Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta hari ini, Rabu (3/6/2026).

Plh. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Jefri mengatakan penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik Direktorat Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Jefri tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kasus yang membuat kantor BGN itu digeledah.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jefri saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Adapun, informasi penggeledahan ini tersebar usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pejabat BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Sementara itu, Jefri sempat menyatakan bahwa korps Adhyaksa tidak melakukan pemanggilan terhadap Dadan pasca dicopot dari jabatannya.

"Gak ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan," ujar Jefri saat dihubungi, Selasa (2/6/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menemukan perusahaan bayangan atau shadow company yang didirikan oleh Agung Winarno (AW) dan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar (ZR) terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perusahaan tersebut diduga digunakan untuk menampung hasil pencucian uang.

"Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan Shadow Company atau perusahaan Hantu/bayangan yang didirikan oleh Tersangka AW bersama-sama dengan Tersangka ZR sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana (proceed of crime) pencucian uang oleh ZR dan pihak terafiliasi lainnya," kata Syarief dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa petugas menemukan 5 kontainer dokumen tanah, bangunan dan telah melakukan penyitaan dokumen surat berupa tanah sejumlah kurang lebih 1.046 dokumen, kebun sawit, rumah/bangunan, perusahaan dan hotel.

Selain itu, tim juga menyita uang dalam bentuk mata uang asing-rupiah, deposito, mobil mewah, serta batangan emas dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung.

"Pengejaran aset-aset milik Tersangka ZR dalam perkara TPPU ini berlangsung beberapa bulan, hingga Penyidik menemukan fakta, dokumen dan petunjuk yang mengarah kepada proses penyembunyian aset-aset milik tersangka ZR," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul Sang Pengadil. Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produksi sebesar Rp1,5 miliar.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan di 14 lokasi di Jakarta, Jawa Barat, hingga Kalimantan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang Samin Tan.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan dari 14 lokasi itu pihaknya telah menyita sejumlah dokumen, kendaraan, alat berat hingga uang tunai Rp1 miliar.

"Iya itu uang tunai di kantor [PT Asmin Koalindo Tuhup]. Jumlahnya kurang lebih Rp1 miliar," ujar Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/2026).

Kemudian, Syarief merincikan 14 titik penggeledahan yang dilakukan penyidik terdiri dari 10 titik di Jakarta dan Jawa Barat. Di lokasi ini penggeledahan dilakukan di kantor PT AKT, kantor yang terafiliasi dengan PT AKT yakni PT MCM hingga kediaman Samin Tan dan sejumlah saksi.

Selanjutnya, di Kalimantan Tengah ada tiga lokasi mulai dari kantor PT AKT, kantor KSOP dan kantor Kontraktor PT ARTH. Terakhir, satu lokasi di Kalimantan Selatan yaitu berupa kantor PT MCM.

"Penggeledahan dilakukan untuk mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada Tahun 2016-2025," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal selama 207-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap hasil penggeledahan terkait Ombudsman RI dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara CPO korporasi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan dari penggeledahan itu telah disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

"Ada dokumen sama barang bukti elektronik disita," kata Syarief saat dikonfirmasi Selasa (10/3/2026).

Dia mengungkapkan bahwa terdapat dua lokasi penggeledahan terkait Ombudsman ini yaitu Kantor Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Selanjutnya, lokasi kedua penggeledahan dilakukan di rumah milik anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatikan di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Adapun, barang bukti yang disita tengah diteliti untuk kepentingan penyidikan seperti pengumpulan alat bukti bagi penyidik untuk membuat terang perkara yang ada.

Diberitakan sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkap penggeledahan ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [terkait gugatan di PTUN]," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Ombudsman RI. Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan dengan perintangan penyidikan kasus vonis lepas perkara korupsi CPO korporasi.

"Benar [ada penggeledahan di Ombudsman] terkait dengan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara Migor," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Anang menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [gugatan di PTUN]," imbuhnya.

Selain kantor Ombudsman, Anang mengungkap bahwa penyidik juga tengah menggeledah salah satu pejabat di Ombudsman. Namun, Anang belum membeberkan identitas pejabat Ombudsman tersebut.

"Rumahnya dia lah, salah satu komisioner itu [di Ombudsman]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah milik mantan Komisioner Ombudsman dengan inisial YH pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi CPO korporasi.

"Iya [penyidik Kejagung menggeledah rumah] YH," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, dalam kesempatan ini, penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI juga turut menggeledah kantor Ombudsman RI.

Adapun, Anang menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Benar ada penggeledahan di kantor Ombudsman," tutur Anang.

Sekadar informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus perintangan penyidikan penanganan sejumlah perkara seperti korupsi timah, CPO korporasi hingga impor gula.

Sejauh ini, ada tiga terdakwa yang telah menjalani proses persidangan, yakni Junaidi Saibih selaku advokat/akademisi; Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAKTV dan M Adhiya Muzakki selaku pemimpin buzzer.

Adapun, Tian Bahtiar Cs tengah divonis bebas dalam perkara tersebut karena tidak terbukti bersalah melakukan pidana perintangan. Sementara itu, khusus perkara perintangan atas tersangka lainnya, yakni Advokat Marcella Santoso, belum ke meja hijau.

Bisnis.com, JAKARTA —Kasus korupsi perkebunan sawit memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di rumah eks Menteri Siti Nurbaya dan berencana melakukan pemanggilan terhadap eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) era Presiden Joko Widodo itu.

