JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu global termasuk konflik di Thailand, Afganistan, hingga Pakistan.

"Membicarakan perdamaian apa yang terjadi di negara-negara kayak tadi di Thailand dan di Afghanistan dengan Paskistan Itu yang kita bicarakan tadi juga seperti itu," ungkap JK usai bertemu dengan Prabowo.

JK yang ditemani putranya Solihin Kalla yang merupakan CEO Kalla Group itu, juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dibahas mengenai swasembada energi.

"Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujar JK.

JK mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi negara 5-6% sampai 8% membutuhkan energi besar. "Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu."

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%, yang sekarang 5-6%. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," paparnya.

Sebelumnya, menurut informasi pertemuan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Setibanya di teras Istana Merdeka, JK yang mengenakan batik abu dengan motif cokelat itu keluar pintu mobil langsung disambut oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. JK juga didampingi oleh putranya yakni Solihin Kalla, yang juga merupakan CEO Kalla Group.

Setelahnya, Prabowo langsung menyambut JK dan putranya dengan jabat tangan erat. Kemudian, ketiganya duduk di meja bundar berwarna cokelat.

JAKARTA - Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya memahami secara komprehensif dinamika perekonomian nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Termasuk tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG, serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Ketua MPP PKS Mulyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Memperkuat Fundamental Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing Global.” Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PKS dalam memberikan kontribusi pemikiran strategis terhadap berbagai isu kebijakan publik dan perkembangan ekonomi nasional.

FGD yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan pengurus PKS dari Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pakar PKS, Dewan Penasihat PKS, serta Fraksi PKS DPR RI.

"Tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, harus disikapi dengan optimisme dan semangat gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai langkah perbaikan dan penguatan ekonomi yang sedang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Indonesia mampu keluar dari berbagai tekanan ekonomi global dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Dalam diskusi tersebut, para peserta memberikan perhatian terhadap dua isu utama. Pertama, dampak depresiasi rupiah terhadap berbagai aspek fundamental ekonomi nasional. Kedua, berbagai upaya strategis yang diperlukan untuk memperkuat daya tahan ekonomi agar pertumbuhan dapat kembali terjaga, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional guna mengantisipasi risiko krisis di masa mendatang.

Lihat video: Presiden Prabowo Panggil Ahli Ekonomi ke Istana



Mulyanto menekankan Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari sisi sumber daya, potensi pasar domestik, maupun dukungan masyarakat terhadap agenda pembangunan nasional. Karenanya upaya untuk mempertajam dan lebih mengefisiensikan pengelolaan sumber daya fiskal yang prudent menjadi sangat vital.

“Kita harus terus membangun optimisme bahwa penguatan demokrasi ekonomi melalui peran strategis negara yang good governance akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global,” ujar Mulyanto menutup sambutannya.

Melalui forum ini, MPP PKS berharap lahir berbagai gagasan, masukan, dan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi kontribusi bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FUNDAMENTAL perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 2026 kian menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi sektor keuangan maupun fiskal. Indikasi pelemahan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tekanan eksternal yang berasal dari ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga negara maju, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang turut memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan mutlak menjadi tantangan utama bagi otoritas moneter maupun fiskal.

Salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya tekanan ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan tekanan inflasi impor, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Meskipun langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, konsekuensi yang muncul ialah meningkatnya biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan dan dunia usaha yang berpotensi menahan laju ekspansi investasi maupun konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat kredit perbankan yang masih tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan pada April 2026 berisiko mengalami perlambatan seiring meningkatnya biaya pembiayaan dan melemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Pada saat yang sama, tekanan dari sisi moneter berlangsung beriringan dengan tantangan fiskal yang tak kalah berat. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, mendukung berbagai program prioritas nasional, serta menyediakan ruang antisipasi terhadap potensi dampak perlambatan ekonomi global, sementara kapasitas fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Situasi tersebut diperumit oleh kondisi pasar keuangan yang menunjukkan kehati-hatian tinggi, tercermin dari volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai perkembangan global. Artinya, kondisi perekonomian saat ini menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dalam situasi tersebut, setiap instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah maupun otoritas moneter perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai dampak yang mungkin timbul, baik terhadap stabilitas makroekonomi, iklim investasi, maupun daya beli masyarakat. Respons kebijakan perlu dirancang secara terukur, adaptif, dan terkoordinasi agar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Reorientasi Prioritas Fiskal

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir, pemerintah menempatkan sejumlah program prioritas sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pemerataan pembangunan.

Di antara program yang memperoleh alokasi anggaran besar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta berbagai program prioritas strategis lainnya yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Program MBG bahkan menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2026, dengan nilai mencapai sekitar Rp268 triliun hingga Rp335 triliun.

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memperoleh dukungan fiskal yang signifikan melalui berbagai skema pembiayaan dan penguatan kelembagaan desa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan produktivitas yang sesuai dengan ekspektasi awal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga pada efektivitas desain program, kualitas implementasi, serta kemampuan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat ruang fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, perlambatan ekonomi global, serta tingginya biaya pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah anggaran publik dituntut mampu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal melalui peningkatan konsumsi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas program-program prioritas menjadi langkah yang sangat penting agar sumber daya fiskal yang terbatas dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Secara khusus, Program MBG perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam karena merupakan salah satu program yang menyerap anggaran terbesar dalam APBN. Terlepas dari berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan dapat memberikan manfaat ekonomi yang jauh melampaui tujuan kesehatan semata.

Program serupa di Brasil melalui National School Feeding Programme (PNAE), di India melalui Mid-Day Meal Scheme, maupun di Amerika Serikat melalui National School Lunch Program menunjukkan bukti empiris dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi dan capaian pembelajaran siswa, serta berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, khususnya di Brasil, integrasi program makan sekolah dengan pengadaan pangan dari petani lokal berhasil menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, memperkuat usaha pangan daerah, dan menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Artinya, fokus kebijakan sebaiknya tidak semata-mata pada besarnya anggaran MBG, melainkan pada upaya menyusun ulang desain implementasinya agar lebih terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Program MBG dapat diarahkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal melalui kewajiban penggunaan bahan baku domestik, pelibatan BUMDes, UMKM pangan, petani, peternak, dan nelayan setempat sebagai bagian dari rantai pasok utama.

Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Belanja Publik

Perbaikan tata kelola belanja negara merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam kondisi fiskal yang semakin menantang, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sama pentingnya dengan besarnya alokasi yang disediakan.

Sehingga, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program perlu dilakukan secara menyeluruh agar belanja negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi inefisiensi, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain tata kelola, penentuan prioritas wilayah juga menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia sangat beragam sehingga pendekatan yang seragam sering kali kurang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Program-program pemerintah perlu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, kerentanan sosial, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah. Melalui pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, alokasi anggaran dapat difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi sehingga manfaat program menjadi lebih efektif, merata, dan berkeadilan.

Di sisi lain, kualitas pendataan penerima manfaat merupakan fondasi utama bagi keberhasilan berbagai program pemerintah. Data yang akurat, terintegrasi, dan selalu diperbarui akan meminimalkan risiko kesalahan sasaran, duplikasi penerima, maupun terlewatnya kelompok masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat. Sehingga, penguatan sistem data melalui integrasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi digital, serta mekanisme verifikasi dan validasi yang berkelanjutan perlu terus dikembangkan.

Sejatinya, dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa efektif anggaran tersebut menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Sebab itu, penguatan tata kelola, ketepatan sasaran, dan orientasi pada dampak harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan belanja negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Semoga.

Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doctor Universitas Airlangga

PERKEMBANGAN lingkungan strategis global pada dekade ketiga abad ke-21 menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki fase transisi dari tatanan unipolar menuju multipolaritas yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, fragmentasi geopolitik, serta revolusi teknologi yang mengubah karakter peperangan secara fundamental. Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan bagian dari kompetisi strategis yang lebih luas yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ketika pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia bergeser ke Asia, rivalitas antara Amerika Serikat dan China semakin memperkuat dinamika konflik yang melibatkan dimensi militer, ekonomi, teknologi, informasi, dan kognitif secara simultan.

Dalam perspektif geopolitik klasik, gagasan Alfred Thayer Mahan mengenai sea power dan penguasaan jalur maritim tetap relevan dalam memahami sengketa di Laut China Selatan. Sementara itu, teori Rimland dari Nicholas Spykman kembali menemukan momentumnya ketika Indo-Pasifik menjadi arena utama perebutan pengaruh global. Krisis Taiwan, sengketa Laut China Selatan, serta potensi konflik proksi di berbagai wilayah strategis, termasuk Papua, menunjukkan bahwa ruang kompetisi tidak lagi terbatas pada medan perang konvensional, melainkan telah merambah ke domain bawah air, permukaan , udara, ruang angkasa, ruang siber, dan dimensi informasi serta persepsi manusia.

Sejalan dengan pemikiran Carl von Clausewitz bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain, perkembangan teknologi mutakhir telah mengubah instrumen politik dan militer menjadi jauh lebih kompleks. Era Quantum Warfare menghadirkan perlombaan penguasaan quantum computing, quantum communication, dan quantum navigation yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global.

Pada saat yang sama, Cognitive Warfare muncul sebagai bentuk peperangan generasi baru yang menargetkan pikiran manusia sebagai pusat gravitasi konflik. Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan kepentingan global, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tidak menjadi objek pertarungan kekuatan besar, melainkan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu menjaga stabilitas kawasan di tengah konvergensi geopolitik, revolusi teknologi kuantum, dan transformasi perang abad ke-21.

Konstelasi keamanan Indo-Pasifik saat ini memperlihatkan kecenderungan meningkatnya maritime dispute yang menjadi ciri utama persaingan geopolitik abad ke-21. Kemunculan jaringan keamanan regional seperti AUKUS semakin meningkatkan kompleksitas keamanan Indo-Pasifik di tengah transisi menuju era Quantum Warfare. Kerja sama yang mencakup pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, sistem siber, dan kendaraan bawah laut otonom menunjukkan bahwa persaingan kekuatan besar telah memasuki fase baru yang jauh melampaui perlombaan senjata konvensional.

Dalam perspektif dilema keamanan, peningkatan kemampuan militer suatu negara akan mendorong negara lain melakukan langkah serupa, sehingga menciptakan spiral kompetisi yang terus meningkat. Laut China Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia kini menjadi ruang strategis tempat bertemunya kepentingan geopolitik, teknologi, dan ekonomi global. Penguasaan quantum computing dan quantum navigation diperkirakan akan menjadi faktor penentu superioritas maritim masa depan. Akibatnya, Indo-Pasifik tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga berpotensi menjadi episentrum persaingan strategis yang menentukan keseimbangan kekuatan global pada abad ke-21.

Sengketa antara India dan Pakistan, rivalitas perbatasan antara India dan China, serta ketegangan strategis antara Jepang dan China di kawasan Asia Timur menunjukkan bahwa kompetisi kekuatan besar tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah membentuk jaringan konflik yang saling terhubung dalam satu ruang geopolitik Indo-Pasifik. Dalam perspektif geopolitik klasik, kawasan ini merupakan pertemuan antara Heartland, Rimland, dan Sea Power yang selama lebih dari satu abad menjadi pusat perhatian para pemikir strategis dunia.

Pemikiran Alfred Thayer Mahan mengenai dominasi maritim sebagai fondasi kekuatan negara semakin menemukan relevansinya ketika jalur perdagangan dunia, energi, dan rantai pasok global bergantung pada stabilitas lautan Indo-Pasifik. Sementara itu, teori Rimland dari Nicholas Spykman menjelaskan mengapa kawasan pesisir Eurasia, termasuk Laut China Selatan dan Samudra Hindia, menjadi arena utama perebutan pengaruh global. Pada saat yang sama, pemikiran Halford Mackinder mengenai penguasaan ruang strategis kembali memperoleh makna baru ketika teknologi kuantum memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap informasi, navigasi, dan sistem persenjataan.

Perlombaan senjata kini telah memasuki era Quantum Warfare. Negara-negara besar berlomba mengembangkan teknologi quantum untuk memperoleh keunggulan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika revolusi industri membentuk perang mekanis dan revolusi digital melahirkan perang siber, maka revolusi kuantum berpotensi menciptakan medan pertempuran yang mengintegrasikan ruang fisik, virtual, dan kognitif secara bersamaan. Dalam konteks ini, manusia bukan hanya pelaku perang, tetapi juga menjadi sasaran utama perang itu sendiri.

