Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

"Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Budi menjelaskan alasan pemanggilan BKS karena menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat kasus tersebut terjadi sehingga keterangan dirinya dibutuhkan penyidik.

"Pak BKS yang menjabat selaku Menteri Perhubungan pada saat tempus perkara, keterangannya tentu diperlukan oleh Penyidik untuk mengungkap perkara dengan lokus di beberapa titik ini, agar menjadi terang," ujar Budi.

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Berdasarkan catataan Bisnis.com, KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Budi menjelaskan pemanggilan ulang Budi Karya karena kasus tersebut terjadi saat dia menjabat sebagai menteri yang menaungi DJKA.

"Dalam perkara suap proyek di DJKA,

Penyidik sebelumnya telah melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan saksi Sdr. BKS dalam kapasitas sebagai Menteri Perhubungan pada saat itu, yang membawahi DJKA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2026).

Budi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk memastikan secara pasti waktu pemeriksaan. Sebab, sebelumnya Budi Karya sempat dipanggil lembaga antirasuah namun tidak datang.

Menurutnya, keterangan Budi Karya dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara sehingga suap proyek rel kereta api itu dapat terungkap.

"Penyidik masih terus berkoordinasi untuk waktu pasti pelaksanaan pemeriksaannya. Kami masih tunggu konfirmasinya, karena setiap keterangan dari saksi dibutuhkan dalam pengungkapan perkara," jelasnya.

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo mengaku dikorbankan dalam kasus dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes).

Dia mengklaim Caperdes belum membahas secara formal maupun informal kepada pihak terkait termasuk kepala desa, camat, dan organisasi perangkat daerah.

Sudewo menjelaskan tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken, hampir seluruh kepala desa tidak mendukungnya saat Pilkada 2024.

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali," katanya usai ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (20/1/2026).

Namun dia mengakui terdapat tiga kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pernah menghadap ke dirinya pada awal Desember, meminta petunjuk pengisian perangkat desa.

Menurutnya, seleksi perangkat desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa adanya celah suap-menyuap.

"Sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain," jelasnya.

Salah satu caranya, kata dia, melalui sistem CAT dan mengundang ormas, LSM, serta stakeholder terkait. Bahkan menurutnya saat pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati eselon 3 dan 2 dilakukan tanpa imbalan.

Sudewo membantah pematokan harga Rp125 juta hingga Rp225 juta untuk pendaftaran Caperdes.

Sementara itu, KPK mengungkapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan Sudewo dan kasus pemerasan di Madiun, Selasa (20/1/2026).

"Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus ya, sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Iya, iya [Sudewo ditetapkan sebagai tersangka]," kata Asep.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Budi menyampaikan penyidik mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

"Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak," jelas Budi.

Bupati Pati Sudewo diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan Sudewo dan kasus pemerasan di Madiun, Selasa (20/1/2026).

"Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus ya, sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Iya, iya [Sudewo ditetapkan sebagai tersangka]," kata Asep.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Budi menyampaikan penyidik mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

"Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak," jelas Budi.

Bupati Pati Sudewo diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

"Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Kasus Pemerasan Pengisian Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan proses pendaftaran dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Caperdes

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Caperdes diancam berupa penutupan pendaftaran ini di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo setelah ditampung oleh JION dan JAN.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Dia adalah Muhammad Chusnul (MC) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Utara / BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024. Saat ini dia menjabat sebagai Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

"Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 3 Januari 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Senin (15/12/2025).

Asep menjelaskan bahwa pada tahun 2021, Chusnul melakukan pengkondisian dengan sudah menetapkan vendor untuk mengerjakan proyek pembangunan rel kereta api di jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Jalur Kisaran-Mambang Muda (PKM).

Perusahaan yang dimenangkan milik Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung. Chusnul juga menunjuk Dion sebagai "tangan kanan" untuk mengumpulkan dan mengkoordinasi permintaannya kepada para rekanan.

Chusnul sempat menggelar pertemuan di Semarang karena sebagian besar rekanan yang diproyeksikan akan memenangkan pelelangan adalah perusahaan yang berdomisili di Kota Semarang.

"Dalam pertemuan tersebut, MC menyampaikan bahwa paket-paket pekerjaan telah dipecah atau dibagi-bagi menjadi beberapa paket serta pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan dengan mekanisme multi years (lintas tahun), agar masing-masing rekanan bekerja sama serta dan

tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan lelang," ujar Asep.

Chusnul juga bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) untuk memberikan pelayanan khusus bagi para rekanan kerja yang telah ditunjuk.

Sepanjang tahun 2021-2024, dia menerima Rp12 miliar. Dengan rincian Rp7,2 miliar dari Dion dan Rp4,8 miliar dari rekanan kerja.

Chusnul disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni:

1. Muhlis Hanggani Capah selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021 s.d. Mei 2024)

2. Eddy Kurniawan Winarto selaku wiraswasta

3. Dion Renato Sugiarto selaku wiraswasta

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik turut mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

"Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak," kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

Termasuk, kata Budi, dugaan aliran dana ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

"Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya," jelas Budi.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

"Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.