Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan sejumlah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Salah satunya adalah pembuat/pencipta konten pada media daring seperti influencer (pemengaruh) maupun selebgram.

Untuk diketahui, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan baru insentif PPh final UMKM sebesar 0,5% pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Insentif pajak final setengah persen kini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP), maupun WP badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Namun, persyaratan omzetnya masih sama yakni penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi," bunyi pasal 57 ayat (1) PP No.20/2026, Selasa (2/6/2026).

PP baru ini juga menambah sejumlah jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pekerjaan bebas. Hal ini diatur lebih lanjut pada pasal sebelumnya yakni pasal 56 ayat (4).

Pada butir pasal tersebut, Purbaya menambahkan jasa pekerjaan bebas seperti pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya) dan seniman lainnya, pada pasal 56 ayat (4) huruf b.

Sebelumnya, pada PP No.55/2022, pasal 56 ayat (4) huruf b hanya mengatur pengecualian insentif PPh UMKM ini kepada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.

Tidak hanya itu, kata 'tenaga ahli sejenis lainnya' juga ditambahkan pada pasal 56 ayat (4) huruf a. untuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.

Kemudian, ada penambahan 'profesi sejenis lainnya' pada huruf d. yang sebelumnya hanya mencakup penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, serta huruf e. yang sebelumnya hanya mencakup pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Adapun pada huruf h., Purbaya menambahkan orang yang menemukan pelanggan yang setara dengan jasa perantara turut dikecualikan dari insentif PPh 0,5%.

Peraturan ini ditetapkan pada 22 April 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada tanggal yang sama.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi PP tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merombak kriteria penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026.

Melalui beleidanyaritu, entitas badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, hingga perseroan terbatas (PT) umum tidak bisa lagi menikmati tarif pajak miring tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa perombakan skema ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik manipulasi oleh pengusaha skala besar. Selama ini, otoritas fiskal kerap mendeteksi adanya modus memecah entitas bisnis menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzet masing-masing entitas tetap terpaku pada kisaran Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun agar bisa memanfaatkan tarif pajak final UMKM 0,5%.

Purbaya menegaskan bahwa kehadiran sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax telah menutup celah penghindaran pajak tersebut.

"Kan akal-akalannya begini, yang besar dibagi-bagi perusahaannya. Ketahuan juga sekarang dengan sistem Coretax, siapabeneficiary-nya [penerima manfaat sebenarnya]. Jadi, tidak bisa lagi ke depan. Yang UMKM, ya UMKM; jangan yanggede-gedeikut-ikut juga," tegas Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Melalui PP No. 20/2026, fasilitas PPh final 0,5% dari omzet kini difokuskan secara eksklusif dan hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT perorangan, dan entitas koperasi. Pembatasan ini dilakukan untuk mengembalikan esensi awal insentif fiskal, yaitu sebagai pendorong bagi pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah agar memiliki daya saing.

Fase Transisi Perubahan Skema PPh Final

Lebih lanjut, bendahara negara mengingatkan bahwa pelaku usaha berbadan hukum yang skala bisnisnya sudah membesar atau 'naik kelas' semestinya legawa dan tidak lagi menuntut fasilitas pajak murah.

Menurutnya, keluarnya entitas yang sudah mapan dari skema PPh final UMKM justru akan memicu efek pengganda yang positif bagi penerimaan negara dan pelaku usaha kecil lainnya.

"Kalau naik kelas ya sudah, jangan minta yang murah-murah amat, malah bersyukur harusnya. Uangnya [pajak yang disetorkan] nanti dipakai buat membangun UMKM yang lain juga," ujar Purbaya.

Dalam PP 20/2026 sendiri diatur masa transisi perubahan skema PPh final tersebut. Bagi kelompok badan usaha seperti CV, firma, serta PT umum yang hak fasilitas PPh final 0,5% miliknya belum usai sejak berlakunya aturan lama (PP No. 55/2022), mereka masih diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif tersebut hingga jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 13.056.881 hingga 30 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan.

"Dari total tersebut, wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan mendominasi dengan 10.743.907 SPT, diikuti WP OP nonkaryawan sebanyak 1.438.498 SPT.," kata Inge dalam keterangan resmi pada Jumat (1/5/2026).

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 846.682 SPT untuk yang menggunakan rupiah dan 1.379 SPT berbasis dollar AS. Untuk sektor migas, jumlahnya relatif kecil, yakni 13 SPT dalam rupiah dan 181 SPT dalam dollar AS.

