Bisnis.com, PALEMBANG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Sumbagsel mengungkapkan masih ada sekitar 170 ribu pekerja sektor jasa konstruksi di Sumatra Selatan (Sumsel) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Kepala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Operasional Sumbagsel Adi Hendarto menjelaskan sektor jasa konstruksi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan segmen kepesertaan lainnya karena perlindungan diberikan berdasarkan proyek yang sedang berjalan.

"Agak beda (konstruksi) karena kepesertaannya tergantung dari proyek. Ketika proyek itu ada, maka proyek ini wajib mendaftarkan pekerjanya sesuai ketentuan yang sudah ada," kata Adi Hendarto, Kamis (18/6/2026).

Adi menuturkan perlindungan bagi pekerja konstruksi seharusnya sudah aktif sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Sesuai ketentuan, proyek wajib didaftarkan paling lambat 14 hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, seluruh proyek konstruksi di Sumsel telah 100% didaftarkan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan masih melihat adanya pekerja yang belum terlindungi, terutama pada proyek yang baru berjalan atau belum dimulai.

"Potensi yang belum terlindungi masih sekitar 170 ribu pekerja. Tapi ini masih wajar karena banyak proyek yang belum mulai berjalan di Sumsel," katanya.

Sepanjang 2026, tercatat sekitar 82 ribu pekerja jasa konstruksi masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian di antaranya merupakan peserta dari proyek tahun sebelumnya yang masih berada dalam masa pemeliharaan.

Untuk mempercepat perluasan perlindungan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang menangani proyek konstruksi.

"Upaya memasifkan dengan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang mempunyai proyek, dan tentunya kita juga bersama UKPBJ yang mempunyai kewenangan untuk memastikan seluruh proyek mendaftar (jaminan sosial)," pungkasnya.

Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan

Jakarta (ANTARA) - PT Brantas Abipraya bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyertifikasi 300 tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1–3 pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung tahun anggaran 2026.

"Ini dilaksanakan secara onsite, diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut," kata Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan pelaksanaan sertifikasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.

Ia menyebutkan peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, di antaranya kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi bangunan gedung, tukang besi beton, tukang cat bangunan gedung, tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, hingga tukang pasang ubin dan keramik.

Menurutnya sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.

Dia meyakini keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan.

"Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dian mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, hal itu penting karena Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat.

"Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya.

Kegiatan sertifikasi ini dilakukan secara onsite di lokasi proyek guna memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," kata Dian.

Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Indro Pantja Pramodo, menegaskan sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menyebutkan sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.

"Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” ujar Indro.

Ia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dia menegaskan keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

"Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” jelasnya.

Indro juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi.

“Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian PU, agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi, terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.

Khusus sektor prasarana strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaam Umum (PU) melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi/Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Terampil di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo , Kota Kediri, Jawa Timur.

"Melalui kegiatan ini, saya harap dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang konstruksi sehingga dapat berkonstribusi secara nyata dalam membangun fasilitas di lingkungan pondok pesantren," ujar Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kimron Manik dalam keterangan pers, Jumat (31/10/2025).

22 Pondok Pesantren di Sumatera Dapat Bantuan Dana Pembangunan

Selain itu, Kimron berharap peserta juga memperoleh keahlian yang diakui secara nasional dan siap berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan, pelatihan dan sertifikasi ini dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober hingga 1 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 116 peserta, yang terdiri dari 81 peserta bidang Tukang Bangunan Gedung (jenjang 2) dan 35 peserta bidang Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (jenjang 3).

Peserta pelatihan dan sertifikasi ini diikuti minimal lulusan setingkat SMA antara lain yaitu Alumni santri Pondok Pesantren Lirboyo, Pengurus Pondok Pesantren Lirboyo Bagian Kesejahteraan (Pembangunan), serta TKK yang sedang bekerja pada proyek Pembangunan.

Kegiatan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar secara daring. Menko Muhaimin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas inisiasi cepat tanggap untuk menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi TKK di Ponpes Lirboyo ini.

Selain memberikan pelatihan teknis dan uji kompetensi, kegiatan ini juga dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di daerah.

Gus Yahya Protes Tayangan Xpose Uncensored: Menghina Tokoh-tokoh Pesantren

Kimron Manik menyatakan apresiasinya atas dukungan semua pihak dalam kegiatan ini. Untuk diketahui, Kementerian PU bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas TKK di berbagai lapisan Masyarakat.