Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta resmi naik menjadi Rp5,72 juta per bulan. Kenaikan mulai berlaku per 1 Januari.

Kenaikan UMP 2026 diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada hari terakhir batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menuturkan upah buruh di Jakarta tahun depan naik 6,17 persen.

"Telah disepakati untuk kenaikan UMP DKI Jakarta Rp5.729.876," ujar Pramono dalam Konferensi Pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Pramono menegaskan Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah menggelar sejumlah pertemuan. Dirinya kemudian memutuskan kenaikan UMP 2026 tersebut melalui keputusan gubernur.

Pramono juga bakal memberikan insentif bagi pekerja di DKI Jakarta. Tambahan tersebut meliputi bantuan transportasi, pangan, dan kesehatan yang juga dicantumkan dalam keputusan gubernur.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP tahun depan adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Pemerintah menetapkan rentang alfa yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah 0,5 sampai 0,9.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar DKI Jakarta menggunakan alfa 0,9 dalam perhitungan UMP 2026. Tuntutan tersebut disuarakan buruh demi kenaikan upah tahun depan tembus 6,9 persen.

Adapun besaran UMP Jakarta 2025 adalah Rp5.396.761. Dengan kenaikan 6,9 persen, menurut KSPI, seharusnya upah buruh di DKI tahun depan menjadi Rp5.769.137.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal bahkan mengancam bakal melakukan demonstrasi berjilid-jilid, jika kenaikan UMP 2026 tidak sesuai harapan buruh.