NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

BEKASI - Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi mulai memperketat pengawasan jaringan distribusi air melalui sistem digital guna mendeteksi kebocoran sejak dini, bahkan sebelum dikeluhkan pelanggan. Hal itu diantisipasi dengan teknologi canggih.

Kepala Bagian Pengendalian Kehilangan Air (PKA) Perumda Tirta Bhagasasi Hendry mengatakan kerusakan pada pipa bawah tanah sering kali sulit diketahui karena tidak tampak di permukaan.

Akibatnya, masyarakat baru menyadari adanya masalah ketika tekanan air menurun atau aliran air berhenti.

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan sistem District Meter Area (DMA) yang mampu mempersempit area pencarian titik kebocoran sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat dan efisien.

“Dengan sistem DMA, zona pencarian kebocoran di bawah tanah menjadi lebih kecil sehingga tim teknis dapat lebih mudah menemukan lokasi kerusakan dan segera melakukan perbaikan,” kata Hendry, Selasa (23/6/2026).

Teknologi ini bekerja dengan memantau volume distribusi air secara real time. Data dari meter induk di Instalasi Pengolahan Air (IPA) kemudian dibandingkan dengan total penggunaan pelanggan.

Apabila ditemukan selisih yang signifikan, hal tersebut menjadi indikasi adanya kehilangan air akibat kebocoran pada jaringan.

Menurut Hendry, penerapan DMA terbukti membantu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap pelanggan dapat diminimalkan. Namun, implementasi sistem tersebut belum menjangkau seluruh wilayah layanan karena membutuhkan investasi yang besar.

Ia menjelaskan, perangkat utama yang digunakan berupa water meter elektromagnetik memiliki harga relatif mahal sehingga pembangunan sistem dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran perusahaan.

Tak hanya mengawasi jaringan pipa utama, Perumda Tirta Bhagasasi juga melakukan pemantauan terhadap penggunaan air di sisi pelanggan. Tim PKA secara rutin menganalisis grafik konsumsi air dan nilai tagihan bulanan untuk mengidentifikasi kemungkinan kebocoran di instalasi pelanggan.

Langkah ini dilakukan agar pelanggan tidak mengalami lonjakan tagihan yang disebabkan kebocoran yang tidak disadari.

Dalam kegiatan inspeksi lapangan, petugas dibekali alat penguji akurasi meter air dan leak detector yang mampu mendeteksi kebocoran tanpa harus membongkar jalan atau merusak fasilitas umum di sekitar lokasi.

“Dari data yang kami analisis setiap bulan, kami juga bisa mengetahui apakah terjadi kebocoran air atau tidak sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Hendry.

Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, Perumda Tirta Bhagasasi berharap kualitas layanan air bersih di Kabupaten Bekasi semakin meningkat sekaligus meminimalkan kehilangan air akibat kebocoran jaringan bawah tanah.

BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

BEKASI - Perumda Air Minum Kabupaten Bekasi ,Tirta Bhagasasi mulai memperketat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh lini perusahaan. Langkah ini demi mengejar tiga target besar pada 2026, mulai dari menekan kehilangan air hingga meningkatkan jumlah pelanggan air bersih.

Direktur Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Rika Nursantika menegaskan seluruh pegawai wajib mematuhi SOP perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun kantor cabang.

“Kepatuhan terhadap SOP menjadi dasar kerja seluruh pegawai untuk mendukung program prioritas perusahaan,” kata Rika, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, penerapan SOP yang disiplin menjadi bagian penting dalam transformasi budaya kerja perusahaan agar lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Perumda Tirta Bhagasasi saat ini fokus menjalankan tiga program prioritas pada 2026, yakni menurunkan angka kehilangan air, mempercepat penambahan sambungan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Rika menjelaskan, tata kelola perusahaan yang baik serta evaluasi rutin dari direksi dan dewan pengawas diharapkan mampu meningkatkan performa pegawai sekaligus memperkuat kualitas pelayanan.

