Bisnis.com, JAKARTA — PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) melalui anak usahanya PT Suryacipta Swadaya mempercepat investasi di Subang Smartpolitan dengan memanfaatkan momentum IEU-CEPA.

Abednego Purnomo, Chief Commercial Officer Subang Smartpolitan mengatakan sebanyak tiga perusahaan tekstil terintegrasi telah memulai pembangunan pabrik manufaktur vertikal (dengan dua tahap proses pembuatan pakaian) di Subang Smartpolitan, Jawa Barat.

Investasi ini mencakup tiga entitas utama, yakni PT Binkova Textiles Indonesia yang fokus pada proses pencelupan dan penyelesaian kain (dyeing & finishing), PT Dafei Textile Indonesia untuk produksi kain melalui metode tenun dan rajut, serta PT Serendipity Fashion Indonesia sebagai produsen garmen.

Ketiga perusahaan tersebut merupakan mitra dari H&M, brand fesyen global, yang memilih Indonesia sebagai basis produksi untuk memperkuat rantai pasok mereka. Pembangunan fasilitas vertikal ini juga dirancang untuk memenuhi ketentuan two stage process dalam skema tarif nol persen IEU-CEPA, yang menjadi kunci untuk meningkatkan akses produk tekstil Indonesia ke pasar Uni Eropa.

"Masuknya manufaktur vertikal yang mencakup Tier 1 hingga Tier 2 membuktikan bahwa ekosistem di Subang Smartpolitan mampu menjawab kebutuhan investor akan efisiensi biaya logistik dan standar ESG yang ketat," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Dia menilai dengan konektivitas strategis kawasan industri ke Tol Cipali dan kedekatan dengan Pelabuhan Patimban, maka para tenant dapat mengoptimalkan peluang pasar global secara maksimal.

Direktur PT Binkova Textiles Indonesia, Sun Jianjun, menyatakan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai pemasok global yang kompetitif.

“Keputusan kami untuk membangun fasilitas manufaktur vertikal di Indonesia adalah bagian dari strategi jangka panjang. Kami akan menghadirkan teknologi manufaktur modern guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan ketelusuran produk yang sesuai dengan standar keberlanjutan internasional,” ujarnya.

Pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan operasional produksi penuh dimulai setelahnya. Produk yang dihasilkan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, khususnya Eropa.

Direktur Promosi Investasi Asean, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi Industri (BKPM), Saribua Siahaan. Dia berharap investasi ini tidak hanya memperkuat sektor tekstil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami optimistis investasi ini dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2029, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi unggulan di kawasan,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Kinerja ekspor industri padat karya dalam negeri terkerek setelah adanya injeksi permodalan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Industri tekstil menjadi salah satu yang terdampak positif, bahkan meningkatkan neraca ekspor sampai dua digit.

Satu di antara debitur LPEI, yakni PT Mitra Saruta Indonesia, yang mendapat kenaikan pendapatan dari perbaikan kinerja ekspor dalam 10 tahun belakangan. Pinjaman yang mengalir sampai ratusan miliar ke pabrik tekstil berbasis di Nganjuk, Jawa Timur ini.

"Di atas Rp100 miliar pastinya. Naik double digit (jumlah ekspor)," kata Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Yanto Andrian saat media briefing di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Dana ratusan miliar ditujukan untuk segala belanja modal demi mendukung ekspor produk yang bahan bakunya berasal dari material daur ulang. Ada mesin produksi yang diremajakan hingga perbaikan infrastruktur.

Setiap bahan baku daur ulang, lanjut Yanto, pabrikan menghasilkan produk jadi seperti sarung tangan. Produk itu kemudian diekspor ke negara Asia, seperti Jepang dan Rusia. Ekspor ini sudah berlangsung selama 30 tahun.

"Jadi peran LPEI yang selama ini sudah 10 tahun lebih membantu kami yang termasuk sektor padat karya dan modal. Jadi, kami bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan market yang lebih kompetitif dan agresif untuk ekspor," tutur Yanto.

Dalam momen sama, Kepala Divisi Penugasan Khusus dan Strategi LPEI Berlianto Wibowo, mengatakan setiap anggaran pinjaman yang dikeluarkan untuk kalangan industri merupakan bentuk komitmen negara membersamai pengembangan bisnis, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Berlianto menitikberatkan industri pengelolaan seperti tekstil yang berdaya ekspor menjadi nilai ekonomi yang prospektif. Dari ekspor, ada cadangan devisa yang didapat.

"Di sinilah peran LPEI Sebagai salah satu kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal memberikan support pembiayaan ekspor nasional. Nah ini kami berikan kepada pelaku ekspor yang memang sudah siap berkembang, salah satunya PT Mitra Saruta," kata Berlianto.

Berlianto mengatakan injeksi modal ditujukan pula untuk pabrikan meluaskan pasar ekspor. Jika biasanya pabrikan milik Yanto hanya dapat menyuplai barangnya ke dua negara, maka ke depan mesti diversifikasi pasar.

"Salah satu program yang memang berdampak langsung pelaku ekspor adalah bagaimana mereka mendiversifikasi market. Kalau kondisi market sedang tidak baik-baik saja kita punya yang namanya program khusus ekspor. Apa negaranya? Bisa ke. Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin," urainya.