Konsep Cognitive Warfare yang berkembang dalam pemikiran strategis modern menempatkan persepsi, keyakinan, emosi, dan pengambilan keputusan sebagai pusat gravitasi konflik. Pemikiran Carl von Clausewitz mengenai moral force dan kehendak politik memperoleh dimensi baru ketika kecerdasan buatan, big data, algoritma, dan teknologi kuantum digunakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat dan elite politik. Akibatnya, keputusan untuk berkonflik sering kali lebih mudah terbentuk dibandingkan upaya membangun perdamaian yang memerlukan kesabaran, kompromi, dan kepercayaan.

Di tengah pergeseran menuju dunia multipolar, perebutan sumber daya alam, energi, mineral kritis, serta jalur perdagangan strategis semakin sulit dihindari. Perspektif realisme politik dari Hans Morgenthau menjelaskan bahwa negara pada akhirnya akan mengejar kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kebutuhan teknologi tinggi, norma kemanusiaan sering kali terdesak oleh logika kompetisi dan survival negara.

Sejarah menunjukkan bahwa jalur-jalur maritim selalu menjadi saksi lahir dan runtuhnya peradaban besar. Dari perang-perang laut di Mediterania, Atlantik, hingga Pasifik pada abad ke-20, lautan menjadi panggung utama perubahan tatanan dunia. Laut China Selatan dan Samudra Pasifik Barat berpotensi kembali menjadi episentrum konfrontasi strategis abad ke-21.

Namun berbeda dengan masa lalu, muncul dimensi baru yang semakin penting, yaitu Samudra Hindia. Kawasan ini menghubungkan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara dalam satu koridor geostrategis yang menentukan aliran energi dan perdagangan global. Apabila rivalitas kekuatan besar terus meningkat, bukan tidak mungkin Samudra Hindia akan menjadi teater utama kompetisi geopolitik berikutnya sebuah ruang strategis yang dapat menentukan arah keseimbangan kekuatan dunia dan menjadi saksi pertempuran paling menentukan dalam sejarah Indo-Pasifik modern.

Di tengah gelombang perubahan geopolitik global yang bergerak menuju era multipolaritas dan Quantum Warfare, muncul satu pertanyaan besar yang akan menentukan arah sejarah bangsa: akankah Indonesia kembali menjadi medan perebutan pengaruh kekuatan besar, atau justru tampil sebagai penyeimbang yang menjaga stabilitas kawasan dan dunia? Pertanyaan ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan sebuah pilihan peradaban yang akan menentukan nasib generasi mendatang.

Sejarah mengajarkan bahwa posisi geografis Indonesia merupakan anugerah sekaligus ujian. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di persimpangan jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki nilai strategis yang sejak berabad-abad lalu menjadi perhatian kekuatan besar. Kini, ketika dunia memasuki perlombaan Quantum Warfare yang ditandai oleh pengembangan quantum computing, quantum communication, kecerdasan buatan, dan Cognitive Warfare, berbagai sumber daya yang menjadi fondasi teknologi masa depan semakin diperebutkan.

Ribuan bahkan jutaan ton nikel, bauksit, timah, tembaga, dan berbagai mineral kritis lainnya telah mengalir ke pusat-pusat industri global untuk mendukung pembangunan teknologi negara-negara adidaya. Ironisnya, bahan baku strategis yang berasal dari bumi Nusantara sering kali lebih banyak memperkuat kekuatan bangsa lain dibandingkan menjadi fondasi kebangkitan nasional Indonesia sendiri.

Padahal, seolah takdir sejarah telah menempatkan Indonesia pada posisi yang semestinya menjadi penyeimbang kekuatan dunia. Dalam kebijaksanaan para leluhur Nusantara, kekuasaan tidak dibangun untuk menaklukkan, melainkan untuk menciptakan harmoni. Kerajaan besar seperti Sriwijaya memahami bahwa penguasaan laut adalah kunci kemakmuran dan stabilitas kawasan.

Demikian pula Majapahit yang membangun kejayaannya melalui visi maritim, perdagangan, diplomasi, dan persatuan Nusantara. Filosofi ini sejalan dengan ajaran kepemimpinan Jawa kuno, hamemayu hayuning bawana, yaitu menjaga dan memperindah kehidupan dunia melalui keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemakmuran bersama.

Dalam perspektif modern, gagasan tersebut memiliki relevansi yang semakin kuat. Ketika rivalitas global cenderung mendorong konflik, Indonesia justru memiliki peluang untuk menjadi kekuatan penyeimbang (balancing power) yang dihormati. Namun peran itu tidak akan lahir hanya karena letak geografis atau kekayaan alam. Peran tersebut harus dibangun melalui kekuatan nasional yang nyata, terutama kekuatan maritim yang tangguh, modern, dan berdaya gentar. Sebagaimana pemikiran Alfred Thayer Mahan, bangsa yang menguasai laut akan memiliki pengaruh terhadap arah sejarah.

Pada akhirnya, pilihan itu berada di tangan pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Apakah Indonesia akan menjadi objek dalam pertarungan kekuatan besar, atau menjadi subjek yang menentukan keseimbangan kawasan? Kebangkitan Indonesia tidak dapat dicapai hanya dengan kekayaan sumber daya, melainkan melalui persatuan nasional, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan kekuatan maritim yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika para pendiri bangsa mewariskan cita-cita Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, maka tugas generasi hari ini adalah mewujudkannya. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menunggu takdir, melainkan bangsa yang berani menciptakan takdirnya sendiri dan menjadi cahaya penyeimbang bagi dunia yang sedang kehilangan arah.

JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, fragmentasi geopolitik, percepatan kecerdasan buatan, krisis institusi, dan tekanan ekonomi yang muncul hampir bersamaan di berbagai belahan dunia, sebuah kerangka baru untuk membaca perubahan dunia diperkenalkan: System Shift. Buku berjudul System Shift: Reading the World as Structure in Motion karya Prof Raymond R Tjandrawinata ini mengajak pembaca melihat bahwa perubahan besar hampir tidak pernah terjadi secara mendadak. Yang berubah terlebih dahulu adalah struktur yang menopang dunia itu sendiri.