Selain itu, penerapan SOP juga diarahkan untuk mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya dalam penyediaan layanan air bersih yang merata dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang kini diperkuat ialah sinergi antara petugas pembaca meter dan validator guna memastikan tagihan pelanggan lebih akurat.

“Kolaborasi pembaca meter dan validator penting untuk memastikan pemakaian air tercatat dengan benar sekaligus menjaga pelayanan tetap lancar,” ujarnya.

Di sisi lain, Perumda Tirta Bhagasasi juga meminta pelanggan lebih aktif menggunakan layanan catat meter mandiri, terutama bagi rumah yang sulit dijangkau petugas. Layanan ini memungkinkan pelanggan melaporkan pemakaian air secara mandiri setiap bulan.

Periode pelaporan dibuka setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Sementara tanggal 21–25 dikhususkan bagi pelanggan rumah kosong, rumah terkunci, meter tertimbun, hingga meteran yang berada di dalam ruangan.

Perusahaan menilai langkah ini penting untuk menjaga akurasi tagihan pelanggan sekaligus menghindari kendala pencatatan penggunaan air.

PAPUA - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari menjadi harapan baru bagi masyarakat Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Papua. Satgas TMMD bersama masyarakat membangun bak penampungan air bersih.

Dan SSK TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Kapten Inf. Pius Huik mengatakan, salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat adalah penyediaan air bersih bagi warga.

“Bagi kami, air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus benar-benar diperhatikan. Karena itu, melalui program TMMD Ke-128 ini, TNI hadir membantu warga Kampung Tanah Rubuh agar nantinya memiliki akses air bersih yang lebih layak dan mudah dijangkau,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Pius mengatakan pembangunan bak penampungan air bersih tersebut dikerjakan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas konstruksi agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Sekarang rangka besi beton sudah terpasang dan selanjutnya akan masuk tahap pengecoran. Semua pekerjaan dilakukan dengan perhitungan dan ketelitian supaya bangunan kuat, aman, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



Menurut Pius, kehadiran TNI melalui program TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat Papua, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu kesulitan rakyat, termasuk kebutuhan air bersih yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Pius juga mengapresiasi keterlibatan warga Kampung Tanah Rubuh yang ikut bergotong royong bersama personel Satgas TMMD selama proses pembangunan berlangsung.

“Semangat kebersamaan masyarakat sangat luar biasa. Warga ikut membantu pengerjaan di lapangan, mengangkat material, dan bekerja bersama anggota Satgas. Ini menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih cepat selesai kalau dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Pius berharap pembangunan bak penampungan air bersih tersebut nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas kesehatan warga di kampung.

“Kami berharap fasilitas ini nantinya benar-benar bisa membantu masyarakat memperoleh air bersih yang lebih baik, sehingga dapat menunjang kesehatan dan kebutuhan hidup sehari-hari warga Kampung Tanah Rubuh,” pungkasnya.

BALI - Upaya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat terus dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari.

Di Kampung Asai, Distrik Manokwari Utara, pembangunan bak penampungan air bersih kini memasuki tahap pemasangan rangka besi, yang menjadi bagian penting dalam struktur utama bangunan.

Tahapan ini merupakan fondasi sebelum proses pengecoran dilakukan. Rangka besi dipasang untuk memastikan konstruksi bak penampungan mampu menahan volume air dalam jumlah besar secara aman dan berkelanjutan.

Komandan Kodim 1801/Manokwari, Letkol Inf. Davit Sutrisno Sirait, selaku Dansatgas TMMD ke-128, mengatakan pengerjaan dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Setiap tahapan kami pastikan berjalan dengan baik. Pemasangan rangka besi ini menjadi dasar penting agar konstruksi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



Menurutnya, pengerjaan pembangunan dilakukan secara gotong royong antara personel Satgas TMMD dan warga setempat. Kolaborasi tersebut tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bagi warga Kampung Asai, pembangunan ini membawa harapan baru. Selama ini, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan, terutama saat musim kemarau. Kehadiran bak penampungan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan lebih mudah dan stabil", jelasnya.