(Febrina Ratna Iskana)

PAGI itu, Kawasan Rancaekek di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih terlihat samar. Ratusan kaki berderap cepat menuju berbagai pabrik. Pabrik tekstil yang selama ini menjadi “gantungan hidup”.

Saat masih berjaya, tepatnya sebelum pandemi Covid-19 merajalela, Rancaekek adalah pelindung bagi ribuan pekerja yang mengharapkan hidup dari puluhan pabrik tekstil yang ada.

Kawasan Rancaekek yang terletak sekitar 23 kilometer di timur Kota Bandung dulunya merupakan lahan persawahan aktif. Perkembangan industri tekstil mengubahnya menjadi episentrum industri padat karya.

Pusat industri manufaktur tekstil mulai berkembang pesat sejak tahun 1978, membentang di sepanjang jalur utama Rancaekek-Cicalengka.

Area ini menampung banyak pabrik besar seperti Aichi Tex Indonesia, Kahatex, Ewindo, Wistex dan lain-lain menjadikannya kontributor signifikan bagi ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Pagebluk Covid-19 begitu memukul industri tekstil di Rancaekek. Banyak perusahaan tekstil dan garmen melakukan penutupan sementara, pengurangan produksi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada kurun waktu 2020-2022.

Ibarat urat nadi yang terhubung dengan organ-organ tubuh yang lain, begitu indutri tekstil terpukul, maka segera menular ke usaha kecil menengah lainnya.

Usaha binatu merosot, warung makan tergerus, penjual jajanan terdampak, jasa parkiran ikut kena imbas, usaha kontrakan kamar pun ikut menanggung rugi.

Selain pandemi, industri tekstil semakin terpuruk karena krisis bahan baku impor yang membuat harga semakin melangit.

Belum lagi persaingan dari negara tetangga seperti Vietnam, China, Thailand, Bangladesh hingga India yang menawarkan kemudahan perizinan dan tenaga kerja murah.

Kiat perusahaan untuk tetap sekadar hidup pun juga masih harus diakali dengan pengurangan jam operasional, pengurangan jam kerja hingga PHK.

Di antara ratusan kaki yang melangkah pagi itu menuju pabrik, ada sosok pengayuh sepeda butut yang menjadi saksi kejayaan hingga meredupnya “era emas” Rancaekek.

Namanya Deden Noor Achmad Fauzi (53) yang telah bekerja selama 32 tahun di salah satu pabrik tekstil yang ada di daerah Rancaekek.

Pria lulusan STM 1 Bandung itu begitu lama bekerja di pabrik tekstil karena kepiawaiannya di permontiran mesin.

Hebatnya, Deden hanya berbekal pengetahuan dari sekolah menengah teknik saja ditambah belajar secara mandiri.

Bebagai mesin pabrik tekstil asal Eropa dikuasainya, termasuk kini mesin asal China. Sekarang jabatan Deden sebagai pengawas para montir mesin.

Deden mengakui bekerja di pabrik tekstil saat dirinya lulus STM di tahun 1993 begitu gampang. Lowongan kerja sebagai montir mesin sangat terbuka dan mudah. Berbeda dengan sekarang, lowongan kerja begitu sulit mengingat banyaknya pelamar kerja.

Sebagai pegawai kecil bergaji setara upah minimum regional (UMR), Deden mengaku bersyukur mengingat dirinya tidak pernah mengalami PHK.

Cobaan hidup terberatnya terjadi saat Covid-19, di mana pabrik tekstil tempatnya bekerja memberlakukan pengurangan jam kerja.

“Cukup tidak cukup harus dicukupkan” menjadi prinsip hidup yang selalu dipegangnya hinggi kini.

Dari pabrik tekstilnya tempatya bekerja, Deden menemukan jodoh. Deden berbangga, salah satu dari dua putrinya sudah menamatkan pendidikan di Fakultas Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Sumedang.

Sementara bungsunya masih bersekolah di salah satu SMP Negeri di dekat tempat tinggalnya di salah satu perumahan sederhana di Rancaekek.

Kebahagian terbesar Deden dan istri adalah bisa mengkuliahkan anaknya yang kini tengah menempuh pendidikan profesi lanjutan.

Biar Deden dan istri hanya tamatan sekolah menengah, mereka bertekad dua anaknya harus kuliah. Dari 15 tahun masa angsuran rumahnya yang berukuran 36 meter persegi, kewajiban mencicil Deden tinggal setahun lagi.

Selama 32 tahun bekerja di pabrik tekstil, Deden menjadi paham bahwa jika ada permintaan besar dari mancanegara dan dalam negeri, maka dirinya bersama ribuan pekerja di Rancaekek akan mendapatkan jatah shift pekerjaan yang banyak.

Namun, jika permintaan menurun, maka Deden dan ribuan pekerja di pabrik tekstil juga akan “gabut”. Gabut adalah istilah anak muda untuk menyebut perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.

Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional pasca-pandemi terutama di sepanjang tahun 2024-2025, mengalami tekanan berat, bahkan berada di "ujung tanduk".

Selain karena kumulasi dari kombinasi penurunan daya beli global, banjir produk impor murah, serta masalah struktural di dalam negeri.