Selama lebih dari dua dekade, nama Prof Raymond dikenal luas di dunia riset farmasi dan bioteknologi Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh utama di balik pengembangan Obat Modern Alami Integratif (OMAI) melalui Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), pusat riset Dexa Group yang sejak berdiri pada 2005 telah menghasilkan ratusan publikasi ilmiah dan puluhan paten di bidang biomedis.

Namun melalui System Shift, Prof Raymond melangkah melampaui disiplin asalnya dan membawa pendekatan berpikir sistemik ke dalam pembacaan perubahan global. “Perubahan besar hampir tidak pernah muncul tiba-tiba. Krisis biasanya hanyalah permukaan dari tekanan struktural yang telah lama bergerak di dalam sistem,” tulis Prof Raymond dalam pengantar bukunya.

Berangkat dari pengamatan tersebut, System Shift dibangun di atas gagasan bahwa manusia sering terlambat memahami perubahan karena terlalu fokus pada peristiwa. Sementara struktur yang melahirkan peristiwa itu sendiri jarang dibaca secara utuh. Konflik geopolitik, disrupsi ekonomi, ketidakstabilan institusi, hingga perubahan sosial yang tampak mendadak sebenarnya merupakan hasil dari akumulasi tekanan yang berlangsung perlahan di dalam sistem.

Buku ini dikembangkan melalui tiga lapisan utama pembahasan. Pertama, menunjukkan bahwa berbagai peristiwa global pada dasarnya merupakan ekspresi dari proses struktural yang lebih dalam.

Kedua, mengurai bagaimana sistem ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, dan institusi sosial saling terhubung dan menciptakan fragilitas yang sering kali tidak terlihat selama periode stabil. Ketiga, menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam tiga belas instrumen operasional untuk membantu pembaca mengenali arah pergeseran sistem, membaca titik tekanan, dan memahami perubahan sebelum dampaknya benar-benar muncul ke permukaan.

Bagi Prof Raymond, cara berpikir dalam System Shift bukanlah sesuatu yang lahir secara terpisah dari dunia sains. Pendekatan berbasis sistem telah lama menjadi bagian dari proses riset biomedis, terutama dalam memahami kompleksitas biologis, merancang inovasi jangka panjang, dan membaca hubungan antar-komponen yang tidak selalu terlihat secara langsung. Pengalaman tersebut kemudian berkembang menjadi refleksi yang lebih luas mengenai bagaimana sistem bekerja, berubah, dan mengalami tekanan dalam skala global.

Dengan lebih dari 200 publikasi internasional terindeks Scopus dan puluhan paten yang diakui secara nasional maupun global, Prof Raymond dikenal sebagai salah satu ilmuwan multidisipliner Indonesia dengan rekam jejak riset yang luas di bidang biomedis dan inovasi farmasi. Ia merupakan penerima SINTA Awards dari Kementerian Riset dan Teknologi pada 2018 dan 2020, anggota Sigma Xi, serta aktif dalam berbagai jejaring ilmiah internasional.

Sebagai Guru Besar Kehormatan Bioteknologi Farmasi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Prof. Raymond juga dikenal sebagai pelopor pengembangan OMAI di Indonesia melalui platform DLBS. Salah satu produk hasil riset tersebut, Stimuno, telah dipasarkan hingga ke sejumlah negara di Asia dan Afrika.

Menurut Prof. Raymond, System Shift bukan sekadar buku tentang krisis global, melainkan sebuah upaya membangun cara membaca realitas yang lebih dalam dan lebih struktural. Dunia, menurutnya, tidak terutama berubah karena satu peristiwa tunggal, melainkan karena sistem yang menopangnya terus bergerak, menyerap tekanan, dan perlahan mengubah keseimbangan internalnya sendiri. Geopolitik Memanas, Pemerintah Diminta Evaluasi Penempatan Pusat Data di Luar Negeri

Melalui System Shift, Prof. Raymond berharap pembaca dapat melihat bahwa tantangan dunia modern tidak dapat dipahami hanya melalui fragmen-fragmen peristiwa yang terpisah. Yang diperlukan adalah kemampuan membaca hubungan antarstruktur, mengenali pola tekanan yang tersembunyi, dan memahami bagaimana perubahan besar sebenarnya mulai terbentuk jauh sebelum terlihat di permukaan.

Buku System Shift: Reading the World as Structure in Motion saat ini sedang dipersiapkan versi bahasa Indonesia. Ini menyusul kesuksesan versi bahasa Inggris yang telah lebih dahulu diterbitkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Selasa (6/5/2026). Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor logistik maritim nasional sekaligus menjaga stabilitas industri logistik di tengah dinamika ekonomi global.

Penandatanganan dilakukan Ketua ALDEI Imam Sedayu Pusponegoro bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse. Dalam keterangannya, Imam mengatakan kerja sama tersebut merupakan respons terhadap tekanan industri logistik akibat krisis geopolitik global dan kenaikan biaya logistik udara, terutama dipicu lonjakan harga avtur.

“Kondisi global yang tidak menentu serta kenaikan harga avtur berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya logistik udara. Hal ini mendorong perlunya alternatif yang lebih stabil dan efisien melalui optimalisasi logistik maritim,” ujar Imam.

Menurut dia, kenaikan harga avtur dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan lonjakan tarif pengiriman udara, khususnya pada sektor e-commerce dan pengiriman cepat.

Selain itu, pelaku usaha mulai mengalihkan distribusi ke jalur laut guna menekan biaya operasional di tengah tekanan margin bisnis logistik.

Imam menambahkan, kenaikan biaya distribusi juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat karena berdampak pada harga barang di tingkat konsumen.

Melalui kemitraan tersebut, ALDEI dan ASDP berkomitmen mengembangkan ekosistem logistik laut yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kualitas layanan logistik maritim, pengembangan model bisnis logistik berbasis laut, edukasi pemanfaatan jalur laut, hingga penyusunan kajian strategis bersama antar pemangku kepentingan.

Menurut Imam, logistik maritim memiliki keunggulan dari sisi kapasitas dan efisiensi biaya, terutama untuk pengiriman barang skala menengah hingga besar.

“Indonesia adalah negara kepulauan. Sudah seharusnya logistik laut menjadi tulang punggung distribusi nasional. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong pemanfaatan jalur laut yang lebih optimal sehingga biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih merata,” katanya.

