IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak badan yang terlambat membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-31/PJ.09/2026 yang diterbitkan pada 30 April 2026. Relaksasi ini diberikan seiring implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang tengah dilakukan DJP.

Dalam ketentuan tersebut, batas waktu normal pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tetap mengacu pada empat bulan setelah akhir tahun pajak. Namun, DJP memberikan kelonggaran tambahan bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban hingga jatuh tempo.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pelaporan SPT Badan diberikan kelonggaran hingga 31 Mei 2026 mendatang. Hal tersebut melihat banyaknya permintaan dari wajib pajak, terutama Badan, untuk meminta perpanjangan waktu pelaporan pajak.

"Melihat banyak sekali masukan dari wajib pajak Badan dan asosiasi dan dari beberapa korporasi, konsultasi kami dengan Menteri, memberikan relaksasi sampai 31 Mei," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Wajib pajak badan yang melakukan pembayaran maupun pelaporan setelah batas waktu, namun masih dalam periode maksimal satu bulan setelah jatuh tempo, tidak akan dikenakan sanksi administratif. Penghapusan sanksi ini mencakup denda maupun bunga keterlambatan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tak hanya itu, dalam hal sanksi administratif telah terlanjur ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP), DJP menegaskan bahwa penghapusan akan tetap dilakukan secara jabatan oleh kantor wilayah setempat.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut tidak ada relaksasi lagi untuk periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). WP yang terlambat melaporkan SPT pajak pribadi melewati hari ini, Kamis (30/4/2026), akan dikenakan denda.

Untuk diketahui, otoritas pajak sebelumnya telah merelaksasi pelaporan SPT tahunan PPh OP yang awalnya berakhir 31 Maret 2026. Relaksasi dilakukan dengan menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang melaporkan dan membayarkan SPT-nya lewat 31 Maret sampai 30 April 2026 atau hari ini.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berkelakar, WP OP yang masih terlambat melaporkan SPT-nya usai diperpanjang satu bulan ibarat mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kami tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang failed kuliahnya, karena enggak submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," terangnya di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo pun menyampaikan mohon maaf karena pihaknya tidak bisa lagi memberikan relaksasi untuk WP OP. Dia menyebut WP pribadi yang terlambat melaporkan SPT-nya akan terkena denda sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pada UU tersebut, dijelaskan bahwa denda untuk SPT PPh WP perorangan yang terlambat sebesar Rp100.000.

"Ya mohon maaf, denda enggak besar. Silakan dibaca di undang-undang," tutur Bimo.

Di sisi lain, relaksasi diberikan kepada WP Badan yang hari ini seharusnya terakhir melaporkan SPT PPh pasal 29. Setelah pertimbangan dan permintaan sekitar 4.000 WP, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyetujui perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Badan dari hari ini sampai dengan 31 Mei 2026.

Bimo menyebut ada sekitar 4.000 permintaan yang diterima fiskus yaitu WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," tuturnya.

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) sebelumnya yakni satu bulan.

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Berdasarkan data DJP sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini, total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut perpanjangan batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan atau PPh pasal 29 didasari oleh banyaknya permohonan dari wajib pajak (WP) terkait.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 permintaan perpanjangan periode pelaporan dari WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," terang Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) yakni satu bulan. Untuk itu, periode pelaporan SPT Badan yang harusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026), diperpanjang sampai Minggu (31/5/2026).

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Adapun relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini sudah direstui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat lonjakan signifikan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mendekati batas akhir pelaporan bagi Wajib Pajak Badan. Hingga 29 April 2026 pukul 24.00 WIB, total SPT yang telah masuk ke sistem perpajakan mencapai 12.639.279 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa angka ini terus bergerak dinamis seiring dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya di hari-hari terakhir.

"Update capaian pelaporan SPT Tahunan PPh per tanggal 29 April 2026 pukul 24.00 WIB mencatat 12.639.279 SPT untuk Tahun Pajak 2025,” ujar Inge dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan rincian data terbaru, Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan masih menjadi kontributor terbesar dengan total 10.508.502 SPT, diikuti oleh OP Non-Karyawan sebanyak 1.383.647 SPT.

Menjelang deadline bagi badan usaha, tercatat sudah ada 725.390 WP Badan (Rupiah) dan 1.000 WP Badan (USD) yang menyampaikan laporannya.

Untuk sektor migas, tercatat sebanyak 7 pelaporan dalam mata uang Rupiah dan 111 pelaporan dalam USD.

Selain itu, terdapat 20.588 WP Badan (Rp) dengan perbedaan tahun buku yang telah melapor sejak Agustus tahun lalu.

Di sisi lain, adopsi sistem Coretax sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan menunjukkan kemajuan pesat. Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun kini mencapai 18.837.611.

Adapun persebaran aktivasi akun Coretax tersebut meliputi WP Orang Pribadi 17.662.350 aktivasi, WP Badan 1.083.692 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 91.340 aktivasi dan WP PMSE 229 aktivasi.

(NIA DEVIYANA)

Batas lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 bagi wajib pajak orang pribadi terakhir hari ini, Kamis (30/4).

