Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka 2.843 lowongan kerja melalui skema padat karya. Besaran upah yang ditawarkan setara UMP Jakarta yang tahun ini ditetapkan Rp5,72 juta per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan program itu untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang tengah ditanggung masyarakat.

"Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini," ungkap Pramono di Balai Kota, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/6).

Menurut Pramono, lowongan kerja itu dibuka untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

Pramono mengatakan skema pembukaan lowongan itu akan diberlakukan selama tiga bulan di Jakarta. Nantinya, apabila dibutuhkan, Pramono pun tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang skema tersebut.

"Yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja. Membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 333.860 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 6,03 persen.

[Gambas:Youtube]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Nilai ini lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang tercatat Rp5,72 juta di tahun ini.

Berdasarkan hasil Sakernas, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah buruh perempuan yang sebesar Rp2,80 juta.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, rata-rata upah buruh tertinggi ada pada usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan gaji Rp5,05 juta.

Sementara itu, buruh pada lapangan usaha Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional menerima upah terendah sebesar Rp2 juta per bulan.

Menurut pendidikan, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar Rp4,77 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp2,23 juta.

"Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah," tulis BRS BPS.

[Gambas:Youtube]

Menurut kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada usia 15-19 tahun sebesar Rp1,99 juta. Sebaliknya, upah buruh tertinggi tercatat pada kelompok umur 55-59 sebesar Rp3,77 juta.

Berikut daftar 10 lapangan usaha yang menerima rata-rata upah tertinggi:

1. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp5,05 juta2. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,95 juta3. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi sebesar Rp4,75 juta4. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin sebesar Rp4,74 juta5. Aktivitas Real Estat sebesar Rp4,05 juta

6. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,02 juta7. Transportasi dan Penyimpanan sebesar Rp3,98 juta8. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha sebesar Rp3,97 juta9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,75 juta10. Konstruksi sebesar Rp3,35 juta.

Bagi umat Islam berpenghasilan tetap dari pekerjaannya diberikan kewajiban menunaikan zakat ketika pendapatannya telah mencapai batas nisab sesuai ketentuan syariat.

Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta adalah sebesar Rp5,7 juta. Dengan nominal tersebut, apakah pekerja sudah masuk kategori wajib bayar zakat penghasilan?

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, angka tersebut menjadi acuan penghasilan bagi pekerja umat Islam yang wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Adapun nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026.

Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Sementara itu, Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ujar Noor.

Bisnis.com, JAKARTA - Driver ojol disebut akan kembali mendapatkan BHR atau Bonus Hari Raya dari perusahaan pada lebaran 2026 ini.

Akan tetapi, beberapa pihak menolak pemberian BHR dan meminta skema THR (Tunjangan Hari Raya).

Dilaporkan Bisnis sebelumnya, program Bonus Hari Raya (BHR) yang digelontorkan oleh perusahaan aplikator transportasi online sejak Lebaran tahun lalu dirasa belum adil dan berjalan sesuai harapan para pengemudi ojek online (ojol).

Pengemudi pun menuntut agar pemerintah mengatur kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa surat edaran (SE) menteri ketenagakerjaan mengenai BHR hanya bersifat imbauan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyebut, hal ini menjadi celah bagi perusahaan aplikator untuk menjalankan program BHR secara diskriminatif.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujar Lily melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, kriteria yang tidak adil itu meliputi ketentuan per bulan dan selama 12 bulan terakhir yaitu berupa kerja 200 jam online, 25 hari kerja, rating penyelesaian order 90% dan lainnya.

Usulan THR Driver Ojol

Mengacu pada alasan tersebut, maka untuk menjamin tunjangan layak, SPAI menuntut THR sebesar 1 kali upah minimum provinsi (UMP).

THR sebesar 1 kali UMP ini diberikan tanpa syarat yang wajib dibayarkan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya kepada setiap pengemudinya.

Sebagaimana diketahui, UMP di Indonesia tidak sama setiap wilayahnya. UMP tertinggi pada tahun 2026 ini jatuh pada DKI Jakarta yang mencapai Rp5.729.876.

Dengan kata lain jika tuntutan THR ini dikabulkan pada driver ojol di Jakarta bisa mendapat bonus Rp5,7 juta. Nominal akan berbeda di wilayah lain di Indonesia.

Rincian THR yang Akan Diterima Driver Ojol Daerah Lain (Jika Usulan skema THR Diterima) ada di Halaman 2...

Rincian THR yang Akan Diterima Driver Ojol Daerah Lain (Jika skema THR)

Sebagaimana diketahui, UMP 2026 di Indonesia sudah naik. Jika usulan diterima, maka berikut adalah THR yang didapat driver ojol sesuai provinsinya.