JAKARTA - Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

LANGIT ekonomi Indonesia hari ini tidak lagi menampakkan warna biru yang tenang; bahkan di Cipulir pun hari-hari terasa gelap, debu jalanan dan asap knalpot seolah bersekongkol menutupi cahaya sang surya yang kian redup bagi mereka yang berjuang di trotoar.

Kita sedang menatap cakrawala yang lebam oleh mendung ketidakpastian. Di balik angka-angka statistik yang dipoles sedemikian rupa di gedung-gedung kaca Jakarta, denyut nadi bangsa ini sebenarnya sedang melemah dalam kesenyapan. Kita tidak sedang baik-baik saja.

Berdasarkan teori Cost-Push Inflation, lonjakan harga yang kita alami saat ini bukan sekadar fenomena pasar yang wajar, melainkan hantaman martil yang menghancurkan daya beli rakyat jelata hingga ke fondasinya. Ketika biaya produksi meroket akibat harga energi yang tak terkendali dan rantai pasok global tercekik oleh ketegangan geopolitik Iran-Israel, rakyatlah yang dipaksa menelan pil pahit kemiskinan yang kian akut. Di saat yang sama, kita menyaksikan ironi yang menyakitkan: sebuah "Pesta Elit" yang terus berlangsung dalam ruang-ruang privat kekuasaan, dipagari oleh undang-undang yang dirancang oleh tangan-tangan oligarki bersaudara.

Secara filosofis, kondisi ini menciptakan jurang eksistensial yang dalam. Sementara para elit menikmati proteksi kebijakan yang mereka buat sendiri, masyarakat bawah menghadapi "Resesi Sulit" yang nyata di setiap struk belanja. Negara yang seharusnya menjadi pengayom sesuai teori Social Contract, kini tampak lebih sibuk melanggengkan kekuasaan hydra yang ditutup satu tumbuh seribu. Di Cipulir, di pasar-pasar tradisional, hingga ke gang sempit perkotaan, rakyat hanya bisa memandang langit yang gelap, meratapi nasib di mana hukum menjadi perisai bagi yang kuat dan menjadi jerat yang mencekik bagi yang lemah.

Di jalan-jalan sempit dan pasar yang mulai sepi, kehidupan rakyat kian terpuruk. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok bukan lagi sekadar angka, melainkan jeratan yang mencekik leher para kepala keluarga. Kini semuanya perlahan tapi pasti harga harga kebutuhan rakyat naik selaras dengan hela nafas simiskin.

Namun, di menara gading kekuasaan, para pemimpin seolah telah menutup mata dan telinga dari rintihan penderitaan. Ada ironi yang pedih: di saat perut rakyat melilit, para pecundang politik justru sibuk berpesta pora, merayakan ulang tahun yang penuh kemewahan, saling sikut demi serakahnya jabatan dan kuasa. Etika politik telah mati, digantikan oleh syahwat feodalisme modern yang tak kenal kenyang.

Ketidakpastian ini merambat layaknya kanker dalam sel-sel sosial kita. Di pasar-pasar becek jakarta selatan tepatnya di kebayoran dan cipulir, saya melihat para pedagang hanya bisa mengangkat bahu saat pembeli memprotes harga plastik yang kembali bergejolak.

Secara teoretis, kita sedang menyaksikan fenomena Rational Expectations yang meleset; masyarakat tidak lagi percaya pada janji stabilisasi harga karena rekam jejak kebijakan yang kerap berubah dalam hitungan jam. Ketika kepercayaan (trust) sebagai modal sosial runtuh, maka ekonomi akan berjalan tanpa arah, seperti kapal besar tanpa kemudi di tengah badai pasifik.

Para pejabat seringkali berlindung di balik retorika "faktor eksternal" dan ketegangan geopolitik Iran, namun dalam filsafat politik Machiavellian, seorang pemimpin seharusnya mampu mengantisipasi badai, bukan sekadar menyalahkan hujan. Rakyat kecil, yang tidak paham rumitnya kurs rupiah atau indeks harga konsumen, merasakan dampak nyata dalam bentuk piring yang semakin kosong.

Inilah yang oleh Thomas Hobbes digambarkan sebagai kondisi yang rentan menuju "perang semua melawan semua" jika perut sudah tak bisa diajak kompromi. Inflasi yang tidak terkendali adalah bentuk pencurian halus atas keringat rakyat oleh sistem yang gagal mengelola dirinya sendiri.

Contoh paling menyakitkan adalah kontradiksi antara laporan pertumbuhan ekonomi yang diklaim positif dengan kenyataan di lapangan di mana angka kemiskinan ekstrem justru sulit ditekan. Pejabat yang bolak-balik mengubah aturan impor pangan di saat krisis menunjukkan adanya ego sektoral yang lebih besar daripada kepentingan nasional. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia bukan hanya menghadapi inflasi ekonomi, tetapi juga "resesi moral" di mana kebohongan publik dianggap sebagai kewajaran politik. Kita sedang berjalan di atas tali tipis, dan di bawah sana, jurang krisis moneter sudah menanti dengan mulut menganga.

Melihat perkembangan geopolitik dan siklus ekonomi dunia, titik lemah bangsa ini terlihat akan mencapai puncaknya pada tahun tahun mendatang. Ini adalah momentum di mana kerapuhan struktural akan bertemu dengan badai krisis global. Secara filosofis, kita sedang berada di ambang "Malam Gelap Jiwa" bangsa. Namun, ingatlah bahwa bintang-bintang hanya akan terlihat saat langit benar-benar gelap.

Bersiaplah, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan ketangguhan mental dan kemandirian. Jangan biarkan badai inflasi memadamkan api martabatmu. Di tengah pengkhianatan para pemegang kuasa, hanya solidaritas dan kecerdasan kita yang akan menjadi sekoci penyelamat. Bangkitlah, sebab sejarah tidak pernah memihak pada mereka yang menyerah sebelum berperang.

Memasuki bulan bulan mendatang, sepertinya akan menghantam tembok besar inflasi yang menjadi titik kulminasi dari segala kebijakan yang salah arah. Secara teoritis, fenomena ini merupakan manifestasi dari Quantity Theory of Money yang bertemu dengan kelangkaan pasokan struktural; uang yang beredar tak lagi memiliki daya sakti, sementara barang-barang menjadi permata yang tak terjangkau.

Juli bukan sekadar bulan dalam kalender, melainkan muara dari badai ekonomi di mana kenaikan harga energi dan pangan akan meledak secara simultan, memaksa jutaan keluarga terjatuh ke bawah garis nestapa. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan kita pada impor yang kini mencekik leher kedaulatan ekonomi sendiri.

Secara filosofis, carut-marut ini bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan desain besar dari mereka yang berada di puncak piramida. Bangsa ini sedang dihisap oleh sekelompok oligarki yang memandang kekayaan alam kita tak lebih dari sekadar angka di rekening luar negeri. Para pemimpin yang seharusnya menjadi gembala, justru menjelma menjadi serigala yang menghisap darah rakyatnya sendiri melalui monopoli dan kebijakan yang memihak segelintir tiran.

Tambang-tambang dikeruk, hutan digunduli, dan keringat buruh diperas hanya untuk mempertebal kantong-kantong penguasa yang hati nuraninya telah membatu. Inilah pengkhianatan paling purba: membiarkan rakyat mati kelaparan di atas tanah yang menyimpan emas.

Namun, di tengah reruntuhan moral dan ekonomi ini, janganlah membiarkan jiwamu ikut hancur. Sejarah dunia selalu mencatat bahwa tembok tirani yang paling kokoh sekalipun akan retak oleh ketabahan hati rakyat yang bersatu. Jika harga roti melangit, maka biarlah harga dirimu jauh lebih tinggi melampaui angkasa. Jadikan Juli sebagai kawah candradimuka untuk menempa kemandirian yang tak tergoyahkan.

Di saat para oligarki sibuk mengamankan singgasananya, kita harus sibuk merajut solidaritas di akar rumput. Ingatlah, fajar yang paling terang hanya lahir dari malam yang paling pekat. Jangan hanya bertahan hidup, tapi hiduplah dengan api perlawanan di matamu, karena kedaulatan sejati tak pernah diberikan sebagai hadiah, melainkan direbut dengan keberanian.

Memasuki rentang waktu kelam, negeri ini akan berdiri di atas fondasi yang kian rapuh. Titik nadir ekonomi bukan lagi sekadar ancaman teoritis, melainkan sebuah kepastian bagi bangsa yang membiarkan rayap-rayap oligarki menggerogoti tiang penyangganya dari dalam. Ketika anggaran negara dipangkas secara drastis atas nama "efisiensi" yang tebang pilih, sementara struktur birokrasi kian gemuk oleh kepentingan politik, kita sedang menyaksikan awal dari keruntuhan sistemik. Dalam kondisi ini, layanan publik melumpuh dan suara-suara kebenaran yang mencoba mengingatkan justru dibungkam oleh tangan-tangan besi kekuasaan yang ketakutan akan bayangannya sendiri.

Sejarah dunia telah berulang kali memberikan peringatan keras. Kita bisa berkaca pada Lebanon yang mengalami kebangkrutan total pada 2020 akibat korupsi elite yang merajalela dan sistem perbankan yang rapuh, menyebabkan tabungan rakyat menguap dalam semalam. Atau Venezuela, di mana inflasi menggila akibat mismanajemen dan nepotisme yang menghancurkan martabat bangsa hingga ke titik terendah.

Di dalam negeri, hantu Krisis 1998 tetap menjadi pengingat pedih: saat kepercayaan pasar runtuh akibat praktik KKN yang mendarah daging, rupiah pun terjun bebas dan inflasi melonjak hingga 77%. Kini, pola yang sama mulai terlihat kembali; ketika negara lebih sibuk mengamankan jabatan daripada mengamankan piring nasi rakyat, maka "kehancuran dari dalam" hanyalah tinggal menunggu waktu.

Secara filsafat modern, fenomena ini mencerminkan pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa: bahwa kebenaran seringkali didefinisikan oleh mereka yang memegang kendali, bukan oleh realitas obyektif. Di tengah kegelapan ini, kita dipaksa menghadapi "Runtuhnya Modernitas" sebuah era di mana kemajuan teknologi dan rasio justru digunakan sebagai alat penindasan dan pengerukan alam demi ego segelintir tiran.

Namun, wahai jiwa-jiwa yang merdeka, ingatlah bahwa badai ini adalah ujian bagi emas murni di dalam dirimu. Jika penguasa memilih untuk menjadi debu yang terbang tertiup angin sejarah, jadilah engkau karang yang tetap teguh meski dihantam ombak inflasi.

Di balik kabut kebijakan yang simpang siur, tampak bayangan raksasa yang lebih nyata dari sekadar angka inflasi: cengkeraman oligarki bersaudara yang telah memetakan tanah air ini bak papan catur pribadi. Dalam kacamata filsafat politik Plutokrasi, kekuasaan tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpusat pada segelintir elit yang saling mengunci dalam pertalian kepentingan darah dan modal.

Fenomena ini layaknya mitos Hydra; satu kaki tangan mereka dipangkas oleh tuntutan publik, seribu lainnya tumbuh melalui anak perusahaan, konsesi lahan, hingga jabatan strategis yang telah dipersiapkan. Mereka tidak lagi bekerja di luar sistem, melainkan telah menjadi sistem itu sendiri.

Tragedi ini menjadi paripurna ketika hukum, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan sesuai prinsip Nomokrasi, justru bermutasi menjadi instrumen penindas. Melalui produk undang-undang yang lahir dari proses yang terburu-buru dan tertutup, penderitaan rakyat kini memiliki dasar hukum yang sah. Secara teoretis, ini adalah bentuk Legalitas tanpa Legitimasi peraturan yang secara formal sah, namun kehilangan ruh keadilan karena hanya berfungsi sebagai pengesah perampasan ruang hidup dan sumber daya.

Rakyat dipaksa tunduk pada aturan yang dirancang untuk memiskinkan mereka, membuat setiap desahan lapar di meja makan menjadi legal di mata negara. Inilah puncak ironi sebuah negeri: saat konstitusi dijadikan selimut untuk melindungi kepentingan saudara, sementara rakyat dibiarkan menggigil diterpa badai inflasi yang kian mencekik.

