Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Febes Mulyono untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Sudewo.

"Pemeriksaan bertempat di Polda Jawa Tengah atas nama FM selaku Kepala BPKAD Pati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Selasa (3/2/2026).

Budi mengungkapkan bahwa KPK melakukan pemanggilan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pati berinisial ASH, serta dua aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berinisial GH dan SR sebagai saksi kasus Sudewo.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo.

Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Empat tersangka dalam kasus suap pemerasan jabatan Pati:

Bupati Pati Sudewo (SDW)

Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON)

Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION)

Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN)

Selain itu, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Pengepul Kembalikan Uang ke Caperdes

KPK telah mendapatkan informasi adanya pengembalian uang dari para pengepul kepada para calon perangkat desa (Caperdes) dalam kasus dugaan pemerasan jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

"Pada beberapa hari yang lalu, kami juga mendapatkan informasi adanya pihak-pihak pengepul ini yang juga kemudian sudah mengembalikan uang kepada para calon perangkat desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Budi menjelaskan pengembalian uang ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di lembaga antirasuah.

Pengembalian uang sekaligus membantu penyidik melengkapi informasi yang dibutuhkan. Budi mengimbau kepada seluruh pihak-pihak terkait dapat kooperatif dalam perkara ini.

Selain itu, tim juga sudah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami proses pengisian jabatan perangkat desa di Pati.

"Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Pati tersebut, penyidik mendalami bagaimana proses dan tahapan dalam pengisian jabatan untuk perangkat desa di wilayah Pati, termasuk juga praktik-praktik dugaan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa," jelas Budi.

Melalui pemeriksaan tersebut, membuka peluang penyidik mendalami modus-modus yang kemungkinan terjadi di wilayah lainnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati, Sudewo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus yang menjeratnya.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Pada kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa, KPK menyebut Sudewo memiliki permainan yang melibatkan unsur kepala daerah lainnya.

Pasalnya, selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan proses pendaftaran dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Caperdes

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Caperdes diancam berupa penutupan pendaftaran ini di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo setelah ditampung oleh JION dan JAN.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bantahan Sudewo

Sementara itu, Sudewo mengaku dikorbankan dalam kasus dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes).

Dia mengklaim Caperdes belum membahas secara formal maupun informal kepada pihak terkait termasuk kepala desa, camat, dan organisasi perangkat daerah.

Sudewo menjelaskan tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken, hampir seluruh kepala desa tidak mendukungnya saat Pilkada 2024.

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali," katanya usai ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (20/1/2026).

Namun dia mengakui terdapat tiga kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pernah menghadap ke dirinya pada awal Desember, meminta petunjuk pengisian perangkat desa.

Menurutnya, seleksi perangkat desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa adanya celah suap-menyuap.

"Sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain," jelasnya.

Salah satu caranya, kata dia, melalui sistem CAT dan mengundang ormas, LSM, serta stakeholder terkait. Bahkan menurutnya saat pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati eselon 3 dan 2 dilakukan tanpa imbalan.

Sudewo membantah pematokan harga Rp125 juta hingga Rp225 juta untuk pendaftaran Caperdes.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo mengaku dikorbankan dalam kasus dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes).

Dia mengklaim Caperdes belum membahas secara formal maupun informal kepada pihak terkait termasuk kepala desa, camat, dan organisasi perangkat daerah.

Sudewo menjelaskan tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken, hampir seluruh kepala desa tidak mendukungnya saat Pilkada 2024.

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali," katanya usai ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (20/1/2026).

Namun dia mengakui terdapat tiga kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pernah menghadap ke dirinya pada awal Desember, meminta petunjuk pengisian perangkat desa.

Menurutnya, seleksi perangkat desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa adanya celah suap-menyuap.

"Sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain," jelasnya.

Salah satu caranya, kata dia, melalui sistem CAT dan mengundang ormas, LSM, serta stakeholder terkait. Bahkan menurutnya saat pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati eselon 3 dan 2 dilakukan tanpa imbalan.

Sudewo membantah pematokan harga Rp125 juta hingga Rp225 juta untuk pendaftaran Caperdes.

Sementara itu, KPK mengungkapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan Sudewo dan kasus pemerasan di Madiun, Selasa (20/1/2026).

"Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus ya, sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Iya, iya [Sudewo ditetapkan sebagai tersangka]," kata Asep.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Budi menyampaikan penyidik mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

"Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak," jelas Budi.

Bupati Pati Sudewo diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Asep menjelaskan kejadian ini bermula pada akhir tahun 2025 ketika Kabupaten Pati mengumumkan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026, di mana pembahasan pengisian jabatan berlangsung pada November 2025.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa. Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Calon Perangkat Desa.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta s.d Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Calon Perangkat Desa diancam berupa penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.