Pemerintah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan dari semula 31 Maret menjadi 30 April 2026. Perpanjangan ini sekaligus disertai relaksasi berupa penghapusan sanksi denda bagi wajib pajak yang terlambat melapor dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan perpanjangan diambil dengan mempertimbangkan dua hal utama, yakni momentum libur Lebaran serta kendala teknis pada sistem inti perpajakan (coretax).

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya mutar-mutar (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu. Kalau tergantung saya, berarti fix sampai akhir April," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak yang baru melaporkan SPT setelah 31 Maret hingga 30 April tidak akan dikenakan sanksi administratif.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi.

DJP juga menegaskan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak, termasuk tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian implementasi sistem coretax DJP dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Meski tenggat waktu tinggal satu hari, realisasi pelaporan SPT masih belum sepenuhnya optimal. Data DJP mencatat hingga 28 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 12.307.324.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10,33 juta SPT, diikuti wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1,34 juta SPT, serta wajib pajak badan sekitar 606 ribu SPT.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun coretax DJP tercatat mencapai 18,69 juta, yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah sebelumnya mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT dari target sekitar 15 juta pelaporan tahun ini.

Dengan sisa waktu yang terbatas, DJP mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT sebelum batas akhir 30 April 2026 untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi tanpa sanksi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) membuka layanan hingga tengah malam pada 29–30 April 2026.
Langkah ini diambil untuk menyambut detik-detik terakhir batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yang telah direlaksasi hingga akhir bulan ini sambil mengakomodasi wajib pajak yang terbentur keterbatasan waktu pada jam kerja reguler.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Kaltimtara Teddy Heriyanto menyatakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Kaltimtara memperpanjang jam operasional hingga pukul 21.00 WITA pada Selasa (29/4) dan pukul 24.00 WITA pada Rabu (30/4).

Dia menegaskan perpanjangan waktu layanan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberikan asistensi maksimal kepada wajib pajak.

"Dengan memanfaatkan layanan ini, diharapkan wajib pajak akan mendapatkan kemudahan layanan asistensi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunannya, khususnya menjelang batas akhir pelaporan SPT, pada tanggal 29 dan 30 April 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Pada praktiknya, layanan perpanjangan waktu ini tidak sekadar membuka loket pelaporan.

Kanwil DJP Kaltimtara juga menyediakan sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari aktivasi akun Coretax bagi wajib pajak yang belum terdaftar, pembuatan Kode Otorisasi DJP, hingga konsultasi perpajakan langsung dengan petugas di lokasi.

Adapun, Teddy menuturkan bahwa kehadiran layanan ekstensif ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk meningkatkan literasi wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi Coretax yang masih terbilang baru.

"Kanwil DJP Kaltimtara berharap dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi Coretax," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 12,3 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan hingga 28 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan jumlah pelaporan tercatat mencapai 12.307.324 SPT, didominasi wajib pajak orang pribadi karyawan.

"Dari total tersebut, sebanyak 10.339.557 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, disusul 1.345.535 dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan," ujar Inge dalam keterangan tertulis pada Rabu (29/4/2026).

Sementara dari kelompok wajib pajak badan, pelaporan tercatat mencapai 606.912 SPT untuk badan berdenominasi rupiah dan 645 SPT untuk badan berdenominasi dollar AS.

Adapun untuk wajib pajak sektor migas, tercatat tiga SPT berdenominasi rupiah dan 40 SPT berdenominasi dollar AS.

Selain itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, DJP mencatat 14.598 SPT badan rupiah dan 34 SPT badan dollar AS.

Capaian ini menunjukkan basis kepatuhan pajak masih didominasi wajib pajak orang pribadi, sementara pelaporan wajib pajak badan terus bertambah menjelang tenggat akhir bagi badan usaha.

Untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 sebenarnya telah berakhir pada 31 Maret 2026. Namun diperpanjang menjadi hingga 30 April 2026.

Sementara untuk wajib pajak badan, tenggat pelaporan jatuh pada 30 April 2026.

DJP mengingatkan keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan.

Untuk wajib pajak orang pribadi, denda keterlambatan sebesar Rp 100.000, sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar Rp 1 juta.

Di sisi lain, implementasi sistem administrasi perpajakan baru Coretax juga menunjukkan perkembangan.

Hingga 28 April 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 18.699.871.

Dari jumlah itu, sebanyak 17.540.725 merupakan wajib pajak orang pribadi, 1.067.615 wajib pajak badan, 91.303 instansi pemerintah, serta 228 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dengan tenggat wajib pajak badan yang tinggal menghitung hari, DJP mengimbau wajib pajak yang belum menyampaikan SPT untuk segera melapor guna menghindari denda sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari–Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah tiga SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11.434.264 hingga 19 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, mayoritas pelaporan masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.

“Untuk periode sampai dengan 19 April 2026, tercatat 11.434.264 SPT yang telah dilaporkan,” ujar Inge dalam keterangannya pada Senin (20/4/2026).

Secara perinci, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan terdiri dari 9.858.579 SPT orang pribadi karyawan.