Kejagung diketahui melakukan sejumlah penggeledahan pada pekan ini. Secara terperinci, penyidik Jampidsus Kejagung RI melakukan penggeledahan di Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Aksi serupa dilanjutkan ke kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/1/2026).

Pada Jumat (30/1/20206) Kejagung memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya. Sebagai informasi, Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Selanjutnya, Syarief menambahkan Kejagung bakal melakukan pemanggilan terhadap Siti Nurbaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit periode 2015-2024.

"Nanti saya jadwalkan [pemeriksaan Siti Nurbaya]," ujar Syarief.

Dia menyampaikan sejauh ini pihaknya telah memeriksa 20 saksi terkait perkara ini. Namun, dia belum mengungkap secara detail sosok yang sudah diperiksa terkait kasus sawit ini.

Lebih jauh, Syarief juga enggan menjelaskan peran Siti Nurbaya dalam perkara ini. Pasalnya, hal tersebut masuk dalam materi penyidikan. Sementara itu, Siti Nurbaya juga masih berstatus saksi.

"Ah, itu belum bisa saya sampaikan. Itu materi penyidikan. Nanti aja, ya. Kita baru mulai," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah lokasi pada 28-29 Januari 2026 terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan (Kemhut)

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah.

“Terkait kasus Korupsi di Kemenhut [penggeledahannya]," ujar Febrie kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Adapun, penggeledahan itu dilakukan di rumah daerah Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026).

Kemudian, lokasi penggeledahan itu disebut kediaman milik bekas pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan. Namun demikian, Febrie belum menjelaskan penggeledahan itu secara detail, termasuk siapa saja sosoknya.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan belum mendapatkan informasi penggeledahan itu, termasuk soal barang bukti yang disita.

“Belum ada info ya,” ujar Anang.

Dalam catatan Bisnis, penyidik Jampidsus sempat melakukan giat di Kemhut terkaitkasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Giat itu merupakan pencocokan data soal perubahan fungsi kawasan hutan pada Rabu (7/1/2026).

Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut, Ristianto Pribadi membenarkan giat itu dilakukan di Kantor Dirjen Planologi Kehutanan.

Dia menambahkan, pencocokan data fungsi kawasan hutan itu khususnya berkaitan dengan hutan lindung di sejumlah daerah yang terjadi saat era kepemimpinan Presiden sebelum Prabowo Subianto menjabat.

"Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik," ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah tempat lokasi penukaran uang asing alias money changer terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan salah satu lokasi penggeledahan itu dilakukan di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Ya, kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan penggeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan dan ditukarkan menjadi valuta asing atau sebaliknya.

Namun, Syarief belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan aliran dana itu, termasuk dengan sosok-sosok yang diduga terlibat.

"Memang ada aliran uang, dari mana dan ke mananya belum bisa kami buka. Tapi melalui ke tempat penukaran uang itu," imbuhnya.

Lebih jauh, mantan Aspidsus Kejati Jakarta ini mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti terkait dokumen kasus limbah CPO.

"BB yang kami sita adalah berupa dokumen. Karena yang kami cari adalah jejak-jejak transaksi di situ dan yang kami cari adalah dokumen-dokumen yang ada di situ," pungkasnya.

Sekadar informasi, penyidikan perkara ini bermula saat penyidik menemukan unsur dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent alias POME pada 2022. Kasus ini naik sidik sejak Oktober 2022.

Pome sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas.

Berdasarkan data terakhir dari Kejagung, total sudah ada 40 saksi yang diperiksa dari unsur swasta dan birokrasi dalam perkara ini.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) angkat bicara soal isu penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (7/1/2026).

Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut, Ristianto Pribadi membenarkan keberadaan penyidik Kejagung di Kantor Dirjen Planologi Kehutanan.

Namun, Ristianto menegaskan bahwa kehadiran penyidik Kejagung itu bukan giat penggeledahan dan hanya terkait pencocokan data soal perubahan fungsi kawasan hutan.

"Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik," ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026) malam.

Dia menambahkan, pencocokan data fungsi kawasan hutan itu khususnya berkaitan dengan hutan lindung di sejumlah daerah yang terjadi saat era kepemimpinan Presiden sebelum Prabowo Subianto menjabat.

"Khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini," imbuhnya.

Di samping itu, Ristianto mengemukalan bahwa kegiatan penyidik korps Adhyaksa itu berjalan lancar. Terlebih, Kemenhut memastikan bakal kooperatif untuk memfasilitasi aparat penegak hukum jika memerlukan data maupun informasi.

"Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang," pungkasnya.

Di samping itu, Bisnis sempat mencoba menghubungi Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna soal kegiatan penyidik dengan kasus yang ditangani penyidik.

Namun, Anang mengaku belum mengetahui dengan pasti keterkaitan kasus dengan giat penyidik di kantor Kemenhut tersebut.

"Belum ada info," ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah delapan titik di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan delapan titik penggeledahan itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ya lebih dari lima, mungkin delapan titik ada. Keseluruhan ya," ujar Anang di Kejagung, Selasa (15/11/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail delapan titik yang digeledah oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI. Dia hanya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11/2025).

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait perkara pajak hingga satu Toyota Alphard dan dua motor gede alias Moge.

"Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek. Di mana penggeledahan lebih daripada lima titik. Dan diperoleh di antaranya ada kendaraan dan roda dua yang disita, selain dokumen," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. "Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga," kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. "Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa," ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. "Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," katanya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. "Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga," kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. "Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa," ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. "Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," katanya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME