Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

"Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Budi menjelaskan alasan pemanggilan BKS karena menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat kasus tersebut terjadi sehingga keterangan dirinya dibutuhkan penyidik.

"Pak BKS yang menjabat selaku Menteri Perhubungan pada saat tempus perkara, keterangannya tentu diperlukan oleh Penyidik untuk mengungkap perkara dengan lokus di beberapa titik ini, agar menjadi terang," ujar Budi.

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Berdasarkan catataan Bisnis.com, KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pemeriksaan diagendakan pada Rabu (25/2/2026). Selain Cris, KPK juga memanggil Daafi Armanda selaku Kasi Konstruksi Bangunan Direktorat PNK3, Dayoena Ivon Muriono selaku PPPK Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker, dan Pimpinan SAV Money Changer.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026).

Namun Budi belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan dalam kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel).

Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya merupakan tersangka terkait dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Mereka melakukan penggelembungan dana penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah menyita dan memindahkan 32 kendaraan ke Rupbasan KPK di Cawang

Para tersangka diduga memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi kuota haji saat memeriksa mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis (IAA) pada Senin (26/1/2026) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, Gus Alex bersama Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 karena diduga meloloskan aturan pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik KPK menduga ada aliran dana dari pihak travel ke Kementerian Agama.

"Pemeriksaan terhadap saksi saudara IAA, ini juga didalami berkaitan dengan aliran uang dari para biro travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," kata Budi kepada jurnalis, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan ini menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan untuk mengetahui proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut.

Begitupun pemeriksaan terhadap travel Kesthuri yang didalami mengenai aliran uang. Hanya saja Budi belum dapat merincikan nominal aliran dana dari biro travel ke Kementerian Agama.

Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik Maktour travel. Dia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyidik lembaga antirasuah.

"Dalam pemeriksaan kali ini dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan nanti akan dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik," jelasnya.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus dari yang seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab.

"Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menyatakan bahwa keterangan Dito diperlukan untuk menguatkan alat bukti yang diperoleh penyidik KPK, sehingga kasus kuota haji ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Budi tidak menjawab pasti soal pemeriksaan Dito terkait dengan mertuanya Fuad Hasan selaku bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Maktour.

Dia hanya menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) harus didalami lebih lanjut

"Terkait dengan asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil tentunya ya, beberapa pihak yang kemudian bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dito Ariotedjo telah rampung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Dito tiba sekitar 12.50 WIB. Selang sekitar tiga jam kemudian, politisi Partai Golkar itu keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada 16.10 WIB.

Dalam pemeriksaannya, Dito menjelaskan soal pengalamannya mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

Dito mengemukakan bahwa dalam kunjungan itu sejumlah menteri pun ikut menemani Jokowi untuk menandatangani sejumlah kerja sama di beberapa sektor dengan pemerintah Arab.

Khusus Dito, pertemuan itu berkaitan dengan jabatannya sebagai Menpora sekaligus menyatakan dukungan atas penyelenggaraan piala dunia sepak bola di Arab.

Adapun, Dito mengemukakan apabila terkait kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Beni Saputra (BS). Dia diduga menerima aliran dana dalam kasus suap di Kabupaten Bekasi.

Beni diperiksa pada Senin (5/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Beni, tim lembaga anti rasuah juga memeriksa dua saksi lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dia diduga menerima aliran dana dari Bupati Bekasi, Ade Kuswara (ADK) Kunang dan ayahnya, HM Kunang (HMK).

"Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami terkait dengan aliran uang di mana saudara BS ini diduga menerima sejumlah aliran dari pihak ADK maupun HMK yang merupakan ayah dari ADK atau Bupati Bekasi," katanya kepada jurnalis.

Budi menjelaskan penyidik masih akan terus menelusuri, mendalami terkait dengan dugaan penerimaan uang tersebut peruntukannya untuk apa apakah berhenti di saudara BS atau masih mengalir kembali.

Dari hasil pemeriksaan, Beni juga diduga menerima aliran uang dari pihak-pihak lainnya. Budi menegaskan tim penyidik akan terus mendalami aliran uang tersebut.

Sekadar informasi, Pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

RK keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB, sejak kedatangannya pada pukul 10.40 WIB.