Dandim Manokwari ini juga menegaskan Program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam percepatan pembangunan wilayah, termasuk pada sektor kebutuhan dasar seperti air bersih.

"Dengan progres yang terus berjalan, pembangunan infrastruktur ini diharapkan segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Asai dan sekitarnya,” katanya.

JAKARTA - Perumda Tirta Bhagasasi, Bekasi, Jawa Barat menegaskan komitmennya menjaga layanan air bersih tetap berjalan optimal di tengah kebijakan penghematan energi yang didorong pemerintah pusat. Manajemen menyiapkan paket kebijakan efisiensi yang tidak hanya berorientasi pada penghematan energi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

“Kami akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan pemerintah daerah. Tapi yang utama, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu,” kata Direktur Utama Reza Lutfi dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Sebagai bagian dari penyesuaian, perusahaan mulai memetakan sektor kerja yang bisa menerapkan skema work from home (WFH). Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk fungsi administratif.

Sementara itu, petugas operasional di lapangan tetap bekerja seperti biasa. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi air bersih tetap berjalan tanpa hambatan. Efisiensi juga diarahkan pada penggunaan listrik, yang menjadi komponen vital dalam produksi dan distribusi air.

Perusahaan saat ini tengah menginventarisasi potensi penghematan di seluruh unit kerja, mulai dari kantor pusat hingga cabang. Selain itu, survei penggunaan pompa hemat energi juga dilakukan untuk menekan konsumsi listrik dalam jangka panjang.

“Produksi air sangat bergantung pada listrik, terutama untuk pengoperasian pompa. Karena itu, kami mencari solusi teknologi yang lebih efisien,” ujar Reza.

Tak hanya dari sisi energi, langkah efisiensi juga akan dikaitkan dengan upaya menekan kebocoran air, memperluas cakupan layanan, serta meningkatkan konsumsi pelanggan.

Dengan pendekatan ini, pengeluaran yang tidak mendesak diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Hingga kini, Tirta Bhagasasi melayani sekitar 300.000 sambungan pelanggan atau setara dengan 1,5 juta jiwa di Kabupaten Bekasi.

Distribusi air bersih dilakukan selama 24 jam dan telah menjangkau 22 dari 23 kecamatan di wilayah tersebut. Di tengah tekanan efisiensi, perusahaan menegaskan akan tetap menempatkan layanan publik sebagai prioritas utama, sembari menjaga keberlanjutan bisnis ke depan.

BEKASI - Sebanyak 1,2 juta warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditargetkan dapat menikmati layanan air bersih melalui jaringan perpipaan Perumda Tirta Bhagasasi dalam beberapa tahun ke depan. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses air bersih bagi masyarakat di wilayah yang terus berkembang.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bekasi, Tirta Bhagasasi memiliki mandat sebagai pengelola dan penyedia layanan air bersih bagi masyarakat. Peran tersebut dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi mengatakan peningkatan cakupan layanan menjadi fokus utama perusahaan pada periode 2023–2027. “Strategi ini disiapkan untuk menjawab tantangan pelayanan air bersih di Kabupaten Bekasi yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan kawasan permukiman,” kata Reza, Minggu (8/3/2026).

Dalam rencana tersebut, perusahaan menargetkan peningkatan jumlah sambungan langganan (SL), penambahan volume air terjual, serta penurunan tingkat kehilangan air. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan peningkatan kualitas layanan juga menjadi prioritas manajemen.

Pada 2026, jumlah sambungan langganan ditargetkan mencapai lebih dari 284.000 pelanggan, atau bertambah sekitar 16.000 pelanggan baru. Sementara pada akhir 2027, jumlah pelanggan diproyeksikan mendekati 300.000 sambungan.

Penambahan pelanggan baru diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, kawasan permukiman baru yang terus berkembang, serta daerah yang telah memiliki jaringan distribusi air eksisting. Dengan target tersebut, dari total sekitar 3,4 juta penduduk Kabupaten Bekasi pada 2026 yang diperkirakan meningkat menjadi 3,5 juta jiwa pada 2027, sekitar 1,2 juta warga diharapkan dapat terlayani jaringan air bersih Tirta Bhagasasi.