• DKI Jakarta: Rp5.729.876
• Papua Pegunungan: Rp4.508.714
• Papua Selatan: Rp4.508.100
• Papua: Rp4.436.283
• Papua Tengah: Rp4.285.848
• Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000
• Sulawesi Utara: Rp4.002.630
• Sumatra Selatan: Rp3.942.963
• Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
• Kepulauan Riau: Rp3.879.520
• Papua Barat: Rp3.841.000
• Riau: Rp3.780.495
• Kalimantan Utara: Rp3.775.243
• Papua Barat Daya: Rp3.766.000
• Kalimantan Timur: Rp3.762.431
• Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
• Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
• Aceh: Rp3.685.616
• Maluku Utara: Rp3.510.240
• Jambi: Rp3.471.497
• Gorontalo: Rp3.405.144
• Maluku: Rp3.334.490
• Sulawesi Barat: Rp3.315.934
• Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
• Sumatra Utara: Rp3.228.949
• Bali: Rp3.207.459
• Sumatra Barat: Rp3.182.955
• Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
• Banten: Rp3.100.881
• Kalimantan Barat: Rp3.054.552
• Lampung: Rp3.047.734
• Bengkulu: Rp2.827.250
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898
• Jawa Timur: Rp2.446.881
• DI Yogyakarta: Rp2.417.495
• Jawa Tengah: Rp2.327.386
• Jawa Barat: Rp2.317.601

Itulah daftar UMP 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan telah resmi mengajukan gugatan terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa gugatan telah didaftarkan pada Jumat (23/1/2026) lalu. Persidangan disebutnya akan dilaksanakan secara elektronik (e-court).

“Kita perkirakan akhir bulan Januari ini, barulah PTUN bersidang perdana. Sudah diajukan gugatannya ke PTUN,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Sebelum mendaftarkan gugatan ini, dia mengaku tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebagaimana prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan, pihaknya telah menunggu selama 10 hari.

Pada saat bersamaan, Said turut meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak kedua gubernur agar merevisi kebijakan pengupahan sebagaimana keinginan pekerja.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah, yang pertama mendesak Gubernur DKI merevisi UMP DKI dan UMSP DKI. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat melalui agar mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” pungkasnya.

Adapun, berdasarkan penelusuran Bisnis di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN, belum terdapat gugatan terbaru terhadap Gubernur DKI Jakarta di PTUN Jakarta. Demikian pula dengan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat di PTUN Bandung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 naik 5,77% menjadi Rp2.317.601.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun telah buka suara perihal ketetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat yang digugat ke PTUN.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara perihal ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, berdasarkan beleid tersebut, gubernur menetapkan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) maupun UMSK.

Indah menjelaskan bahwa ketetapan itu mesti berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat daerah. Kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat disebut telah melalui proses ini.

Dia bahkan mengatakan bahwa komunikasi sudah dijalin dengan sejumlah pihak seperti serikat buruh sejak awal 2025, yang juga mencakup perumusan PP No. 49/2025.

“Dan ketika PP itu terbit, kita juga sudah komunikasikan ke Dewan Pengupahan, semua sudah, sudah kita lakukan dialog,” ucap Indah.

Sebelumnya, Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan rencana melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN pada Senin (19/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Jakarta dan Jawa Barat berlanjut ke jalur hukum. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggugat Surat Keputusan (SK) UMP kedua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah itu ditempuh setelah surat keberatan yang diajukan KSPI kepada Gubernur JakartaPramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, pengajuan keberatan merupakan salah satu syarat sebelum gugatan dilayangkan ke PTUN.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ketidakresponsifan pemerintah daerah membuat serikat buruh memilih jalur hukum untuk memperjuangkan besaran upah yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/1/2026).

Menurut Said, KSPI keberatan dengan penetapan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta. Serikat buruh meminta agar UMP dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta, atau setara dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

UMP Jakarta Dinilai Belum Cukup

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Gubernur Jakarta Pramono Anung seusai menghadiri acara Indonesia Sport Summit 2025 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).

Selain Jakarta, KSPI juga menyatakan keberatan terhadap kebijakan upah di Jawa Barat.

Keberatan itu terutama terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS/K) yang dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.

“Hari Senin akan diajukan gugatan ke PTUN Bandung untuk meminta Gubernur Jawa Barat,” ujar Said.

Protes Berujung Gugatan

Sebelum menempuh jalur hukum, KSPI telah berulang kali menyampaikan protes terhadap besaran kenaikan UMP Jakarta dan Jawa Barat 2026. Serikat buruh juga meminta DPR RI memanggil kedua gubernur tersebut karena dinilai tidak merespons aspirasi pekerja.

