Bisnis.com, JAKARTA — Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah ditetapkan gubernur di masing-masing daerah akan secara resmi berlaku pada hari ini, Kamis (1/1/2026).

Sebelumnya, sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP sebagaimana tenggat yang ditetapkan pemerintah pusat pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Dua provinsi yang belum secara resmi memberikan pengumuman UMP 2026 adalah Aceh dan Papua Pegunungan. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun ini.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan tengah menunggu surat keputusan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada Januari ini.

Kendati demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.

Di luar dua provinsi tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa memutuskan bahwa besaran UMP 2026 Papua Tengah tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848.

Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Sementara itu, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.

Berikut daftar UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Bisnis.com, JAKARTA — Para Gubernur di sejumlah wilayah di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masing-masing daerahnya pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, karena tengah menunggu SK Gubernur.

Namun demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.

Adapun, Provinsi Papua Tengah memutuskan bahwa besaran UMP 2026 tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James berujar bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Di sisi lain, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06
11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%
12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%
13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%
14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%
15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%
16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%
17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%
18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)
19. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%
20. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%
21. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%
22. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%
23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%
24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%
25. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%
26. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%
27. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%
28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%
29. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%
30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%
31. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%
32. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%
33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%
34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%
35. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%
36. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%
37. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%
38. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.