Selain memperluas cakupan layanan, perusahaan juga berupaya menekan tingkat kehilangan air. Manajemen membentuk tim khusus untuk menertibkan sambungan pipa air yang tidak terdaftar guna melindungi hak pelanggan sekaligus memastikan distribusi air berjalan optimal.

Langkah penertiban tersebut dimulai di wilayah pelayanan Cabang Cibarusah dan akan dilakukan secara bertahap di wilayah lain. Upaya ini juga ditujukan untuk mengatasi berbagai penyebab kehilangan air, mulai dari kebocoran pipa lama, evaluasi akurasi meter air, hingga keberadaan sambungan ilegal di lapangan.

BEKASI - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi menargetkan addendum kelima kerja sama pengolahan dan distribusi air bersih dengan Moya Bekasi Jaya selesai dalam delapan pekan ke depan. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat evaluasi kerja sama yang digelar di kantor pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/2/2026).

Rapat dipimpin Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Reza Lutfi dan Direktur Moya Bekasi Jaya Rahadian dihadiri direksi dan Dewan Pengawas (Dewas). Dia mengaskan, evaluasi kerja sama menjadi agenda strategis perusahaan daerah untuk memastikan kemitraan dengan pihak swasta berjalan adil dan berkelanjutan.

“Kerja sama harus saling menguntungkan. Perumda sebagai BUMD Pemkab Bekasi harus untung dan mampu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat,” kata Reza, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebut seluruh skema kerja sama dengan badan usaha swasta akan dievaluasi. Dalam addendum dengan Moya, poin krusial yang dibahas antara lain kewajiban minimal pengambilan air (off take) dan penurunan tarif air curah yang dibeli Perumda.

Kepala Bagian Pengembangan dan Kerja Sama Perumda Tirta Bhagasasi Wawan menjelaskan, pengajuan addendum merujuk hasil audit tujuan tertentu Inspektorat Kabupaten Bekasi atas permintaan Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Selain itu, evaluasi dilakukan karena skema kerja sama yang berjalan sejak 2011 dinilai tidak lagi seimbang dan kurang menguntungkan bagi Perumda.

Menurut Wawan, Perumda belum mampu menyerap seluruh kapasitas air curah yang tersedia, sementara tarif air curah dari Moya naik setiap tahun. Di sisi lain, Perumda tidak leluasa menaikkan tarif distribusi ke pelanggan karena harus melalui proses regulasi tertentu.

“Selama ini, Perumda juga menanggung penuh kerugian akibat tingginya tingkat kehilangan air dalam distribusi,” ujarnya.

Dalam addendum, Perumda mengusulkan rekalkulasi parameter investasi, meliputi kewajaran tarif, skema kenaikan tarif tahunan, serta masa komersial kerja sama.

Anggota Dewas Perumda Tirta Bhagasasi Romli Romliandi mendorong percepatan penyelesaian addendum agar kerja sama ke depan lebih harmonis dan saling menguntungkan. “Kerja sama harus harmonis, kekeluargaan, dan berujung pada solusi terbaik bagi kedua pihak,” katanya.

Dalam rapat, kedua pihak sepakat pembahasan addendum ditargetkan tuntas dalam delapan minggu ke depan. Sebelumnya, Ketua Dewas Perumda Tirta Bhagasasi Ani Gustini menyebut evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga menjadi pekerjaan rumah utama direksi pada 2026.

Menurut Ani, sejumlah perjanjian kerja sama yang ditandatangani direksi sebelumnya dinilai kurang menguntungkan bagi BUMD, sehingga perlu dikaji ulang melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan pendapatan perusahaan tanpa melanggar norma hukum,” ujar Ani.

BEKASI - Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdampak pada terganggunya akses air bersih bagi warga. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Perumda Tirta Bhagasasi menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki ke berbagai titik banjir sejak sepekan terakhir.

“Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk membantu korban banjir,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Lutfi, Kamis (5/2/2026).

