Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi menegaskan pengelolaan air harus meninggalkan pendekatan sektoral sempit karena air merupakan penghubung dan penopang berbagai sektor kehidupan dan pembangunan.

“Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor,” kata Retno dalam acara "Water Town Hall Meeting" Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa.

Retno menjelaskan pengelolaan sumber daya air berkaitan langsung dengan sektor pertanian, kesehatan, energi, hingga industri.

Ia menyebut sektor pertanian menyerap sekitar 72 persen air tawar global, sementara dari sisi kesehatan, sekitar 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari akibat air yang tercemar dan sanitasi yang tidak layak.

Di sektor industri, Retno menyinggung peningkatan kebutuhan air seiring berkembangnya ekonomi digital, khususnya untuk pusat data (data center).

Berdasarkan paparannya, satu megawatt beban teknologi informasi (IT load) atau kapasitas listrik yang digunakan server dan perangkat digital dengan sistem pendingin berbasis penguapan (evaporative cooling) dapat membutuhkan 1,5 hingga 3 juta liter air per bulan.

“Air menjadi faktor kunci bagi masa depan ekonomi, termasuk industri pusat data, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara terintegrasi sejak awal,” ujarnya.

Retno juga menggarisbawahi tantangan global dalam pemenuhan akses air dan sanitasi. Saat ini, sekitar 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum aman, sementara 3,5 miliar orang belum memperoleh layanan sanitasi yang layak.

“Dengan tantangan sebesar itu, kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang terpisah-pisah. Krisis air tidak bisa diselesaikan sendirian,” kata Retno.

Ia menilai acara "Water Town Hall Meeting" menjadi langkah awal penting untuk memperkuat koordinasi pendekatan lintas sektor, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat sipil.

Pendekatan terpadu tersebut, menurut Retno, juga menjadi perhatian global menjelang Konferensi Air PBB yang dijadwalkan berlangsung pada November di Uni Emirat Arab, dengan penekanan pada agenda yang lebih berorientasi pada aksi nyata, bukan sekadar komitmen normatif.

“Koordinasi yang kuat diperlukan agar isu air dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga sosial, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Bob Arthur Lombogia.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyatakan pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan air sebagai bagian dari Asta Cita, khususnya pilar swasembada pangan, energi dan air.

“Air adalah isu yang mendasar dan fundamental. Pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu kementerian, karena air dibutuhkan untuk kehidupan manusia, ketahanan pangan, energi, industri, hingga pertumbuhan ekonomi,” ungkap AHY.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan dan intervensi strategis yang mencakup perluasan akses air bersih perpipaan secara bertahap, peningkatan efisiensi pemanfaatan air di sektor pertanian dan industri, serta penguatan kebijakan pengendalian daya rusak air untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah padat penduduk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku usaha disebut masih menunggu kejelasan regulasi terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebelum melakukan investasi secara lebih masif.

Chief Business Officer Indosat Muhammad Buldansyah mengatakan arah pengaturan AI dan kepastian etika menjadi faktor penting yang ditunggu pelaku usaha.

“Baik pelaku dan penyedia masih menunggu hal-hal seperti itu [regulasi]. Jadi investasinya juga enggak akan masif ya di situ. Selain itu, etika juga penting sekali diatur,” kata pria yang akrab disapa Dany tersebut di Kantor Indosat pada Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, sebagian perusahaan masih menahan diri untuk melakukan investasi AI dalam skala besar karena menunggu kejelasan regulasi.

“Beberapa enterprise terutama, wah aturannya belum ada sih saya engga berani, jangan-jangan saya investasi di AI nanti aturannya engga mengizinkan,” katanya.

Meski demikian, menurut dia, perusahaan yang telah mengadopsi AI umumnya sudah merasakan manfaat langsung pada bidang yang diterapkan. Di Indosat, penerapan AI dilakukan melalui hyper segmentation, anti-spam, dan anti-scam yang dinilai memberi nilai signifikan.

Dany mengakui belum mengetahui kapan regulasi AI di Indonesia akan terbit. Namun, dia menilai ada sejumlah pemanfaatan AI yang tidak memicu perdebatan etik karena sifatnya murni membantu proses administrasi dan efisiensi pekerjaan, salah satunya dalam pemrosesan dokumen.

Dia mencontohkan penggunaan AI di dunia pendidikan, ketika dosen tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memeriksa kesalahan tanda baca, ejaan, atau format tugas mahasiswa.

Dengan bantuan AI, proses pengecekan tersebut, termasuk pemeriksaan tabel statistik dan potensi plagiarisme, bisa dilakukan otomatis sehingga dosen dapat lebih fokus menilai isi atau substansi tugas.

Menurut dia, penggunaan AI untuk hal-hal semacam itu tidak menimbulkan persoalan etik karena hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif. Namun, dia mengakui perdebatan etik masih mungkin muncul pada pemanfaatan AI di ranah kreatif, seperti menciptakan lagu atau mengikuti lomba penulisan karya ilmiah, yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang layak mendapatkan pengakuan.