Kepada wartawan, RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

"Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri," katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Gubernur, katanya, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

"Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya," tuturnya.

Dia turut menyampaikan bahwa pembelian Mercy milik Ilham Akbar Habibie menggunakan dana pribadi dan tidak memiliki kaitan dengan aliran dana sebagaimana yang diduga belakangan ini.

Dia menuturkan bahwa telah menunggu pemeriksaan oleh KPK sebagai langkah klarifikasi serta penghormatan terhadap supremasi hukum, sekaligus tangung jawab sebagai warga negara.

"Jadi saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan," pungkasnya.

Diketahui, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Cholid (SC) irit bicara setelah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Subhan tiba pukul 08.39 WIB dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 14.34 WIB. Dia menyampaikan materi pemeriksaan ditanyakan ke penyidik.

"Nanti tanya ke penyidik aja," katanya, Rabu (12/11/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Subhan diperiksa terkait pengetahuannya atas pembagian kuota haji 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

Selain itu, dia didalami mengenai layanan yang diterima jemaah haji pada saat itu.

"Dalam pemeriksaan terhadap saksi Sdr SC hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50:50, serta penyediaan layanan bagi jemaah haji," jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut. Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil mantan Menteri Agama Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji Furoda mencapai Rp1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) terkait kasus korupsi beras bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial periode 2020.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Lapas Kelas I Tangerang, pada Selasa (4/11/2025).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan dugaan TPK terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

Budi menjelaskan pokok materi dapat disampaikan kepada awak media setelah pemeriksaan rampung dilaksanakan.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos), tiga tersangka perorangan dan dua korporasi.

Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi yakni PT Dosni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dosni Roha Logistik.

KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021–2024, Herry Tho (HT), bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro mengaku tidak mengetahui banyak perihal kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia, salah satunya kebijakan pembagian kuota haji khusus 2024.

Penyataan itu dia sampaikan usai diperiksa sejak pukul 09.52 WIB hingga 15.02 WIB. Dia diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi kuota haji 2024.

Berdasarkan laman amphuri.org, Joko Asmoro terpilih menjadi menjadi Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani periode 2022-2027 dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Bandung, pada Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2022.

Kendati, Joko mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia karena sudah lama tak masuk dalam pengurusan Amphuri.

"Saya pengurus lama di 2013-2022," kata dia kepada wartawan setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Dia juga mengaku tidak mengetahui mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. "Saya tidak kenal dengan Pak Menteri [Yaqut] kan bukan era saya. Saya kan sudah era lama," katanya.

Selain karena sudah lama tak menjabat sebagai ketua, dia mengatakan telah lama tinggal di Arab Saudi sehingga kurang memahami kondisi haji di Tanah Air.

Joko menyebut, selama pemeriksaan dia hanya mengobrol bersama penyidik. Dia enggan mendetailkan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan. Joko mengaku hanya dimintai keterangan saat dirinya menjabat sebagai ketua koperasi Amphuri.

"Oh enggak, cuma dimintai keterangan sebagai ketua koperasi Amphuri, mantan," sebutnya.

Sekadar informasi, KPK tengah mengusut aliran dana dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota haji. KPK menduga terjadi pengkondisian antara oknum di Kementerian Agama, asosiasi dan biro travel haji.

Pasalnya, pembagian kuota haji seharusnya 92% kuota haji reguler dan kuota haji khusus sebesar 8%, tetapi dalam realisasinya menjadi 50%:50%.

KPK mengendus adanya praktik jual-beli kuota haji. Kuota haji khusus dibanderol hingga Rp300 juta, sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

"Informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Selasa (14/10/2025).

Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

"Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke oknum di Kementerian Agama," jelasnya.

Lembaga antirasuah itu menemukan salah satu juru simpan yang menghimpun dana jual-beli kuota haji. Di samping itu, belakangan ini KPK sedang gencar memeriksa biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara era Presiden ke-7 Jokowi.

Dari hasil pemeriksaan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kita haji 2024.

"Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu," kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Kendati meski telah menemukan bukti-bukti yang melimpah, KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka, walaupun beberapa kali sempat berjanji mengumumkan tersangka dalam jangka waktu dekat.