Lalu 1.227.889 SPT orang pribadi non-karyawan, serta 343.765 SPT badan dalam rupiah dan 250 SPT badan dalam denominasi dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025 tercatat 3.745 SPT badan dalam rupiah dan 34 SPT badan dalam dollar AS.

Di sisi lain, Inge juga mencatat perkembangan signifikan dalam aktivasi akun sistem Coretax.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 18.199.350.

Dari total tersebut, sebanyak 17.094.257 merupakan wajib pajak orang pribadi, diikuti 1.013.884 wajib pajak badan, 90.982 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sekadar informasi, batas terakhir melapor SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025 (yang dilaporkan di 2026) secara umum diperpanjang hingga 30 April 2026 tanpa sanksi denda.

Sementara itu, batas akhir untuk SPT Tahunan Badan adalah 30 April 2026.

Namun jika di luar batas tersebut, apabila wajib pajak terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan denda sebesar Rp 1 juta untuk Wajib Pajak Badan.

Denda tersebut akan ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan diterbitkan kantor pajak.

Jika wajib pajak tidak melunasi denda keterlambatan atas STP tersebut dan memutuskan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan, maka wajib pajak dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan masyarakat mencapai 11.112.624 SPT per 12 April 2026 pukul 24:00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas laporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan total lebih dari 9,6 juta laporan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 11.112.624 SPT,” tulis Inge dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan data DJP, profil wajib pajak yang telah menyampaikan kewajibannya terdiri dari beberapa kategori utama. Rinciannya, OP Karyawan 9.654.060 laporan, OP Non-Karyawan 1.182.082 laporan, Badan (Mata Uang Rupiah) 273.630 laporan dan Badan (Mata Uang USD) 192 laporan.

Untuk Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), diantaranya Badan (Mata Uang Rupiah) 2.628 laporan dan Badan (Mata Uang USD) 32 laporan.

Selain capaian pelaporan SPT, pemerintah juga terus mendorong integrasi sistem perpajakan terbaru melalui aktivasi akun Coretax DJP. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 17.960.031 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun tersebut.

Transformasi digital ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan transparan.

Adapun rincian aktivasi akun Coretax adalah WP Orang Pribadi 16.875.690 aktivasi, WP Badan 993.312 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 90.802 aktivasi dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 227 aktivasi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis pembaruan data kepatuhan perpajakan nasional per 5 April 2026 pukul 24.00 WIB. Tercatat, sebanyak 10.790.147 SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para Wajib Pajak (WP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan total mencapai 9,42 juta laporan.

"Untuk periode sampai dengan 5 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.790.147 SPT," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).

Secara lebih mendalam, pelaporan SPT pada periode tahun buku Januari-Desember 2025 didominasi oleh WP OP Karyawan 9.421.240 laporan, WP OP Non-Karyawan 1.136.466 laporan, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 230.109 laporan dan WP Badan (Mata Uang USD) 166 laporan.

Selain itu, terdapat kontribusi dari WP dengan periode beda tahun buku (yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025) sebanyak 2.135 WP Badan (IDR) dan 31 WP Badan (USD).

Sejalan dengan reformasi perpajakan digital, DJP juga melaporkan progres signifikan pada aktivasi akun Coretax. Hingga saat ini, sebanyak 17.710.824 Wajib Pajak telah sukses melakukan aktivasi akun di sistem perpajakan terbaru tersebut.

Adopsi sistem Coretax ini mencakup berbagai kategori Wajib Pajak, dengan rincian diantaranya, Wajib Pajak Orang Pribadi 16.643.707 aktivasi, Wajib Pajak Badan 976.261 aktivasi, Instansi Pemerintah 90.629 aktivasi dan Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 227 aktivasi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat menjelang batas akhir pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, hingga 30 Maret 2026, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak untuk Tahun Pajak 2025 mencapai 10.124.668 SPT.

“Dari total tersebut, sebanyak 8.877.779 SPT disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (31/3/2026).

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Pelaporan SPT Tahunan di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi. Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Secara perinci, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan terdiri dari 8.877.779 SPT orang pribadi karyawan, 1.039.175 SPT orang pribadi nonkaryawan, serta 205.752 SPT badan dalam rupiah dan 145 SPT badan dalam valuta asing.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 1.795 SPT badan dalam rupiah dan 22 SPT badan dalam valuta asing.

Di sisi lain, DJP juga mencatat peningkatan signifikan dalam aktivasi akun Coretax sebagai bagian dari transformasi digital layanan perpajakan.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax DJP mencapai 17.367.922 akun.

Rinciannya, sebanyak 16.310.079 akun berasal dari wajib pajak orang pribadi, 967.121 dari wajib pajak badan, 90.495 dari instansi pemerintah, serta 227 dari pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Peningkatan pelaporan SPT dan aktivasi Coretax ini menunjukkan semakin luasnya adopsi layanan perpajakan digital oleh masyarakat.

DJP pun terus mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan kanal digital guna mempermudah kepatuhan pajak secara cepat dan efisien.

Perlu diketahui, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT atau tidak melaporkannya sama sekali dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam aturan tersebut, sanksi administrasi berupa denda diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun besaran denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT antara lain sebagai berikut:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan

• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain sanksi denda, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pelaporan SPT dan segera menyelesaikan kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.