Pihaknya sudah menginstruksikan seluruh pimpinan kantor cabang dan cabang pembantu agar sigap memantau serta memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak bencana. Salah satu aksi nyata dilakukan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tambun Utara.

Mereka secara masif menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik banjir. “Sejak satu pekan terakhir, ribuan liter air bersih telah kami distribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Kepala KCP Tambun Utara, Nailul Author.

Selain melayani pelanggan terdampak, Perumda Tirta Bhagasasi juga memprioritaskan pemulihan akses air bersih bagi warga di tiga desa terdampak banjir, yakni Desa Sriamur, Sukamekar, dan Srimukti.

“Sesuai arahan Bupati Bekasi, fokus utama kami adalah memastikan warga yang rumahnya terendam tetap memiliki akses air bersih untuk kebutuhan minum dan sanitasi,” ujar Nailul.

Ia menjelaskan, hingga kini puluhan rit mobil tangki telah disalurkan ke berbagai titik strategis, termasuk kawasan permukiman padat seperti Grand Permata Residence (GPR) 1 dan 2, Pesona Mutiara Indah, Nebraska, serta Sukamekar Regency.

“Pada hari pertama, kami mengerahkan lima rit mobil tangki berkapasitas 8.000 liter. Total hingga saat ini sudah mencapai 35 rit pengiriman dengan volume sekitar 180 ribu liter air bersih,” jelasnya.

Dalam proses distribusi, Perumda Tirta Bhagasasi berkolaborasi dengan aparatur desa setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Aparatur desa paling memahami wilayah dan titik yang paling membutuhkan,” tambah Nailul.

Sementara itu, Kepala Subbagian Humas Perumda Tirta Bhagasasi Hasan Basri mengatakan bahwa bantuan tidak hanya berupa air bersih.

Sejak dua pekan terakhir, pihaknya juga menyalurkan alat kebersihan, makanan ringan, obat-obatan, serta air mineral ke sejumlah kecamatan terdampak, seperti Sukatani dan Pebayuran.

“Selama masyarakat masih membutuhkan, kami akan terus menyalurkan bantuan, terutama air bersih melalui mobil tangki. Ini merupakan perintah direksi dan Bupati Bekasi,” ujar Hasan.

BEKASI - Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tambun Utara kembali diaktifkan lagi oleh Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat setelah lima bulan tidak beroperasi. Langkah ini diambil untuk memulihkan pelayanan air bersih bagi ribuan pelanggan di Kecamatan Tambun Utara yang sempat terdampak gangguan pasokan.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan mengatakan, reaktivasi instalasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik BUMD dalam memastikan akses air bersih bagi masyarakat.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Reaktivasi IPA Tambun Utara kami lakukan agar pelayanan kepada warga kembali optimal dan berkelanjutan,” ujar Reza di Cikarang, Senin (19/1/2026).

IPA Tambun Utara yang berlokasi di Desa Karangsatria memiliki kapasitas terpasang 50 liter per detik. Saat ini, instalasi tersebut mampu memproduksi sekitar 24 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya rumah tangga di wilayah Tambun Utara.

Reza mengakui, instalasi itu sebelumnya berhenti beroperasi akibat sejumlah kendala teknis, sehingga berdampak pada kontinuitas layanan. Oleh karena itu, manajemen meminta perbaikan dilakukan secara menyeluruh, dengan mengedepankan kualitas air yang aman dan layak konsumsi.

“Kami tidak ingin hanya sekadar beroperasi, tapi memastikan air yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar,” katanya.

Kepala Kantor Cabang Pembantu Tirta Bhagasasi Tambun Utara, Nailul Author, menyampaikan proses reaktivasi dilakukan secara bertahap dengan pengujian kualitas air oleh tim teknis dan laboratorium.

“Begitu masih tercium bau, distribusi langsung kami hentikan. Kami pastikan dulu air baku jernih, tidak berbau, dan aman sebelum dialirkan ke pelanggan,” ujar Nailul.