Meskipun sempat ada harapan pemulihan, situasi terkini menunjukkan tanda-tanda deindustrialisasi, yakni ditandai dengan gelombang kebangkrutan, penutupan pabrik, dan gelombang PHK.

Di luar masalah mega skandal korupsi dan beban hutang yang menggunung hingga Rp 29,8 triliun, kejatuhan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex menjadi pengingat betapa industri tekstil dan produk tekstil begitu rawan terguncang akibat pengaruh eksternal dan internal.

Kebijakan perdagangan seperti Permendag No. 8 Tahun 2024 begitu mempermudah masuknya produk tekstil impor murah dari China dan Vietnam sehingga menekan produk lokal.

Adanya praktik “dumping” dan impor murah tersebut membuat industri tekstil kita begitu loyo.

Belum lagi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi permintaan global dan domestik. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina ikut mengganggu rantai pasok dan menurunkan ekspor ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Ketergantungan pada bahan baku impor, tingginya biaya operasional, serta teknologi lama yang kurang efisien membuat biaya produksi tidak kompetitif. Persoalan-persoalan seperti ini hanya menjadi beban operasional dan efisensi bagi perusahaan tekstil.

Jika “jatuhnya” Sritex saja telah merumahkan sekitar 10.000 karyawan, tentu angka-angka tersebut semakin besar jika dihitung dari serapan tenaga kerja dari semua pabrik tekstil dan produk tekstil.

Jika ikut dihitung dengan beban tanggungan setiap pekerja yang rata-rata menghidupi 4 orang, yakni istri dan dua anak, maka industri ini begitu besar memberi pekerjaan dan manfaat.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024, jumlah tenaga kerja sektor industri pakaian jadi berjumlah 2.895.881 orang.

Adapun total jumlah tenaga kerja yang mencari nafkah di sektor tekstil dan produk tekstil sebanyak 3,97 juta orang. Industri tekstil ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja manufaktur sebesar 20,51 persen (Liputan6.com, 6 Mei 2025).

Terlepas masih adanya pro dan kontra dari hasil muhibah Presiden Prabowo Subianto ke AS baru-baru ini – ada proyeksi keuntungan bagi nasib wong cilik dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia pascapengenaan tarif 0 persen oleh Amerika Serikat diproyeksikan sangat positif, menjadi angin segar bagi sektor padat karya yang sempat tertekan.

Kebijakan yang dihasilkan dari ART diyakini memberikan keunggulan kompetitif signifikan bagi produk Indonesia di pasar AS.

Akses tanpa tarif atau tarif rendah (0-10 persen) pada 1.819 pos tarif - termasuk tekstil dan garmen - membuat harga produk Indonesia bisa lebih bersaing dibandingkan negara pesaing yang masih dikenakan tarif tinggi.

Apalagi pemerintah telah menargetkan lonjakan ekspor tekstil dari kisaran 4 miliar dollar AS menjadi 40 miliar dollar AS dalam 10 tahun ke depan.

Jika orderan tektsil di pabriknya meningkat, maka ada jaminan asap dapur di rumah para pekerja terus mengepul. Jika pekerjaan di pabrik meningkat, maka kekhawatiran terjadinya PHK bisa ditepis.

“Dulu uang seratus ribu bisa dibelikan banyak barang, kini uang seratus ribu hanya bisa dibelanjakan untuk sedikit barang” – Deden Noor Achmad Fauzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut agar industri substitusi impor Tanah Air kembali dikembangkan untuk melindungi ekosistem perekonomian nasional.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyebut bahwa pengembangan industri substitusi impor merupakan doktrin terdahulu yang mengedepankan perputaran ekonomi nasional, mengingat persediaan barang yang disediakan oleh industri dalam negeri.

“KSPSI mendesak, mendorong pemerintah dan negara untuk kembali ke doktrin zaman dulu itu. Apa doktrinnya? Industri substitusi impor itu dikembangkan kembali. Sejauh kita bisa memproduksi barang-barang itu sendiri, sudah kita tidak usah impor,” kata Jumhur usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, hal paling penting dari gagasan ini adalah tersedianya ratusan juta orang yang mau bekerja, sehingga pembenahan ekosistem menjadi mendesak. Jumhur mencontohkan kondisi riil sektor tekstil Tanah Air saat ini.

Dia menyinggung perihal tingginya impor ilegal dan kemudahan produk luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia. Sebanyak 30% impor tekstil dan produk tekstil (TPT) disebutnya berstatus ilegal alias diselundupkan, sedangkan 30% hingga 40% lainnya diberikan kelonggaran impor berlebih.

Dengan demikian, pihaknya mencermati bahwa pabrik tekstil di dalam negeri yang mempekerjakan jutaan karyawan hanya mengisi sekitar 30% pangsa pasar di negeri sendiri.

“Anda bisa bayangkan kalau impor yang ilegal itu dihajar, maka [pangsa] pasar kita langsung naik 10%. Di situ dengan tidak dibantu [insentif] pun, industri akan tumbuh,” ujar Jumhur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut membuka acara tersebut menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah yang terus memberantas impor ilegal.

