Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

"Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Budi menjelaskan alasan pemanggilan BKS karena menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat kasus tersebut terjadi sehingga keterangan dirinya dibutuhkan penyidik.

"Pak BKS yang menjabat selaku Menteri Perhubungan pada saat tempus perkara, keterangannya tentu diperlukan oleh Penyidik untuk mengungkap perkara dengan lokus di beberapa titik ini, agar menjadi terang," ujar Budi.

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Berdasarkan catataan Bisnis.com, KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Kami sempat diskusi awal bahwa harus membuat beberapa alternatif jalan...

Kabupaten Tanah Datar (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan pembangunan jalan alternatif jangka panjang untuk penghubung jalur Padang-Bukittinggi guna mengurangi beban pada area Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang selama ini merupakan akses utama penghubung kedua daerah.

"Kami sempat diskusi awal bahwa harus membuat beberapa alternatif jalan," kata Menteri PU Dody Hanggodo, di Kabupaten Tanah Datar, Senin.

Hal tersebut mengingat jalur Padang-Bukittinggi via Lembah Anai tersebut telah mengalami dua kali kerusakan berat, atau putus total dalam kurun waktu dua tahun terakhir, tepatnya akibat banjir bandang pada Mei 2024 dan November 2025.

Dody mengatakan pada dasarnya dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian PU telah merencanakan untuk percepatan pembangunan jalan tol, yakni dari Padang-Sicincin menuju Padang Panjang hingga Bukittinggi.

Namun masalah terbesarnya, ujar dia, dalam pembangunan tersebut harus ada tunnel atau terowongan yang menembus bukit yang cukup tinggi di kawasan sekitar Lembah Anai.

"Tapi, kalau tadi saya lihat di situ ada jalan kereta api. Jadi menurut saya itu masih bisa dikejarkan," kata dia lagi.

Selain itu, alternatif lainnya juga perlu dibangun flyover di sekitar air terjun Lembah Anai sebab kondisi airnya yang seringkali melimpah hingga ke jalan saat musim penghujan.

"Kami berpikir untuk membuat flyover, tapi itu kita baru pikiran awal ya, pasti harus ada proses," ujarnya pula.

Namun, ia memastikan pihaknya akan berupaya secepatnya baik itu dalam feasibility study, Detail Engineering Design (DED), dan sebagainya, sehingga pengerjaan fisik dapat dilakukan 2026 sebab kondisi cuaca tidak akan pernah bisa ditebak atau mungkin saja memburuk.

"DED untuk flyover sebetulnya sudah ada, tapi itu DED lama yakni 2015, jadi mesti kita update sembari kita bicara dengan teman-teman di daerah terkait masalah lahannya. Karena, lahan itu sebenarnya punya ulayat sehingga nanti perlu diskusi yang terpisah," katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menambahkan dalam pembangunan tol ruas Sicincin-Bukittinggi nantinya akan dibangun terowongan sebelum Malibo Anai dimana titik keluarnya ialah di Padang Panjang.

"Jadi kalau seandainya jalur via Lembah Anai kena longsor, ada tol. Nantinya akan ada tol itu yang berada di dalam bukit atau dibuat terowongan sepanjang sekitar 3,5 kilometer," kata dia pula.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025