari investor bagi proyek pembangunan dapur MBG tersebut.

Komite tersebut juga akan berkolaborasi dengan Kementrans dalam penyediaan lahan bagi bangunan SPPG di kawasan transmigrasi.

Ia berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat segera dimulai pada Mei atau Juni mendatang.

“Sementara dari sisi pembentukan koperasi maupun yayasan yang akan mengelola (implementasi MBG), itu mungkin akan menjadi sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing daerah,” tutur Velix Vernando Wanggai.

Sebagai catatan, pendaftaran untuk Program Ekspedisi Patriot 2025 belum dibuka dan masih dalam tahap finalisasi implementasi antara Kementrans dan 10 perguruan tinggi mitra.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (21/1).

"Kemarin saya menerima Gubernur Papua Bapak Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM. Kami berdiskusi dan berkoordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," terang Bahlil dalam Instagramnya.

Saat dikonfirmasi terpisah mengenai pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas beberapa hal, termasuk persoalan pemberitn 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah (pemda) Papua.

Ia menyampaikan persoalan tersebut akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kami membahas beberapa soal, dan maksud dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen, dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan," ujar Bahlil usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah (pemda) Papua.

Prabowo meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham 10 persen itu.

"Ada arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran," kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai usai menghadap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Velix menegaskan mereka akan membahas pembagian jatah Freeport itu bersama dua anak buah Prabowo, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menerima penghargaan Papua Special Autonomy Development Accelerator dalam gelaran Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards.

Penghargaan yang diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 Harian Bisnis Indonesia ini merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia.

Penghargaan BIG-40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Ribka tercatat sebagai perempuan pertama yang menjadi gubernur di tanah Papua. Sebelum menjabat pj gubernur Papua Tengah, dia memang sudah malang melintang di pemerintah Papua.

Pada 2001, Ribka sudah menjadi Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayawijaya. Lalu, tahun-tahun berikutnya, dia pernah duduk di kursi kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Kasubbag Tata Usaha, dan sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB di Kabupaten Jayawijaya.

Lalu, pada 2013, Ribka dipromosikan menjadi kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua. Setahun kemudian, dia jadi kepala Dinas Sosial dan Permukiman di provinsi yang sama.

Ribka juga sempat ditunjuk Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai pj bupati Kabupaten Mappi pada 2017 dan pj bupati Kabupaten Yalimo pada 2021.

Kemudian pada 2022, Ribka dipercaya memimpin Papua Tengah sebelum akhirnya menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Atas perannya tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk RIbka sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025 lalu.