Ia menambahkan, normalisasi sungai oleh pemerintah daerah turut membantu memperbaiki kualitas air baku, sehingga proses pengolahan menjadi lebih stabil dan aman bagi warga.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Tirta Bhagasasi Romli Romliandi menegaskan reaktivasi IPA Tambun Utara tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan air bersih di Kabupaten Bekasi.

“Saat ini layanan perpipaan baru menjangkau sekitar 40 persen penduduk atau 330 ribu kepala keluarga. Target kami mencapai 60 persen pada 2029, sehingga semakin banyak warga mendapat layanan air bersih yang layak,” ujarnya.

Untuk mendukung perluasan layanan tersebut, Tirta Bhagasasi menargetkan penambahan sekitar 15.000–16.000 sambungan langganan per tahun, termasuk ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan perpipaan.

“Pemerataan layanan air bersih adalah prioritas. Kami berharap dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah dan kerja sama investasi agar pembangunan jaringan bisa dipercepat,” kata Romli.

Dengan reaktivasi IPA Tambun Utara, Tirta Bhagasasi berharap pelayanan air bersih bagi masyarakat Tambun Utara kembali stabil, sekaligus menjadi langkah awal pemulihan kepercayaan publik terhadap layanan BUMD air minum di Kabupaten Bekasi.

JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) berdampak signifikan terhadap layanan penyediaan air bersih. Namun, berkat solidaritas layanan air bersih di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dilaporkan telah pulih hampir 100 persen.

Sementara di beberapa kabupaten lain yang terdampak lebih parah, tingkat pelayanan masih bervariasi, mulai dari 25 persen, 50 persen, hingga 75 persen. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah mencapai tingkat pelayanan lebih baik terus didorong untuk membantu daerah lain yang masih mengalami keterbatasan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPD PERPAMSI) Aceh, Sulaiman, dalam laporan hasil koordinasi penanganan layanan air bersih pascabanjir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).

Sulaiman menjelaskan, akibat bencana banjir dan longsor itu, dari total 23 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 17 PDAM dilaporkan mengalami dampak berat akibat gangguan jaringan distribusi, sumber air baku, serta pasokan listrik.

“Sejak hari pertama kejadian, kami langsung melakukan pemetaan dampak pada seluruh PDAM di Aceh. Pada hari kedua, kami langsung mengimbau PDAM yang terdampaknya relatif ringan untuk membantu PDAM yang terdampak berat. Ini merupakan bentuk solidaritas dan komitmen bersama antar-PDAM,” jelas Sulaiman.

Ia mengakui, pada awal bencana proses pendataan dan komunikasi sempat mengalami kendala akibat terputusnya jaringan komunikasi di sejumlah wilayah. Untuk menyiasati hal tersebut, PERPAMSI Aceh memanfaatkan jejaring informal melalui rekan-rekan di lapangan agar informasi tetap dapat dihimpun secara cepat dan akurat.

Sulaiman menyebutkan, salah satu daerah yang merespons cepat adalah Kabupaten Pidie Jaya. PDAM Tirta Mon Tala Pidie Jaya berhasil segera menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak pada hari kedua pascabanjir.

Seiring berjalannya waktu, komunikasi dengan sejumlah daerah lain mulai terbangun, di antaranya Aceh Tengah, Pidie Jaya, Langsa, dan Aceh Tamiang. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa kebutuhan mendesak di lapangan tidak hanya berupa air bersih, tetapi juga sarana pendukung seperti tandon atau tampungan air untuk mempercepat distribusi ke lokasi-lokasi pengungsian.

Selain itu, Sulaiman menegaskan bahwa gangguan pasokan listrik menjadi kendala utama dalam pemulihan layanan air bersih. Hampir seluruh instalasi pengolahan air PDAM bergantung pada pompa listrik. Ketika aliran listrik terhenti, operasional pun terganggu secara signifikan.

“Di Aceh Besar, selama 15 hari kami harus mengoperasikan genset dengan konsumsi bahan bakar minyak mencapai 37 ton. Meski demikian, pelayanan tetap belum bisa berjalan optimal,” tegasnya.