Selain itu, terdapat pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, dengan rincian 26.184 SPT dalam rupiah dan 37 SPT dalam dollar AS.

Seiring dengan peningkatan pelaporan, DJP juga mencatat lonjakan aktivasi akun sistem perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Hingga akhir April 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 18.993.498. Rinciannya, wajib pajak orang pribadi sebanyak 17.803.629, wajib pajak badan 1.098.274, wajib pajak instansi pemerintah 91.366, serta wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 229.

Sebagai informasi, 30 April 2026 merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa tidak ada perpanjangan waktu tambahan untuk pelaporan tahun ini.

Awalnya batas pelaporan WP orang pribadi pada 31 Maret 2026 namun kembali diperpanjang hingga hari ini yaitu 30 April 2026. Sehingga wajib pajak yang terlambat berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tambahan informasi, ketentuan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan itu, sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun besaran denda yang dikenakan meliputi:

- Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

- Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan

- Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) meyakini pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) bisa mencapai target 15 juta SPT usai perpanjangan batas akhir atau deadline menjadi 30 April 2026.

Sebagaimana diketahui, otoritas pajak telah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT di atas 31 Maret 2026. Dengan demikian, periode pelaporan secara tidak langsung diperpanjang hingga 30 April 2026 atau berbarengan dengan deadline WP badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan dalam dua hari terakhir Maret 2026 akan ada tambahan 500.000 SPT yang dilaporkan.

"Kami berharap akan ada tambahan sekitar 500.000 SPT di dua hari terakhir bulan Maret. Sedangkan sampai dengan akhir April diharapkan tercapai target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," terang Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun pada Senin (30/3/2026), jumlah SPT yang sudah dilaporkan mencapai 10.124.668 SPT atau meningkat hanya 373.261 dari jumlah per Minggu (29/3/2026) yakni 9.751.452 SPT. Dengan demikian, tingkat pelaporan SPT baru 67,4% dari target 15 juta.

"Kami akan terus melakukan edukasi dan pendampingan terhadap Wajib Pajak yang memerlukannya, dan kami mengimbau agar Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menunda pelaporan sampai dengan batas akhir waktu relaksasi penghapusan sanksi," lanjut Inge.

Otoritas pajak sebelumnya telah memperkirakan tingkat pelaporan SPT bakal semakin menurun setelah periode sebelum cuti bersama dan libur Idulfitri 2026 yakni 18-24 Maret 2026. Sebelum masuk hari libur, tingkat pelaporan SPT sempat mencapai 250.000 SPT per hari.

Kini, tingkat pelaporannya sudah lebih rendah dari itu. Pada periode setelah libur Lebaran, pelaporan SPT harian tercatat hanya 198.031 SPT pada 25 Maret, 240.492 SPT pada 26 Maret serta 237.190 SPT pada 27 Maret.

Kendati demikian, Inge mengeklaim tidak terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT. Dia justru menyebut pelaporan saat akhir pekan lalu yakni Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026) merupakan capaian tertinggi sepanjang bulan ini.

"Begitu pula pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Maret, yang merupakan weekend dengan capaian pelaporan SPT tertinggi sepanjang bulan Maret," tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada anak buahnya yang 'nakal' sehingga menyebabkan aplikasi pajak CoreTax kerap berjalan lambat.

"Tiba-tiba di CoreTax, ada laporan lagi bahwa itu 'muter-muter'. Padahal, sebelumnya sudah hilang. Rupanya di tempat kita (Kemenkeu) ada yang nakal," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3).

Purbaya menyebut ada jajarannya di Kemenkeu yang melakukan kerjasama dengan vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena layanannya lemot.

Namun, anak buahnya itu secara diam-diam menjalin kerja sama dengan vendor tersebut.

"Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena lelet servicenya, dimasukkan lagi diam-diam," ujar dia.

Ia pun berjanji akan segera mencari tahu sekaligus menindak tegas anak buahnya itu.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasuki. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," ucap dia.

Batas lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) diperpanjang 30 April, dari sebelumnya 31 Maret. Dalam hal ini, wajib pajak OP yang melaporkan SPT paling lambat akhir bulan depan tidak akan dikenakan denda administrasi.

Purbaya mengungkap alasan batas lapor SPT tahunan diperpanjang 30 April lantaran dua pertimbangan.