“Dua hari ke depan kami akan melakukan aksi di gedung DPR RI dan Kemenaker. Kenapa aksi di depan gedung DPR RI? Karena kita ingin meminta DPR memanggil Gubernur DKI Jakarta, mengapa memberikan upah murah?” kata Said dalam konferensi pers daring, Selasa (13/1/2026).

Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan kenaikan UMP 2026 sebesar 5,77 persen menjadi Rp 2.317.601. Besaran tersebut juga dinilai belum sejalan dengan rekomendasi yang diusulkan dalam mekanisme dewan pengupahan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan subsidi upah Rp200 ribu jika tidak merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyarankan Jakarta untuk meniru kebijakan negara lain seperti Australia dan Brasil dalam melindungi daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup ibu kota.

"Kalau memang mau diberikan insentif, bentuknya adalah subsidi upah. Transfer cash money," kata Said dalam aksi demo yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

"Subsidi upah seperti di Australia, seperti di Brazil. Kalau memang dianggap Jakarta perusahaannya enggak mampu," sambungnya.

Apabila Pemprov DKI Jakarta bersikeras menetapkan UMP 2026 di angka Rp5,73 juta dan menolak kenaikan menjadi Rp5,89 juta sesuai tuntutan buruh, maka pemerintah wajib menutup selisih tersebut.

Ia mengusulkan subsidi itu diberikan bagi setiap buruh penerima upah minimum selama satu tahun anggaran, alih-alih program insentif yang dianggapnya tidak efektif.

"Kalau memang tetap Rp5,73 juta, setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp200 ribu. Sampai kapan? Sampai satu tahun. Nanti tahun depan kita berunding lagi upah. Begitu Pak Gubernur DKI, begitu Pak Presiden Prabowo yang kami hormati melalui media," ujar Said.

Said menambahkan bahwa pendapatan per kapita warga Jakarta menurut data World Bank dan International Monetary Fund (IMF) mencapai US$21 ribu per tahun atau sekitar Rp28 juta per bulan.

Angka ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan hanya di kisaran Rp5,73 juta, yang gajinya bahkan kalah dibandingkan buruh pabrik di Karawang atau Bekasi.

"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

KSPI menyatakan tuntutan buruh agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), atau sekitar Rp5,89 juta.

“Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan daya beli buruh Jakarta yang terus tergerus dan agar tidak semakin tertinggal jauh dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang,” ujarnya.

Apabila pemerintah belum mampu menetapkan 100% KHL, KSPI meminta revisi menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9 sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025, agar nilai UMP mendekati KHL dan tetap berada dalam koridor hukum.

Selain itu, KSPI juga berharap Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan dengan basis 100% KHL ditambah sekitar 5%, disesuaikan per sektor, dan diharapkan rampung paling lambat 7 Januari 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Angka tersebut naik Rp 333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Penetapan UMP Jakarta 2026 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melalui serangkaian rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.

“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat menetapkan formula penghitungan upah minimum dengan sejumlah variabel, salah satunya nilai alfa.

Menurut Pramono, PP tersebut mengatur nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Dewan Pengupahan DKI Jakarta kemudian menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75 sebagai dasar perhitungan UMP 2026.

“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” kata Pramono.

Ia menegaskan, penggunaan nilai alfa 0,75 membuat kenaikan UMP Jakarta 2026 berada di atas laju inflasi Jakarta serta tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Buruh Nilai UMP Jakarta 2026 Belum Layak

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai UMP Jakarta 2026 tidak sebanding dengan kebutuhan hidup buruh di ibu kota.

“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Iqbal menyebut, UMP Jakarta 2026 masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP sebesar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.

“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti UMP Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang lebih tinggi.

“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” kata Iqbal.

Selain itu, KSPI mengkritisi kebijakan pemberian insentif transportasi, air bersih, dan BPJS yang disebut pemerintah. Menurut Iqbal, insentif tersebut bukan bagian dari upah dan tidak diterima langsung oleh buruh, serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada APBD.

“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegasnya.

Iqbal juga mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup satu keluarga kecil di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara UMP 100 persen KHL baru sebesar Rp 5,89 juta.

“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.

KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum dan Aksi

Atas penetapan UMP Jakarta 2026 tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.

Secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh juga akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau minggu pertama Januari 2026.

“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutur Said Iqbal.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5,72 Juta

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5.729.876, Berlaku Mulai Januari

Sebagian lagi telah tayang di Kontan.co.id dengan judulUMP Jakarta Tahun 2026 Dipatok Rp 5,73 Juta, KSPI: Kami Menolak