Menurut Dasco, pemerintah pusat telah memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang bermain dengan urusan impor, hingga menindak pelaku usaha asing yang tak menaati aturan main. Tak hanya sektor tekstil, hal ini juga berlaku bagi sektor lain seperti baja.

“Menteri Keuangan sudah melakukan sidak [inspeksi mendadak] dan kemudian melakukan penutupan beberapa pabrik yang memproduksi baja, tetapi tidak membayar pajak di daerah Cilegon dan sekitarnya,” tutur elit Partai Gerindra ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) menilai relokasi pabrik bukanlah solusi instan untuk menghadapi tekanan ongkos produksi, khususnya biaya upah buruh yang naik di setiap daerah tahun ini.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) memang menjadi salah satu variabel yang diperhatikan pelaku usaha dalam perencanaan bisnis. Meski demikian, keputusan relokasi tidak dilakukan secara otomatis hanya karena faktor upah.

“Banyak perusahaan tetap mempertahankan operasional di Jawa Barat dan Banten selama tingkat produktivitas tenaga kerja masih sejalan dengan kenaikan biaya, serta selama efisiensi proses produksi masih dapat dijaga,” kata Anne kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Anne menambahkan, pelaku industri juga mempertimbangkan berbagai faktor lain di luar upah, seperti kedekatan dengan rantai pasok, ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur, hingga akses ke pelabuhan dan pasar ekspor.

Faktor-faktor tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap kelancaran produksi dan daya saing jangka panjang. Fokus utama industri, menurut Anne, tetap pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing secara keseluruhan.

“Relokasi lebih dilihat sebagai opsi strategis jangka panjang, bukan sebagai respons jangka pendek terhadap kenaikan UMK/UMP, dengan fokus utama tetap pada peningkatan produktivitas dan daya saing secara keseluruhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anne menilai relokasi memang dapat menjadi salah satu opsi untuk mengelola struktur biaya, tetapi bukan satu-satunya dan bukan pula solusi utama untuk menjaga daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Saat ini, pelaku industri justru lebih menekankan strategi jangka menengah dan panjang.

Strategi tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi energi, adopsi teknologi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan prinsip keberlanjutan agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Dengan pendekatan tersebut, industri garmen dan tekstil diharapkan mampu membangun efisiensi secara struktural, bukan semata berbasis lokasi produksi.

“Dalam konteks ini, relokasi lebih bersifat pelengkap, sementara kunci utama tetap pada transformasi industri menuju efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto mengatakan, sejumlah pengusaha telah merelokasi pabrik maupun ekspansi bertahap ke wilayah dengan biaya upah lebih rendah.

“Oh, kebanyakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya karena upahnya sama Vietnam hampir sama. Kalau Tangerang, Karawang sudah lebih tinggi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu per satu pabrik raksasa tekstil nasional berguguran sepanjang 2025. Kendala minimnya permintaan domestik karena banjir impor menjadi biang kerok hingga kinerja keuangan terperosok.

Berdasarkan data Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), terdapat lima pabrik tekstil hulu yang tutup sepanjang tahun ini. Alhasil, ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejatinya, gelombang penutupan pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) telah terjadi sejak 2 tahun lalu yang terjadi pada 60 perusahaan, termasuk Sritex Group, salah satu raksasa industri TPT besar di Indonesia yang menyerap lebih dari 10.000 pekerja.

Menurut pengusaha tekstil, ada banyak tantangan industri yang akhirnya membuat industri tertekan. Beberapa di antaranya regulasi tata niaga impor yang sempat diotak-atik pemerintah. Namun, justru membuat impor makin tak terbendung.

Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023, yang kemudian diubah menjadi Permendag 8/2024, dan direvisi menjadi aturan impor berdasarkan klaster lewat Permendag 16-24 Tahun 2025.

Kebijakan yang semula bertujuan untuk mengatur arus impor, justru malah mempermudah barang impor untuk masuk tanpa syarat teknis. Revisi aturan tersebut memberikan angin segar bagi pengusaha TPT meskipun praktik impor ilegal lewat 'pelabuhan tikus' masih menjadi polemik tersendiri.

Kondisi ini juga memunculkan dugaan permainan mafia impor. Barang-barang impor ilegal yang dimaksud mencakup pakaian bekas atau thrifting.

Hambatan tersebut membuat industri tekstil dalam negeri tak dapat bersaing dengan produk impor jadi yang lebih murah. Alhasil, arus kas perusahaan seret dan efisiensi menjadi satu-satunya pilihan hingga berakhir gulung tikar.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil mengatakan, kondisi tersebut membuat industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Dia pun menilai hal tersebut menjadi tanda deindustrialisasi dini terjadi.

“Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik,” kata Farhan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (30/11/2025).

Dia memperkirakan akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya tahun depan jika pemerintah gagal mengontrol dan memberikan transparansi ke publik siapa penerima kuota impor paling banyak yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik saat ini.

“Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini. Saat ini, enam pabrik lainnya produksinya sudah di bawah 50%, bahkan sudah ada yang on-off. Lima mesin polimerisasi sudah setop, tidak produksi lagi,” terangnya.