Pertama, batas lapor SPT tahunan kali ini beririsan dengan libur Lebaran. Kedua, adanya kendala teknis pada sistem Coretax.

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya muter-muter (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu. Kalau tergantung saya, berarti fix sampai akhir April," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan tingkat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 akan berkurang sejalan dengan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yaitu 31 Maret 2026. Namun, pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi administrasi bagi yang melaporkan SPT melewati batas akhir itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawati memperkirakan dengan relaksasi tersebut, maka jumlah pelaporan SPT jelang deadline bakal berkurang dari hari biasa.

"Karena sudah ada pengumuman relaksasi kemungkinan jumlahnya akan berkurang dibandingkan hari-hari kerja sebelum Lebaran. Kami update minggu depan ya supaya bisa melihat tren di tiga hari ini (Rabu-Jumat)," terangnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, rata-rata pelaporan SPT sebelum cuti bersama dan libur Nyepi sekaligus Idulfitri 2026 yakni 250.000 SPT setiap harinya.

Selama satu pekan libur yakni 18-24 Maret 2026, Inge mencatat bahwa rata-rata SPT yang masuk turun cukup dalam yakni bervariasi dari 16.500 sampai 86.000 SPT per hari.

Sampai dengan 25 Maret 2026, atau H-6 deadline untuk WP OP, jumlah SPT yang sudah masuk mencapai 9 juta atau baru 60,4% dari target yakni 15 juta SPT. Artinya, masih ada sekitar 6 juta SPT guna memenuhi target tahun ini.

Inge mengatakan, otoritas pajak tidak secara langsung memperpanjang periode pelaporan SPT. Dengan penghapusan sanksi administratif, maka WP OP masih bisa menyampaikan SPT-nya melalui Coretax di atas 31 Maret 2026. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto disebut akan segera menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak mengenai perubahan tersebut.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melaweti batas waktunya," pungkas Inge.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) tidak diperpanjang secara langsung, melainkan hanya diberikan relaksasi.

Relaksasi dimaksud adalah penghapusan sanksi administrasi untuk SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), yang dilaporkan melewati batas waktu 31 Maret 2026. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan terbukanya peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT.

"Dengan memberikan penghapusan sanksi berarti secara tidak langsung pelaporan pun bisa melewati batas waktunya," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh WP OP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau akhir Maret.

Inge menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan segera mengeluarkan landasan hukum pemberian relaksasi itu.

"Saat ini Keputusan Dirjen Pajak-nya sedang dalam proses, mohon ditunggu," ujarnya.

Adapun sampai dengan 25 Maret 2026, pelaporan SPT tahunan PPh sudah mencapai 9.072.935 SPT secara keseluruhan. Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi, itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah menjelang batas akhir pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, hingga 25 Maret 2026, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 9.072.935.

"Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai 7.993.396 SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat sebanyak 891.594 SPT," kata Inge dalam keterangan resmi pada Kamis (26/3/2026).

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Adapun pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 186.216 untuk yang menggunakan rupiah dan 138 untuk yang menggunakan dollar AS.

Selain itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda (yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025), tercatat sebanyak 1.570 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

Di sisi lain, DJP juga mencatat perkembangan aktivasi akun Coretax.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 16.830.447.

Rinciannya, sebanyak 15.782.719 berasal dari wajib pajak orang pribadi, 957.078 wajib pajak badan, 90.424 wajib pajak instansi pemerintah, serta 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Cara lapor SPT

Sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh via Coretax, pastikan Anda sudah melakukan registrasi akun Coretax.

Selain telah memiliki akun Coretax, pastikan pula Anda sudah memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang digunakan sebagai tanda tangan digital.

Selain itu, Anda perlu menyiapkan Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 Formulir BPA1.

Nantinya, Anda dapat mengunduh sendiri Bupot tersebut melalui modul Portal Saya dan menu Dokumen Saya.

Pada menu Dokumen Saya, cari dokumen dengan judul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1). Lalu, gulir ke kanan dan klik tombol Unduh untuk mengunduh Bupot tersebut.

Apabila Bupot tidak tersedia, Anda bisa mencoba menekan tombol refresh.

Secara umum prosesnya terdiri dari tahap-tahap ini.

• Pembuatan Konsep SPT
• Pengisian Induk SPT
• Pengisian Lampiran SPT
• Penyampaian SPT
• Pembuatan Konsep SPT
• Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT).
• Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT).
• Pada halaman SPT Belum Disampaikan, klik Buat Konsep SPT.

