Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel) pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Penyaluran hewan kurban berupa sapi tersebut dilakukan sebagai bagian dari program sosial perusahaan sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat di wilayah operasional perseroan.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan Hari Raya Iduladha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan kepedulian antarsesama di tengah masyarakat.

“Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui penyaluran hewan kurban ini, Bank Sumsel Babel ingin terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, penyaluran hewan kurban tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pembangunan sosial dan memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat.

Dia menjelaskan distribusi hewan kurban dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel dan Babel agar manfaatnya dapat diterima masyarakat secara lebih merata.

“Kami berharap bantuan hewan kurban ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan antara Bank Sumsel Babel dengan masyarakat di daerah. Sebagai bank pembangunan daerah, kami ingin keberadaan perusahaan tidak hanya dirasakan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang nyata,” ujarnya.

Marzuki menambahkan perseroan akan terus memperkuat berbagai program sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk terus menjalankan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami percaya pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan kontribusi terhadap lingkungan sosial dan pembangunan daerah,” katanya.

Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kontribusi dunia usaha. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengambil peran aktif dengan menjalankan program intervensi gizi terpadu sepanjang Januari-Desember 2025 di sembilan provinsi di Indonesia.

Program tersebut menjangkau 3.169 anak sebagai wujud dukungan Telkom terhadap target nasional penurunan stunting, sekaligus memperkokoh fondasi kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai perusahaan digital telco terdepan, Telkom memadukan pendekatan bantuan fisik dengan pemanfaatan teknologi melalui kehadiran platform digital Stunting Action Hub.

Dari total 3.169 anak penerima manfaat, sebanyak 1.231 anak telah terintegrasi ke dalam sistem digital tersebut.

Platform ini memungkinkan pencatatan dan pemantauan parameter pertumbuhan seperti tinggi badan, berat badan, serta status gizi anak secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga proses evaluasi intervensi dapat dilakukan secara lebih presisi.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional berada pada angka 21,5%, yang berarti satu dari lima balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan.

Pemerintah pun menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan kesehatan.

Tantangan tersebut tidak hanya memerlukan intervensi nutrisi yang tepat, tetapi juga sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi agar setiap upaya yang dilakukan dapat terukur dan berkelanjutan.

Program intervensi gizi Telkom dilaksanakan di sembilan provinsi, yakni Lampung, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah guna memastikan distribusi bantuan nutrisi dan pendampingan berjalan efektif serta tepat sasaran.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis data menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan program.

"Telkom memandang bahwa penanganan stunting tidak hanya memerlukan bantuan logistik, tetapi juga penguatan ekosistem data yang terintegrasi," kata Hary dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/2).

Ia melanjutkan, melalui Stunting Action Hub, Telkom berupaya memastikan setiap intervensi yang diberikan dapat terpantau secara terukur dan real-time.

"Sinergi antara bantuan fisik dan inovasi digital ini merupakan kunci untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan komitmen kami bahwa teknologi harus hadir untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang paling mendasar " ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being).

Melalui sinergi intervensi gizi dan digitalisasi data kesehatan, Telkom terus mendorong praktik penanggulangan stunting yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan sebagai kontribusi nyata dalam membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

Tiga provinsi di Papua masuk dalam lima besar daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tertinggi. Mereka ada di posisi 2 hingga 4 dan hanya kalah dari DKI Jakarta yang punya UMP tertinggi,

Tiga provinsi di Papua yakni Papua Selatan dengan UMP Rp4.508.850. Angka itu naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari UMP 2025 yang sebesar Rp4.285.850.

Kemudian, Provinsi Papua yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850.

Selanjutnya, Papua Tengah dengan UMP 2026 sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski UMP tinggi, wilayah Papua juga punya biaya hidup mahal. Hal ini disebabkan karena biaya logistik yang tinggi karena belum meratanya infrastruktur.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Kebutuhan hidup layak (KHL) di Papua mencapai Rp5,3 juta.

Sementara DKI Jakarta yang punya UMP 2026 tertinggi yakni sebesar Rp5.729.876 per bulan berada di posisi pertama. Angka itu naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah.

Sementara itu, dua daerah belum mengumumkan besaran UMP 2026 yakni Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua Pegunungan.

1. Sumatera Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)2. Sumatera Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)3. Sumatera Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)4. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)5. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)6. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)7. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)8. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)9. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)10. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)11. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)12. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)13. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)14. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)15. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)16. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)17. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)18. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)19. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)20. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)21. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)22. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)23. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)24. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)25. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)26. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)27. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)28. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)29. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)30. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)31. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)32. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)33. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)34. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)35. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19 persen)36. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)

1. DKI Jakarta Rp5.729.876

2. Papua Selatan Rp4.508.850

3. Papua Rp4.436.283

4. Papua Tengah Rp4.285.848

5. Kepulauan Bangka Belitung Rp4.035.000

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.