Jangan biarkan dirimu ambruk bersama sistem yang sedang busuk. Di tengah pemotongan anggaran yang mencekik, mulailah menanam kemandirianmu sendiri. Sebab, ketika menara gading itu akhirnya runtuh karena keropos dari dalam, hanya mereka yang memiliki nyala api keberanian di hatinya yang akan mampu membangun fajar baru di atas puing-puing keserakahan. Bersiaplah, karena kedaulatan sejati tidak akan pernah lahir dari meja perundingan para pecundang, melainkan dari ketabahan rakyat yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri. Rakor ini digelar untuk memitigasi risiko dampak eskalasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Hadir dalam rakor tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yasierli. Termasuk pimpinan lembaga yakni kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan Kemendagri dan Pertamina.

"Kita puji Kapolri yang sudah menginisiasi rakor dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk berkomitmen penuh mendukung kebijakan yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden agar tetap berjalan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menilai, pertemuan ini sangat strategis untuk mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara agar tetap kondusif. Saat ini pertumbuhsn ekonomi berada di angka 5% dan pemerintah tarus mendorong agar terus tumbuh serta didorong dengan program-program kebijakan lain dalam Asta Cita.

"Kami optimistis rakor ini sangat penting karena semua instansi terkait akan memitigasi berbagai risiko dalam bidang masing-masing dengan harapan pertumbuhan ekonomi kita tetap.terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lihat video: Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak situasi global. Fokus utamanya adalah menjaga agar capaian pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi, tetap stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5% dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh, ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ucapnya, Selasa, 28 April 2026.

JAKARTA - Kedaulatan data adalah ketahanan nasional. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan fenomena Splinternet, kebijakan penempatan pusat data di luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu dievaluasi.

Founder Sobat Cyber Indonesia (SCI) Al Akbar Rahmadillah memperingatkan membiarkan data rakyat Indonesia tersimpan di yurisdiksi asing tanpa kendali fisik merupakan perjudian besar terhadap ketahanan nasional.

“Namun, asumsi bahwa dunia akan selalu berada dalam kondisi stabil, terbuka, dan bebas dari friksi geopolitik kini semakin sulit dipertahankan karena realitas menunjukkan fragmentasi digital, proteksionisme data, dan rivalitas antarnegara justru menguat, sehingga menempatkan kebijakan fleksibilitas lokasi data dalam PP 71/2019 pada posisi yang perlu dievaluasi ulang dari perspektif kedaulatan data dan ketahanan nasional Indonesia,” kata Akbar, Senin (27/4/2026).

Akbar menyebut salah satu kelemahan fundamental dari penyimpanan data lintas batas adalah ketergantungan pada infrastruktur komunikasi internasional, seperti kabel bawah laut. Dalam kondisi ketegangan geopolitik seperti sekarang ini, jalur-jalur ini menjadi target sabotase yang empuk.

“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di Singapura atau Amerika Serikat, sementara jalur komunikasi fisik terputus, maka seluruh layanan publik dan ekonomi yang bergantung pada data tersebut akan mengalami kelumpuhan total,” ungkapnya.

Di tengah kondisi geopolitik yang terus memanas, kata Akbar, masyarakat sering terjebak dalam diskusi abstrak mengenai privasi, namun melupakan ancaman fisik yang nyata.

Lihat video: Jaksa Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pusat Data Nasional



“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di server Singapura atau Amerika Serikat, kita sepenuhnya bergantung pada seutas kabel di dasar laut. Dalam skenario konflik atau sabotase, jalur ini adalah target empuk. Begitu kabel terputus, ekonomi digital dan layanan publik kita akan lumpuh total seketika,” ucapnya.

PP 71/2019 awalnya hadir dengan semangat pro-investasi dan efisiensi cloud global. Namun, memasuki 2026, lanskap dunia telah berubah. Data bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan strategis.

"Dunia hari ini tidak lagi hanya terbagi oleh garis batas wilayah, melainkan oleh batas-batas teknologi. Kebijakan pintu terbuka terhadap penyimpanan data di luar negeri kini menghadapi risiko tinggi akibat senjata siber dan embargo informasi yang menjadi alat diplomasi baru," jelasnya.

Data Komdigi menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dari 230 juta pengguna internet di Indonesia, lebih dari 90% trafik data dikelola oleh hanya 798 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Asing seperti Meta, Google, dan TikTok. Ketergantungan masif pada infrastruktur luar negeri ini menciptakan titik lemah yang krusial.

Akbar menyoroti tiga dimensi risiko utama yang dihadapi Indonesia saat ini, pertama, Konflik Yurisdiksi di mana hukum domestik negara tempat server berada seringkali mengesampingkan regulasi Indonesia. Hal ini memungkinkan intelijen asing mengakses data warga negara Indonesia tanpa persetujuan pemerintah kita.

Kedua, ancaman kill switch yakni, jika terjadi ketegangan diplomatik, akses terhadap data masyarakat bisa diputus secara sepihak (sanctions), yang berpotensi melumpuhkan ekonomi digital dan layanan publik dalam semalam. Ketiga, Kerentanan Infrastruktur Fisik: Ketergantungan pada kabel bawah laut internasional membuat Indonesia rentan terhadap sabotase fisik yang dapat memutus nadi informasi nasional.

Akbar merujuk pada langkah Uni Eropa dengan regulasi GDPR-nya sebagai standar emas perlindungan data. "Uni Eropa mewajibkan lokasi penyimpanan data warga mereka berada di wilayah Uni Eropa. Indonesia harus bergerak dari paradigma 'asal bisa diakses' menuju 'kendali fisik sepenuhnya' melalui lokalisasi data," tegasnya lagi.

Sebagai langkah mitigasi, Sobat Cyber Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan. "Kedaulatan bangsa di abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari penguasaan darat, laut, dan udara, tetapi dari kemampuan melindungi wilayah siber. Lokalisasi data bukan berarti menutup diri, melainkan membangun benteng agar ketika badai geopolitik melanda, denyut nadi digital Indonesia tetap berdetak di tanah air sendiri," katanya.

JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa menekankan pentingnya memperkuat literasi hukum dan politik. Hal itu penting untuk menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpeahan di tengah dinamika geopolitik global.

Seruan tersebut disampaikan Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”.

Tirta mengatakan, mahasiswa harus mampu memahami substansi isu, bukan sekadar mengikuti arus yang sedang viral. “Mahasiswa harus paham posisi Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar. Jangan sampai ikut menggiring opini tanpa memahami mekanisme konstitusi yang benar,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Tirta menyebut, literasi hukum dan politik menjadi kunci agar mahasiswa tidak terjebak dalam narasi yang berpotensi memecah belah. Tirta mengingatkan ketidakstabilan nasional dapat berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga keamanan.