Daftar pabrik tekstil raksasa tumbang pada 2025

1. Pabrik Poliester Asia Pacific Fibers

Pada Juli 2025, PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan penutupan permanen pabriknya di Karawang yang memproduksi produk kimia dan serat untuk tekstil. Pabrik tersebut telah ditutup sementara pada 1 November 2024.

Dalam keterangan manajemen POLY kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (28/7/2025), setelah ditutup sementara selama 6 bulan terakhir, fasilitas unit produksi di pabrik tersebut kini disebut tidak layak secara teknis dan komersial.

Kala itu, pabrik ditutup lantaran terjadi tren penurunan utilitas produksi hingga akhir September 2024 dengan tingkat operasional di bawah 40%.

Kendati demikian, penutupan pabrik di Karawang itu telah menyebabkan penurunan penjualan produk polyester staple fiber, polyester chips, dan performance fabrics. Penjualan tahun ini diperkirakan turun 76%.

Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pabrik di Karawang telah tutup selama setahun terakhir, sementara pabrik di Kendal masih memproduksi benang filamen dengan utilitas produksi 30%—35%.

“Kapasitas pabrik Karawang turun drastis, akhirnya berhenti, pabrik Kendal hanya jalan 30–35% dengan pekerja sekitar 1.000 pekerja,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Mestinya, kapasitas produksi benang di pabrik Kendal tersebut 144.000 ton. Namun, dengan utilitas 30% maka produksi per bulan mencapai 2.500-3.000 ton.

Ravi mengungkapkan, APF telah melakukan PHK terhadap 3.000 pekerja pabrik yang berada di Karawang dan Kaliwungu, Kendal.

2. Pabrik Poliester PT Polychem Indonesia (ADMG)

2. Pabrik Poliester PT Polychem Indonesia (ADMG)

Produsen kimia dan poliester itu resmi menutup lini bisnis poliester lantaran rugi berkepanjangan. Kerugian telah terjadi sejak pandemi Covid-19. Perusahaan tersebut sempat menghentikan sementara segmen operasi poliester.

Perusahaan memutuskan untuk menutup operasional segmen poliester pada 14 November 2025 lalu secara permanen.

3. Sritex Group

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025. Akhir perjalanan dari raksasa tekstil yang pernah berjaya di Asia Tenggara itu seturut dengan sejumlah kasus kegagalan pembayaran utang hingga berujung pailit.

Berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, tim kurator Sritex telah melakukan PHK terhadap total 10.969 pekerja sepanjang Januari-Februari 2025.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari beberapa perusahaan Grup Sritex, seperti PT Sritex Sukoharjo, PT Primayuda Boyolali, PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan PT Bitratex Semarang.

Menilik sejarah singkatnya, Sritex merupakan salah satu nama besar di industri tekstil Indonesia yang memulai perjalanannya pada 1966. Kini, perusahaan itu tinggal legenda.

Adapun, salah satu anak usaha Sritex di sektor hulu yaitu PT Rayon Utama Makmur, yang memproduksi serat rayon, menjadi salah satu dari lima pabrik tekstil yang tutup tahun ini.

4. Pabrik Serat & Benang Poliester Sulindafin

Setelah melakukan PHK ribuan buruh pada 2019 di Cikarang, Sulindafin juga resmi menutup produksinya untuk segmen serat dan benang poliester di Tangerang. Hal ini juga menjadi salah satu bukti industri tekstil yang makin tersungkur imbas ketidakmampuan bersaing dengan produk-produk impor murah.

5. Pabrik Benang PT Sejahtera Bintang Abadi Textile (SBAT)

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat putusan perkara No. 3/Pdt.SusPKPU/2025/PN Jkt. Pst.

Berdasarkan penjelasan pengendali SBAT, Tan Heng Lok, kepada Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis (18/9/2025), pada 29 Agustus 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk berakhir dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Perseroan pailit.

SBAT merupakan produsen benang hasil daur ulang atau recycle yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tan Heng Lok sebesar 34,48% dan publik 51,52%. Perusahaan pelat merah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) juga tercatat memiliki saham SBAT sebesar 13,99%. Sisanya, 0,001% dimiliki oleh Martha Intan Yaputra, direksi perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen poliester dan benang filamen, PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) atau APF telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 pekerja pabrik yang berada di Karawang dan Kaliwungu, Kendal.

Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pabrik di Karawang telah tutup selama setahun terakhir, sementara pabrik di Kendal masih memproduksi benang filamen dengan utilitas produksi 30%—35%.

“Kapasitas pabrik Karawang turun drastis, akhirnya berhenti, pabrik Kendal hanya jalan 30–35% dengan pekerja sekitar 1.000 pekerja,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Mestinya, kapasitas produksi benang di pabrik Kendal tersebut 144.000 ton. Namun, dengan utilitas 30% maka produksi per bulan mencapai 2.500-3.000 ton. APF mencatat jika peningkatan kapasitas 2 kali lipat dari saat ini maka membutuhkan dana US$60 juta.

Ravi menyebut, dari total produksi benang saat ini, APF masih mendapatkan permintaan ekspor 30% sementara sisanya diserap oleh pasar domestik. Kendati demikian, permintaan terus melemah seiring dengan masifnya impor barang murah.

