Bisnis.com, PATI – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan penyidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Nonaktif Sudewo.
Berdasarkan pantauan langsung, penggeledahan Kantor Bupati Pati di dilakukan semenjak pagi hingga sore pukul 15.15 WIB. Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas KPK terlihat membawa satu buah koper berwarna merah dan dua kardus.
Terdapat lima unit mobil berwarna hitam dan satu unit mobil berwarna putih dengan plat berbeda-beda (B, H, dan AB) meninggalkan area Pendopo Kabupaten Pati pada pukul 15.16 WIB.
Salah seorang pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang enggan disebut namanya mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan di Kantor Bupati Pati. “Baru lihat ada mobil-mobil [petugas KPK] itu setelah sholat Ashar tadi,” ujarnya.
Pada Kamis pagi, Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya penggeledahan di kantor dinas Bupati Pati. “Penggeledahan di Madiun masih akan berlangsung, termasuk untuk perkara Pati, tim juga masih di lapangan," ujar Budi dalam keterangannya pada Kamis (22/1/2026).
Sebelumnya, KPK mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati nonaktif Sudewo di Kabupaten Kudus pada Senin (19/1/2026).

(Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati, Sudewo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus yang menjeratnya.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Pada kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa, KPK menyebut Sudewo memiliki permainan yang melibatkan unsur kepala daerah lainnya.

Pasalnya, selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan proses pendaftaran dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Caperdes

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Caperdes diancam berupa penutupan pendaftaran ini di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo setelah ditampung oleh JION dan JAN.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bantahan Sudewo

Sementara itu, Sudewo mengaku dikorbankan dalam kasus dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes).

Dia mengklaim Caperdes belum membahas secara formal maupun informal kepada pihak terkait termasuk kepala desa, camat, dan organisasi perangkat daerah.

Sudewo menjelaskan tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken, hampir seluruh kepala desa tidak mendukungnya saat Pilkada 2024.

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali," katanya usai ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (20/1/2026).

Namun dia mengakui terdapat tiga kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pernah menghadap ke dirinya pada awal Desember, meminta petunjuk pengisian perangkat desa.

Menurutnya, seleksi perangkat desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa adanya celah suap-menyuap.

"Sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain," jelasnya.

Salah satu caranya, kata dia, melalui sistem CAT dan mengundang ormas, LSM, serta stakeholder terkait. Bahkan menurutnya saat pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati eselon 3 dan 2 dilakukan tanpa imbalan.

Sudewo membantah pematokan harga Rp125 juta hingga Rp225 juta untuk pendaftaran Caperdes.