“Kalau AI ikut lomba penulisan ini penulisan karya ilmiah nah itu yang dapet hadiah itu AI atau yang bikin AI nya atau si yang bikin prompnya nah ini itu yang harus butuh lebih jelas menurut saya,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penyusunan regulasi terkait AI masih dalam proses. Pemerintah tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres tentang Peta Jalan AI dan Perpres tentang Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajuk Infrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Aceh di Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto sehingga proses penandatanganan masih menunggu antrean. “Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Dia menuturkan peta jalan nasional tersebut memuat arah pengembangan dan pemanfaatan AI, sedangkan regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika penggunaan teknologi tersebut. Dalam aturan etika AI, menurut Nezar, tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan kedua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur secara sektoral. Setelah payung kebijakan terbit, kementerian dan lembaga diharapkan dapat menyusun aturan turunan sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyusunan regulasi terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masih dalam proses. Pemerintah saat ini menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI, yakni Peta Jalan AI dan Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajukInfrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Acehdi Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut membuat proses penandatanganan Perpres AI masih menunggu antrean.

“Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Nezar juga menjelaskan peta jalan nasional memuat arah pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence. Sementara itu, regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Dia menegaskan dalam aturan etika AI tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi persDeklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjagadi Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan perhatian besar kepada perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) termasuk Aqua dalam pemanfaatan air dari akuifer dalam. Menurut Hanif pemanfaatan air tanah dalam (akuifer) harus menjadi perhatian serius mengingat recharge air tanah dalam sangat lambat (diperlukan waktu bisa mencapai ratusan tahun).

"Kerusakan fungsi air tanah dalam (akuifer) sangat sulit untuk dipulihkan. Untuk itu Pemanfaatan air tanah dalam didaerah hulu harus dilakukan secara hati-hati dan dengan memperhatikan cadangan ketersediaannya (berkelanjutan)," ungkap dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari dari pengambilan air tanah dalam (akuifer) oleh produsen air kemasan, diminta agar para produsen memulai mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan. Adapun untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan maka upaya intensif peningkatan kualitas dan kuantitas air permukaan harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Langkah peningkatan ini harus menjadi prioritas bersama, dengan mengedepan pemanfaatan secara lestari," sebutnya.

Foto: Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, terhadap pemanfaatan air tanah dalam yang dilakukan oleh produsen air kemasan saat ini, harus dilakukan secara lestari dengan memperhatikan dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan. Untuk memastikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam secara lestari, maka perlu dilakukan pengawasan kepatuhan terhadap semua para produsen air kemasan yang menggunakan air tanah dalam (akuifer).

"Selain pembinaan yang intesif, maka langkah hukum tegas perlu dipertimbangkan untuk dilakukan terhadap produsen air kemasan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam yang tidak patuh dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Langkah penegakan hukum tegas ini penting untuk mencegah dampak lingkungan agar tidak terjadinya kerugian terhadap masyarakat banyak," tegas dia.

Dia pun menyoroti pemanfaatan air permukaan secara berlebihan bisa mengakibat perusakan dan pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk air dari akuifer sebagai air minum/kemasan adalah terjadinya penurunan permukaan tanah, yang berdampak serius terhadap kondisi wilayah hilir, sebagai contoh pengambilan air tanah dalam di daerah hulu menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat menyebabkan peningkatan resiko banjir juga dapat menganggu struktur bangunan.

"Disamping itu pemanfaatan air tanah dalam oleh produsen air kemasan tanpa terkendali dihulu akan menghilangkan potensi pemanfaatan air tanah bagi pihak lainnya di bagian hulu," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aqua memberikan penjelasan bahwa air yang mereka pakai adalah dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ada ancaman serius apabila Aqua terus mengambil air dari akuifer.

"Pemanfaatan air tanah dalam (akuifer) harus menjadi perhatian serius mengingat recharge air tanah dalam sangat lambat (diperlukan waktu bisa mencapai ratusan tahun). Kerusakan fungsi air tanah dalam (akuifer) sangat sulit untuk dipulihkan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Maka dari itu, dia menekankan untuk pemanfaatan air tanah dalam di daerah hulu harus dilakukan secara hati-hati dan dengan memperhatikan cadangan ketersediaannya (berkelanjutan).

Foto: Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari dari pengambilan air tanah dalam (akuifer) oleh produsen air kemasan, diminta agar para produsen memulai mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan," bebernya.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan katanya maka upaya intensif peningkatan kualitas dan kuantitas air permukaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah peningkatan ini harus menjadi prioritas bersama, dengan mengedepan pemanfaatan secara lestari.

"Terhadap Pemanfaatan air tanah dalam yang dilakukan oleh produsen air kemasan saat ini, harus dilakukan secara lestari dengan memperhatikan dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan. Untuk memastikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam secara lestari, maka perlu dilakukan pengawasan kepatuhan terhadap semua para produsen air kemasan yang menggunakan air tanah dalam (akuifer)," tegas dia.