Menurut Ravi, kondisi ini menunjukkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa restrukturisasi bisnis dan keuangan di sektor TPT ini mendesak diselesaikan.

Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan gelombang kebangkrutan perusahaan TPT bisa berlanjut. Akibatnya, badai PHK di industri TPT semakin tak terbendung dan pada gilirannya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Dalam hal ini, APF berharap agar Kementerian Keuangan bisa mempercepat kepastian proses restrukturisasi utang perseroan kepada pemerintah.

"Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, kami melihat adanya opportunity agar proses restrukturisasi utang segera selesai," ujarnya.

Pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru. Ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan percepatan dan win-win solution dalam penyelesaian restrukturisasi utang Perseroan.

"Pak Purbaya (Menkeu) sudah menerima suratkami dan cepat merespons dengan memberikan disposisi ke DJKN," katanya.

Ravi menjelaskan, akibat berlarut-larutnya lebih dari 20 tahun tanpa kepastian restrukturisasi utang tersebut Perseroan mulai sulit mempertahankan going concern. Kreditur yang sebelumnya mendukung kelangsungan usaha Perseroan saat ini mulai kehilangan kepercayaannya.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkap ada sembilan perusahaan China diklaim berminat membangun pabrik tekstil di Indonesia.

Namun, ia belum menjelaskan rinci di mana pabrik tekstil tersebut akan dibangun.

"Perusahaan-perusahaan terutama dari Cina melirik Indonesia sebagai tempat baru memproduksi. Tercatat terakhir 9 perusahaan yang sangat besar. Nantilah, beberapa sudah jalan," katanya Faisol saat ditemui di Indonesia Sport Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (7/12) dikutip Detik Finance.

Menurutnya, ketertarikan perusahaan China membangun pabrik tekstil di Indonesia terjadi karena banyaknya hambatan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan ekspor langsung dari negaranya.

"Setelah mereka melihat kemungkinan mereka untuk ekspor secara langsung dari Cina ke Amerika banyak kendala, mereka melihat tempat-tempat seperti Indonesia untuk melakukan relokasi dan makanya belakangan cukup banyak perusahaan-perusahaan tekstil masuk ke Indonesia yang tadinya mereka berasal dari Vietnam dan berasal dari Cina," katanya.

Faisol menyebut relokasi pabrik tekstil asal China ini bakalan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ekspor RI.

Pasalnya, kinerja industri alat olahraga RI saat ini berada dalam fase kompetitif, terutama di pasar Amerika Serikat yang menjadi tujuan ekspor utama alat-alat olahraga nasional.

"Sekarang kita masih bersaing dengan Vietnam dan Meksiko terutama di pasar Amerika. Karena ekspor terbesar alat-alat olahraga kita ke Amerika dan waktu Amerika menutup beberapa kali kemungkinan ekspor karena bea masuk, jadi akhirnya sempat tertahan, walaupun pelan-pelan juga kembali," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan variabel produksi industri manufaktur kembali berada pada zona kontraksi selama enam bulan berturut-turut, meski pesanan baru menunjukkan penguatan pada November 2025. Nilai produksi dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat turun 1,08 poin ke level 47,49, sedangkan variabel pesanan naik 0,68 poin ke 55,93.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan pelemahan produksi terjadi di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya serta tekanan eksternal terkait fluktuasi nilai tukar dan dinamika geopolitik yang memengaruhi rantai pasok global. Meski demikian, peningkatan pesanan dari pasar domestik memberikan sinyal pemulihan yang mulai terbentuk.

“Kontraksi pada variabel produksi ini dipengaruhi oleh pelaku industri yang mengambil sikap wait and see dalam meningkatkan output, seiring permintaan yang belum sepenuhnya pulih, serta tekanan eksternal lain seperti fluktuasi nilai tukar dan dinamika geopolitik yang berdampak pada rantai pasok global,” ujar Febri dalam rilis IKI November 2025, dikutip Jumat (28/11/2025).

Terbantu naiknya permintaan domestik

Kemenperin mencatat permintaan domestik bergerak naik ke level 52,71, sedangkan permintaan berorientasi ekspor berada di posisi 54,18. Peningkatan pada pasar domestik mencerminkan dorongan kebijakan belanja dalam negeri yang memperkuat kontribusi industri pengolahan. Secara bersamaan, risiko limpahan produk dari negara terdampak perang tarif global tetap perlu diwaspadai agar kapasitas industri nasional tetap terjaga.

Optimisme pelaku industri menunjukkan tren positif dengan tingkat ekspektasi usaha enam bulan mendatang mencapai 71 persen, naik dari 70,5 persen pada Oktober. Pada periode yang sama, tingkat pesimisme turun ke 5,2 persen. Hasil survei mencatat 78 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik atau stabil, sementara 22 persen menilai kondisi menurun.

Kinerja subsektor turut memberikan kontribusi positif terhadap IKI November 2025. Sebanyak 22 dari 23 subsektor berada dalam fase ekspansif dan memberikan sumbangan hingga 98,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2025. Industri Pengolahan Tembakau menjadi subsektor dengan indeks tertinggi, ditopang kenaikan produksi rokok pada Oktober 2025 yang mencapai 27,9 miliar batang atau naik 7,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Produksi rokok secara kumulatif Januari–Oktober 2025 mencapai 250,9 miliar batang atau turun 1,91 persen dibandingkan periode 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh maraknya rokok ilegal yang mendorong pelaku industri melakukan penyesuaian produksi. “Rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu iklim usaha,” kata Febri.

Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional mencatat ekspansi pada level 57,68 poin. Subsektor ini terdorong peningkatan pesanan luar negeri setelah nilai ekspor pada September 2025 mencapai 81,87 juta dolar AS, naik 12,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kemenperin menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan ekspansi industri manufaktur melalui penguatan pasar domestik berbasis P3DN, ketersediaan energi kompetitif, perlindungan impor melalui SNI dan kebijakan selektif, serta dukungan hilirisasi berbasis sumber daya lokal. Upaya ini diperkuat melalui langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membatasi impor selektif dan pemberantasan barang ilegal yang berpotensi mengganggu struktur industri nasional.

Kondisi makroekonomi yang stabil turut menopang industri, dengan inflasi terjaga di 2,86 persen dan indikator permintaan domestik menguat. Penjualan eceran September tumbuh 3,7 persen dan Indeks Keyakinan Konsumen Oktober naik ke 121,2. PMI S&P Global Manufaktur Indonesia berada pada level 51,2, menandakan ekspansi tiga bulan beruntun.

Penguatan permintaan domestik menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas industri. Kemenperin yakin dinamika ini mampu mendorong masuknya investasi baru ke sektor manufaktur melalui fasilitas fiskal, nonfiskal, dan kawasan industri yang telah disiapkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekitar 10.000 orang buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntut pemberantasan impor ilegal dan menghukum pelakunya.

Rencana aksi unjuk rasa itu bakal digelar pada 27 November 2025 nanti di kantor Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian/lembaga terkait, dengan melibatkan sekitar 10.000 anggota dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan karena upaya pemerintah memberantas praktik impor ilegal masih belum menunjukkan hasil. Di mana sebelumnya, KSPN pun telah menggelar aksi serupa pada tanggal 1 Juni 2025 lalu di depan Istana Negara, Jakarta. Saat itu, KSPN juga menuntut pemerintah menghentikan segera praktik impor ilegal.

"Presiden Prabowo saat itu berkomitmen menindak tegas pelaku impor ilegal, termasuk akan membakar kapal-kapal penyelundup dan merevisi Permendag No 8/2024 yang dianggap melonggarkan arus impor. Namun hingga kini, komitmen itu belum sepenuhnya terwujud. Revisi Permendag 8/2024 sudah positif, namun kami menilai belum menjawab secara utuh persoalan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional," kata Presiden KSPN Ristadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/10/2025).

"Sebagai contoh, diperbolehkanya perusahaan importir di kawasan berikat menjual barang impornya di dalam negeri. Ini pasti berdampak akan menekan barang produsen industri di luar kawasan berikat, karena harganya akan lebih murah. Dengan demikian selain barang impor ilegal, barang import legal pun dengan praktik seperti itu akan ikut menekan barang-barang produsen industri dalam negeri," tambahnya.

Kondisi ini, sambungnya, seolah membuktikan arus barang impor ilegal yang masuk RI tak terbendung dan semakin menguasai pasar domestik. Jika situasi ini dibiarkan terus, imbuh dia, industri nasional perlahan akan mati dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin meluas.

"Selama satu dekade terakhir, banjir barang impor semakin masif di pasar dalam negeri, baik melalui platform online maupun pasar tradisional. Ironisnya, di saat bersamaan, PHK dan penutupan pabrik terjadi di berbagai daerah. Banyak industri dalam negeri terpuruk karena produk mereka kalah bersaing dengan barang impor berharga murah - yang sebagian besar merupakan barang ilegal," cetusnya.

Karena itu, ujarnya, KSPN memutuskan turun lagi ke jalan pada hari Kamis (27/11/2025) nanti, mendesak pemerintah segera menjalankan aksinya memberantas praktik impor ilegal dan penyimpangan impor legal. Sebab, kata dia, aksi ini harus dilakukan secara terpadu lintas kementerian/lembaga pemerintah, mulai dari Kemenkeu, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kemenko Perekonomian, dan aparat penegak hukum. Dengan begitu, ujar Ristadi, penanganannya lebih terpadu dan komprehensif.

"Beberapa waktu akhir ini, Menteri Keuangan (Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa) yang baru dilantik, memberikan beberapa statement yang menunjukkan keinginan serius memberantas praktik penyimpangan legal import dan illegal import. Kami menyambut baik bahwa ini ada harapan penegakan hukum atas penyimpangan praktik impor legal dan impor ilegal. Minimal Menkeu mampu beresi bea cukai yang terindikasi sebagai 'sarangnya' praktik penyimpangan importasi," tambah Ristadi.

"Sebagaimana kita tahu bahwa bea cukai adalah direktorat di bawah Kemenkeu yang merupakan palang pintu masuknya barang impor. Ketika terjadi praktik penyimpangan importasi dan impor ilegal terus merajalela, maka kami meyakini ada yang tidak beres dengan bea cukai dalam mengatur arus impor," tukasnya.