Langkah pada halaman Buat Konsep SPT

• Pilih Jenis SPT
• Klik PPh Orang Pribadi
• Klik Lanjut
• Pilih Periode Pelaporan
• Pilih SPT Tahunan
• Pilih periode Januari 2025 – Desember 2025
• Klik Lanjut
• Pilih Jenis SPT
• Pilih SPT Normal
• Klik Buat Konsep SPT
• Setelah itu sistem akan kembali ke halaman SPT Belum Disampaikan.
• Jika berhasil, draf SPT muncul pada daftar Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT.
• Pastikan memilih SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
• Pengisian Induk SPT
• Formulir terdiri dari Induk SPT (main form) dan lampiran.Induk SPT terdiri dari header dan bagian A–J.

Kolom berikut terisi otomatis oleh sistem:

• Tahun Pajak / Bagian Tahun Pajak
• Periode Pembukuan
• Status SPT

Yang perlu diisi:

• Sumber Penghasilan → pilih Pekerjaan
• Metode Pembukuan/Pencatatan → pilih Pencatatan

Bagian A – Identitas Wajib Pajak

• Data identitas terisi otomatis oleh sistem.
• Jika status suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), isi kolom Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri.

Bagian B – Ikhtisar Penghasilan Neto

Jawab pertanyaan berikut:

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? → Ya
• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? → Tidak
• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? → Tidak
• Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? → Tidak

Catatan:

• Jawaban akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran yang muncul.
• Sistem Coretax juga akan mengecek Bupot yang telah diterima dan menampilkan data tersebut jika tersedia.

Bagian C – Perhitungan Pajak Terutang

• Kolom Penghasilan Neto Setahun → terisi otomatis.
• Kolom Pengurang penghasilan neto (kompensasi kerugian/zakat di luar BPA1/BPA2) → pilih Tidak.
• Penghasilan Neto setelah pengurangan → terisi otomatis.
• Pilih PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai kondisi.
• Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang → terisi otomatis.
• Kolom pengurang PPh terutang → pilih Tidak.
• PPh terutang setelah pengurangan → terisi otomatis.

Bagian D – Kredit Pajak

• Apakah terdapat PPh yang dipotong/dipungut pihak lain? → Ya
• Apakah menerima pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan? → Tidak
• Kolom lainnya terisi otomatis.

Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar

• Terisi otomatis oleh sistem.

Bagian F – Pembetulan

• Diisi hanya jika SPT pembetulan.
• Jika SPT normal, kolom tidak dapat diisi.

Bagian G – Permohonan Pengembalian

• Diisi jika status SPT lebih bayar dan mengajukan pengembalian pajak.

Bagian H – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

• Ada 3 pertanyaan.
• Pilih Tidak untuk ketiga pertanyaan tersebut.

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lain

• Terdapat 8 pertanyaan, jawab sesuai kondisi Anda.
• Pengisian Lampiran SPT
• Secara default akan muncul Lampiran L-1 yang berisi:
• Harta dan utang pada akhir tahun pajak
• Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan
• Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan
• Daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan
• Lampiran lain muncul tergantung jawaban sebelumnya.
• Namun secara umum, karyawan hanya perlu mengisi Lampiran L-1.

Jenis Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PER-11/PJ/2025)

• Penyampaian SPT
• Kembali ke Induk SPT.
• Gulir ke Bagian K – Pernyataan.
• Centang pernyataan kebenaran data.
• Klik Simpan Konsep.
• Klik Bayar dan Lapor.
• Tanda Tangan SPT
• Pilih Kode Otorisasi DJP pada kolom penyedia tanda tangan.
• Masukkan passphrase (kode otorisasi DJP).
• Klik Simpan.

Setelah Berhasil

• SPT akan berpindah ke submenu SPT Dilaporkan.
• Anda bisa melihat dan mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta mencetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) diperpanjang hingga 30 April 2026.

Sebelumnya batas waktu pelaporan SPTwajib pajak orang pribadi ditetapkan hanya sampai 31 Maret 2026.

Purbaya mengatakan, perpanjangan ini membuat batas waktu pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi disamakan dengan wajib pajak badan pada 30 April 2026.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah pada 31 Maret.

"Fix (diperpanjang). Sampai akhir April, perpanjangan satu bulan," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, perpanjangan karena mempertimbangkan adanya sejumlah wajib pajak yang masih kesulitan mengakses Coretax.

