Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok daging sapi dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Hal ini seiring pasokan yang didukung impor hingga 700 ribu sapi hidup serta ketersediaan dari dalam negeri.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan secara umum ketersediaan daging sapi masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Stok daging sapi relatif sangat cukup. Karena kita kan importasinya 700 ribu live cattle (sapi hidup). Kemudian stok daging lokal juga banyak," ujar Ketut di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan indikasi kecukupan stok juga terlihat dari kondisi pasar yang masih terisi dan tidak mengalami kekosongan pasokan.

"Lihat saja di pasar, tidak ada yang kosong sebenarnya," katanya.

Menurut Ketut, pasokan daging sapi berasal dari kombinasi produksi dalam negeri dan impor. Dari dalam negeri, pasokan antara lain berasal dari daerah sentra seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim ke berbagai wilayah konsumsi.

Selain itu, ketersediaan juga diperkuat oleh kegiatan penggemukan sapi yang berjalan di dalam negeri.

"Dua-duanya. Jadi dari dalam negeri tentu yang dari NTB, dari NTT datang ke sini dan lain sebagainya. Kemudian ada penggemukan. Jadi sebenarnya dari stoknya sangat cukup," ujarnya.

Untuk pasokan impor, Ketut menyebut sebagian besar berasal dari Australia, yang masih menjadi pemasok utama sapi hidup bagi Indonesia.

"Dari luar (negeri) itu banyaknya dari Australia. Dominannya Australia walaupun kita buka Brasil tapi belum banyak datang," katanya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap penyebab harga daging sapi di sejumlah pasar bisa tembus hingga Rp160 ribu per kilogram (kg). Rupanya, hal ini dipicu perbedaan kualitas daging hingga panjangnya rantai distribusi.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan harga daging sapi di tingkat hulu hingga rumah potong hewan (RPH) masih dalam kondisi stabil.

"(Harga daging di) feedloter-nya Rp55 ribu, kemudian sampai di RPH Rp56 ribu, (harga daging) karkas Rp106 (ribu) sampai Rp107 (ribu). Itu sudah masih stabil kok," ujar Ketut di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan harga tinggi di tingkat konsumen umumnya berasal dari permintaan khusus terhadap daging dengan kualitas tertentu, seperti daging tanpa lemak atau kategori premium.

"Jadi konsumennya kustom, meminta khusus dikurangi lemaknya. Jadi dia jadinya daging super. Kalau daging super kan kita tidak atur," katanya.

Menurut Ketut, harga daging sapi yang menjadi acuan pemerintah, khususnya untuk bagian paha depan dan belakang, masih berada di kisaran Rp135 ribu hingga Rp140 ribu per kg. Secara nasional, rata-rata harga juga berada di sekitar Rp140 ribuan, meski di beberapa wilayah timur tercatat lebih tinggi.

Ia menambahkan menjelang Lebaran harga daging relatif terkendali karena sudah mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP).

"Jadi sekali lagi harga daging relatif stabil. Kalaupun kenaikan, mungkin dari Rp135 ribu jadi Rp140 ribu (per kg), tapi sekarang sudah stabil di situ," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menemukan langsung variasi harga di pasar saat melakukan peninjauan. Dalam dialog dengan pedagang, harga daging sapi disebut berkisar Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per kg, bahkan untuk potongan premium seperti has dalam mencapai Rp170 ribu per kg.

Dari hasil penelusuran, perbedaan harga ini diduga kuat dipengaruhi rantai distribusi yang panjang. Ketut menyebut adanya pihak perantara di luar jalur langsung dari RPH.

"Tangan ketiga, (asal dagingnya) bukan (dari) RPH dia," kata Ketut.

Roro menambahkan semakin panjang rantai distribusi, harga yang diterima konsumen akan semakin tinggi.

"Jadi semakin banyak orang di tengah, semakin naik. Kalau langsung ke pemasok, pasti harganya lebih rendah," ujarnya.

Selain itu, peningkatan permintaan menjelang Lebaran juga turut memberi tekanan pada harga di pasar. Permintaan daging sapi biasanya meningkat pada periode ini, sehingga harga cenderung naik di tingkat konsumen.

Kendati demikian, pemerintah memastikan akan terus memantau distribusi dan harga di lapangan termasuk menelusuri distributor yang menjual dengan harga lebih tinggi dari seharusnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri meninjau langsung kondisi harga dan pasokan pangan strategis di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, guna memastikan stabilitas menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Pagi ini, menjelang Lebaran, beberapa hari sebelum Lebaran, kami pantau terus harga bahan pokok di lapangan. Saya bersama Pak Menteri (Perdagangan Budi Santoso), kita bagi-bagi tugas ke beberapa wilayah. Dan hari ini kebetulan saya berada di Pasar Mayestik," kata Dyah Roro di Jakarta, Selasa.