Dalam aksinya itu nanti, KSPN akan mengusung 5 tuntutan, yaitu:

1. Mendesak pemerintah memperketat importasi dengan mengambil langkah-langkah kebijakan teknis yang melindungi sektor TPT, seperti kebijakan larangan terbatas (lartas), tindakan nontarif, BMAD dan BMTP. Dan secara bersamaan memberantas praktik impor ilegal yang merugikan industri nasional, menghancurkan lapangan kerja, dan menekan kesejahteraan buruh Indonesia

2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menghukum pelaku impor ilegal, baik dari kalangan swasta maupun pejabat yang terlibat

3. Mendesak Kementerian Keuangan, Kemendag, dan Kemenperin untuk membangun koordinasi lintas lembaga dalam menutup celah regulasi yang dimanfaatkan penyelundup dan importir ilegal

4. Meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan serius, bukan menjadi penonton di tengah gelombang industri lokal oriented yang pelan2 mati dan akibatkan PHK massal

5. Menyerukan seluruh pekerja/buruh dan masyarakat luas untuk bersatu melawan mafia praktik bisnis yang merusak kedaulatan dan kemandirian industri nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar nasib mantan pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk (Sritex) kini mulai menunjukkan titik terang. Setidaknya, itu yang dialami seribuan eks pekerja Sritex yang sudah mendapat pekerjaan baru lagi.

Tak hanya itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, pihaknya juga terus mengawal pemenuhan hak-hak eks pekerja Sritex, mulai dari pesangon juga THR tahun 2025.

"Kalau keseluruhan memang belum semu (bekerja kembali). Tapi sebagian sudah, 1.000-1.300 orang sudah bekerja di PT Citra Busana Sejahtera, yang menyewa gedung di Sritex. Mereka sudah mulai bekerja sejak sekitar bulan Mei. Ada juga sebagian, sekitar 200-an yang sudah bekerja di perusahaan sekitar itu," kata Aziz kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

"Saat ini masih mendata lagi, apakah mereka memang pengen bekerja lagi atau ada yang sudah ikut pelatihan lalu mau berwirausaha, atau memang tak mau bekerja lagi. Intinya, kami bersama Dinas Ketenagakerjaan Sukoharjo sejak awal terus mengawal dan menyiapkan lowongan kerja yang bisa diakses. Apakah itu di perusahaan sejenis-tekstil garmen atau perusahaan lain. tambahnya.

Para pencari kerja, termasuk eks pekerja Sritex, dapat mengakses informasi lowongan kerja yang dibutuhkan lewat web yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah, yaitu Ayo Kerjo. Di laman ini, jelas Aziz, pencari kerja juga dapat mengakses informasi dan layangan untuk program Balai Latihan Kerja (BLK) yang digelar pemerintah provinsi hingga kabupaten.

"Mereka tinggal akses. Kalau butuh pelatihan, ada BLK yang digelar kabupaten, provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnakes), juga tersebar di Solo sampai Semarang. BLK ini gratis, baik yang digelar pemerintah provinsi, kabupaten, sampai pusat. Mereka bisa akses di Ayo Kerjoa atau di portal maupun media online Disnaker yang lain juga tersedia informasinya. Tinggal pilih, paket pelatihannya selalu ada rutin. Misal, besok ini akan digelar BLK untuk pekerja migran. Jadi sudah tersedia dan bisa diakses, jurusannya juga bermacam-macam tersedia," beber Aziz.

"Dan, sekarang BLK itu sudah ada yang namanya forum koordinasi. Di dalamnya lembaganya, ada industrinya, ada perusahaannya. Mekanismenya mereka bisa juga dengan magang. Semua informasinya ada di Ayo Kerjo," ucap Aziz.

Selain itu, tambahnya, Disnaker juga menggelar pameran-pameran bursa kerja yang juga untuk membantu eks pekerja Sritex.

"Disnaker Sukoharjo juga sering melakukan job fair. Bulan lalu ada job fair di Sukoharjo. Kami (Disnaker Jawa Tengah) juga menggelar job fair yang diikuti 40 perusahaan di bulan Agustus lalu," kata Aziz.

Nasib Pesangon Korban PHK Sritex

Seperti diketahui, akibat resmi pailit, Sritex yang pernah jadi raksasa tekstil di Indonesia, sebanyak 11.025 orang pekerja kehilangan pekerjaannya alias terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Februari 2025 lalu.

Lalu bagaimana nasib mereka?

"Kami kawal terus pemenuhan hak mereka. Yaitu pesangon dan THR tahun ini (2025). Kami monitor lewat kurator yang saat ini sedang dalam proses lelang. Harapannya, begitu lelang, hak karyawan langsung diberikan," kata Aziz.

Aziz menambahkan, koordinasi dengan Serikat Pekerja juga menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk membantu dan mengawal nasib eks pekerja Sritex.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mengguyur dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) menjadi angin segar bagi industri tekstil. Namun, pelaku usaha juga skeptis insentif ini efektif mendongkrak kinerja industri bila tak diimbangi dengan jaminan kepastian pasar.

Beberapa tahun terakhir, industri tekstil tengah mengalami tekanan imbas permintaan lesu hingga serbuan barang impor murah. Kondisi ini menyebabkan gelombang penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).