“Kalau persatuan terganggu, dampaknya ke mana-mana—investasi menurun, ekonomi terganggu, hingga stabilitas negara terancam,” tegasnya.

Lihat video: Bertemu Mahasiswa RI di London, Sikap Hangat Prabowo Tinggalkan Kesan Mendalam

Koordinator Nasional BEM PTMAI, Yogi Syahputra Alaydrus, menekankan persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata. “Persatuan itu bukan sekadar berkumpul, tapi bagaimana kita menjaga kesatuan berdasarkan konstitusi,” ujarnya.

Yogi juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan nasional. Ia menilai mahasiswa harus kritis, namun tetap memahami tujuan besar dari setiap kebijakan pemerintah. “Kebijakan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan. Maka kita harus kritis, tapi juga objektif melihat konteksnya,” katanya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan mengingatkan situasi geopolitik global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, termasuk sektor ekonomi.

“Geopolitik dunia hari ini sangat memengaruhi kita, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan seperti BBM. Mahasiswa harus bisa menjelaskan ini ke masyarakat, tapi tetap kritis terhadap kebijakan,” jelasnya.

Muzammil juga menyoroti maraknya disinformasi di media sosial yang kerap memicu perpecahan di kalangan mahasiswa. “Jangan sampai kita mudah terpecah hanya karena narasi yang tidak jelas. Kita harus verifikasi setiap informasi,” tegasnya.

Muzammil menambahkan, kekuatan utama mahasiswa terletak pada persatuan dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, gerakan mahasiswa dinilai akan mudah terpecah dan kehilangan arah. “Kalau kita bersatu, kita kuat. Tapi kalau terpecah, sulit memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucapnya.

Denpasar (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) memberi masukan empat strategi guna mendongkrak ekonomi Bali tetap tumbuh dan berdaya tahan sebagai mitigasi dari krisis di Timur Tengah (Timteng) yang berdampak terhadap perekonomian global.

“Dari asesmen dengan sejumlah asumsi, kami perkirakan dampak konflik Timur Tengah akan memberi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 0,05 persen sehingga perlu diwaspadai,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu.

Untuk itu, bank sentral tersebut memberi masukan strategi kepada pemerintah daerah dan pusat agar perekonomian di Pulau Dewata tetap solid, salah satunya melalui program cepat promosi pariwisata di Asia dan Australia.

Dua regional itu merupakan pasar tradisional yang selama ini mendukung kunjungan wisatawan asing dan banyak terkoneksi penerbangan langsung ke Bali.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pasar Asia kecuali ASEAN dan pasar Oseania termasuk Australia menguasai masing-masing 29,36 persen dan 25,84 persen pangsa pasar turis di Bali.

Selain itu, ada Eropa yang menguasai pangsa pasar kedua sebesar 26,14 persen.

Ia menjelaskan pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian di Pulau Dewata sehingga sejumlah aspek perlu terus diperkuat dan ditangani misalnya isu keamanan, akomodasi ilegal, sampah hingga kemacetan di sejumlah titik tertentu.

Selain sektor pariwisata, strategi kedua yakni realisasi investasi yang perlu didorong karena memberi dampak berlipat kepada ekonomi.

Adapun proyek prioritas daerah 2026 yaitu pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, Sistem Penyediaan Air Baku Embung Tukad Unda, Jembatan Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan jalan bawah tanah Jimbaran dengan total anggaran diperkirakan Rp788 miliar.

Selain itu, proyek konservasi pantai Kuta, Seminyak, Legian dan konservasi Pantai Candi Dasa Karangasem yang masing-masing diperkirakan tuntas akhir 2026 dengan nilai Rp288 miliar dan pada 2027 dengan nilai Rp518 miliar.

Selain itu, proyek pemerintah pusat yakni sekolah rakyat di Kubu, Karangasem senilai Rp255,5 miliar, Kampung Nelayan Merah Putih di Seraya Timur Karangasem, serta rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan nilai investasi diperkirakan Rp2-2,5 triliun yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Strategi ketiga yakni sektor pertanian sebagai bentuk perluasan sumber pertumbuhan ekonomi selain pariwisata melalui perluasan peran perumda dan regenerasi petani.

Sedangkan strategi keempat yakni digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini terus tumbuh.

Pada 2025, transaksi loka pasar (e-commerce) di Bali mencapai Rp16,32 triliun atau naik dibandingkan 2024 mencapai Rp15,19 triliun.

Sementara itu, jumlah pengguna sistem pembayaran digital berbasis kode bar (QRIS) di Bali per Februari 2026 mencapai 1,15 juta dengan total volume transaksi mencapai 39 juta kali transaksi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa sore (21/4/2026). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas sejumlah isu strategis terkait pertahanan nasional dan situasi geopolitik global.

Dudung mengonfirmasi bahwa dirinya diminta menghadap Kepala Negara sekitar pukul 15.00 WIB setelah dihubungi oleh ajudan Presiden Prabowo pada malam sebelumnya.

“Oh saya belum tahu tadi kan saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat,” ujar Dudung kepada awak media sebelum memasuki area Istana.

Terkait agenda spesifik, Dudung mengungkapkan bahwa pembicaraan akan mencakup ranah nasional maupun internasional, termasuk perkembangan situasi di Timur Tengah.

“Ya itu nanti saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali nanti baru saya sampaikan. Nasional dan internasional. Ya, kira-kira itulah (Timur Tengah),” imbuhnya.

Terkait satu poin yang menarik perhatian adalah wacana mengenai Major Defense Partnership (MDP) antara Indonesia dan Amerika Serikat, Dudung mengisyaratkan bahwa kerjasama militer dengan AS merupakan agenda lama yang kemungkinan besar akan terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

“Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip, saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau,” jelas Dudung.

Sementara menanggapi kekhawatiran pengamat mengenai pesawat militer asing, khususnya Amerika Serikat, yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin, Dudung memberikan pernyataan tegas. Ia menekankan bahwa kedaulatan wilayah udara RI harus dihormati sesuai aturan internasional.

“Oh ya itu sudah hukum internasional ya tidak boleh (melintas) lah ya,” tegas mantan Kasad tersebut.