"Karena kan ada kemungkinan juga Coretax-nya kan muter-muter tuh, sebagian orang ngalami hal itu," ucap Purbaya.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat pelaporan SPT PPh untuk tahun pajak 2025 telah mencapai 8,8 juta hingga 24 Maret 2026, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Jumlah pelaporan SPT tersebut masih sekitar 59,1 persen dari target 15 juta SPT.

Secara perinci, pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 7.826.341 SPT, dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 863.272 SPT.

Sementara untuk pelaporan dari wajib pajak badan dalam denominasi rupiah sebanyak 183.583 SPT, serta 138 SPT untuk badan yang menggunakan denominasi dollar AS.

Sedangkan untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlah pelaporannya tercatat 1.549 SPT untuk badan dalam rupiah dan 21 SPT untuk badan dalam denominasi dollar AS.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Selain pelaporan SPT, DJP mencatat perkembangan aktivasi akun sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Hingga 22 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 16.723.354 wajib pajak.

Terdiri dari 15.677.209 berasal dari wajib pajak orang pribadi, 955.508 wajib pajak badan, serta 90.411 wajib pajak instansi pemerintah.

Selain itu, terdapat 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga telah mengaktivasi akun dalam sistem tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Tahunan), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui sistem Coretax DJP. Agar dapat menggunakan seluruh fitur layanan perpajakan, wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu, dilanjutkan dengan permohonan kode otorisasi.

Aktivasi akun Coretax dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dengan tahapan yang sedikit berbeda. Simak panduan ringkas berikut ini.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan informasi yang disampaikan DJP melalui media sosial resminya, Selasa (20/1/2025) aktivasi akun Coretax untuk wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan secara mandiri dengan langkah-langkah berikut:
1. Akses laman resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
3. Jawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Masukkan NPWP, lalu klik Cari.
5. Lengkapi data alamat email dan nomor telepon yang aktif.
6. Lakukan verifikasi identitas dengan memilih menu Take a Photo, lalu lanjutkan ke Validasi Foto.
7. Centang persetujuan persyaratan wajib pajak dan klik Simpan.
8. Periksa email masuk yang berisi informasi akun dan surat penerbitan.
9. Login kembali ke Coretax menggunakan kata sandi dari email.
10. Lakukan perubahan kata sandi dan buat passphrase.
11. Setelah itu, akun Coretax siap digunakan.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Badan

Sementara itu, proses aktivasi untuk wajib pajak badan pada prinsipnya serupa, dengan beberapa penyesuaian:
1. Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
3. Jawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Kolom Penanggung Jawab Wajib Pajak Perusahaan dan Proksi Warisan Tidak Terbagi dapat dilewati.
5. Masukkan NPWP badan, lalu klik Cari.
6. Lengkapi data email dan nomor telepon.
7. Setujui persyaratan wajib pajak dan klik Simpan.
8. Cek email untuk mendapatkan informasi login dan surat penerbitan akun.
9. Login menggunakan kata sandi awal, kemudian lakukan ubah sandi dan buat passphrase.
10. Akun Coretax badan pun siap digunakan.

Cara Mendapat Kode Otorisasi Coretax DJP

Setelah akun Coretax aktif, wajib pajak perlu mengajukan kode otorisasi. Kode ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi, antara lain untuk tanda tangan elektronik, penerbitan bukti potong, serta layanan perpajakan digital lainnya.

Berikut langkah-langkah pengajuan kode otorisasi Coretax:

1. Login ke akun Coretax DJP.
2. Masuk ke menu Portal Saya, lalu pilih Permintaan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.
3. Isi data sertifikat digital dan pilih penyedia sertifikat, termasuk yang dikelola DJP.
4. Masukkan ID Penandatanganan atau buat passphrase.
5. Centang pernyataan persetujuan, kemudian klik Kirim.
6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi Sertifikat Digital Berhasil Dibuat.
7. Unduh tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital.
8. Kembali ke menu Portal Saya dan pilih Profil Saya.
9. Masuk ke Nomor Identifikasi Eksternal, lalu pilih Digital Certificate.
10. Jika status masih INVALID, klik Periksa Status.
11. Setelah status berubah menjadi VALID, klik Menghasilkan.
12. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.

Dengan status valid tersebut, kode otorisasi Coretax DJP resmi aktif dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi perpajakan secara digital. (Angela Keraf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta aktivasi akun Coretax hingga pertengahan Januari 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli menyampaikan, hingga 12 Januari 2026 pukul 14.00 WIB, jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 yang telah disampaikan wajib pajak mencapai 126.796 SPT.

“Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujar Rosmauli dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/1/2026).

Berdasarkan rinciannya, pelaporan SPT terdiri atas 101.089 SPT wajib pajak orang pribadi karyawan, 19.226 SPT wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, serta 6.371 SPT wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan rupiah.

Selain itu, terdapat dua SPT wajib pajak badan dengan pembukuan dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku, tercatat sebanyak 88 SPT wajib pajak badan dengan pembukuan rupiah dan dua SPT wajib pajak badan dengan pembukuan dollar AS.

Di sisi lain, DJP juga mencatat progres aktivasi akun Coretax yang terus meningkat.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.867.729 wajib pajak.

Jumlah tersebut terdiri dari 10.948.809 wajib pajak orang pribadi, 829.995 wajib pajak badan, 88.702 wajib pajak instansi pemerintah, serta 223 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

DJP mengimbau wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT Tahunan lebih awal guna menghindari kendala teknis menjelang batas akhir pelaporan.

DJP juga memastikan seluruh layanan perpajakan tetap berjalan normal dan dapat diakses melalui sistem Coretax.

Berikut cara lapor SPT Tahunan di Coretax:

- Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”,

- Kemudian masuk ke submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)”.

- Klik “Buat Konsep SPT”, pilih “PPh Orang Pribadi”, kemudian klik “Lanjut”.

- Untuk isian “Jenis Periode SPT”, pilih “SPT Tahunan”, sedangkan “Periode dan Tahun Pajak” pilih “Januari 2025–Desember 2025”, kemudian klik “Lanjut”.

- Setelah itu, untuk “Model SPT” pilih “Normal” dan klik “Buat Konsep SPT”.

- Maka, akan terbentuk sebuah konsep SPT Tahunan.

- Untuk mengisi SPT Tahunan, klik logo pensil dari konsep tersebut.

Melansir laman DJP, sebelum melapor SPT wajib pajak harus sudah memiliki NPWP.

Selain itu wajib pajak harus melakukan aktivasi akun di aplikasi Coretax untuk melakukan kewajiban perpajakan dan menikmati semua layanan perpajakan hanya dalam satu aplikasi.

Aktivasi akun Coretax dilakukan dengan mengakses situs web https://coretaxdjp.pajak.go.id dan mengikuti panduan langkah-langkah aktivasi akun.

Surat penerbitan akun wajib pajak dan kata sandi sementara akan dikirimkan ke email wajib pajak melalui email dari domain resmi @pajak.go.id.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang melakukan aktivasi akun Coretax terus merangkak naik mendekati angka 10 juta.

Berdasarkan data terbaru per 29 Desember 2025 pukul 15:58 WIB, sebanyak 9,87 juta Wajib Pajak telah berhasil mengaktifkan akun mereka.

“Update jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Coretax per 29 Desember 2025 adalah 9.871.709 wajib pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, saat dikonfirmasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi masih mendominasi jumlah aktivasi, disusul badan usaha dan instansi pemerintah.

Rinciannya, Wajib Pajak Orang Pribadi tembus 8.982.299, Wajib Pajak Badan mencapai 801.117, Instansi Pemerintah sebesar 88.072, dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221.

Dengan sisa waktu hanya beberapa hari sebelum pergantian tahun, DJP tengah melakukan upaya ekstra untuk mencapai target ambisius sebanyak 14,8 juta aktivasi.

Strategi pertama, DJP mengandalkan Surat Edaran Kemenpan RB (SA07) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara dan PNS untuk melakukan aktivasi sebelum 31 Desember 2025.

Kemudian, DJP mendorong perusahaan-perusahaan (pemberi kerja) untuk memfasilitasi dan memastikan karyawan mereka telah melakukan aktivasi akun secara massal.

Sosialisasi intensif juga dilakukan dengan berbagai asosiasi pengusaha dan profesi guna menjangkau Wajib Pajak Badan dan profesional secara lebih luas.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat surat edaran Kemenpan untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum 31 Desember. Kita juga lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli.

Langkah percepatan ini menjadi krusial mengingat sistem Coretax merupakan tulang punggung modernisasi administrasi perpajakan Indonesia yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan transparansi lebih baik bagi Wajib Pajak di masa depan.

(NIA DEVIYANA)