Dalam peninjauan tersebut Wamendag didampingi Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo.

Ia mengatakan menemukan komoditas telur ayam dijual dengan harga di kisaran Rp32.000 per kilogram (kg), sedikit di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp30.000 per kg, setelah sebelumnya berada pada rentang Rp30.000 hingga Rp31.000 per kg.

Pedagang menyebut telur dipasok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Solo serta Blitar.

Untuk komoditas cabai, harga cabai merah keriting ditemukan mencapai Rp80.000 per kg, sementara cabai rawit merah menyentuh Rp120.000 per kg, jauh di atas kisaran harga acuan Rp40.000 hingga Rp57.000.

Namun, ditemukan perbedaan harga antar pedagang, di mana cabai dijual lebih rendah pada kisaran Rp37.000 hingga Rp55.000 per kg di lapak lain, menunjukkan adanya disparitas harga di dalam pasar.

Adapun harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kg untuk kualitas standar, sedangkan kualitas premium dijual antara Rp150.000 hingga Rp160.000 per kg.

Kemudian harga minyak goreng merek MinyaKita berada pada kisaran Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan terpantau stabil di tingkat pedagang.

Ia menegaskan Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam mengawasi harga minyak melalui pengaturan stok dan distribusi sehingga kestabilan harga dapat tetap terjaga di tingkat konsumen.

Pemerintah juga menerapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang mengharuskan minimal 35 persen distribusi pangan komoditas MinyaKita berasal dari BUMN seperti Bulog dan ID Food.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan distribusi sekaligus memastikan pasokan pangan strategis dapat dimonitor lebih intensif oleh pemerintah guna mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.

Kementerian Perdagangan juga mengandalkan sistem Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memantau harga secara harian di 514 kabupaten dan kota sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian harga pangan.

Wamendag memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman hingga pasca Lebaran dan pemerintah akan terus memantau distribusi serta harga guna menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat.

Pemantauan dilakukan bersama pemerintah daerah DKI Jakarta dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis.

"Ini kan menjelang hari besar, otomatis demand-nya itu akan semakin tinggi, dan itu kita tahu sendiri ada dampak terhadap harga dan lain sebagainya, stok dan lain sebagainya. Nah maka itu yang kita pantau bersama," ujar Dyah Roro.

Menurut dia, pemerintah membagi tugas pemantauan ke berbagai wilayah agar pengawasan harga dan distribusi bahan pokok dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan menjelang hari besar keagamaan.

"Kita ada Satgas (Pangan) juga, jadi kerjasama lintas sektor untuk memastikan semuanya aman, termasuk yang di daerah. Jadi kita titipkan di daerah juga, tolong dipantau terus dan diberitahu kepada kami, agar kita bisa bertindak secara cepat, ketika ada lonjakan harga yang signifikan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menggodok aturan shifting pedagang baju thrifting ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

Meski demikian, kebijakan ini berpotensi menurunkan omzet pedagang, yang selama ini mengandalkan model bisnis thrifting sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

“Teman-teman UMKM yang berjualan pakaian thrifting, pakaian bekas ini buat UMKM. Sementara supply barangnya dilarang, tidak boleh masuk karena ini ilegal. Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Temmy menuturkan, Kementerian UMKM akan menggelar pertemuan dengan pedagang baju thrifting pada Kamis mendatang untuk membahas langkah transisi ke produk lokal.

Dalam pertemuan itu, rencananya akan membahas terkait jumlah pemain, potensi maupun penurunan omzet, dan peluang ekonomi dari bisnis thrifting.

“Nanti kami duduk diskusi satu meja, kita akan ngomong. Bahwa saat ini mereka masih banyak kios-kios mereka masih sewa. Kalau memang mereka berganti produk, kan kita juga harus ada antisipasi. Produk ini bakal jalan nggak? Pasti akan ada masa transisi, penyesuaiannya. Kita akan bicarakan besok itu, [Kamis mendatang],” tuturnya.

Namun, dia menjelaskan peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan secara bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Adapun hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” ujarnya.

Selain produk lokal, pemerintah membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia. Tujuannya, untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal, sambil menjaga pilihan bagi konsumen.

Temmy menegaskan pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.

“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” terangnya.

Di samping itu, Temmy menyampaikan pemerintah juga membuka peluang insentif dan pendampingan selama masa transisi agar pedagang tetap bertahan.

“Kami ingin menyelamatkan ekonomi mereka. Bisnis mereka yang saat ini sedang, yang masih dalam tanda kutip, berjualan barang-barang yang dilarang, ilegal, kan kita harus carikan solusinya,” pungkasnya.